Tulisan ini adalah bagian ketiga dari Alert! Perppu Cipta Kerja Bikin Hidup Sengsara. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan isi Perppu Cipta Kerja Bab Ketenagakerjaan saja. Karena isu lain mah gelap. Segelap masa depan generasi milenial.

Kita akan mempelajari bagian-bagian berbahaya dari Perppu Cipta Kerja di Bab Ketenagakerjaan. Tentu tidak akan semua pasal diperlihatkan. Jangan bahas apakah ditulis ‘Perppu’ dengan ‘p’ dua atau Perpu dengan ‘p’ satu atau PerPPU. Yang penting tidak ditulis Ferpu.

Bab Ketenagakerjaan diletakan di Bab IV dan dimulai dengan Pasal 80, bunyinya, “ … [P]erlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja dalam rangka mendukung ekosistem investasi”. Istilah yang dipake ‘ekosistem’, seperti istilah dalam ilmu biologi. Penggunaan istilah ekosistem berarti masalah-masalah ketenagakerjaan, bagian tidak terpisahkan dari upaya menggaet investasi.

Masih di Pasal 80 masih dinyatakan, Perppu Cipta Kerja ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru dari Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) Nomor 13/2003, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang BPJS No 24/2011, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20l7 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Cara mengubah, menghapus dan menetapkan empat undang-undang itu balik ke kalimat awal, ‘dalam rangka mendukung ekosistem investasi’. Jadi, hal-hal yang dianggap menghambat investasi dihapus dan diubah. Pasal-pasal yang mendukung iklim investasi dipertahankan dan ditetapkan.

Kenapa tidak ada Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)? Rujukan K3 adalah Pasal 86 UUK 13/2003. Di Perppu tidak dihapus dan tidak diubah. Berarti tetap berlaku. Tapi pasal secuil itu sebenarnya merujuk ke undang-undang lama, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Dua UU K3 di atas mengatur kewajiban-kewajiban pemilik perusahaan melaksanakan keselamatan kerja, termasuk di dalamnya pemeriksaan kesehatan fisik dan mental termasuk standar-standar alat perlindungan diri bagi buruh.

Peraturan perundangan K3 memang dibiarkan usang karena tidak ‘mendukung ekosistem investasi’. Itulah yang menjelaskan berbagai rentetan kecelakaan kerja buruh PT Gunbuster Nickel Industri (GNI), Morowali Utara, Sulawesi Tengah, pada Januari 2023. Juga, berbagai kecelakaan kerja yang angkanya terus naik: dari 234.370 kasus pada 2021 menjadi 265.334 pada 2022.

Bukankah ada UU SJSN dan UU BPJS? Dua undang-undang itu tidak membicarakan keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja tapi tata cara mengeruk duit dari peserta. Makanya ada istilah ‘kepesertaan wajib dan iuran wajib’ bagi seluruh rakyat Indonesia. Kritik terhadap SJSN dan BPJS bisa dibaca di ‘Grebek Rumah Sakit’: Merebut Hak Atas Kesehatan.

Untuk mengetahui ‘ekosistem investasi’ yang dimaksud kita kembali diingatkan dengan skenario program reformasi hukum perburuhan dan sistem jaminan sosial. Reformasi hukum perburuhan dan sistem jaminan sosial itu mewujud pada pasar kerja fleksibel (LMF/labour market flexibility) dan pengintegrasian dana asuransi sosial untuk membiayai para investor.

LMF merupakan kebijakan negara yang membiarkan sekaligus memfasilitasi kapital agar bebas bergerak. Negara dan serikat buruh hanya dibutuhkan untuk memastikan pergerakan kapital melakukan akumulasi, sirkulasi dan distribusi berjalan lancar. Dalam proses itu, tersedia buruh terampil melimpah, dapat direkrut dan pecat sesuai kebutuhan, dapat dipekerjakan kapan pun dan di mana pun dengan upah yang sangat murah.

