Reading Time: 5 minutes Alfian Al-Ayyubi Pelu dan Syarif Arifin Relokasi dan ekspansi pabrik bukan kejadian baru di Indonesia. Pada 2002, PT Sony Electronics, memindahkan pabriknya dari Cikarang Bekasi ke Malaysia. Kemudian PT Satria Sejati Multi Industri memindahkan pabriknya dari Bandung Barat ke Kota Bandung, pada 2006. PT Honey Lady memindahkan pabriknya dari KBN Cakung ke Bawen Jawa Tengah, pada 2007. Pemindahan PT Sepatu Bata dari Kalibata ke Purwakarta, pada 2008. Kecenderungan relokasi pabrik juga melanda beberapa negara di Asia Tenggara dan selatan, bahkan berlangsung sejak 1970-an. Tentu saja, pendirian pabrik Unilever dan Philips di zaman Belanda merupakan satu bagian dari ekspansi. Relokasi dan ekspansi merupakan salah satu strategiRead More →

Reading Time: 13 minutes “Bertahun-tahun saya rela masuk kerja lebih awal. Jam 6 pagi sudah bekerja padahal masuknya jam 7 pagi,” kata N, perempuan 41 tahun. Sembilan belas tahun N bekerja di PT Kaho 2 Bekasi Jawa Barat. “Apa balasan dari perusahaan?!,” nada N meninggi. “Line saya mengerjakan Nike,” cerita N bahwa dirinya bekerja di bagian sewing. “Pernah membuat celana pendek perempuan. Sejam harus selesai 200 potong. Kalau sehari bisa menyelesaikan 1800 sampai 2000 potong. Kalau membuat celana klub olahraga bisa mencapai 500 potong sehari. Kerjaanya keteter”. N mengetahui bahwa pakaian yang dibuatnya berharga mahal karena itu perusahaan dan Nike mendapat untung besar dari hasil kerja kerasnya. “Kalau bagianRead More →

Reading Time: 13 minutes Tulisan ini akan mendiskusikan siasat-siasat pemilik modal merespons kebijakan upah minimum pasca-Soeharto, periode yang disebut Reformasi. Di masa Reformasi perwakilan serikat buruh dilibatkan untuk merumuskan peraturan perundangan dan merumuskan kebijakan pengupahan. Lima belas tahun lalu, kenaikan upah selalu diperhadapkan dengan pungutan liar dan infrastruktur yang buruk. Kini jalan tol diperluas, perizinan usaha dipermudah, tapi kenaikan upah apalagi ditambah demosntrasi dikecam; ‘buruh tidak tahu diri’ dan membuat iklim investasi tidak kondusif. Studi-studi upah minimum umumnya memerhatikan dampak kenaikan upah minimum terhadap kelangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja (Rama, 2001; Priyono, 2002; Suharyadi, dkk, 2002, Papanek, 2015). Hal tersebut berangkat dari asumsi: sebagai kebijakan, upah minimum akanRead More →

Reading Time: 6 minutes Meski ditentang oleh serikat buruh, pemerintah tetap saja mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78, di Oktober 2015. Pemerintah berkeyakinan bahwa PP 78  diperlukan demi kepastian berusaha, kepastian hukum, dan menjauhkan politisasi upah minimum dalam pemilihan kepala daerah. Lebih jauh dikatakan bahwa peraturan tersebut dibahas selama dua belas tahun dengan melibatkan berbagai pihak. Peraturan yang mengatur sebelas jenis pengupahan tersebut, melanjutkan proyek fleksibilisasi pasar kerja yang direncanakan sejak 1995, sebagai syarat pencairan utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Dengan keluarnya PP 78, Indonesia menganut sistem upah fleksibel. Gaung fleksibilisasi pasar kerja menguat pada kurun 2000-an, yang menjelma menjadi sepaket peraturan perundangan ketenagakerjaan yang lebih ramah pasar. FleksibilisasiRead More →