Tulisan ini akan mendiskusikan siasat-siasat pemilik modal merespons kebijakan upah minimum pasca-Soeharto, periode yang disebut Reformasi. Di masa Reformasi perwakilan serikat buruh dilibatkan untuk merumuskan peraturan perundangan dan merumuskan kebijakan pengupahan. Lima belas tahun lalu, kenaikan upah selalu diperhadapkan dengan pungutan liar dan infrastruktur yang buruk. Kini jalan tol diperluas, perizinan usaha dipermudah, tapi kenaikan upah apalagi ditambah demosntrasi dikecam; ‘buruh tidak tahu diri’ dan membuat iklim investasi tidak kondusif. Studi-studi upah minimum umumnya memerhatikan dampak kenaikan upah minimum terhadap kelangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja (Rama, 2001; Priyono, 2002; Suharyadi, dkk, 2002, Papanek, 2015). Hal tersebut berangkat dari asumsi: sebagai kebijakan, upah minimum akanRead More →