Di Balik Dompet Cekak Dosen, Ada Hak yang Belum Dibayarkan Negara

Selain upah atau gaji, Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga berhak atas tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan, serta fasilitas yang dapat mendukung pekerjaannya. Begitulah kiranya bunyi pasal 80 ayat 1 dan 2 dalam UU No. 5 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diundangkan pada 15 Januari 2014. Meskipun UU tersebut mengatakan demikian, faktanya belum tentu mengikuti. […]

Reformasi Birokrasi: Pemerintah Perlu Benahi Penghasilan ASN, Bukan Mendorong Mereka Berwirausaha

Belakangan ini, pemerintah gencar mendorong wacana aparatur sipil negara (ASN) berwirausaha dengan alasan untuk dapat berkontribusi pada perekonomian negara. Ini tentu menuai reaksi dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) sendiri. Sebab, himbauan ini sangat bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi, khususnya gagasan tentang urgensi penghasilan tunggal (single salary) dan layak (decent salary) bagi seluruh pekerja publik atau ASN se-Indonesia. Isu penghasilan, dari […]

ASN Serba Salah: Bagaimana Birokrat Indonesia Kian Jadi Bulan-bulanan Kala Pandemi

Bulan lalu, pemerintah menyebut rencana memecat aparat sipil negara (ASN) yang tidak produktif. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan penerapan kebijakan bekerja dari rumah bagi ASN selama wabah membuat ASN tak produktif dan dinilai tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Berbarengan dengan itu, pemerintah juga akan menunda pembayaran tunjangan kinerja ASN di kementerian […]