Meski ditentang oleh serikat buruh, pemerintah tetap saja mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78, di Oktober 2015. Pemerintah berkeyakinan bahwa PP 78  diperlukan demi kepastian berusaha, kepastian hukum, dan menjauhkan politisasi upah minimum dalam pemilihan kepala daerah. Lebih jauh dikatakan bahwa peraturan tersebut dibahas selama dua belas tahun dengan melibatkan berbagai pihak. Peraturan yang mengatur sebelas jenis pengupahan tersebut, melanjutkan proyek fleksibilisasi pasar kerja yang direncanakan sejak 1995, sebagai syarat pencairan utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Dengan keluarnya PP 78, Indonesia menganut sistem upah fleksibel. Gaung fleksibilisasi pasar kerja menguat pada kurun 2000-an, yang menjelma menjadi sepaket peraturan perundangan ketenagakerjaan yang lebih ramah pasar. FleksibilisasiRead More →