Ada perempuan yang hendak belajar di luar, tapi harus ditemani. Perempuan tidak boleh pergi sendirian, meskipun sehari-hari berangkat dari rumah ke tempat kerja selalu sendiri. Kebetulan yang menemaninya bukan perempuan dan bukan mahram-nya. [1] Kejadian itu menjadi buar bibir dan mendekati tertawaan kalangan perempuan dan lelaki. Rupanya yang diperbincangkan bukan kebijakan serikatnya, tapi si perempuan. Ada pula yang mengeluh bahwa kuota 30 persen di serikat sekadar formalitas.[2] Begitu pula pembuatan departemen khusus di serikat dianggap hanya tempelan. Perempuan hanya ditempatkan sebagai bagian pendukung organisasi seperti pembuat surat-menyurat atau mengurus kwitansi keuangan. Perempuan tidak dilirik dalam pengambilan keputusan.[3] Ada kegembiraan, ketika 8 Maret kemarin, serikat-serikat buruhRead More →

Alfian Al’ayubby dan Abu Mufakhir   PER TANGGAL 5 Januari 2015, sebanyak 400 buruh di pabrik sepatu olahraga PT. Nikomas Gemilang, divisi Puma, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara bertahap dengan alasan efesiensi. Menurut salah satu sumber yang bekerja di divisi Puma, PHK massal tersebut terjadi karena penurunan pesanan yang tajam, bahkan mencapai persentase 90 persen, dari yang biasanya 1 juta pasang sepatu olahraga berkurang menjadi hanya 100.000 pasang.[1] Sebelumnya, pada November-Desember 2014 secara bertahap para buruh juga telah di-PHK dengan alasan yang sama: efisiensi. Total buruh yang di-PHK sejak bulan November 2014 sampai Januari 2015 diperkirakan mencapai 800 buruh. Manajemen Puma menyatakan bahwa jumlahRead More →

Abu Mufakhir   SEPANJANG tahun 2012-2013 terjadi gelombang kebijakan persetujuan penangguhan upah minimum di berbagai wilayah padat industri di Indonesia. Tiga diantaranya terjadi pada propinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Pada ketiga propinsi tersebut, kebijakan penangguhan upah yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Gubernur masing-masing propinsi mengalami berbagai bentuk perlawanan dari serikat buruh. Melalui berbagai aksi unjuk rasa, melayangkan somasi kepada Gubernur (Jakarta), dan menggugat kebijakan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serikat buruh berusaha membuktikan bahwa kebijakan tersebut merugikan buruh dan melanggar hukum. Kemudian melalui upaya serikat buruh di PTUN, kebijakan penangguhan upah minimum di propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta dinyatakan batalRead More →

Abu Mufakhir Aktif di Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS)   “Abdi sanes nyandak taneuh jang dikantongan, atanapi diasupkeun ka keresek. Abdi mah ngan ngolah taneuh kanggo melak cabe jeung tomat. Tibatan tanahna nganggur, bari ku nteu sapira luasna, lain ribuan hektare siga nu diangge ku perusahaan swasta, encan mun gagal panenna.” (Saya bukan mengambil tanah untuk dikantongin (dimasukkin saku celana), atau dimasukan ke kantong plastik. Saya mengolah tanah hanya untuk menanam cabe dan tomat. Daripada tanahnya nganggur, lagi pula luasnya juga tidak seberapa, tidak seperti ribuan hektare yang disewakan pada perusahaan swasta, belum lagi kalau gagal panen).   Politik perkampungan yang dimaksud dalam tulisan iniRead More →

Abu Mufakhir Buruh Nikomas: Perempuan, Muda, Pendatang Jumat, pukul 4 sore tahun 2010, saya datang ke kelurahan Tambak, Serang Timur, Banten, lokasi di mana pabrik sepatu Nikomas berdiri. Pabrik terbesar di Asia Tenggara yang mempekerjakan 75.000-80.000 pekerja. Kurang lebih 3 kilometer sebelum sampai ke gerbang utama, jalanan sudah mulai macet. Angkutan umum, bus jemputan karyawan, truk-truk peti kemas, ribuan sepeda motor, seluruhnya berjalan merayap. Di samping kiri-kanan jalan, ribuan pekerja Nikomas berjalan kaki dengan wajah lelah. Semakin mendekati pabrik Nikomas, kemacetan semakin parah, angkutan umum semakin sulit bergerak. Di sekitar pabrik Nikomas, berjejer pedagang kaki lima menjual pakaian, buah-buahan, makanan, dan DVD bajakan. Berjejer jugaRead More →