Reading Time: 5 minutes Dalam beberapa bulan belakangan ini, rakyat Indonesia juga termasuk kelas pekerja ramai-ramai menolak disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang berisi 1.200 pasal. Dengan jumlah sebanyak itu tidak mengherankan jika jumlah halamannya mencapai 1.028 lembar. Sementara itu jika dilihat dari substansi tujuan perumusannya, dilansir dari Katadata- Awalnya RUU Ciptaker ini punya isu utama persoalan perizinan, agar ditiadakannya lagi beberapa peraturan yang tumpang tindih. Selain dari persoalan tumpang tindihnya peraturan, RUU Ciptaker juga diharapkan bisa membuat kondisi iklim investasi lebih kondusif untuk menaikkan produktivitas dan membuat terbukanya lapangan-lapangan kerja baru. Jika dilihat perspektif ekonomi politik, maka jelaslah bahwa paradigma yang coba dibangun oleh pemerintah Indonesia berbasisRead More →

Reading Time: 6 minutes Oleh, Mohamad Zaki Hussein Anggota Partai Rakyat Pekerja Wabah bukanlah suatu fenomena yang murni biologis. Kemunculan dan perkembangannya banyak dipengaruhi oleh aktivitas sosial manusia, khususnya aktivitas ekonomi dan politik. Ini terlihat jelas jika kita menilik wabah-wabah yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Misalnya adalah wabah Kematian Hitam (Black Death) yang terjadi pada pertengahan abad ke-14.[1] Wabah ini merupakan wabah pes atau sampar yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Bakteri ini berasal dari hewan pengerat, khususnya tikus, dan kutunya. Ketika seekor hewan pengerat yang terinfeksi mati, dan kutunya pindah ke manusia, maka manusia bisa terinfeksi. Setelah menginfeksi manusia, penularan bisa terjadi melalui kutu yang berpindah dariRead More →

Reading Time: 6 minutes Irfan Alfhifarie Seberapa penting kita bicara terlalu banyak tentang Omnibus Law bagi buruh? Menarik menyimak berbagai perdebatan dan diskusi terkait aturan yang sedang ramai hari ini: Omnibus Law. Sebuah aturan yang dinilai akan menjadi aturan besar, yang memayungi berbagai pasal dan norma yang dibuat dan dibentuk untuk menghapus dan mencabut norma lain yang dianggap bertabrakan dengan kepentingan investasi. Sekali lagi, investasi diletakan di atas segala-galanya. Catatan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membuat perdebatan dan diskursus tentang aturan yang cukup ramai dibahas ini menjadi sesuatu yang tidak penting. Pun catatan ini sama sekali tidak berpretensi untuk mengacaukan semangat buruh dan serikat buruh yang hari iniRead More →

Reading Time: 5 minutes Pada 24 Juni 2019, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menggulirkan perlunya amandemen Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) Nomor 13 Tahun 2003. Hanif Dhakiri menganalogikan beleid ketenagakerjaan dengan ‘kanebo kering’ dalam artian sama-sama kaku dalam merespons perkembangan ekonomi. Ungkapan Hanif Dhakiri merupakan respons terhadap keluhanan para pengusaha. Pada 13 Juni 2019, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) bertemu Presiden Joko Widodo. Apindo berharap pemerintah yang baru dapat menciptakan pasar kerja yang lebih fleksibel dengan merevisi UUK. Upaya merevisi UUK tahun ini merupakan percobaan yang kelima. Percobaan pertama dilakukan pada 2006. Kala itu, revisi UUK melibatkan lima universitas ternama di Indonesia.Read More →