Reading Time: 5 minutes
image_pdfPDFimage_printPrint

Memerhatikan Bab IV bagian Ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan pemerintah ke DPR pada Februari lalu, terutama Naskah Akademis di bagian Martiks Analisisnya, mirip dengan Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Ketenagakerjaan, yang diterbitkan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pada 2018. Mirip pula dengan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Nomor 2003, yang dibuat pada 2010 dan 2006. Tidak berbeda dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997. Intinya, mengesahkan praktik fleksibilisasi perekrutan dan pemecatan, kenaikan upah sesuai mekanisme pasar, jam kerja yang digenjot sesuai kepentingan produksi, dan hubungan kerja sekehendak pengusaha. Poin-poin utama tersebut telah diletakan pondasinya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Berbagai dokumen tersebut memiliki konteks yang berbeda dengan semangat yang sama: menderegulasi berbagai peraturan dengan melucuti semua hak dasar buruh. Bedanya, deregulasi di periode sebelumnya, menciptakan iklim investasi dengan merevisi atau mengeluarkan peraturan perundangan sektoral. Kali ini proses perubahan dilakukan lebih menyeluruh dan mencakup beragam isu. Melalui metode Omnibus pemerintah menyusun perundangan dengan menggabungkan, menyesuaikan, menghapus serta mengeluarkan peraturan baru yang memberikan dukungan, menjamin dan melindungi investasi dalam satu undang-undang. Bukan hanya perubahan peraturan dan rencana implementasinya, metodologi perubahan peraturannya pun ditujukan untuk menjamin dan melayani investasi.

Bab Ketenagakerjaan merupakan satu dari sebelas klaster Omnibus RUU Cipta Kerja. Sepuluh klaster lainnya mengatur tentang penyederhanaan izin dan kemudahan usaha, persyaratan investasi, kemudahan dan perlindungan usaha mikro kecil dan menengah, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, kemudahan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi khusus. Semuanya terbagi dalam 15 Bab dengan 174 pasal dalam 1028 halaman. Naskah akademisnya dibagi menjadi 6 Bab dengan 1981 halaman termasuk Matriks Analisisnya.

Deregulasi merupakan satu dari tiga program penyesuaian struktural yang direkomendasikan oleh IMF (International Monetery Fund) kepada negara-negara berkembang, sejak akhir 1990. IMF dan lembaga-lembaga keuangan internasional mendorong dan memaksa program deregulasi dijalankan untuk menyelamatkan dan melindungi para pemodal internasional dari kebangkrutan.

Baca juga:   Bagaimana IMF dan Grup Bank Dunia Merampas Hak Buruh?

Selain RUU Cipta Kerja, rancangan yang menempuh metode Omnibus lainnya adalah tentang Perpajakan, tentang Ibu Kota Negara dan Kefarmasian. Kecuali tentang Kefarmasian, ketiga RUU tersebut diusulkan pemerintah. Semuanya telah ditetapkan dalam program legislasi nasional prioritas 2020, pada 22 Januari.

OmnibusPeraturan Perundangan yang diamandemenKlaster
RUU Cipta Kerja1.244 pasal dari 79 1. Penyederhanaan Perizinan
2. Persyaratan Investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM
5. Kemudahan Berusaha
6. Dukungan Riset & Inovasi
7. Administrasi Pemerintahan
8. Pengenaan Sanksi
9. Pengadaan Lahan
10. Investasi dan Proyek Pemerintah
11. Kawasan Ekonomi
RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi7 UU1. Penurunan pajak penghasilan badan dan bunga denda pajak
2. Implementasi sistem pajak teritorial
3. Subjek pajak pribadi untuk orang Indonesia yang bekerja di luar negeri
4. Sanksi pajak
5. Pajak bagi perusahaan elektronik dan penggunanya
6. Insentif pajak bagi investor
RUU Ibu Kota Negara
RUU Kefarmasian

