Bentuk dan Modus Pemerasan Buruh Migran Keharusan membayar biaya penempatan untuk kasus Hong Kong diatur melalui Kepmen 98/2012. Aturan tersebut merupakan hasil revisi dari Keputusan Dirjen Binapenta 2008. Besarnya biaya penempatan yang ditanggung oleh buruh migran adalah sebesar Rp 14.780.400 (Lihat Tabel 1). Tabel 1 Komponen dan Besaran Biaya Penempatan Tanggungan Buruh Migran NO KOMPONEN JUMLAH (RP) Kurs Tukar JUMLAH (HKD) 1 Asuransi perlindungan TKI 400.000 1 HKD : 1.100 IDR 363 2 Pemeriksaan psikologi 250.000 227 3 Pemeriksaan kesehatan 700.000 636 4 Paspor 255.000 231 5 Biaya pelatihan (600 jampel) – Akomodasi dan konsumsi selama di penampungan (110 hari) – Peralatan dan bahan praktekRead More →

Ficky Alfira Wiratman Aku bekerja di PT Grahawita Cendikia, perusahaan yang mengelola bisnis perhotelan, yaitu Hotel Santika Bogor. Aku bekerja sebagai steward di Departement Food and Beverage Product. Pada 22 Juli 2016 aku menandatangani kontrak kerja dengan status daily worker dengan gaji Rp 125.000 per hari. Dalam surat perjanjian tercantum hanya 8 jam kerja. Nyatanya, aku bekerja 12 jam per hari. Selama bekerja aku membeli sendiri atribut sebagai pekerja, seperti sepatu safety. Posisiku bekerja yaitu di dapur selalu berurusan dengan alat-alat dapur, pengoperasian mesin, chemical dan air. Alat dan bahan-bahan yang aku kerjakan turut merusak sepatu kerja. Lapisan kulit luar sepatu akan terlihat rusak danRead More →

Pada malam yang gulita itu, seorang laki-laki diseret dengan kasar menuju tengah lapangan. Tangannya terikat. Lalu, seorang laki-laki berbadan tegap dengan wajah bengis, menyiramkan bensin ke sekujur tubuhnya. Sejurus kemudian, ia melemparkan obor yang menyala itu ke tubuh lelaki yang terkulai lemas di tengah lapangan; seluruh tubuhnya terbakar diiringi lengkingan panjang yang menyayat. Dengan angkuhnya, lelaki berwajah bengis itu berteriak sangat keras, ”Ini adalah peringatan bagi mereka yang mendatangi perserikatan.” Lelaki yang tubuhnya terbakar di tengah lapangan itu, adalah seorang petani karet yang ketahuan mengorganisasi dirinya dalam sebuah serikat petani; bagi mandor dan para tengkulak, upaya itu merupakan ancaman. Peristwa itu, merupakan pesan para tengkulak,Read More →

“Violence begets violence,” (Martin Luther King Jr, 1834, The Times, hal. 2) Kekerasan apapun, seksual, fisik, verbal ataupun kekerasan nonverbal merupakan topik yang berat untuk dibicarakan. Bagi yang sekadar mendengarkan pun akan berat, apalagi bagi yang mengalaminya. Tulisan ini lebih mirip omelan dan luapan kemarahan ketimbang disebut artikel ilmiah. Tulisan ini dirangkum dari berbagai potongan cerita penyintas kekerasan. Bukan hal yang mudah bagi penyintas kekerasan bentuk apapun untuk bisa meluapkan kemarahan. Terlebih lagi tidak bisa meluapkan kemarahan kepada si pelaku. Sekian banyak kasus kekerasan, dalam bentuk apapun, hanya ditelan dan disimpan sendiri. Pertanyaanya, “Mengapa demikian? Mengapa ‘korban’ tidak melaporkan kejadian kekerasan, atau mengambil tindakan dalamRead More →

Pada 2004 pemerintah mengeluarkan kebijakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004. Kebijakan tersebut untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh warga negara yang sebelumnya hanya diakses oleh beberapa golongan seperti PNS, POLRI, TNI dan pekerja formal. Serikat buruh dan masyarakat sipil yang tergabung dalam KAJS (Komite Aksi Jaminan Sosial) berhasil memaksa pemerintah menjalankan amanat undang-undang tentang SJSN. Per 2011, UU Nomor 24 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) disahkan. Undang-undang tersebut mengatur bagaimana SJSN diselenggarakan oleh BPJS dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mendapat pelayanan jaminan sosial kesehatan. Per 1 januari 2014 BPJS Kesehatan beroperasi sebagai hasil transformasi dariRead More →