MAJALAH SEDANE

Memuat halaman...

Sedane

Majalah Perburuhan

‘No Work No Pay’: Buruh Ditumbalkan untuk Resesi Global

Dari Juni hingga Desember 2022, terdapat lebih dari duapuluh perusahaan ekspor garmen, tekstil, dan sepatu di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah menerapkan kebijakan ‘no work no pay’. Para pemilik perusahaan berdalih pemesanan barang turun 30 hingga 40 persen akibat resesi global. Tidak hanya mengurangi aktivitas kerja, juga menggunting hak hak cuti tahunan, hak upah dan hak kompensasi yang sesuai peraturan perundangan.

Kebijakan ‘no work no pay’ di atas mengambil bentuk:

Pertama, buruh diliburkan di hari tertentu dengan upah penuh, tapi cuti tahunan dipotong. Jika tidak memiliki cuti tahunan dihitung memiliki utang cuti tahunan. Cuti tahunan merupakan hak buruh yang telah bekerja di atas satu tahun. Biasanya diambil oleh buruh untuk keperluan mendesak. Jika diakumulasikan, cuti tahunan dapat diperhitungkan sebagai salah satu kompensasi pemutusan hubungan kerja.  

Kedua, buruh diliburkan di hari tertentu dengan upah 50 hingga 70 persen dari upah pokok. Artinya, total upah buruh diperhitungkan sebagai buruh harian.

Ketiga, merumahkan buruh tanpa diupah.

Keempat, memecat buruh training dan kontrak.

Kelima, memecat buruh tetap dengan kompensasi sekehendak perusahaan atau melalui skema lain yang menurunkan nilai kompensasi pemutusan hubungan kerja, seperti pengunduran diri. Semestinya pengunduran diri merupakan inisiatif buruh untuk berhenti dari pekerjaan. Bukan inisiatif perusahaan menjebak buruh agar keluar dari tempat kerja dengan kompensasi murah.

Ketika pesanan barang berkurang berarti kesalahan pemesan atau penerima pesanan barang. Kesalahan tersebut tidak seyogyanya ditanggung oleh buruh dalam bentuk kebijakan ‘no work no pay’. Peraturan perundangan menyebutkan, ‘kesalahan yang bukan disebabkan oleh buruh’ sehingga tidak ada pekerjaan, buruh berhak upah penuh. Dengan demikian, kebijakan ‘no work no pay’ di atas tidak memiliki pijakan hukum.

Karena tidak memiliki cantolan hukum, kebijakan ‘no work no pay’ ditempuh dengan membuat kesepakatan antara serikat buruh atau perwakilan buruh dengan perwakilan perusahaan. Namun proses pembuatan kesepakatan tidak semuanya melalui proses negosiasi kolektif yang adil. Proses pembuatan kesepakatan lebih mendekati sosialisasi yang diarahkan untuk menyepakati kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam proses pembuatan kesepakatan ‘no work no pay’, salah satu perwakilan serikat buruh mengatakan, mereka diminta menandatangani kebijakan ‘no work no pay’ setelah pengelola pabrik berhasil mengumpulkan tanda tangan dari seluruh buruh tingkat operator. Para buruh operator bersedia membubuhkan tanda tangan dari perwakilan perusahaan karena dihadapkan dua pilihan: dipecat atau dikurangi upah.