Pangkas dan gebuk

Gagasan Omnibus Law pertama kali dilontarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, pada 2016. Sofyan Djalil bertekad mengubah peraturan perundangan tentang kepemilikan kawasan hutan agar memberikan jaminan bagi investor dan perbankan. Sofyan Djalil kembali mengungkapkan metode Omnibus untuk mempermudah perizinan investasi pada 2017. Di dua periode tersebut berbagai perlawanan kaum tani terhadap proyek perampasan tanah sedang memuncak, seperti perlawanan Kendeng, Kulon Progo, Kertajati, Sukabumi dan lain-lain. Alas hak yang dipergunakan kaum tani untuk melawan di antaranya tentang perizinan, hak ulayat, dan status Amdal. Dalam konteks menyingkirkan perlawanan kaum tani mempertahankan haknya, metode Omnibus bergulir.

Meski berhasil dipangkas hak perundingannya dalam penetapan upah minimum oleh Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, di aspek lain gerakan buruh masih menggondol kemenangan. Satu per satu, pasal-pasal yang merugikan hak buruh dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di-judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Dari 22 permohonan judicial review, 11 di antaranya dikabulkan. Pasal-pasal tersebut dicabut kekuatan hukumnya atau diberi penegasan penafsiran. Kemenangan itu pula yang sedang diakali untuk dilumpuhkan melalui Omnibus.

Istilah Omnibus Law kembali dilontarkan oleh Joko Widodo saat Pidato Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024 dalam Sidang Paripurna MPR RI, Oktober 2019. Kala itu, Presiden Jokowi menyebut dua undang-undang yang akan menempuh Omnibus, yaitu Cipta Lapangan Kerja dan Pemberdayaan UMKM. Di kemudian hari, istilah keduanya digabung dalam satu RUU, yaitu Cipta Kerja.

Sebulan sebelum pidato, Jokowi bertemu dengan perwakilan Bank Dunia. Untuk kesekian kalinya, Bank Dunia menyarankan Pemerintah Indonesia melakukan reformasi peraturan perundangan, memberikan kepastian aturan kepada investor, menghapus surat rekomendasi dan tarif impor serta pemeriksaan pengiriman barang, menghapus pembatasan izin pekerja profesional, menghapus peraturan lama dan perizinan yang bertentangan dengan bisnis.

Setelah pidato Pelantikan, Pemerintahan Jokowi menyiapkan berbagai langkah untuk membuat RUU dengan metode Omnibus. Pemerintah memerintahkan BIN, Kepolisian dan Kejagung untuk menyosialisasikan Omnibus dan membentuk Satgas Omnibus. Rencananya, RUU akan selesai dalam 100 hari kerja. Di Jakarta, serikat-serikat buruh tingkat nasional diundang bertemu dengan Koordinator Kementerian Perekonomian untuk membahas RUU Cipta Lapangana Kerja. Di berbagai daerah serikat-serikat buruh diundang kepolisian daerah untuk mendengarkan penjelasan tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Sebelum diserahkan ke DPR, informasi tentang draf maupun naskah akademis Omnibus Cipta Lapangan Kerja, simpang siur. Di media sosial beredar draf dengan judul ‘Penciptaan Lapangan Kerja’. Ketimbang menyediakan informasi yang utuh, pemerintah hanya mengatakan bahwa draf tersebut hoaks. Kemudian pemerintah membentuk tim konsultasi dan koordinasi yang terdiri dari pemerintah, pengusaha dan serikat buruh. Ketika tulisan ini dibuat, beberapa serikat-serikat buruh yang disebut sebagai tim konsultasi dan koordinasi RUU Cipta Kerja, menarik diri dari tim.

Surat Presiden, naskah akademis dan RUU Cipta Kerja resmi diserahkan ke DPR pada 12 Februari. Pemerintah mendaku Draf Omnibus telah dibahas dengan 31 Kementerian dan lembaga serta mendapat persetujuan dari tujuh konfederasi dan 28 serikat buruh.

Pemerintah menyediakan informasi tentang RUU Cipta Kerja, pada 14 Februari. Itu pun setelah mendapat kritik dari berbagai kalangan bahwa perumusan RUU Cipta Kerja tidak demokratis dan melanggar prosedur penyusunan undang-undang.

