Pada Kamis pagi 26 Oktober 2017, terjadi tragedi ledakan di sebuah gudang yang menyimpan kembang api dan petasan milik PT Panca Buana Cahyadi. Perusahaan yang berlokasi di Kompleks Pergudangan 99, Jalan Salembaran Jati, Desa Cengklong, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, kini menjadi perbincangan hangat dan ramai diberitakan oleh banyak media baik basis online maupun elektronik. Peristiwa tersebut menewaskan 43 orang buruh, dari total sekitar 103 buruh yang mengadukan nasibnya di perusahaan pembuat kembang api tersebut. Meledaknya gudang hingga memakan korban jiwa tentu sangat memilukan, menyimpan duka yang mendalam, terutama untuk keluarga korban yang ditinggalkan. Dalam tragedi tersebut kita bisa melihat bahwasanya hak-hak buruh masih dikesampingkan, mengingat banyaknya korbanRead More →

“Demokrasi politik saja, belum menyelamatkan rakyat. Bahkan di negeri-negeri seperti Inggris, Nederland, Perancis, Amerika, demokrasi telah dijalankan, kapitalisme merajalela dan kaum marhaen papa sengsara!” Bung Karno dalam Fikiran Ra’jat 1933. Bung Karno pernah menyinggung demokrasi ekonomi dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi. Menurutnya, demokrasi di Indonesia dijalankan bukan hanya bicara tentang demokrasi parlemen atau demokrasi politik yang mengacu ke Barat. Bung Karno memandang bahwa dari demokrasi borjuis ala Barat seperti itu, kaum proletar tetap saja tertindas. Sekalipun buruh bisa masuk ke parlemen, bahkan bisa menjatuhkan menteri, ia tetap saja tertindas di pabrik. Maka demokrasi di Indonesia harus juga digerakan melalui demokrasi ekonomi. Kepentingan politik diRead More →

Ratusan buruh yang bekerja sebagai awak mobil tangki (supir dan kernet) yang mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) ke satuan pengisian bahan bakar umum (SPBU) melakukan aksi longmarch dari Bandung ke Jakarta dengan berpenampilan layaknya zombie. Mereka berasal dari sembilan terminal bahan bakar (depo) milik pertamina yang ada di Pulau Jawa, di antaranya Depo Merak, Depo Plumpang, Depo Bandung, dan lain-lain. Para buruh AMT ini tergabung dalam Serikat Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (SBTPI) – Federasi Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (FBTPI). Dalam aksi long march ini mereka membawa serta tujuh tuntutan: Hapus sistem kerja kontrak dan outsourcing Batalkan pemutusan hubungan (PHK) sepihak dan angkat seluruh kru awakRead More →

Pagi hari 5 Juli 2017, Pesawat Kepresidenan Indonesia meninggalkan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menuju Eropa. Sementara Jokowi bepergian, segelintir elit politik Jakarta menghibur diri dengan gunjingan kurang bermutu tentang perlu tidaknya Jokowi membawa serta sedemikian banyak anggota keluarganya ke luar negeri.  Presiden singgah dua hari di Turki, untuk kunjungan resmi dan menandatangani dua dokumen kerjasama. Memang kunjungan singkat. Dia tak akan berlama-lama, karena sudah ditunggu di Hamburg untuk pertemuan lain yang jauh lebih penting. Pertemuan puncak G-20 resmi dibuka 7 Juli 2017 oleh Perdana Menteri Jerman, Angela Merkel. Media utama, termasuk yang di Jakarta, rupanya berusaha memberitakan pertemuan puncak ini secara manis. DenganRead More →

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Depok Diah Sadiah membantah berita tentang keputusan nilai upah padat karya di Kota Depok Rp 1,4 juta. Menurutnya, kewenangan memutuskan nilai upah berada di tangan Gubernur. Disnaker hanya mengusulkan dan nilainya Rp 2,9 juta.(1) Usulan tersebut di bawah ketetapan upah minimum Kota Depok, Rp 3,29 juta Kadisnaker meyakinkan bahwa upah padat karya (UPK) di Kota Depok sudah ada sejak 2015 dengan nilai sesuai kebutuhan hidup layak. Pada 2015, UPK Kota Depok Rp 2,4 juta dan Rp 2,7 juta pada 2016.(2) Padahal ketetapan upah minimum Kota Depok 2015 Rp 2.705.000 dan pada 2016 Rp 3.046.180. Berita mengenai UPK dengan nilaiRead More →