Reading Time: 4 minutes Oleh, Kokom Komalawati Sejak ditetapkannya kebijakan #kerjadirumah dan #belajardirumah, rata-rata buruh perempuan berkeluarga yang saya temui di Tangerang memiliki cerita yang sama. Mereka harus bersiasat dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal karena menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri sekaligus harus menangani anak-anak belajar di rumah. Para buruh lebih khawatir kehilangan pendapatan dan pekerjaan ketimbang terpapar virus Corona. Awal Maret pemerintah mengumumkan kebijakan #kerjadirumah, #belajardirumah, dan #ibadahdirumah. Disusul dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ketika kebijakan #belajardirumah berlaku, keluarga buruh pontang-panting. Mereka harus meluangkan waktu, menyiasati pengeluaran dan mengalokasikan energi menghadapi anak-anak. Serangkaian bujukan yang dibumbui ancaman mewarnai hari-hari anak-anak mengerjakan tugas-tugas sekolah di rumah.Read More →

Reading Time: 13 minutes Oleh, Alfian Al-Ayubby Aktif di Lembaga Informasi Perburuhan Sedane “Sebelumnya tidak diberlakukan kerja dari rumah sama sekali, jam kerja juga tidak dikurangi. Jumat kemarin (20/3), tiba-tiba bos umumin giliran (shift) masuk kantor dan rumah. Ternyata di gedung kantor ada tiga orang PDP” (Dini, seorang buruh perusahaan telekomunikasi). Standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di Indonesia terkenal buruk. Banyak perusahaan memandang K3 bukan sebagai urusan hidup mati buruh, melainkan sebagai perkakas untuk bersolek di hadapan buyer agar terus diberi order produksi. Dengan mengikuti program sertifikasi K3 secara berkala, perusahaan bisa membangun citra demi menjaga kepercayaan konsumen untuk tetap membeli produk yang mereka bikin. Kini dengan ancaman Covid-19, jutaanRead More →

Reading Time: 5 minutes Memerhatikan Bab IV bagian Ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan pemerintah ke DPR pada Februari lalu, terutama Naskah Akademis di bagian Martiks Analisisnya, mirip dengan Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Ketenagakerjaan, yang diterbitkan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pada 2018. Mirip pula dengan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Nomor 2003, yang dibuat pada 2010 dan 2006. Tidak berbeda dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997. Intinya, mengesahkan praktik fleksibilisasi perekrutan dan pemecatan, kenaikan upah sesuai mekanisme pasar, jam kerja yang digenjot sesuai kepentingan produksi, dan hubungan kerja sekehendak pengusaha. Poin-poin utamaRead More →

Reading Time: 11 minutes Ahmad Thariq Pendidikan merupakan salah satu sektor publik terpenting dalam menentukan keberadaan suatu peradaban. Ini karena pendidikan memegang peran dalam mengembangkan sumber daya manusia, teknologi dan ilmu pengetahuan. Ketiga aspek tersebut amat krusial tentunya, mengingat suatu peradaban harus senantiasa mengikuti arus perubahan sosial yang terjadi di sekitarnya, baik di level mikro, maupun makro. Dengan terpenuhinya tiga prasyarat mendasar itu lah suatu peradaban akan dapat terus bergerak menuju tonggak kemajuan. Fungsi pendidikan di atas merupakan proyeksi ideal, namun jelas bukan tanpa masalah. Pasalnya, di tengah dinamika realitas global hari ini pendidikan justru mengidap beragam permasalahan akut. Hal ini dapat disaksikan berangkat dari fenomena di permukaan; semakinRead More →