Massa yang tergabung dalam Parade Juang Perempuan Indonesia dan Komite Aksi Bersama IWD 2018 mengangkat persoalan buruh dan buruh perempuan pada 8 Maret 2018 di Jakarta | Dokumentasi LIPS
Massa yang tergabung dalam Parade Juang Perempuan Indonesia dan Komite Aksi Bersama IWD 2018 mengangkat persoalan buruh dan buruh perempuan pada 8 Maret 2018 di Jakarta | Dokumentasi LIPS
International Women’s Day (IWD) atau Hari Perempuan Internasional 2018 diperingati dengan cukup ramai di Jakarta. Berbagai kelompok melangsungkan demonstrasi serta pawai di waktu yang berbeda, namun memuncaki peringatannya di depan Istana Negara. Ada Komite Perempuan IndustriAll, Solidaritas Perempuan, Migrant Care, Indonesia for Global Justice, Front Perjuangan Rakyat (FPR), Parade Juang Perempuan Indonesia, dan Komite Aksi Bersama IWD 2018.
Komite Perempuan IndustriAll merupakan kelompok pertama yang berdemonstrasi di depan Istana Negara. Ratusan perempuan dan laki-laki berkumpul, lalu satu per satu berorasi menyerukan pengakhiran kekerasan berbasis jender di tempat kerja. Komite Perempuan IndustriAll Indonesia Council menuntut ratifikasi Konvensi ILO Nomor 183 tentang Perlindungan Maternitas dan 14 Minggu Cuti Melahirkan. Aksi mereka berakhir pada pukul 12.00.
Komite Perempuan adalah gabungan federasi-federasi serikat buruh tingkat nasional yang berafiliasi ke IndustriAll Global Union. Seluruhnya ada sepuluh federasi serikat buruh yang tersebar di empat konfederasi serikat buruh, KSPSI, KSBSI, KPBI, dan KSPI.
***
Tidak lama berselang, puluhan perempuan berkaos ungu datang dari arah Patung Kuda membawa poster dan spanduk. Mereka adalah gabungan dari Solidaritas Perempuan, Migrant Care, dan beberapa organisasi lain. Tema yang mereka angkat dalam HPI adalah tentang perempuan-perempuan korban pembangunan, seperti perempuan tani dan nelayan serta persoalan buruh migran. Hari-hari sebelumnya, kelompok ini tergabung dalam Women’s March.
Women’s March telah mengorganisasikan kampanye dan demonstrasi di berbagai kota jauh sebelum 8 Maret. Pawai pertama Women’s March dilakukan pada 3 Maret di Jakarta, dengan garis start dari Hotel Sari Pacific Thamrin menuju finish di Taman Aspirasi seberang Istana Negara.
Aksi Women’s March berhasil mengajak kaum muda perempuan dan laki-laki, serta beberapa artis. Tidak hanya organisasi perempuan yang terlibat Women’s March, ada pula organisasi-organisasi yang fokus pada isu kesehatan dan lingkungan.
Dengan tema #LawanBersama, Women’s March mengangkat persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perlunya perubahan kebijakan negara yang melindungi perempuan dan anak.[1] Beberapa tuntutan utama Women’s March adalah penghapusan produk-produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan seperti ketentuan perkawinan anak dalam UU perkawinan, menolak RKUHP dan perda-perda yang mendiskreditkan kaum perempuan dan anak.
Selain itu, Women’s March menyatakan dukungan kepada DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Women’s March pun turut menyatakan solidaritas terhadap tuntutan buruh perempuan, seperti pemenuhan upah layak, jaminan sosial, dan pemenuhan hak reproduksi perempuan.
Tampak dalam poster dan spanduknya Women’s March mengampanyekan pembebasan perempuan dari dominasi laki-laki.
***
Massa dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) bernyanyi dan menari One Billion Rising, sebuah lagu tentang perlawanan perlawanan kekerasan terhadap kekerasan, 8 Maret 2018 di Jakarta | Dokumentasi LIPS
Sekitar pukul 2 siang, ratusan perempuan dan laki-laki berkaos biru dan hitam muncul dari arah Patung Kuda. Mereka tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR). FPR memulai pawai dari Stasiun Gambir, melewati Kedutaan Besar Amerika Serikat, Balai Kota Jakarta, Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan berhenti depan Istana Negara.
Di Balai Kota FPR menolak kebijakan Gubernur DKI yang menggusur pemukiman warga, seperti warga di Kapuk Poglar. Dengan tema Galang Persatuan Rakyat Melawan Seluruh Kebijakan dan Aturan Fasis yang Menindas Kaum Perempuan Indonesia. FPR adalah aliansi yang terdiri dari Gabungan Serikat Buruh Independen Indonesia (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Liga Mahasiswa Nasional Demokratik (LMND), Serikat Perempuan Indonesia (Seruni), Keluarga Buruh Migran Indonesia (Kabar Bumi), dan Pemuda Baru (Pembaru). Tuntutan mereka merentang luas. Dari menolak perang dan agresi Amerika Serikat, persoalan buruh pabrik, buruh tani, buruh migran, penggusuran, hingga perlunya pelaksanaan reforma agraria sejati.
