By:
On:
In: Kajian

Laporan ini memberikan gambaran empiris mengenai spektrum kekerasan berbasis jender di pabrik-pabrik pemasok H&M, GAP dan Walmart di Asia. Lokasi penelitian dilakukan di Dhaka, Bangladesh; Phnom Penh, Kamboja; Jawa Tengah dan Jakarta Utara Indonesia; Bangalore, Gurgaon, dan Tiruppur, India; dan di Gapaha dan Vavnuniya, Srilangka. Metode penggalian data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada 898 buruh perempuan di 142 pabrik, serangkaian diskusi terfokus, studi kasus dan pengamatan terlibat. Riset dilakukan selama Januari hingga Mei 2018. Pemahaman mengenai kekerasan berbasis gender di tempat kerja merujuk pada pengertian yang telah disepakati secara umum, yaitu pada Rekomendasi Umum 19 yang diadopsi oleh Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Faktor-faktorRead More →

By:
On:
In: Kajian, Labour Update

Data pemutusan hubungan kerja berikut ini dikumpulkan dari empat serikat buruh. Yaitu, Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Sentra Gerakan Buruh Nasional (SGBN) dan Forum Mogok Kerja Freeport Indonesia. Dari data yang terkumpul terlihat bahwa hingga Mei 2018 terdapat 36 kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), yang mengakibatkan 6.690 orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Kasus-kasus PHK tersebar di 35 perusahaan yang merupakan basis atau anggota serikat buruh yang disebutkan di atas. Perusahaan-perusahaan yang dimaksud berada di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Papua, Sumatera Barat hingga Sumatera Utara. Dari data tersebut terlihat ragam alasan dan latar belakang PHK. Dari 36 kasus, hampir separuhnyaRead More →

By:
On:
In: Kolom

Ramadan hari keduapuluh lima, kasus-kasus perburuhan, terutama berkaitan dengan THR (Tunjangan Hari Raya) dan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) makin mengemuka. Baru-baru ini, 300 buruh pabrik Arnott’s Indonesia menggedor gerbang Kantor Menteri Ketenagakerjaan. Hasilnya? Hanya selembar surat dengan kop Kementerian bernomor B-155/PHIJSK/VI/2018 tertanggal 6 Juni 2018. Isinya semacam “lemparan tanggung jawab” dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada kepala Disnaker Kota Bekasi untuk: meneliti dan menyelidiki benar-tidaknya kejadian PHK tersebut. Jika benar, silakan lakukan langkah-langkah penanganan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan atau Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 2  Tahun 2004. Artinya, ketika buruh datang, mengadu, dengan nafas tercekik di tenggorokan, diberikan mekanisme yangRead More →

By:
On:
In: Kolom

Kementerian Ketenagakerjaan membuka Pos Komando (Posko) Pengaduan THR. Posko akan beroperasi 8 Juni sampai 5 Juli 2018. Posko bertempat di Pusat Pelayanan Terpadu Satu Atap Kemnaker, Gedung B Kemnaker Jalan Gatot Subroto Kavling 52, Jakarta. Pengaduan juga bisa dilakukan melalui hubungan telepon 021-5255859, layanan Whatsapp 081280879888, 081282407919. Bagaimana dengan permasalah THR di wilayah-wilayah yang sulit menjangkau Jakarta? Kemnaker juga meminta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota membentuk Posko yang sama. Posko THR bukan terobosan baru. Tahun lalu pun Kemnaker membuka Posko yang sama. Posko dibuka di 6 wilayah, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Dari 8 Juni sampai 5 Juli 2017Read More →

By:
On:
In: Kolom

Umat Islam seyogyanya bahagia ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Berduka ketika bulan Ramadan berakhir. Demikian kata sebuah hadis Nabi SAW. Inilah bulan yang mulia, penuh ampunan dan kasih sayang. Bulan yang disarankan untuk diisi dengan baca Quran, berzikir, bersedekah, dan kegiatan ibadah lainnya. Tapi tidak demikian dengan orang-orang yang bekerja di perkantoran dan pabrik. Harap-harap cemas mengintai. Ramadan seperti pertanda buruk. Tiap jelang Ramadan diberitakan orang-orang kehilangan pekerjaan. Modusnya beragam. Ada yang putus kontrak, efisiensi, pengalihan hubungan kerja, jeda sementara, dirumahkan, dan istilah-istilah lain yang membingungkan. Kejadian demikian berlangsung lebih dari sepuluh tahun terakhir. Tepatnya, ketika peraturan perundangan memberikan kelonggaran merekrut tenaga kerja kontrak jangkaRead More →