Hampir dua dekade runtuhnya rezim otoritarian Soeharto nampak belum membawa kesejahteraan bagi rakyat, khususnya kelas buruh. Lepas dari kontrol represif kapitalis-birokrat, kroni Soeharto masuk dalam bulan-bulanan alam berbahaya neoliberalisme. Di bawah neoliberalisme, negara menyediakan instrumen dalam bentuk kebijakan serta alat-alatnya untuk menjamin akumulasi kapital berjalan mulus. Sektor yang paling menjadi sorotan yaitu penyediaan iklim pasar tenaga kerja fleksibel. Pasar kerja fleksibel mensyarakan interaksi bebas antar pengguna tenaga kerja dengan tenaga kerja, dianggap mampu menciptakan iklim produksi yang efisien. Pengguna tenaga kerja bebas mencari tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan rasional pengguna, sedangkan pekerja bebas menentukan pilihan pengguna tenaga kerja sesuai dengan pilihan rasional pekerja (Purdy, 1988).Read More →

Fenomena penahanan ijazah yang marak terjadi di Yogyakarta kembali mencoret citra Yogyakarta sebagai kota yang berbudaya dan santun. DiYogyakarta, penahanan ijazah mengalami tren peningkatan yang cukup tinggi. Terhitung sejak tahun 2014, tercatat ada dua perusahaan yang diadukan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta terkait dengan kasus penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja. Untuk tahun 2015, aduan terhadap kasus penahanan ijazah terus bertambah mencapai empat kasus aduan. Hingga  awal tahun 2017, total aduan ke Dinsosnakertrans kota Yogyakarta mengenai penahanan ijazah sudah masuk 4 aduan. Dengan situasi ini, tren penahanan ijazah di proyeksi akan terus mengalami peningkatan sampai akhir tahun 2017.Read More →

Meski ditentang oleh serikat buruh, pemerintah tetap saja mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78, di Oktober 2015. Pemerintah berkeyakinan bahwa PP 78  diperlukan demi kepastian berusaha, kepastian hukum, dan menjauhkan politisasi upah minimum dalam pemilihan kepala daerah. Lebih jauh dikatakan bahwa peraturan tersebut dibahas selama dua belas tahun dengan melibatkan berbagai pihak. Peraturan yang mengatur sebelas jenis pengupahan tersebut, melanjutkan proyek fleksibilisasi pasar kerja yang direncanakan sejak 1995, sebagai syarat pencairan utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Dengan keluarnya PP 78, Indonesia menganut sistem upah fleksibel. Gaung fleksibilisasi pasar kerja menguat pada kurun 2000-an, yang menjelma menjadi sepaket peraturan perundangan ketenagakerjaan yang lebih ramah pasar. FleksibilisasiRead More →

Pengantar Semenjak runtuhnya Orde Baru di tahun 1998, selama 10 tahun terakhir ini, hari 1 Mei selalu dirayakan dengan penuh semangat. Panji-panji tuntutan diusung. Beragam media massa juga menjadikan perayaan 1 Mei sebagai sajian liputan utama. Ini karena serikat buruh, walau belum menjadi satu kekuatan sosial yang berpengaruh, punya potensi besar dalam menyuarakan kepentingan masyarakat umum. Tuntutan serikat buruh menjadi satu alat ukur keresahan masyarakat mengenai keadilan sosial. Karena itu, perayaan 1 Mei menjadi titik pertautan antara dua hal. Di satu sisi, ia menjadi bentuk sukacita gerakan buruh dalam perayaan pencapaian perjuangannya terdahulu. Di sisi yang lain, ia adalah ekspresi keprihatinan serikat buruh akan beragamRead More →

Komite Kebebasan Berserikat Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyidangkan 33 kasus perburuhan dari 169 kasus yang diajukan, pada 27-29 Oktober dan 4 November 2016, di Jenewa. Sidang telah menyimpulkan 20 kasus dan menunda 13 kasus lainnya. Kasus 1300 buruh PT Panarub Dwikarya Benoa (PDKB) Tangerang Banten adalah satu dari kasus yang telah mencapai kesimpulan. Kasus buruh PT PDKB diadukan pada 27 Februari 2015 dengan nomor kasus 3124 dan nomor pengaduan 380. Buruh mengadukan tentang pemecatan terhadap pemimpin serikat buruh, pembatasan hak mogok oleh kekuatan polisi dan paramiliter, pemecatan terhadap anggota dan nonanggota serikat buruh karena terlibat mogok, dan intervensi manajemen terhadap pembentukan serikat buruh. Setelah melakukanRead More →