Dalam beberapa kali orasi, aktivis FPR menyatakan bahwa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak berpihak pada kaum perempuan. Deretan paket kebijakan ekonomi Jokowi-JK sejak tahun 2015 lebih banyak merugikan kaum buruh perempuan. Kebijakan ekonomi Jokowi JK berdampak pada sistem kontrak yang berjangka pendek, upah murah, lembur paksa tanpa dibayar dengan alasan target ekspor, serta kondisi kerja yang buruk bagi kesehatan maternitas buruh perempuan.
FPR juga menilai, kebijakan menaikkan harga kebutuhan hidup seperti tarif dasar listrik berpengaruh terhadap pemangkasan nilai upah dan pendapatan buruh. Kebijakan-kebijakan tersebut menempatkan posisi perempuan sebagai posisi yang rentan.
Tuntutan yang terkait dengan perhatian gerakan buruh secara luas di antaranya adalah kenaikan upah dan cabut PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang merupakan bagian dari politik upah murah dalam paket kebijakan ekonomi. Tuntutan lainnya adalah penghapusan diskriminasi upah bagi buruh perempuan.
Sebelum menyudahi aksinya pada pukul 3 sore, massa FPR bernyanyi dan menari, kemudian membacakan pernyataan sikap yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan Aksi.
***
Sebelum FPR benar-benar menyudahi aksi peringatannya, datang massa lebih banyak dan tersusun rapi yang dominan menggunakan kaos merah. Kurang lebih ada 600 orang. Mereka membawa 4 mobil komando (mokom) dengan soundsystem yang menggelegar. Mereka terdiri dari dua kelompok, Parade Juang Perempuan Indonesia dan Komite Aksi Bersama IWD 2018.
Parade Juang Perempuan memulai aksinya dari DPR RI. Sementara Komite Aksi Bersama IWD 2018 memulai rally dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Mereka bertemu di Patung Kuda dan berjalan bersama ke Istana Negara. Parade Juangan Perempuan Indonesia terdiri dari empat puluh organisasi yang mengangkat tema Perempuan Melawan Diskriminasi, Kekerasan, Intoleransi dan Pemiskinan.
Komite Bersama IWD 2018 menuliskan tuntutannya dalam spanduk, Perempuan Indonesia Melawan Penjajahan Gaya Baru. Mereka terdiri dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Seriakt Nasional (KSN), Federasi Serikat Buruh Demokrasi Kerakyatan (F Sedar), dan Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN). Dalam pernyataan resmi, mereka mengangkat tiga belas tuntutan. Di antara tuntutannya adalah penolakan upah padat karya, penangguhan upah, penolakan nota kesepakatan (MoU) antara Polri dan TNI serta pemenuhan hak reproduksi di tempat kerja.
Dalam beberapa orasinya Komite Aksi Bersama IWD menegaskan bahwa peringatan Hari Perempuan Internasional bukan sekedar tradisi tahunan. Ia bermakna sebagai pengingat kepada publik bahwa kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan kaum perempuan serta buruh perempuan, masih harus diperjuangakan secara bersama. Hal lain yang disorot adalah penerapan hubungan kerja kontrak, outsourcing dan magang serta praktik upah murah.
Orasi beberapa pemimpin serikat buruh mengangkat persoalan buruh perempuan yang rentan dipecat karena hamil, serta hak cuti haid yang sulit didapat oleh perempuan. Ada pula yang menyoroti bahwa upah murah mengakibatkan ketidaksehatan reproduksi perempuan.
Menjelang pukul 6 sore, Parade Juang Perempuan Indonesia dan Komite Aksi Bersama IWD 2018 menyudahi aksinya.
Buku ini dapat dianggap sebagai kisah tentang keagensian buruh. Banyak literatur telah memaparkan aksi-aksi kolektif buruh di Indonesia dan pengorganisasiannya, namun ilustrasi tentang kapasitas keagensian mereka nyaris tenggelam di dalam kolektivitas dari gerakan-gerakan buruh tersebut. Tokoh-tokoh (kebanyakan pemimpin serikat buruh) di pucuk-pucuk kepimpinan gerakan umumnya lebih dikenal ketimbang pemimpin-pemimpin di akar rumput, apalagi para buruh […]
Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan soal pentingnya buruh memiliki partai tersendiri. Beberapa orang mendesak perlunya dibentuk Partai Buruh. Buruh mesti terjun dalam politik nasional.[1] Ada pula yang berpendapat partai tersebut harus lahir dari serikat buruh dan punya pemimpin yang mumpuni. Ada juga disebut satu-dua nama di dalamnya. Entah apakah itu sebagai suatu hasil musyawarah atau hanya […]
Solidaritas internasional telah dan masih menjadi salah satu isu utama dalam gerakan buruh. Pada abad ke 20, aksi solidaritas secara individu memang bermunculan, namun strategi solidaritas internasional mengalami kondisi yang stagnan -bila tidak mau dikatakan mengalami kemunduran. Kondisi ini terjadi karena adanya integrasi gerakan buruh dengan bermacam jenis kontrak sosial di negara-negara industri maju (core […]
