Kemarin, Rabu (31/8) pada beberapa media online, sangat bahagia sekali ketika saya membaca berita tentang 150 orang eks buruh PT Transjakarta mengadukan Manajemen PT Transjakarta ke Komnas HAM dengan didampingi penasihat hukum dari LBH Jakarta. Menurut saya ini adalah ledakan keluhan selama ini yang mewakili seluruh buruh yang bekerja di PT Transjakarta. Seperti diketahui PT Transjakarta adalah sistem Bus Rapid Transit (BRT) yang mulai beroperasi sejak 1 Februari 2004, sebelum resmi menjadi sebuah BUMD pada 2015 bernama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Transjakarta berupa BP (Badan Pengelola) Transjakarta Busway pada 2004 berdasarkan keputusan Gubernur No 110/2003 yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. Lalu berdasarkan Pergub DKIRead More →

Mungkin ini hal yang membosankan untuk terus dibicarakan. Tapi, aku rasa, tidak ada salahnya membicarakannya kembali; sistem kerja kontrak. Pengalaman langsung yang memberikan gambaran lebih lengkap tentang persoalan-persoalan yang dihadapi buruh kontrak. Ingatan Awal Sistem kerja kontrak ini mulai disahkan dalam peraturan negara sejak 1997 dengan terbitnya Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 25. Dalam Pasal 16 disebut perjanjian kerja untuk waktu tertentu.  Model kerja demikian muncul atas desakan IMF (International Monetary Fund) dan World Bank terhadap Indonesia, sebagai syarat bantuan yang diberikan pada saat krisis ekonomi 1997. Desakan tersebut termuat nota kesepakatan antara Indonesia dan IMF pada butir ke 37 dan 42. Sistem kerja kontrak disebut sebagaiRead More →

Melalui surat edaran nomor B.122/M.NAKER/PHIJSK-KKHI/IV/2017 tertanggal 11 April 2017, Menteri Ketenagakerjaan RI, M. Hanif Dhakiri mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan Pelaksanaan May day 2017. Surat yang ditujukan kepada para Gubernur tersebut pada intinya berisi himbauan agar May Day 2017 dilaksanakan dengan suasana kekeluargaan, aman dan harmonis. Selain lintas Kementrian, Surat ini juga ditembuskan ke beberapa institusi lain seperti Kapolri dan Badan Inteljen Negara (BIN). Ini bukan pertama kalinya, pemerintah menerbitkan surat serupa setiap kali menjelang aksi besar May Day atau aksi lain yang dianggap akan mengganggu penerapan kebijakan kepentingan pemerintah dalam semua sektor, terutama perburuhan. Corak sebenarnya masih sama persis dengan cara-cara rezim otoritarianisme OrdeRead More →

Khamid Istakhori Sabtu yang hujan sejak pagi, saya ingin menuliskan beberapa catatan. Catatan ini berkaitan dengan kongres yang ke-3 FSP (Federasi Serikat Pekerja) Media Independen yang digelar di Jakarta hari ini, (29/10/2016). Memulai tulisan ini, saya mengenang May Day pertama yang saya ikuti, sebuah May Day di Lapangan Monas tahun 2001. Bayangkan, seperti apa May Day kala itu sebab Dita Indah Sari, Staff Menteri Ketenagakerjaan hari ini adalah salah satu orator yang tegas menyatakan, Tolak Upah Murah! Sekarang, dia adalah bagian dari rezim upah murah. Kala itu, saya naik kereta dari Karawang dan sampai di lokasi kepagian. Bersama beberapa kawan dari Pindo Deli yang sedangRead More →

Khamid Istakhori     Besok akan May Day, dan ini adalah May Day ke-16 sepanjang hidupku. Setelah May Day pertama di tahun 2001 bersama Komite Aksi Satu Mei 2001, maka perjalanan memperingati May Day seperti naik angkot di pinggiran kota Jakarta: kadang ngebut, kadang lambat dan bahkan ngetem di prapatan jalan. Namaku Khamid Istakhori. Bekerja berganti-ganti pabrik. Sejak saat itu juga “mengenal serikat” dengan berbagai warna, ritme dan aroma. Ceritanya, masih sama kayak angkot Jakarta. Jatuh bangun bekerja di pabrik, di PHK, demikian pula serikat yang ku ikuti. Tahun 1995 aku lulus STM Pembangunan di Temanggung,  jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Ini STM hebat, sebab diRead More →