Peristiwa-peristiwa seputar Omnibus RUU Cipta Kerja

20 Oktober 2019Pidato Jokowi akan mengeluarkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Pemberdayaan UKM
9 Desember 2019Membentuk Satgas Omnibus. Jumlah Satgas 127 orang yang terdiri dari perwakilan kementerian, pengusaha, akademisi, dan kepala daerah
27 Desember 2019Memerintahkan BIN, Kepolisian dan Kejagung untuk menyosialisasikan RUU Cipta Lapangan Kerja
15 Januari 20201. Penyerahan draf ke DPR. Draf ambil kembali karena harus direvisi.
2. Meminta Omnibus di DPR diselesaikan dalam 100 hari kerja.
21 Januari 2020Menyebut draf RUU Cipta Lapangan Kerja hoaks
22 Januari 2020Pengesahan RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas Prioritas
28 Januari 2020Meminta MK dukung Omnibus
7 Februari 2020Membentuk Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja. Tim terdiri dari pemerintah, pengusaha dan serikat buruh.
8 Februari2020Meminta diskusi yang dilaksanakan oleh Federasi Pelajar Jakarta (Fijar) di Jakarta Barat dibubarkan dengan tuduhan tidak memiliki izin
12 Februari 2020Surpres, Naskah Akademis dan draf RUU Cipta Kerja. Semula judulnya Cipta Lapangan Kerja.
14 Februari 2020Kementerian Perekonomian menyediakan draf RUU Cipta Kerja untuk diunduh
19 Februari 2020Demonstrasi 19 orang di Kantor KASBI di Cipinang Kebembem Jakarta. Mendukung Omnibus.

***

Pemerintah maupun DPR sesumbar bahwa RUU Cipta Kerja demi menciptakan lapangan kerja. Mereka pun membangun alasan tidak berdasar dengan mengatakan bahwa hak-hak buruh tidak akan berkurang: menjamin kenaikan upah minimum dengan menghilangkan penangguhan upah, mengatur upah per jam, memberikan jaminan kehilangan pekerjaan, memberikan kepastian kontrak, tidak merampas hak perempuan, tidak mengurangi nilai pesangon, dan menjamin ada bonus. Nyatanya, satu per satu hak buruh dipreteli dan para pengusaha diberi hak yang luas.

Pasal-pasal Bab Ketenagakerjaan yang diperkenalkan dalam RUU Cipta Kerja tidak lebih dari legitimasi dari praktik tidak adanya perlindungan terhadap calon-calon tenaga kerja; bentuknya adalah para makelar tenaga kerja, kemudahan para pengusaha memecat para buruh dengan berbagai modus, dan pengesahan hubungan kerja kontrak di berbagai lini produksi.

Baca juga:   Upah Padat Karya: Pemasok Menang, Buyer Senang

Bab Ketenagakerjaan mengubah, menghapus dan menambahkan pasal baru dari tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal-pasal yang dihapus dan disesuaikan sebanyak 55 pasal berkenaan dengan perekrutan tenaga kerja asing, jam kerja, hubungan kerja, pemborongan pekerjaan, pengaturan jumlah kompensasi, upah minimum, dan jaminan sosial. Pasal ketenagakerjaan dan jaminan sosial yang tidak disebut dalam RUU Cipta Kerja dianggap masih berlaku atau ‘wajib disesuaikan paling lama satu bulan’ sebagaimana dikatakan dalam Pasal 173b RUU Cipta Kerja.

