Lebih dari 150 aksi sudah dilakukan, belasan lembaga negara didatangi, aliansi internasional dibangun, sampai kini kasus PHK 1300 buruh PT Panarub DwiKarya (PDK) belum juga menemukan titik akhir. Bahkan ILO pun sudah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kasus ini berawal pada 2012, ketika itu buruh PDK sepakat untuk mendirikan serikat. Perusahaan merespons hal tersebut dengan memecat sembilan orang pengurusnya. Serikat melawan PHK dengan melakukan mogok kerja yang diikuti lebih dari seribu orang buruh. Perusahaan melakukan serangan balik dengan memecat1300 orang yang terlibat pemogokan. Hak-hak 1300 buruh yang di-PHK inilah yang masih diperjuangkan sampai hari ini.[i] BeberapaRead More →

Sebuah Kabar Sedih   Sesaat sepeda motorku diparkir, sementara istriku menghampiri teman-temannya. Sore itu, 27 November 2010 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, rasanya waktu yang tepat untuk bertemu dengan beberapa teman. Sekadar bersilaturahmi dan bersantai. Tiba-tiba seorang teman menelpon. Dia menanyakan, “Sudah denger kabar Babeh meninggal?”. Saya dan kawan-kawan yang berada di Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) memanggil Fauzi Abdullah, Babeh. Mendengar kabar tersebut, badan ini lemas. Setengah tidak percaya. “Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun,” jawabku. Aku pun memerhatikan beberapa pesan singkat yang masuk ke telepon genggamku. Ternyata Mbak Dwi, istri Fauzi Abdullah, sudah mengirimkan sms mengenai wafatnya seorang teladan aktivis perburuhan. Seketika, berita ituRead More →

Mungkin ini hal yang membosankan untuk terus dibicarakan. Tapi, aku rasa, tidak ada salahnya membicarakannya kembali; sistem kerja kontrak. Pengalaman langsung yang memberikan gambaran lebih lengkap tentang persoalan-persoalan yang dihadapi buruh kontrak. Ingatan Awal Sistem kerja kontrak ini mulai disahkan dalam peraturan negara sejak 1997 dengan terbitnya Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 25. Dalam Pasal 16 disebut perjanjian kerja untuk waktu tertentu.  Model kerja demikian muncul atas desakan IMF (International Monetary Fund) dan World Bank terhadap Indonesia, sebagai syarat bantuan yang diberikan pada saat krisis ekonomi 1997. Desakan tersebut termuat nota kesepakatan antara Indonesia dan IMF pada butir ke 37 dan 42. Sistem kerja kontrak disebut sebagaiRead More →

  Abstrak Penelitian ini mengangkat topik tentang independensi jurnalis dan konstruksi jurnalisme profesional dalam konteks pers industrial di Indonesia pasca-Orde Baru. Keterkaitan antara ketiganya dibingkai melalui fenomena politisasi media pada momen Pemilu 2014 melalui studi kasus Media Indonesia dan Koran Sindo. Penelitian dengan metode kualitatif ini difokuskan pada independensi jurnalis sebagai fokus analisis. Berdasarkan temuan penelitian, konstruksi pers industrial membatasi independensi jurnalis. Keterbatasan ini didasari oleh posisi jurnalis sebagai kelas pekerja yang berkonsekuensi pada posisi tawar yang lemah dan dorongan pragmatisme jurnalis. Posisi kelas tersebut terbentuk dengan dilatari oleh adanya perubahan konstruksi jurnalisme di dalam konstruksi pers industrial. Pada akhirnya, independensi jurnalis dibatasi dengan sendirinyaRead More →

Arif Novianto “The University cannot be a business and education cannot be a commodity. The…future of the University is at stake, and in this battle we will not put our arms down” – Camila Vallejo, President Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) – “Social protests…are an expression of our freedom and our power to reclaim the streets. They reflect our ability to express what we think…Street protests are weapons to achieve our goals, including education”. -Alfredo Vielma, Former Leader Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES)- Pendidikan di Indonesia pada awal abad ke-21 telah memasuki era baru. Jika sebelumnya sektor pendidikan dikerangkeng dengan rantai “birokrasi pendidikan”(1) olehRead More →