Jasad Marsinah tergeletak tak bernyawa di sebuah gubuk pinggir sawah di Dusun Jegong, sekitar 100 meter dari kontrakannya di Desa Siring, Sidoarjo, Jawa Timur. Ini terjadi pada Mei 1993. Lima hari sebelumnya, Marsinah dan kawan-kawannya mogok di tempat kerjanya, PT Catur Putra Surya. Mereka bukan meminta saham, apalagi menguasai pabrik. Tapi menuntut kenaikan upah minimum, cuti haid, cuti hamil, dan hak-hak yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Tuntutan Marsinah dan kawan-kawannya dibalas dengan pemecatan di kantor Kodim, bukan oleh lembaga yang berwenang memutus hubungan kerja. Di Medan, pada April 1994, kejadian serupa berlangsung. Ribuan buruh mogok menuntut tunjangan hari raya, kenaikan upah dan kebebasan berserikat.Read More →

Meski ditentang oleh serikat buruh, pemerintah tetap saja mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78, di Oktober 2015. Pemerintah berkeyakinan bahwa PP 78  diperlukan demi kepastian berusaha, kepastian hukum, dan menjauhkan politisasi upah minimum dalam pemilihan kepala daerah. Lebih jauh dikatakan bahwa peraturan tersebut dibahas selama dua belas tahun dengan melibatkan berbagai pihak. Peraturan yang mengatur sebelas jenis pengupahan tersebut, melanjutkan proyek fleksibilisasi pasar kerja yang direncanakan sejak 1995, sebagai syarat pencairan utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Dengan keluarnya PP 78, Indonesia menganut sistem upah fleksibel. Gaung fleksibilisasi pasar kerja menguat pada kurun 2000-an, yang menjelma menjadi sepaket peraturan perundangan ketenagakerjaan yang lebih ramah pasar. FleksibilisasiRead More →