Pendalaman Fleksibilisasi dalam RUU Cipta Kerja Bab Ketenagakerjaan

Tema-tema utamaKomentar
Tentang TKA
Pasal 42 Ayat 1. Izin tertulis TKA diganti dengan pengesahan rencana penggunaan TKA
Pasal 42 Ayat 3a dan b. Ketentuan rencana pengesahan tidak berlaku bagi anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham; dan tenaga kerja asing pada jenis kegiatan pemeliharaan mesin produksi untuk kedaan darurat, vokasi, start up, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.
Pasal mengenai rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pemberi kerja sebagai syarat mendapat izin kerja dihapus.
Angka 2. Pasal rencana penggunaan TKA, lama kerja dan pendampingan tenaga kerja Indonesia, dihapus.
Angka 3. Kewajiban menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi TKA, dihapus.
1. Memecah gerakan buruh
Tentang Hubungan Kerja Kontrak dan Outsourcing
Angka 12. Pasal yang mengatur tentang jenis dan sifat pekerjaan untuk perjanjian kerja waktu tertentu serta jangka waktu maksimal perjanjian kerja untuk waktu tertentu, dan Pasal yang melarang perjanjian kerja untuk waktu tertentu bagi pekerjaan tetap, dihapus.
Angka 16. Pasal tentang perjanjian pemborongan pekerjaan dan perjanjian penyedia jasa tenaga kerja dihapus
Angka 17. Syarat-syarat pemborongan pekerjaan yang terpisah dari pekerjaan utama serta syarat-syarat kerja yang harus diterima di perusahaan pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa tenaga kerja, dihapus.
1. Semua jenis dan sifat pekerjaan dapat dialihdayakan (outsourcing) dengan hubungan kerja waktu tertentu (kontrak).
2. Menyuburkan praktik makelar tenaga kerja oleh lembaga penyedia jasa tenaga kerja
3. Buruh yang dipasok dari lembaga penyedia jasa akan diperas tenaganya oleh pemberi kerja dan dipotong upahnya oleh penyedia jasa tenaga kerja.
4. Memperparah kesenjangan upah dan kesejahteraan buruh kontrak serta outsourcing dengan buruh tetap
5. Tidak ada jaminan hak atas pekerjaan dan pendapatan yang layak
Waktu Kerja
Pasal 77 Ayat 2. Bagi sektor tertentu, pengusaha diberikan peluang mempekerjakan buruh lebih dari 8 jam per hari 40 jam seminggu.
Pasal 77A Ayat 1 dan 78 Ayat 3. Bagi jenis pekerjaan dan sektor tertentu jam kerja diperbolehkan lebih dari 8 jam per hari 40 jam per minggu tanpa perhitungan lembur
Pasal 78. Waktu maksimum lembur ditambah menjadi 4 jam per hari dan 18 jam per minggu dari 3 jam per hari dan 14 jam per minggu.
Pasal 79 Ayat 2b. Hanya mengakui libur sehari dalam seminggu
Pasal 79 Ayat 3. Hanya mengakui dua jenis cuti, yaitu cuti tahunan bersifat wajib bagi buruh yang bekerja tetap minimal setahun dan cuti panjang yang bersifat sesuai kemauan perusahaan.
Pasal 79 Ayat 5. Cuti tahunan diserahkan kepada kemauan perusahaan
1. Jam kerja semakin panjang.
2. Buruh akan dipaksa bekerja di luar batas kemampuannya
3. Berpotensi mendorong lebih banyak kecelakan di tempat kerja atau sepulang kerja.
Pengupahan
Pasal 88B poin a dan b. Upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil bukan berdasarkan kebutuhan hidup layak
Pasal 88C dan 88D. Gubernur menetapkan upah minimum provinsi dengan formula UMt+1 = UMt + (UMt x %PEt). Tanpa rekomendasi dari bupati/walikota.
Angka 25. Upah minimum sektoral provinsi, upah minimum kota dan kabupaten serta upah minimum sektoral kota dan kabupaten dihilangkan.
Pasal 88E. Gubernur menetapkan upah minimum untuk industri padat karya dengan formula tersendiri
Pasal 88G Gubernur akan disanksi jika tidak menetapkan upah minimum provinsi dan upah padat karya sesuai petunjuk pemerintah
Angka 26. Penangguhan upah minimum dihapus.
Pasal 90 A. Upah di atas upah minimum dibuat berdasarkan kesepakatan pengusaha dan buruh dan tidak berlaku bagi usaha mikro dan kecil. Larangan membuat kesepakatan upah di bawah upah minimum dihapus.
Pasal 90 B. Upah untuk usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan buruh dengan batas angka kemiskinan versi pemerintah. Tidak berdasar upah minimum.
Pasal 92. Struktur skala upah tidak bersifat wajib.
Pasal 93. Pengaturan pembayaran upah karena buruh berhalangan/tidak masuk kerja tidak diatur dengan jelas. Sehingga tidak lagi disebutkan hak buruh menerima upah ketika mengalami sakit, menstruasi, menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, menjalankan kewajiban negara, ibadah, dan melaksanakan tugas serikat buruh.
