Meski ditentang oleh serikat buruh, pemerintah tetap saja mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78, di Oktober 2015. Pemerintah berkeyakinan bahwa PP 78  diperlukan demi kepastian berusaha, kepastian hukum, dan menjauhkan politisasi upah minimum dalam pemilihan kepala daerah. Lebih jauh dikatakan bahwa peraturan tersebut dibahas selama dua belas tahun dengan melibatkan berbagai pihak. Peraturan yang mengatur sebelas jenis pengupahan tersebut, melanjutkan proyek fleksibilisasi pasar kerja yang direncanakan sejak 1995, sebagai syarat pencairan utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Dengan keluarnya PP 78, Indonesia menganut sistem upah fleksibel. Gaung fleksibilisasi pasar kerja menguat pada kurun 2000-an, yang menjelma menjadi sepaket peraturan perundangan ketenagakerjaan yang lebih ramah pasar. FleksibilisasiRead More →

Abu Mufakhir dan Alfian Al’ayubby Pelu   Kami bukan dipukul, bung, tapi dipukulin.” Manulang (salah satu korban kekerasan Pasukan Turn Back Crime)   PADA 30 Oktober 2015, lebih dari 10.000 buruh dari berbagai serikat yang tergabung dalam aliansi Komite Aksi Upah Gerakan Buruh Indonesia (KAU-GBI), melakukan demonstrasi di depan Istana Negara. Mereka menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan No. 78 Tahun 2015, karena PP tersebut membatasi kenaikan upah minimum dan melemahkan partisipasi serikat buruh dalam penentuan upah minimum. Aksi di depan istana ini merupakan bagian dari rentetan aksi sebelumnya di berbagai daerah dan kawasan industri. Para buruh menuntut agar aspirasi mereka dalam penentuan upah tidak dikekang. ProtesRead More →