Reading Time: 5 minutes Pada 24 Juni 2019, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menggulirkan perlunya amandemen Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) Nomor 13 Tahun 2003. Hanif Dhakiri menganalogikan beleid ketenagakerjaan dengan ‘kanebo kering’ dalam artian sama-sama kaku dalam merespons perkembangan ekonomi. Ungkapan Hanif Dhakiri merupakan respons terhadap keluhanan para pengusaha. Pada 13 Juni 2019, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) bertemu Presiden Joko Widodo. Apindo berharap pemerintah yang baru dapat menciptakan pasar kerja yang lebih fleksibel dengan merevisi UUK. Upaya merevisi UUK tahun ini merupakan percobaan yang kelima. Percobaan pertama dilakukan pada 2006. Kala itu, revisi UUK melibatkan lima universitas ternama di Indonesia.Read More →

Reading Time: 21 minutes Labor Market Flexybility (LMF) atay Pasar Tenaga Kerja muncul karena penemuan teknologi baru dan/atau tata cara pengelolaan sumber daya manusia. Fleksibilisasi Tenaga Tenaga Kerja berarti upaya penyesuaian tenaga kerja terhadap permintaan dan fluktuasi pasar. Di Indonesia, Fleksibilisasi diyakini dapat menarik investasi, mengatasi pengangguran, mendorong pertumbuhan ekonomi, meratakan upah pekerja informal dan formal. Skema fleksibilisasi telah dipropagandakan oleh lembaga-lembaga multilateral seperti Lembaga Keuangan Dunia (IMF/International Monetary Fund) dan Bank Dunia (WB/World Bank), para akademisi, dan bahkan, oleh “masyarakat sipil” dari birokrasi LSM (NGO/Non-Governmental Organisation). Indonesia pun telah mengadopsi skema fleksibilisasi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Juga, dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2005 Bab 23Read More →