Pihak keamanan sudah menyiapkan diri sejak pagi hari sebelum massa berdatangan ke lokasi aksi di Jakarta. Sekitar 3000 orang dikerahkan dari polisi, TNI dan Pemprov DKI Jakarta. Pengamanan terbesar sepertinya dikerahkan untuk berjaga sekitar Istana Negara dan Monas. Selain beberapa kendaraan water canon dan kawat berduri, beberapa orang polisi terlihat berdiri berpasangan di beberapa titik di sekitar Taman Aspirasi, sambil membawa senjata pelontar gas air mata. Perintah dari Kapolda Metro Jaya adalah untuk melayani massa dengan humanis dan persuasif tanpa senjata api.[1]
Mungkin pendekatan humanis dan persuasif tersebut diterjemahkan dengan memobilisasi Polisi Wanita (Polwan) dan Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) sebagai bagian dari pasukan pengamanan. Terlebih lagi, massa melakukan aksi dalam rangka memperingati perayaan Hari Perempuan Internasional (HPI). Polwan dan Kowad ditampilkan sebagai ‘wajah perempuan’ dari institusi yang sangat maskulin, tentu saja untuk berhadapan dengan massa yang didominasi perempuan.
Polwan langsung terlihat di pagi hari pada saat rombongan massa dari IndustriAll memasuki wilayah Taman Aspirasi. Beberapa perwira Polwan terlihat berada dalam barikade. Mereka di barisan paling depan yang berhadapan langsung dengan massa. Di belakang para Polwan, terdapat barikade polisi pria. Ketika massa IndustriAll selesai melakukan aksi dan membubarkan diri, barikade Polwan pun menghilang.
Mereka baru terlihat lagi menjelang sore hari. Ketika massa dari FPR, KPBI, KASBI, KSN, dan GSBN mendekati Istana Negara. Jumlah mereka lebih banyak ketimbang menghadapi massa sebelumnya.
“Polwan… Polwan… panggil Polwan segera!”, teriak seorang pria berseragam coklat memberi instruksi.
Aparat keamanan sebenarnya sudah menyiapkan barikade penghalang massa untuk segera membelokannya ke Taman Aspirasi agar tidak ke muka jalan Istana Negara. Mereka yang ditugaskan membentuk barikade adalah laki-laki dari kepolisian dan beberapa orang dari TNI. Namun ternyata barisan terdepan massa aksi adalah perempuan. Salah strategi, para komandan aparat di lapangan segera memerintahkan Polwan dan Kowad untuk bergerak membentuk barikade paling depan berhadap-hadapan dengan perempuan-perempuan di baris depan massa aksi.
Aparat keamanan dari TNI juga terlihat sangat aktif dalam pengamanan aksi HPI di Taman Aspirasi. Menggunakan seragam loreng, mereka bersama-sama membuat barikade dengan kepolisian. Beberapa orang dari mereka juga terlihat aktif berinteraksi dengan kerumunan massa. Mereka berbicara kepada peserta aksi dan mengambil foto. Seolah tak mau ketinggalan dengan para awak media, seorang TNI juga merekam dengan kamera ponselnya wawancara yang dilakukan sebuah stasiun televisi dengan peserta aksi. Keterlibatan mereka ini adalah hasil dari MoU TNI dan Polri yang ditandatangani pada 23 Januari 2018.
MoU TNI dan Polri berlaku lima tahun dan bisa diperpanjang. Di antara isinya adalah pelibatan aparat tentara untuk menghadapi unjuk rasa, mogok kerja, kerusuhan massa, konflik sosial, dan mengamankan kegiatan masyarakat dan pemerintah. MoU tersebut merupakan kelanjutan dari MoU sebelumnya, yang ditandatangani pada 2013.
Sebelum kesepakatan TNI dan Polri, ada pula MoU antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Polri, pada 29 Desember 2017. Isinya berkenaan dengan penanganan calon dan pekerja migran Indonesia, serta pekerja asing yang tidak sesuai prosedur, penanganan pemalsuan sertifikat keahlian, dan penanganan masalah hubungan industrial. Poin terakhir ini agak kabur, tapi memang itulah kesepakatannya. Secara perlahan, ketika berbagai proyek untuk investasi dibuka, pendekatan keamanan semakin menguat.
Buku ini dapat dianggap sebagai kisah tentang keagensian buruh. Banyak literatur telah memaparkan aksi-aksi kolektif buruh di Indonesia dan pengorganisasiannya, namun ilustrasi tentang kapasitas keagensian mereka nyaris tenggelam di dalam kolektivitas dari gerakan-gerakan buruh tersebut. Tokoh-tokoh (kebanyakan pemimpin serikat buruh) di pucuk-pucuk kepimpinan gerakan umumnya lebih dikenal ketimbang pemimpin-pemimpin di akar rumput, apalagi para buruh […]
Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan soal pentingnya buruh memiliki partai tersendiri. Beberapa orang mendesak perlunya dibentuk Partai Buruh. Buruh mesti terjun dalam politik nasional.[1] Ada pula yang berpendapat partai tersebut harus lahir dari serikat buruh dan punya pemimpin yang mumpuni. Ada juga disebut satu-dua nama di dalamnya. Entah apakah itu sebagai suatu hasil musyawarah atau hanya […]
Solidaritas internasional telah dan masih menjadi salah satu isu utama dalam gerakan buruh. Pada abad ke 20, aksi solidaritas secara individu memang bermunculan, namun strategi solidaritas internasional mengalami kondisi yang stagnan -bila tidak mau dikatakan mengalami kemunduran. Kondisi ini terjadi karena adanya integrasi gerakan buruh dengan bermacam jenis kontrak sosial di negara-negara industri maju (core […]
