Suasana di ruang rapat masih sedikit ramai. Pak Fredi, Ketua Serikat, berniat membacakan poin-poin keputusan rapat. Dengan suara sedikit berat berwibawa, dia membaca beberapa keputusan: 1. Sumber keuangan yang utama adalah iuran dari anggota. 2. Pengurus tidak boleh menerima pemberian dari pihak lain semisal HRD atau Apindo atau pengacara perusahaan. 3. Pengurus harus menjaga nama baik organisasi dengan tidak korupsi, memakai uang iuran untuk urusan pribadi atau meminjam uang kepada anggota. Sesudah keputusan dibacakan, Pak Fredi bertanya,” Baiklah, sebelum rapat kita tutup apakah ada pertanyaan atau tambahan?” Dari sudut meja, Komar mengacungkan tangan meminta izin bicara. Setelah dipersilakan, dia berkata. “Bulan ini pengeluaran keluarga sayaRead More →

Lebih dari 150 aksi sudah dilakukan, belasan lembaga negara didatangi, aliansi internasional dibangun, sampai kini kasus PHK 1300 buruh PT Panarub DwiKarya (PDK) belum juga menemukan titik akhir. Bahkan ILO pun sudah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kasus ini berawal pada 2012, ketika itu buruh PDK sepakat untuk mendirikan serikat. Perusahaan merespons hal tersebut dengan memecat sembilan orang pengurusnya. Serikat melawan PHK dengan melakukan mogok kerja yang diikuti lebih dari seribu orang buruh. Perusahaan melakukan serangan balik dengan memecat1300 orang yang terlibat pemogokan. Hak-hak 1300 buruh yang di-PHK inilah yang masih diperjuangkan sampai hari ini.[i] BeberapaRead More →

Ada perempuan yang hendak belajar di luar, tapi harus ditemani. Perempuan tidak boleh pergi sendirian, meskipun sehari-hari berangkat dari rumah ke tempat kerja selalu sendiri. Kebetulan yang menemaninya bukan perempuan dan bukan mahram-nya. [1] Kejadian itu menjadi buar bibir dan mendekati tertawaan kalangan perempuan dan lelaki. Rupanya yang diperbincangkan bukan kebijakan serikatnya, tapi si perempuan. Ada pula yang mengeluh bahwa kuota 30 persen di serikat sekadar formalitas.[2] Begitu pula pembuatan departemen khusus di serikat dianggap hanya tempelan. Perempuan hanya ditempatkan sebagai bagian pendukung organisasi seperti pembuat surat-menyurat atau mengurus kwitansi keuangan. Perempuan tidak dilirik dalam pengambilan keputusan.[3] Ada kegembiraan, ketika 8 Maret kemarin, serikat-serikat buruhRead More →