Demonstrasi, rapat umum, peringatan 1 Mei, apalagi sembari menyanyikan Internasionale, tidak mungkin dilakukan di zaman Soeharto. Alih-alih menyediakan diri masuk penjara, bahkan mengantar nyawa. Karena buta sejarah, berhenti membaca dan malas berpikir, korban propaganda rezim Soeharto atau pendukung setia rezim Soeharto menyebut lagu Internasionale sebagai lagu komunis, bahkan menyebutnya sebagai, lagu PKI! Padahal Soekarno pernah berkata: “Apa lagu Internasionale itu hanya  dinyanyikan oleh komunis tok? Seluruh buruh! Komunis atau niet communist, right wing atau left wing, semuanya menyanyikan lagu Internasionale. Janganlah orang tidak tahu lantas berkata, siapa melagukan Internasionale, ee,  PKI ! God dorie! Lagu Internasionale dinyanyikan di London, di Nederland, di Paris, di Brussel, di Bonn, di Moskow,Read More →

7 Maret saya mendapat kabar mengenai rencana peringatan Hari Perempuan Internasional (HPI). Di Jakarta, Hari Perempuan Internasional akan diikuti oleh berbagai organisasi dengan bermacam nama aliansi. Aliansi-aliansi tersebut berangkat dari titik kumpul berbeda dengan waktu yang tidak sama. Semuanya memusatkan aksinya di depan Istana Negara. Saya tiba depan Istana sekitar jam 10 pagi lebih beberapa menit. Hanya terlihat satu mokom dan beberapa peserta demonstrasi yang bersiap bubar. Mereka adalah Komite Perempuan IndustriAll. Setelah itu, datang silih berganti berbagai kelompok lain. Ada pula Solidaritas Perempuan dan Migrant Care, yang terlibat dalam Women’s March Jakarta, kemudian Parade Juang Perempuan Indonesia dan Komite Aksi Bersama IWD 2018. DiRead More →

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Depok Diah Sadiah membantah berita tentang keputusan nilai upah padat karya di Kota Depok Rp 1,4 juta. Menurutnya, kewenangan memutuskan nilai upah berada di tangan Gubernur. Disnaker hanya mengusulkan dan nilainya Rp 2,9 juta.(1) Usulan tersebut di bawah ketetapan upah minimum Kota Depok, Rp 3,29 juta Kadisnaker meyakinkan bahwa upah padat karya (UPK) di Kota Depok sudah ada sejak 2015 dengan nilai sesuai kebutuhan hidup layak. Pada 2015, UPK Kota Depok Rp 2,4 juta dan Rp 2,7 juta pada 2016.(2) Padahal ketetapan upah minimum Kota Depok 2015 Rp 2.705.000 dan pada 2016 Rp 3.046.180. Berita mengenai UPK dengan nilaiRead More →

Meski ditentang oleh serikat buruh, pemerintah tetap saja mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78, di Oktober 2015. Pemerintah berkeyakinan bahwa PP 78  diperlukan demi kepastian berusaha, kepastian hukum, dan menjauhkan politisasi upah minimum dalam pemilihan kepala daerah. Lebih jauh dikatakan bahwa peraturan tersebut dibahas selama dua belas tahun dengan melibatkan berbagai pihak. Peraturan yang mengatur sebelas jenis pengupahan tersebut, melanjutkan proyek fleksibilisasi pasar kerja yang direncanakan sejak 1995, sebagai syarat pencairan utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Dengan keluarnya PP 78, Indonesia menganut sistem upah fleksibel. Gaung fleksibilisasi pasar kerja menguat pada kurun 2000-an, yang menjelma menjadi sepaket peraturan perundangan ketenagakerjaan yang lebih ramah pasar. FleksibilisasiRead More →

Komite Kebebasan Berserikat Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyidangkan 33 kasus perburuhan dari 169 kasus yang diajukan, pada 27-29 Oktober dan 4 November 2016, di Jenewa. Sidang telah menyimpulkan 20 kasus dan menunda 13 kasus lainnya. Kasus 1300 buruh PT Panarub Dwikarya Benoa (PDKB) Tangerang Banten adalah satu dari kasus yang telah mencapai kesimpulan. Kasus buruh PT PDKB diadukan pada 27 Februari 2015 dengan nomor kasus 3124 dan nomor pengaduan 380. Buruh mengadukan tentang pemecatan terhadap pemimpin serikat buruh, pembatasan hak mogok oleh kekuatan polisi dan paramiliter, pemecatan terhadap anggota dan nonanggota serikat buruh karena terlibat mogok, dan intervensi manajemen terhadap pembentukan serikat buruh. Setelah melakukanRead More →