Meski ditentang oleh serikat buruh, pemerintah tetap saja mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78, di Oktober 2015. Pemerintah berkeyakinan bahwa PP 78  diperlukan demi kepastian berusaha, kepastian hukum, dan menjauhkan politisasi upah minimum dalam pemilihan kepala daerah. Lebih jauh dikatakan bahwa peraturan tersebut dibahas selama dua belas tahun dengan melibatkan berbagai pihak. Peraturan yang mengatur sebelas jenis pengupahan tersebut, melanjutkan proyek fleksibilisasi pasar kerja yang direncanakan sejak 1995, sebagai syarat pencairan utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Dengan keluarnya PP 78, Indonesia menganut sistem upah fleksibel. Gaung fleksibilisasi pasar kerja menguat pada kurun 2000-an, yang menjelma menjadi sepaket peraturan perundangan ketenagakerjaan yang lebih ramah pasar. FleksibilisasiRead More →

Komite Kebebasan Berserikat Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyidangkan 33 kasus perburuhan dari 169 kasus yang diajukan, pada 27-29 Oktober dan 4 November 2016, di Jenewa. Sidang telah menyimpulkan 20 kasus dan menunda 13 kasus lainnya. Kasus 1300 buruh PT Panarub Dwikarya Benoa (PDKB) Tangerang Banten adalah satu dari kasus yang telah mencapai kesimpulan. Kasus buruh PT PDKB diadukan pada 27 Februari 2015 dengan nomor kasus 3124 dan nomor pengaduan 380. Buruh mengadukan tentang pemecatan terhadap pemimpin serikat buruh, pembatasan hak mogok oleh kekuatan polisi dan paramiliter, pemecatan terhadap anggota dan nonanggota serikat buruh karena terlibat mogok, dan intervensi manajemen terhadap pembentukan serikat buruh. Setelah melakukanRead More →

Duapuluh orang buruh dari Jakarta Utara hadir dalam Aksi 4 November 2016 di Jakarta. Sebagai umat Islam, mereka merasa ‘terpanggil’ dengan poster seruan jihad yang diterimanya melalui facebook dan whatsapp. Meski kerap terlibat dalam demonstrasi buruh, kali ini mereka menyaksikan hal yang beda. Selain untaian manusia yang tak terhitung, ternyata para pemimpin aksi tidak meninggalkan lapangan meski ditembaki gas air mata. Aksi 4 November 2016 akan tercatat sebagai demonstrasi terbesar pasca-Soeharto yang mengusung isu agama. Aksi tersebut diorganisasikan dan diikuti oleh organisasi massa (Ormas) berlabel Islam dan non-Islam. Banyak pula yang datang atas nama individu, sebagai peserta aksi ataupun terlibat di dapur umum. Massa berdatanganRead More →

Twenty factory workers from North Jakarta joined the November 4, 2016 action in Jakarta.  As Muslims, they felt “called” by the posters they had received through facebook and whatsapp, appealing for jihad.  They had been frequent participants in workers demonstrations but this time they were witnessing something different.  Not only were there endless lines of people, but also, the leaders did not leave the streets even when they were attacked with tear gas. The 4 November 2016 mass action would be the largest post-Suharto demonstration on the issue of religion.  It was organized and joined by mass organizations using the Islamic label, as well asRead More →

Labor union delegations were not too happy  about the 105th International Labour Conference International Labour Organization (ILC ILO) recommendation. The conference did not recommend a legally binding international labour standard on global supply chain practices. ILC ILO is an annual event. ILC is the highest body that formulates program guide and elects ILO governing body. The 105th ILC was held on May 30 to June 10 2016 in Geneva, Switzerland. It was attended by five thousand delegations from 187 country members of ILO. There were four main topics discussed, i.e. Decent Work in Global Supply Chain, Implementation of Core International Labour Standards, Revision of theRead More →