Laporan ini memberikan gambaran empiris mengenai spektrum kekerasan berbasis jender di pabrik-pabrik pemasok H&M, GAP dan Walmart di Asia. Lokasi penelitian dilakukan di Dhaka, Bangladesh; Phnom Penh, Kamboja; Jawa Tengah dan Jakarta Utara Indonesia; Bangalore, Gurgaon, dan Tiruppur, India; dan di Gapaha dan Vavnuniya, Srilangka. Metode penggalian data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada 898 buruh perempuan di 142 pabrik, serangkaian diskusi terfokus, studi kasus dan pengamatan terlibat. Riset dilakukan selama Januari hingga Mei 2018. Pemahaman mengenai kekerasan berbasis gender di tempat kerja merujuk pada pengertian yang telah disepakati secara umum, yaitu pada Rekomendasi Umum 19 yang diadopsi oleh Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Faktor-faktorRead More →

Data pemutusan hubungan kerja berikut ini dikumpulkan dari empat serikat buruh. Yaitu, Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Sentra Gerakan Buruh Nasional (SGBN) dan Forum Mogok Kerja Freeport Indonesia. Dari data yang terkumpul terlihat bahwa hingga Mei 2018 terdapat 36 kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), yang mengakibatkan 6.690 orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Kasus-kasus PHK tersebar di 35 perusahaan yang merupakan basis atau anggota serikat buruh yang disebutkan di atas. Perusahaan-perusahaan yang dimaksud berada di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Papua, Sumatera Barat hingga Sumatera Utara. Dari data tersebut terlihat ragam alasan dan latar belakang PHK. Dari 36 kasus, hampir separuhnyaRead More →

Tulisan ini akan mendiskusikan siasat-siasat pemilik modal merespons kebijakan upah minimum pasca-Soeharto, periode yang disebut Reformasi. Di masa Reformasi perwakilan serikat buruh dilibatkan untuk merumuskan peraturan perundangan dan merumuskan kebijakan pengupahan. Lima belas tahun lalu, kenaikan upah selalu diperhadapkan dengan pungutan liar dan infrastruktur yang buruk. Kini jalan tol diperluas, perizinan usaha dipermudah, tapi kenaikan upah apalagi ditambah demosntrasi dikecam; ‘buruh tidak tahu diri’ dan membuat iklim investasi tidak kondusif. Studi-studi upah minimum umumnya memerhatikan dampak kenaikan upah minimum terhadap kelangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja (Rama, 2001; Priyono, 2002; Suharyadi, dkk, 2002, Papanek, 2015). Hal tersebut berangkat dari asumsi: sebagai kebijakan, upah minimum akanRead More →

Kenaikan harga BBM kembali membuat resah masyarakat. Seperti yang kita ketahui, di bulan Maret 2018 pemerintah kembali menaikan BBM jenis pertalite. Di Sulawesi Selatan (Sulsel) kisaran kenaikan sebesar Rp200. Keresahan masyarakat bukan tanpa sebab. Sudah menjadi fenomena alamiah, ketika BBM mengalami kenaikan, maka sebagai dampaknya harga bahan pokok pun akan terkena imbas. Sebab, biaya operasional untuk distribusi barang juga akan meningkat jika harga BBM naik, yang selanjutnya berpengaruh pada kenaikan harga penjualan di pasar. Gambaran ini secara jelas bisa ditemui di Sulsel. Pasca kenaikan harga BBM diumumkan, harga kebutuhan bahan pokok di beberapa pasar tradisional mengalami kenaikan seperti komoditas bumbu dapur, diantaranya jenis cabe danRead More →

Demonstrasi, rapat umum, peringatan 1 Mei, apalagi sembari menyanyikan Internasionale, tidak mungkin dilakukan di zaman Soeharto. Alih-alih menyediakan diri masuk penjara, bahkan mengantar nyawa. Karena buta sejarah, berhenti membaca dan malas berpikir, korban propaganda rezim Soeharto atau pendukung setia rezim Soeharto menyebut lagu Internasionale sebagai lagu komunis, bahkan menyebutnya sebagai, lagu PKI! Padahal Soekarno pernah berkata: “Apa lagu Internasionale itu hanya  dinyanyikan oleh komunis tok? Seluruh buruh! Komunis atau niet communist, right wing atau left wing, semuanya menyanyikan lagu Internasionale. Janganlah orang tidak tahu lantas berkata, siapa melagukan Internasionale, ee,  PKI ! God dorie! Lagu Internasionale dinyanyikan di London, di Nederland, di Paris, di Brussel, di Bonn, di Moskow,Read More →