Angka 33. Denda keterlambatan pembayaran upah dari pengusaha dihilangkan.
Pasal 95. Perusahaan yang dinyatakan pailit atau likuidasi, hak buruh boleh diakhirkan setelah pembayaran kepada kreditur
1. Akan semakin banyak buruh dibayar di bawah upah minimum
2. Buruh hanya diakui dan dibayar ketika bekerja. Diperlakukan seperti buruh tani.
3. Kebutuhan dasar buruh bukan lagi pertimbangan menetapkan upah minimum.
4. Berpotensi menurunkan derajat kehidupan buruh semakin miskin.
5. Karena semua jenis pekerjaan diperbolehkan dalam hubungan kerja kontrak berarti seumur hidup para buruh hanya mendapat upah minimum atau upah padat karya atau upah di atas garis kemiskinan.
6. Hak serikat buruh untuk berunding tentang upah di atas upah minimum untuk anggotanya dihilangkan
Mudah Merekrut dan Mem-PHK
Pasal 151. Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan
kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. PHK bukan sesuatu yang harus dihindari dan diupayakan tidak terjadi.
Angka 40 dan 44. Penetapan PHK kepada pengadilan hubungan industrial, dihapus. PHK dapat dilakukan sekehendak pengusaha.
Pasal 154A. Penggabungan perusahaan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan perusahaan, efisiensi, kerugian selama 2 tahun berturut-turut, pailit, dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHK
Pasal 156 Ayat 1. Kompensasi PHK hanya mengakui pesangon dan penghargaan masa kerja. Uang penggantian hak dihilangkan.
Pasal 156 Ayat 2. Perhitungan uang pesangon masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah. 8 tahun sebagai sebagai perhitungan maksimal.
Pasal 156 Ayat 3. Perhitungan uang penghargaan masa kerja terhitung maksimal dari masa kerja 21 tahun atau lebih, dengan 8 bulan upah. 21 tahun
Pasal 156 Ayat 4. Perhitungan uang penggantian hak diserahkan ke pengusaha.
Angka 49. Hak buruh menolak PHK ke ke pengadilan, dihapus.
Angka 53. Perhitungan hak pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak karena kasus penggabungan, peleburan dan perubahan kepemilikan, dihapus.
Angka 54. Perhitungan hak pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak karena perusahaan tutup, dihapus.
Angka 55. Perhitungan hak pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak karena perusahaan pailit, dihapus.
Angka 56. Perhitungan hak pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak karena buruh meninggal dunia, dihapus.
Angka 57. Perhitungan hak pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak karena pensiun, dihapus.
Angka 58. Perhitungan hak pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak karena dianggap mangkir, dihapus.
Angka 59. Hak buruh mengajukan PHK karena pengusaha berbuat sewenang-wenang, seperti menganiaya, menghina secara kasar, berbuat asusila, dihapus.
Angka 60. Kewajiban pengusaha untuk memenuhi prosedur PHK dihapus
Angka 62. Perhitungan hak pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak karena kecelakaan kerja, dihapus.
1. Peran dan fungsi serikat buruh dan mediator dalam proses PHK dihilangkan.
2. Kekuasaan penuh kepada pengusaha untuk melakukan PHK di tempat kerja
3. Akan mendorong lebih banyak PHK dengan alasan pengunduran diri, mangkir, putus kontrak, efisiensi dan perusahaan tutup.
4. Filosofi uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak dibuat lebih besar agar PHK dipersulit dan tidak sewenang-wenang. Namun pemerintah menurunkan nilainya agar PHK lebih mudah dilakukan.
Sanksi
Angka 63. Ancaman pidana penjara sebagai pidana kejahatan bagi pengusaha dalam kasus PHK karena pensiun, dihapus.
Pasal 188.
- Sanksi pidana lembaga pelatihan kerja swasta memperoleh izin atau mendaftar dari instansi yang bertanggung jawab, jadi sanksi administrasi.
- Sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membuat surat pengangkatan, dihapus.
- Sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak membuat peraturan perusahaan dihapus
- Sanksi pidana masa berlaku peraturan perusahaan, dihapus
-Sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak mengumumkan peraturan perusahaan dihapus.

