Kementerian Ketenagakerjaan membuka Pos Komando (Posko) Pengaduan THR. Posko akan beroperasi 8 Juni sampai 5 Juli 2018. Posko bertempat di Pusat Pelayanan Terpadu Satu Atap Kemnaker, Gedung B Kemnaker Jalan Gatot Subroto Kavling 52, Jakarta. Pengaduan juga bisa dilakukan melalui hubungan telepon 021-5255859, layanan Whatsapp 081280879888, 081282407919. Bagaimana dengan permasalah THR di wilayah-wilayah yang sulit menjangkau Jakarta? Kemnaker juga meminta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota membentuk Posko yang sama. Posko THR bukan terobosan baru. Tahun lalu pun Kemnaker membuka Posko yang sama. Posko dibuka di 6 wilayah, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Dari 8 Juni sampai 5 Juli 2017Read More →

“Siapapun Boleh Gabung!” Begitu tulisan sebuah poster yang minggu kemarin diedarkan oleh sebuah Komite Aksi Hari Perempuan Internasional Bandung Raya. Komite gotong-royong itu berisi tak kurang dari 15 organisasi mahasiswa berbagai universitas. Poster memuat informasi lengkap mengenai pelaksanaan peringatan Hari Perempuan Internasional, dari narahubung sampai tempat dan waktu aksi (depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, pukul 08 pagi – selesai). Kamis pagi, 8 Maret 2018. Cuaca cerah dan bersahabat. Pada waktu yang dijanjikan, tak satu pun rombongan aksi terlihat. Satu-satunya yang datang tepat waktu hanyalah regu petugas pengamanan. Mereka berjaga di depan gerbang Gedung Sate. Menjelang siang, mobil komando bertuliskan KASBI datang dari arah BaratRead More →

Di Sukabumi, Irfan tidak diperpanjang kontrak kerjanya karena sedang berusaha mendirikan serikat buruh. Ahmadi Suandi tidak diperpanjang kontrak kerjanya akibat protes pada sikap atasan yang sering berkata kasar. Sumiarti tidak diperpanjang kontrak akibat mempertanyakan hak cuti melahirkan. Dan masih banyak lagi nama-nama lainnya. Secara “resmi” perusahaan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak diperpanjang lagi kontraknya karena berkurangnya pekerjaan yang ada. Meski faktanya kemudian perusahaan merekrut lagi orang baru untuk meggantikan mereka. Sehingga alasan berkurangnya pekerjaan sulit diterima akal bahkan dapat dikatakan tidak benar adanya. Bahkan mayoritas nama-nama di atas tercatat memiliki kondite kerja yang baik. Dan secara “resmi” pula, isi paragraf pertama di atas adalah tuduhanRead More →

Syarif Arifin Protes yang diinisiasi oleh buruh PT PDKB tidak lazim. Mereka tidak memilih menyelesaikan kasus ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Munculnya isu suap hakim adhoc di PHI Jawa Barat, mendorong ketikdapercayaan terhadap PHI. Ada pula kejadian langsung yang mendorong pilihan tersebut. Kokom Komalawati dan Djamal Fikri adalah dua pengurus yang menolak pemecatan dengan dalih efisiensi. Mereka mengadukan kasusnya ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang. Anjuran Disnaker agar keduanya dipekerjakan digugat oleh perusahaan ke PHI.  Sementara Djamal menerima kebijakan kompensasi, Kokom menjalani proses pengadilan. Ternyata PHI mengeluarkan putusan bahwa Kokom diputus hubungan kerjanya. Karena alasan-alasan itulah para buruh memutuskan bahwa keadilan tidak  didefinisikan dan diberikanRead More →

Herry ‘Ucok’ Sutresna   Judul Buku: Menolak Tunduk: Cerita Perlawanan dari Enam Kota Penerbit: LIPS & Tanah Air Beta Tahun terbit: 2016 Penulis: Aang Ansorudin, Atik Sunaryati, Coeblink, Hera Sulistyowati, Hery Sofyan, Jumisih, Kokom Komalawati, Meen Martani, Mundori, Siti Saroh, Supinah, Sohari. Banyak buku yang membahas tentang perburuhan di luar sana, namun mayoritas merupakan buku-buku yang sifatnya reportase, analisa atau teori-teori mengenai gerakan buruh di Indonesia yang ditulis oleh akademisi, pemerhati atau aktivis. Di sini letak penting buku yang merupakan buku ke-2 dari seri “Buruh Menuliskan Perlawanannya” ini. Seperti halnya buku pertama pendahulunya, buku dengan ketebalan 425 halaman ini merupakan kumpulan tulisan yang ditulis olehRead More →