Memuat halaman...
Saran Pencarian
Beberapa bulan terakhir ini, gelombang demonstrasi telah menyapu Thailand. Ratusan ribu demonstran, kebanyakan mahasiswa, turun ke jalan untuk mengajarkan apa itu demokrasi terhadap Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha. Mantan Jenderal yang kini mejabat itu menerapkan kebijakan-kebijakan anti-demokrasi terhadap rakyat Thailand.
Para demonstran telah jengah melihat bagaimana negara dikelola di bawah Prayut Chan-O-Cha. Pemerintahan yang dikuasai oleh kekuatan militer itu dianggap tidak kompeten lantaran mempraktekan korupsi dan membatasi ruang-ruang demokrasi.
Kelompok gerakan di Thailand menuntut tiga hal untuk mengubah struktur kekuasaan di Thailand: 1) pembubaran parlemen, 2) amandemen Konstitusi yang didikte oleh kelompok militer, dan 3) penghentian intimidasi terhadap kelompok pro-demokrasi.
Gelombang protes hari ini merupakan kelanjutan dari perlawanan yang telah lama berlangsung. Hal ini terutama gerakan “Kaos Merah” pada 2010 yang telah menarik perhatian dunia internasional. Namun, respon dari rezim Prayut masih tetap sama: tindakan represif yang brutal terhadap sejumlah aksi-aksi protes.
Saat ini, Prayut menetapkan status ‘Keadaan Darurat’ untuk membungkam suara-suara protes. Kota Bangkok saat ini menjadi arena pertempuran antara polisi yang semakin agresif dengan kelompok demonstran. Pihak kepolisian dan militer bertindak layaknya predator mencari mangsa: mereka memukuli, menyerbu dan menangkap massa aksi tanpa pandang bulu.
Menurut kelompok “Pengacara Thailand untuk Hak Asasi Manusia” (Thai Lawyers for Human Rights), hingga 18 Oktober yang lalu terdapat 81 demonstran dari berbagai latar belakang, seperti satpam, pelajar, dan supir truk yang ditahan. Sementara itu, permohonan pembebasan beberapa aktivis pro-demokrasi yang sebelumnya telah ditangkap juga ditolak. Beberapa di antaranya, seperti,
Atas situasi di atas, kami mengutuk tindakan represif pemerintah Thailand terhadap gerakan pro-demokrasi.
Kami menyatakan dukungan terhadap gerakan protes di Thailand, dan menuntut pemerintah Thailand:
Pernyataan ini didukung oleh,
[i] Undang-undang lèse-majesté mengatur tentang aturan khusus untuk mempertahankan kehormatan pimpinan negara dengan Lese Majeste. Hukum yang diatur dalam Article 112 ini mengatur bahwa “siapa saja yang menghina atau raja, ratu, keturunan atau kerabatnya, akan dikenai penjara hingga 15 tahun.” Baca selengkapnya di artikel “Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP, Lese Majeste ala Indonesia”, https://tirto.id/cD6j
Berkontribusi, Saling Peduli. Donasikan untuk Majalah Sedane, Majalah Perburuhan.