MAJALAH SEDANE

Memuat halaman...

Sedane

Majalah Perburuhan

Mengumpan Buruh Sebagai Tumbal Pandemi

“Sebelumnya tidak diberlakukan kerja dari rumah sama sekali, jam kerja juga tidak dikurangi. Jumat kemarin (20/3), tiba-tiba bos umumin giliran (shift) masuk kantor dan rumah. Ternyata di gedung kantor ada tiga orang PDP” (Dini, seorang buruh perusahaan telekomunikasi).

Standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di Indonesia terkenal buruk. Banyak perusahaan memandang K3 bukan sebagai urusan hidup mati buruh, melainkan sebagai perkakas untuk bersolek di hadapan buyer agar terus diberi order produksi. Dengan mengikuti program sertifikasi K3 secara berkala, perusahaan bisa membangun citra demi menjaga kepercayaan konsumen untuk tetap membeli produk yang mereka bikin.

Kini dengan ancaman Covid-19, jutaan buruh yang bekerja di pabrik, kantor, gudang, dan beragam jenis tempat kerja lain, menghadapi situasi bahaya yang sama, bahkan lebih, dengan yang dihadapi oleh Dini. Ini berlangsung karena perusahaan memaksa buruh bekerja tanpa menyiapkan skema perlindungan (proteksi) yang memadai lewat penyediaan alat pelindung diri dan pengaturan ulang ritme produksi (pengurangan jam kerja/pembatasan jarak dan jumlah buruh). Sementara itu, pemerintah, yang sering menggunakan alasan klasik kekurangan anggaran dan sumber daya manusia, tidak becus menjalankan fungsi pengawasan ketenagakerjaan terhadap perusahaan.

Dipaksa bekerja tapi dianggap tidak jujur

Pada 4 April, enam orang buruh Grup Kahatex1 dikabarkan positif Covid-19. Pada 11 April, seorang buruh PT Denso Indonesia2 di Bekasi meninggal dengan status positif dan dua orang teman sekerjanya juga positif. Pada 14 April, satu orang buruh di perusahaan rokok Sampoerna meninggal dengan status positif. Tak berapa lama setelahnya, 100 buruh di pabrik yang sama positif ketika menjalani rapid test, dan 34 orang dari jumlah itu positif ketika menjalani tes lanjutan dengan metode polymerase chain reaction (PCR). Pada 27 April, dua orang buruh PT EDS Manufacturing Indonesia (PEMI)3 dikabarkan meninggal dengan status pasien dalam pengawasan (PDP). Pada 29 April, seorang buruh PT CCH Indonesia4 dinyatakan positif. Belum lama ini, 51 orang buruh PT Freeport dilaporkan terinfeksi.

Kasus buruh yang terinfeksi Covid-19 dan meninggal di atas hanya beberapa kasus yang diliput media. Dari informasi yang ada, awalnya para buruh terpapar virus di luar pabrik. Ketika belum muncul gejala yang serius, mereka masuk kerja dan kemungkinan besar menularkan virus ke teman sekerja mereka yang lain. Ini yang terjadi di PT Sampoerna. Dua orang buruh Sampoerna yang sudah meninggal dituduh tidak jujur oleh Walikota Surabaya karena tetap bekerja ketika mengidap gejala Covid-19.

Padahal masalahnya bukan tidak jujur, tapi dipaksa bekerja. Tidak ada keputusan untuk beristirahat di rumah. Jika buruh melakukan hal yang sebaliknya dari perintah manajemen, upah dan tunjangan akan disunat, dan status mereka menjadi rentan. Paksaan bekerja ini terjadi juga di Kahatex Grup dan PT Freeport. Saat beberapa buruh Kahatex terinfeksi, manajemen tidak meliburkan aktivitas produksi sama sekali, meski Wakil Bupati Sumedang telah meminta itu dilakukan. Mereka beralasan sudah memiliki kontrak kerja dengan buyer. Order produksi harus diselesaikan. Sementara jauh di dalam hutan Papua, manajemen Freeport tetap melanjutkan operasi menggali perut bumi dengan alasan menjaga berjalannya perekonomian.

Pabrik-pabrik di kawasan industri di Jakarta Utara, seperti Marunda, Priok, Cakung, masih melakukan aktivitas produksi. Buruh-buruh di perusahaan pemasok komponen otomotif dan elektronik di Karawang, Purwakarta, Bekasi, dan Batam setiap pagi berbaris masuk ke gerbang pabrik. Di kota dan kawasan industri lain, mesin-mesin belum dimatikan dan produksi tetap berlangsung. Hal yang sama juga dialami buruh di sektor jasa, retail, perbankan, dan perkantoran. 

Meskipun buruh dipaksa bekerja, perusahaan tidak mengurangi jam kerja. Sebuah survei dilakukan pada April lalu oleh radio komunitas Marsinah FM dan Kelompok Belajar Buruh (Kobar). Responden yang diajak terlibat adalah buruh di Jabodetabek, Karawang, dan Jawa Tengah. Dari 146 responden, sebanyak 67,79 persen mengatakan masih bekerja. Dari angka itu, 47,25 persen bekerja seperti biasa tanpa ada pengurangan jam kerja. 17,12 persen mendapat pengurangan jam kerja, dan 3,42 persen diperbanyak shift kerja untuk mencegah kerumunan.

Survei yang sama menemukan 25 persen lebih buruh bekerja tanpa disediakan APD oleh manajemen perusahaan. Buruh dibiarkan menyediakannya sendiri. Telah banyak buruh angkat suara bagaimana mereka merasa tidak merasa aman ketika menjalankan pekerjaan. Sebagian mengalami tekanan pikiran, membayangkan nyawa mereka terancam setiap kali memasuki area pabrik.

Jarak antara himbauan dan kenyataan