Bambang TD, Abu Mufakhir, Syarif Arifin   Pendahuluan[1] Analisis mengenai keadaan pengupahan Indonesia mesti dimulai dari dua kebijakan, yaitu kebijakan upah minimum yang diberlakukan sejak 1980 dan lima tahun kemudian pembukaan kawasan-kawasan industri sebagai strategi utama menarik investasi asing. Sejak itu, Indonesia menjadi ‘kolam besar’ investasi asing untuk mendirikan industri manufaktur yang terintegrasi secara global, lokasi geografi yang strategis untuk menjangkau pasar Asia, dengan buruh murah yang tidak terorganisasi. Kebijakan upah murah telah mendorong terjadinya berbagai protes buruh di kota-kota industri seperti Tangerang, Bandung dan Medan, pada 1990-an. Pasca-Orde Baru, secara khusus dalam tiga tahun terakhir (2011-2014), perlawanan terhadap kebijakan upah murah semakin meluas. SetiapRead More →

Syarif Arifin Beraktivitas di Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) Pengantar[1] “Selama tiga tahun, sebagai buruh kontrak, saya selalu shift malam. Sebulan dibayar sesuai UMK dan didaftarkan ke Jamsostek. Tidak ada tunjangan lagi. Jika order sedang tinggi semua buruh diwajibkan lembur. Per jam dibayar hanya dibayar Rp 15 ribu. Lembur mati. Sebagian besar buruh adalah perempuan. Gak ada cuti haid. Perempuan kena shift malam, tapi gak dapat jemputan. Sehingga sering dengar perempuan kena rampok ketika pulang kerja malam.”  (Abdi, buruh pembuat pakaian untuk Walmart di  PT Ghim Li Indonesia, November 2014) Walmart adalah sebuah toko yang berpusat di Amerika Serikat. Dengan slogan everyday low price, perusahaanRead More →

Oleh, Ismet Inoni Pengantar Tanpa terasa, sudah 14 (empat belas) tahun Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh diundangkan atau disahkan. Tentu ini bukanlah waktu yang singkat, selama empat belas tahun sejak reformasi bergulir tidak banyak aturan perburuhan yang berpihak kepada kepentingan klas buruh diciptakan oleh penguasa di negeri ini. Hingga tahun ke-14 sejak disahkan, kehadiran UU No 21 tahun 2000 belum memiliki peranan yang kuat dalam menjamin dijalankannya kebebasan berserikat yang menjadi salah satu masalah pokok bagi buruh di Indonesia. Undang-undang ini sendiri lahir sesungguhnya bukan karena rejim yang berkuasa pada saat itu secara sukarela membela kepentingan klas buruh, namun krisis politik danRead More →