Pasal 190
- Sanksi administrasi bagi perusahaan yang tidak memulangkan TKA, dihapus
- Sanksi administrasi bagi perusahaan yang tidak membuat sistem manajemen K3 dihapus
-Sanksi administrasi bagi perusahaan yang tidak mencetak dan membagikan PKB dan dengan biaya perusahaan, dihapus.
1. Penyalur/makelar tenaga kerja dapat semakin bebas menjadi pelaku pungli calon tenaga kerja
2. Keselamatan dan kesehatan kerja makin tidak terjamin
Jaminan Sosial
Pasal 18 dan 46A. Menambahkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasar prinsip asuransi sosial. 1. Jaminan kehilangan pekerjaan tidak ditanggung APBN. Tapi ditanggung dari iuran peserta.
2. Kejadiannya akan mirip praktik BPJS selama ini. Iuran dinaikan, klaim terhadap pelayanan dipersulit.
3. Pesangon dikurangi, buruh diperas lagi melalui iuran jaminan kehilangan pekerjaan.
Penghargaan lainnya
Pasal 92. Pembatasan penghargaan lainnya hanya berlaku di perusahaan tertentu dengan hubungan kerja tetap1. Pasal tentang penghargaan lainnya sering disebut dengan program sweetener atau bonus. Padahal pasal-pasal bonus sudah bertahun-tahun dimenangkan buruh di tingkat pabrik tanpa mengenal kategori jenis usaha tertentu. Lagi pula tidak perlu diatur dalam UU
2. ‘Penghargaan lainnya’ hanya berlaku bagi buruh tetap sifatnya tidak wajib. Sementara semua jenis pekerjaan diperbolehkan hubungan kerja kontrak. Pasal ini ibarat janji palsu, yang tidak mungkin dilaksanakan.
Pasal-pasal tentang pembatasan waktu kerja malam bagi perempuan, waktu istirahat sebelum dan setelah melahirkan atau keguguran, ruang laktasi, cuti haid, hak beribadah, hak tidak bekerja saat libur resmi, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, dan fasilitas kesejahteraan dianggap tidak perlu dicantumkan dalam RUU Cipta Kerja. Karena dianggap bukan merupakan prinsip pengaturan undang-undang serta akan didelegasikan dalam peraturan pemerintah atau diserahkan pengaturannya kepada pengelola perusahaan. Lihat penjelasan Matriks Analisis Bab Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja. Menyerahkan kekuasaan kepada para pengusaha di tempat kerja, berarti mengembalikan kondisi perburuhan dalam era perbudakan.

Keluar dari narasi Bank Dunia

Dua bulan terakhir, RUU Cipta Kerja paling banyak mendapat sorotan media massa maupun gerakan sosial. Penamaannya pun telah diplesetkan menjadi RUU Cilaka meskipun nama resminya telah diubah dari Cipta Lapangan Kerja menjadi Cipta Kerja. Beberapa kalangan telah menyatakan menolak RUU Cipta Kerja, bahkan serikat buruh sudah mengambil ancang-ancang untuk melaksanakan pemogokan demi membatalkan RUU Cipta Kerja.

