Alfian Al-Ayyubi Pelu dan Syarif Arifin Tiga bulan sebelum ditutup, pada Oktober 2018, PT Kahoindah Citragarment 2 Bekasi menawarkan kepada buruhnya untuk mengundurkan diri atau turut pindah ke KBN Cakung Jakarta. Dari 3000 orang, 90 persen perempuan. Dua serikat buruh di pabrik tersebut menolak tawaran dari perusahaan. Mereka menuntut bekerja di KBN Cakung tanpa perubahan hak atau diputus hubungan kerja dengan kompensasi yang adil. Buruh mengetahui bahwa kompensasi melalui mekanisme pengunduran diri tersebut tidak masuk akal. Mereka sudah bekerja lebih dari sepuluh tahun. Setiap hari mereka membuat 1800 sampai 2000 potong pakaian jadi merek Nike. Selama bekerja mereka selalu mengalah. Satu waktu, jika ada pemogokanRead More →

Alfian Al-Ayyubi Pelu dan Syarif Arifin Pembangunan kawasan berikat berbasis eksport (export processing zone/EPZ) berlangsung selama kurun boom minyak (1976 – 1981). EPZ merupakan penanda utama peralihan kebijakan ekonomi di Indonesia. Peralihan strategi industri dari subtitusi impor menjadi berorientasi ekspor. Kawasan berikat menawarkan kemudahan berinvestasi seperti keringanan pajak, proses perizinan yang serba mudah dan cepat, serta ketersediaan jaringan infrastruktur yang baik untuk memperlancar proses produksi, logistik, dan transportasi. Kemudahan-kemudahan itu bahkan telah digaransi dengan kebijakan upah murah dan praktik penangguhan upah. Kebijakan upah minimum yang berlaku saat ini secara efektif telah diterapkan sejak 1980. Pada akhir 1980-an, pemerintah menggulirkan kebijakan upah minimum sebagai sebagai salahRead More →

Pada 15 Oktober 2015, serikat-serikat buruh berdemonstrasi di pusat-pusat pemerintahan menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan. Di antara alasan penolakannya, karena perumusan RPP Pengupahan tanpa melibatkan dan menyerap aspirasi serikat buruh. Lebih jauh dikatakan bahwa RPP Pengupahan akan membuat upah buruh diombang-ambing oleh mekanisme pasar. Melalui RPP Pengupahan, pemerintah memperkenalkan formula kenaikan upah minimum. Formula baru upah minimum dirangkum dalam kata, PAS. Pasti naik, Adil bagi buruh dan pengusaha, dan Sederhana dalam menghitung dan melaksanakannya. Pemerintah hakul yaqin, RPP Pengupahan akan memberikan kepastian bagi semua pihak. RPP Pengupahan merupakan salah satu amanat dari Pasal 97 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.[1] Selama ini, RPPRead More →

Pengantar           Barangkali memang tidak ada aksi jalanan buruh pasca-Soeharto yang lebih spektakuler dibanding pergerakan buruh di Bekasi Jawa Barat. Mereka menggelar aksi solidaritas antarpabrik atau secara popular disebut “grebek pabrik”. Aksi ini marak terjadi pada 2012. Aksi puluhan ribu buruh melakukan “grebek pabrik” telah sukses memaksa ratusan pabrik mengangkat puluhan ribu buruh outsourcing dan kontrak menjadi buruh tetap. Data dari Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) menunjukkan bahwa aksi-aksi grebek yang diinisiasi FSPMI berhasil menuntut lima puluhan pabrik mengubah status 40-an ribu buruh outsourcing menjadi buruh tetap (Febrianto, 2012). Jumlah ini akan bertambah besar jika ditambah dengan aksi ‘grebek pabrik’ yang dipelopori oleh Forum KomunikasiRead More →

Syarif Arifin Judul: Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia Judul Asli: The Political Caracter of The Indonesia Trade Union Movement Penulis: Iskandar Tedjasukmana Penerjemah: Oey Hay Djoen Editor: Surya Tjandra Penerbit: Trade Union Rights Centre Jumlah halaman: xxiii + 219 Tahun terbit: 2008   Kisah reorientasi Suatu hari, sebuah seminar yang dilaksanakan di Jakarta menghasilkan keputusan berkenaan dengan peran dan posisi serikat buruh di Indonesia. Seminar itu menghasilkan lima poin, di antaranya: serikat buruh harus lepas dari kekuatan politik apapun, kegiatan serikat buruh dititikberatkan pada lapangan sosial-ekonomi, serikat buruh harus memiliki kemandirian keuangan, keberadaan dan struktur serikat buruh harus ditata-ulang. Itulah seminar yang diadakan padaRead More →