Reading Time: 5 minutes Seperti tahun-tahun sebelumnya. Pagi-pagi 1 Mei, saya sudah berada di sekitar Monas. Di Patung Arjunawiwaha atau yang lebih dikenal dengan Patung Kuda. Di tempat itu sudah berkumpul massa SPN (Serikat Pekerja Nasional). SPN tahun ini tidak seperti tahun sebelumnya, tidak bersama dengan KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia). SPN bersama dengan FNPBI (Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia), SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia), SPOI (Serikat Pekerja Otomotif Indonesia), SRMI (Serikat Rakyat Miskin Indonesia), dan LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi). Beberapa tuntutan yang mencolok adalah “Bubarkan BPJS”. Di ujung lain, terdapat kelompok terdiri tidak lebih dari 25 orang. Mereka adalah “buruh Nike” yang masih menunggu kedatangan teman-temanRead More →

Reading Time: 4 minutes Alfian Al-Ayyubi Pelu dan Syarif Arifin Tiga bulan sebelum ditutup, pada Oktober 2018, PT Kahoindah Citragarment 2 Bekasi menawarkan kepada buruhnya untuk mengundurkan diri atau turut pindah ke KBN Cakung Jakarta. Dari 3000 orang, 90 persen perempuan. Dua serikat buruh di pabrik tersebut menolak tawaran dari perusahaan. Mereka menuntut bekerja di KBN Cakung tanpa perubahan hak atau diputus hubungan kerja dengan kompensasi yang adil. Buruh mengetahui bahwa kompensasi melalui mekanisme pengunduran diri tersebut tidak masuk akal. Mereka sudah bekerja lebih dari sepuluh tahun. Setiap hari mereka membuat 1800 sampai 2000 potong pakaian jadi merek Nike. Selama bekerja mereka selalu mengalah. Satu waktu, jika ada pemogokanRead More →

Reading Time: 5 minutes Alfian Al-Ayyubi Pelu dan Syarif Arifin Pembangunan kawasan berikat berbasis eksport (export processing zone/EPZ) berlangsung selama kurun boom minyak (1976 – 1981). EPZ merupakan penanda utama peralihan kebijakan ekonomi di Indonesia. Peralihan strategi industri dari subtitusi impor menjadi berorientasi ekspor. Kawasan berikat menawarkan kemudahan berinvestasi seperti keringanan pajak, proses perizinan yang serba mudah dan cepat, serta ketersediaan jaringan infrastruktur yang baik untuk memperlancar proses produksi, logistik, dan transportasi. Kemudahan-kemudahan itu bahkan telah digaransi dengan kebijakan upah murah dan praktik penangguhan upah. Kebijakan upah minimum yang berlaku saat ini secara efektif telah diterapkan sejak 1980. Pada akhir 1980-an, pemerintah menggulirkan kebijakan upah minimum sebagai sebagai salahRead More →

Reading Time: 7 minutes Pada 15 Oktober 2015, serikat-serikat buruh berdemonstrasi di pusat-pusat pemerintahan menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan. Di antara alasan penolakannya, karena perumusan RPP Pengupahan tanpa melibatkan dan menyerap aspirasi serikat buruh. Lebih jauh dikatakan bahwa RPP Pengupahan akan membuat upah buruh diombang-ambing oleh mekanisme pasar. Melalui RPP Pengupahan, pemerintah memperkenalkan formula kenaikan upah minimum. Formula baru upah minimum dirangkum dalam kata, PAS. Pasti naik, Adil bagi buruh dan pengusaha, dan Sederhana dalam menghitung dan melaksanakannya. Pemerintah hakul yaqin, RPP Pengupahan akan memberikan kepastian bagi semua pihak. RPP Pengupahan merupakan salah satu amanat dari Pasal 97 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.[1] Selama ini, RPPRead More →