Pengadilan itu untuk memperjuangkan keadilan bagi setiap warga negara, termasuk buruh di dalamnya. Tapi, perjuangan keadilan melalui pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial) bukanlah jalan membahagiakan bagi kaum buruh. Beberapa waktu lalu, saya mencoba inteview buruh secara acak dari beberapa perusahaan di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Baik yang sedang berproses di PHI -Pengadilan […]
Selama 10 tahun terakhir gerakan buruh tingkat nasional nyaris tak berhasil membatalkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan buruh, atau gagal mendesakkan tuntutan kebijakan yang menguntungkan buruh. Sebagaimana aksi-aksi terhadap penolakan PP 78, Omnibus Law Cipta Kerja, dan terakhir penolakan PP turunan UU Cipta Kerja. Padahal, jika melihat intensitasnya, aksi-aksi protes yang dilakukan serikat buruh semakin massif. […]
Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 (UU No. 21 Tahun 2000) tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh merupakan amanat konstitusi. Kususnya Pasal 28 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Ketentuan tersebut mengakui adanya kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk berserikat sebagai […]