Proyek reformasi hukum perburuhan dan sistem jaminan sosial didanai oleh IMF, Bank Dunia dan ADB. Kalau minat bisa dibaca judul ini Revisi UUK Versi 2019, Bagaimana IMF dan Grup Bank Dunia Merampas Hak Buruh?. Khusus tentang peranan ADB dalam reformasi jaminan sosial bisa dibaca di sini Dari Perampokan Uang Buruh hingga Perampasan Lahan Petanidan BPJS JHT dan JKP: Flexicurity dan Flexploitation.

Jadi, Perppu Cipta Kerja hanya melanjutkan program LMF. Jika UUK 13/2003 mendorong fleksibilisasi hubungan kerja, Perppu Cipta Kerja menyempurnakannya menjadi fleksibilisasi waktu kerja, upah, perekrutan dan pemecatan.

Jika UU SJSN 40/2004 dan UU BPJS 24/2011 mengeruk duit rakyat dan pelepasan tanggung jawab negara untuk melaksanakan jaminan sosial, dalam Perppu Cipta Kerja dana tersebut akan dikumpulkan untuk membiayai investor melalui LPI (Lembaga Pengelola Investasi).

Berikut adalah beberapa contoh:

Fleksibilisasi perekrutan. Tugas utama negara menyiapkan cadangan buruh siap pakaidengan kompetensi memadai yang sesuai kebutuhan industri.Karena itu, negara membuka lembaga-lembaga pelatihan kerja, termasuk menyiapkan siswa-siswa sekolah siap masuk dunia kerja. Jadi, pengusaha memiliki banyak pilihan untuk merekrut tenaga kerja terampil. Perusahaan dapat merekrut secara langsung atau melalui yayasan penyalur tenaga kerja. Kadang balai-balai latihan kerja berperan sebagai penyalur tenaga kerja.

Mobilisasi buruh pun terjadi di buruh migran. Negara memberikan kemudahan pendirian dan perpanjangan izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan perpanjangan izin perusahaan dengan mengabaikan perlindungan buruh migran. Hal ini terlihat dari pemangkasan beberapa pasal dalam perizinan.

Sebenarnya, mekanisme perekrutan baik yang langsung maupun melalui agen penyalur sangat bermasalah, bahkan diwarnai kekerasan. Misalnya, dalam lowongan kerja mencantumkan: siap kerja di bawah tekanan, good looking, fresh graduate, tinggi badan minimal 160 cm. Untung aja tidak mencantumkan persyaratan: bisa bikin candi dalam semalam dan bisa naik awan kinton.

Ada juga yang lebih genting, yaitu soal para penyalur dan pungutan liar saat perekrutan. Praktik penyaluran tenaga kerja terjadi dengan barbar. Tidak hanya penyalur berbadan hukum, para penyalur kadang berkedok tokoh masyarakat, ormas, bahkan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja). Para penyalur individual maupun lembaga tersebut tak segan memungut bayaran jutaan dari pencari kerja. Semakin bonafide perusahaan, harga lowongan kerja semakin mahal. Bahasan soal-soal ini bisa ditengok di Fleksibilisasi Perekrutan.

Sedangkan informasi lebih lanjut tentang bahaya Perppu Cipta Kerja terhadap buruh migran dapat dibaca dalam Dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia.

Hubungan kerja fleksibel. Bentuk-bentuk hubungan kerja fleksibel atau sementara, di mana buruh dapat dipekerjakan sesuka perusahaan, termasuk mengalihkan pekerjaan ke perusahaan. Untuk itu, diperkenalkan jenis-jenis hubungan kerja yang melekat pada jenis pekerjaan atau durasi pekerjaan.

Undang-undang membedakan dua istilah hubungan kerja, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Sedangkan dalam pengupahan hanya dikenal dua jenis, yaitu upah satuan waktu dan satuan hasil.

Dalam praktik, hubungan kerja fleksibel sengaja dicampuradukan dengan pengupahan fleksibel. Misalnya, buruh borongan, buruh harian, buruh outsourcing, buruh kontrak,buruh tetap. Kenapa dicampuradukan? Untuk apalagi kalau bukan untuk menyiasati hukum. Misalnya, buruh X kerja bagian finishing udah 10 tahun. Hubungan kerjanya waktu tidak tertentu alias tetap. Tapi, buruh X diupah dengan basis borongan dengan alasan, bagian finishing bukan inti produksi.

