Reading Time: 5 minutes Memerhatikan Bab IV bagian Ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan pemerintah ke DPR pada Februari lalu, terutama Naskah Akademis di bagian Martiks Analisisnya, mirip dengan Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Ketenagakerjaan, yang diterbitkan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pada 2018. Mirip pula dengan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Nomor 2003, yang dibuat pada 2010 dan 2006. Tidak berbeda dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997. Intinya, mengesahkan praktik fleksibilisasi perekrutan dan pemecatan, kenaikan upah sesuai mekanisme pasar, jam kerja yang digenjot sesuai kepentingan produksi, dan hubungan kerja sekehendak pengusaha. Poin-poin utamaRead More →

Reading Time: 11 minutes Apri 2017, Muthmainnah1 memperlihatkan secarik kwitansi. Terbaca tulisan ‘dua juta lima ratus rupiah’. Terlihat bacaan, ‘uang titip untuk masuk kerja’. Di pojok kanan bawah tertera nama dan tanda tangan penerima uang di atas materai. Keponakan Muthmainnah dijanjikan oleh salah satu tokoh masyarakat di desanya untuk bekerja di PT Glostar Indonesia (PT GSI) Cikembar Sukabumi. “Sudah tiga bulan tidak ada kabar keponakan saya akan dipekerjakan. Padahal udah bayar,” jelas Muthmainnah. Muthmainnah satu dari tiga korban penipuan lowongan kerja oleh orang yang sama. Di kemudian hari, uang tersebut dikembalikan, “Saya ancam akan lapor polisi,” terang Muthmainnah menceritakan cara mengambil kembali uangnya. Kasus penipuan lowongan kerja di PTRead More →

Reading Time: 5 minutes Pada 24 Juni 2019, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menggulirkan perlunya amandemen Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) Nomor 13 Tahun 2003. Hanif Dhakiri menganalogikan beleid ketenagakerjaan dengan ‘kanebo kering’ dalam artian sama-sama kaku dalam merespons perkembangan ekonomi. Ungkapan Hanif Dhakiri merupakan respons terhadap keluhanan para pengusaha. Pada 13 Juni 2019, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) bertemu Presiden Joko Widodo. Apindo berharap pemerintah yang baru dapat menciptakan pasar kerja yang lebih fleksibel dengan merevisi UUK. Upaya merevisi UUK tahun ini merupakan percobaan yang kelima. Percobaan pertama dilakukan pada 2006. Kala itu, revisi UUK melibatkan lima universitas ternama di Indonesia.Read More →

Reading Time: 5 minutes Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in melalui Wakil Juru Bicaranya, Ko Min-jung, meminta diadakan penyelidikan khusus terhadap pengusaha asal Korea Selatan di Indonesia yang kabur dan tidak membayar upah buruhnya. Moon pun meminta agar dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia di bawah perjanjian ekstradisi untuk menindak para pengusaha Korsel yang melanggar hak perburuhan. Tidak hanya itu, Moon pun menginstruksikan agar dilakukan penyelidikan terhadap seluruh perusahaan Korsel di Indonesia agar kejadian yang sama tidak terulang. Demikian dikabarkan The Korea Times dan The Korea Herald (10 Maret 2019). Instruksi Presiden Korea Selatan selang dua hari setelah media daring berbahasa Korea Hankookilbo dan SBS News memberitakan tentang perusahaan garmenRead More →