Kalangan serikat buruh mengatakan, “Kami tidak antiinvestasi. Tapi investasi jangan merugikan hak pekerja.” Seandainya, RUU Cipta Kerja tidak menyinggung persoalan ketenagakerjaan, barangkali serikat buruh merasa tidak perlu protes meski RUU tersebut merampas hak nelayan, kaum tani dan merusak ruang ekologis. Untuk memperkuat dalil ‘perlindungan pekerja’, akan disodorkan data dari Bank Dunia, World Economic Forum atau lembaga pemeringkat investasi lainnya. Katanya, penghambat utama investasi bukan hal-hal yang berkaitan dengan pekerja tapi korupsi dan pungutan liar. Terlalu naif jika mengasumsikan ‘kehidupan pekerja’ semata demi upah minimum, status kerja tetap dan pesangon dan memisahkannya dari ruang ekologis. Seolah buruh tidak membutuhkan pasokan makanan dari kaum tani dan nelayan serta tidak membutuhkan tempat tinggal dengan sanitasi yang baik.

Katakan saja, klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja. Tapi semua aspek kehidupan diserahkan pengelolaannya kepada investor. Seperti tanah, gunung dan kawasan hutan diubah fungsinya menjadi kawasan industri, perumahan mewah, perhotelan, pengerukan tambang, atau perkebunan sawit. Maka, keluarga buruh akan hidup di lorong-lorong sempit yang setiap tahun digenangi banjir atau sewaktu-waktu tempat tinggalnya akan digusur untuk dijadikan apartemen mewah.

Pengandaian bahwa pembukaan investasi seluas-luasnya akan menyelesaikan 7 juta angka pengangguran dengan angkatan kerja 2 juta per tahun, sulit mendapat pembenaran teoretis maupun praktis. Investasi-investasi skala besar di sektor perkebunan, kehutanan, dan mineral batu bara, justru telah menyingkirkan warga setempat dari sumber-sumber penghidupannya. Sementara investasi sektor manufaktur, jika tidak diawali dengan perampasan lahan, memilih mencaplok perusahaan yang telah beroperasi. Dengan diterapkannya sistem otomasi, intensifikasi kerja dan jam kerja yang panjang, serta hubungan kerja fleksibel, daya serap sektor manufaktur mengurangi pengangguran tidak dapat diandalkan. Banten dan Jawa Barat, misalnya. Dua wilayah tersebut telah membuka industri manufaktur sejak 30 tahun terakhir, tapi jumlah penganggurannya menempati urutan tertinggi di Indonesia. Tentu saja, rakyat membutuhkan pejabat negara yang bersih, birokrasi yang efisien dan peraturan yang adil. Tapi, semua itu, bukan dipersembahkan untuk para investor.