Fleksibilisasi waktu. Waktu yang diatur adalah jam kerja dan luar jam kerja. Di sinilah dasar dari ‘no work no pay’. Fleksibilisasi waktu kerja berarti pemilik perusahaan hanya mengaku nilai kerja pada saat melaksanakan dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Pemilik perusahaan tidak mengakui waktu istirahat atau cuti sebagai bagian dari kerja. Hak cuti dianggap sebagai beban bagi perusahaan.

Fleksibilisasi waktu kerja juga berarti dapat mempergunakan buruh di waktu yang dibutuhkan dan membuangnya ketika tidak dibutuhkan.

Bagaimana mengatur fleksibilisasi waktu kerja? Negara bisa menentapkan jumlah maksimum kerja dan lemburnya, juga memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mengatur waktu kerja sendiri. Karena peran negara dikurangi mengatur waktu kerja, perlu dibuat klausul pengaturannya diserahkan ke tingkat pabrik.

Di bawah ini adalah beberapa pasal dalam Perppu Cipta Kerja yang melimpahkan kewenangan negara kepada pemilik perusahaan. Seperti dilihat, yang diatur bukan perundingan kolektifnya tapi bentuk pengaturannya. Jadi kalau tidak ada serikat buruh atau serikat buruhnya tidak terlalu berfungsi maka jam kerja dapat diatur lewat peraturan perusahaan.

Pengupahan fleksibel. Ada pun yang diatur dalam pengupahan adalah seluruh jenis pengupahan dari upah minimum; struktur dan skala upah; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Di Perppu Cipta Kerja, perhitungan pesangon tidak dimasukan sebagai bagian dari kebijakan pengupahan. Artinya, filosofi pesangon sebagai cara untuk mencegah terjadinya PHK dan uang pesangon sebagai cara bertahan hidup selama belum mendapat pekerjaan baru, dihilangkan. Lagi-lagi, Perppu Cipta tidak bermaksud melindungi hak atas pekerjaan.

Kebijakan pengupahan dalam Perppu Cipta Kerja berlandaskan prinsip ‘no work no pay’ dengan dua mekanisme, yaitu upah satuan waktu dan upah satuan hasil. Pengaturan upah fleksibel dilakukan dengan cara: pemerintah pusat terlibat menetapkan upah dengan tetap berpegang pada ‘ekosistem investasi’ dan biarkan pengusaha mengatur pengupahan di tingkat pabrik.

Fleksibilisasi pemecatan. Dalam fleksibilisasi pemecatan, terdapat istilah-istilah teknis, yaitu pengakhiran atau pemutusan hubungan kerja (PHK) atau putus kontrak atau kontrak tidak diperpanjang. Fleksibilisasi pemecatan berkaitan dengan jenis-jenis hubungan kerja.

Fleksibilisasi pemecatan berangkat dari prinsip, mengurangi jumlah buruh adalah hak pengusaha. Karena itu, alasan-alasan memecat buruh mengakomodasi kepentingan perusahaan. Setelah itu, tata cara memecat buruh dibuat semudah mungkin. Sebagai tambahan, Perppu Cipta Kerja kembali mencantumkan ‘pasal kesalahan berat’ sebagai alasan untuk memecat buruh.

Jadi isu utama dalam fleksibilisasi pemecatan bukan besaran pesangon, tapi seberapa lincah perusahaan dapat memecat buruh. Bagi perusahaan, model pemecatan dengan harus berunding kolektif atau harus mendapat persetujuan pemerintah terlalu ribet. Mestinya pemecatan cukup diberitahukan kepada yang bersangkutan. Kalau tidak terima, selesaikan di pengadilan.

Hak atas pekerjaan dan hak berunding kolektif sedang dilucuti melalui mekanisme pemecatan.