Bagian-bagian Umum RUU Cipta Kerja Berdampak Buruk bagi Semua Lapisan 

Ketentuan Dampak
Administrasi Pemerintahan
Pasal 9-11. Seluruh perizinan dan layanan investasi dipermudah dan ditangani pemerintah pusat
Pasal 19 Angka 13. Seluruh rencana pembangunan nasional harus disesuaikan dengan program strategis nasional
Pasal 168. Tidak ada sanksi bagi perusakan lingkungan
1. Sentralisasi kekuasaan
2. Kontrol publik dibatasi dengan didelegasikannya RUU Cipta Kerja dalam 19 Peraturan Presiden, 493 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Daerah
Pertanahan
Pasal 123. Pemerintah membuat Bank Tanah untuk menjamin ketersediaan bagi infrastruktur, properti, perkebunan, kehutanan dan kawasan industri.
Pasal 127 Ayat 2. Hak pengelolaan tanah dapat berupa hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.
Pasal 127 Ayat 3. Jangka waktu hak pengelolaan tanah diberikan selama 90 tahun.
Pasal 130. Hak Menguasai Negara untuk mengelola tanah
Pasal 137. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun diberikan pula kepada warga negara asing
1. Mengancam keberadaan dan hak masyarakat adat, baik wilayah adat, hutan adat dan tanah ulayat, masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Berpotensi mengkriminalkan masyarakat adat, kaum tani, dan nelayan.
3. Berpotensi menimbulkan spekulan tanah
4. Berpotensi memperbanyak tanah terlantar
5. Mendorong monopoli tanah oleh segelintir orang kaya.
Perkebunan
Pasal 30 Angka 1. Penghilangan batas minimum dan maksimum penggunaan lahan
Pasal 30 Angka 3. Pengusaha perkebunan diizinkan mengelola tanah tanpa mengenal batas waktu
Pasal 30 Angka 14. Menghapus kewajiban penting beserta sanksinya seperti izin lingkungan, Amdal, analisis risiko, pemantauan lingkungan hidup, bahkan penyediaan sarana-prasarana penanggulangan kebakaran juga dihapus
1. Berpotensi mengalihfungsikan kawasan konservasi menjadi bisnis perkebunan
2. Melahirkan makelar tanah
Kelautan Perikanan dan Pulau Kecil
Pasal 19 Angka 13. Dengan alasan program strategis nasional meskipun bertentangan dengan zona wilayah pesisir dan pulau kecil, pemerintah pusat bisa memberikan izin usaha di pesisir dan pulau kecil
Pasal 19 Angka 13. Pembatasan masyarakat mengakses ruang ke perairan dan pesisir
Pasal 28 Angka 1. Tidak ada lagi pembedaan nelayan besar dan kecil. Nelayan besar pun tidak memerlukan izin menangkap ikan.
1. Berpotensi memperbanyak praktik reklamasi pesisir untuk kepentingan bisnis perhotelan
2. Berpotensi menggusur warga pesisir
3. Merampas mata pencaharian nelayan kecil.
4. Nelayan skala besar dengan kapal besar dapat mengeruk isi laut sesuka hati
Lingkungan
Pasal 23 Angka 4. Izin lingkungan diganti dengan perizinan berusaha
Pasal 23 angka 3. Izin Amdal hanya bagi perusahaan yang dianggap berisiko
Pasal 23 angka 25. Larangan membuka lahan dengan dibakar, dihapus
Pasal 23 Angka 37. Sanksi pidana perusak diubah menjadi sanksi administratif terlebih dahulu.
1. Berpotensi memperburuk polusi udara
2. Merampas hak masyarakat menggugat perusahaan perusak lingkungan
3. Akan semakin banyak pabrik dioperasikan tanpa memerhatikan zona peruntukannya.
4. Berpotensi semakin banyak yang membakar hutan sebagai cara membuka lahan
Kehutanan
Pasal 37 angka 3. Kewajiban mempertahankan Daerah Aliran Sungai Hutan dihapus
Pasal 37 angka 16. Kebakaran hutan bukan lagi tanggung jawab pemegang izin kehutanan
Merusak ekosistem hutan dan tata ruang hutan
Pertambangan Mineral Batubara
Pasal 40 angka 3. Semua kewenangan pengusahaan minerba
ditarik ke Pemerintah Pusat
Pasal 40 angka 35. Operasi produksi pertambangan, mineral dan batu bara dapat diperpanjang otomatis tanpa proses lelang.
Kerusakan ekologi akibat lobang tambang makin tidak terkendali
Keanekaragaman Hayati
Pasal 32 angka 4. Penyederhanaan izin hortikultura
Pasal 34 angka 2 dan 3. Menghapus kewajiban pemenuhan standar mutu, menghilangkan persyaratan pemasukan, dan menghilangkan pengutamaan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri.
1. Mempermudah masuknya produk genetika dan rekayasa genetika dari luar Indonesia.
Ketenagakerjaan1. Hilangnya perlindungan negara terhadap calon tenaga kerja, selama bekerja dan setelah bekerja
2. Perampasan hak atas pekerjaan, perampasan jaminan sosial yang ditanggung pengusaha dan negara dan tidak adanya jaminan upah layak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *