‘’ KAPITALISME, OLIGARKI DAN MILITERISME MUSUH KELAS PEKERJA’’

Jakarta, 28 April 2024

Beberapa waktu belakangan ini, situasi bangsa indonesia sedang tidak baik-baik saja atau bisa dikatakan mengalami krisis multidimensi baik secara ekonomi politik hingga menyempitnya ruang/hak demokrasi masyarakat sipil dan memanasnya perang dagang antara negara imperialis AS-Tiongkok yang mengakibatkan negara-negara di wilayah asean seperti Indonesia menjadi korban atas perang tersebut. Dibawah kepemimpinan baru Prabowo-Gibran setelah dilantik oktober 2024 lalu belum nampak perubahan kebijakan secara struktural yang pro terhadap perlindungan dan kesejahtaraan bagi seluruh rakyat indonesia. 

Program asta cita ala Prabowo-Gibran tentang lapangan pekerjaan berkualitas yang digemborkan kepada publik justru kemudian berbanding terbalik pada realita gelombang PHK yang marak terjadi di industri-industri padat karya (garmen, textile, alaas kaki dsb) industri ekstraktif (perkebunan, pertambangan, energi dsb), industri media/kreatif dan tenaga pendidikan dengan angka PHK mencapai 250.000 buruh pada tahun 2024 dan 18.000 lebih dari januari 2025 sampai februari. Selain potensi meningkatnya angka PHK, trend lenturnya hubungan kerja (labor market flexibility) berakibat ketidakpasstian hubungan kerja, trend upah murah (UMP/UMK) bukan berdasarkan kebutuhan hidup layak dan untuk lajang, jaminan sosial dan kesehatan yang masih berdasarkan iuran kepesertaan laiknya asuransi swasta masih menjadi persoalan pokok yang terjadi oleh kaum buruh indonesia.

Bukannya fokus membangun rencana pencegahan/penyelamatan buruh yang terancam gelombang PHK dan perluasan bantuan ekonomi sosial kepada rakyat, justru Rezim Prabowo-Gibran lebih memilih mempercepat pengesahan RUU TNI yang memberikan kewenangan baru bagi militer untuk mengisi pos lembaga negara dan memberikan ruang khusus bagi TNI untuk melakukan operasi militer selain perang (OMSP) yang berpotensi menjadi justifikasi bagi negara dalam menjalankan program-progam strategis nasional/daerah. Berkaca dari gelombang aksi-aksi besar yang dilakukan oleh masyarakat sipil atas dasar respon kritik kebijakan terhadap rezim yang dilakukan di hampir seluruh provinsi indonesia seperti #PERINGATANDARURAT, #INDONESIAGELAP, dan #TOLAKRUUTNI dapat dikatakan bahwa Rezim telah melakukan pengrusakan demokrasi yang berimbas dengan menguatnya militerisme otoritarianisme.

Disisi lain keberlanjutan terhadap PSN (Proyek Strategis Nasional) seperti reklamasi pulau PIK 2, Food Estate, Ibu Kota Nusantara, Pertambangan nikel dan Pembangunan Smelter tak juga menjadi bahan evaluasi total oleh Prabowo-Gibran. Padahal ada potensi besar mengakibatkan agenda reforma agraria semakin jauh dan memicu konflik antara rakyat dengan korporasi swasta, hingga BUMN juga merampas ruang hidup wilayah masyarakat adat. Selain itu PSN memicu kerusakan lingkungan lebih besar seperti deforestasi, polusi air/udara, menyebabkan konflik sosial, dan merusak ekosistem yang terbangun dan tentunya yang menanggung kerusakan lingkungan yang terjadi akibat PSN adalah rakyat.

Rezim Prabowo-Gibran juga abai terhadap perlindungan dan kesejahteraan bagi kaum perempuan indonesia. Banyaknya konflik dan persoalan yang terjadi di beberap sektor seperti; ketenagakerjaan PHK dll, agraria, lingkungan, represifitas aparat, kekerasan seksual hampir separuhnya kaum perempuan yang menjadi korban. Hal ini seharusnya menjadi sebuah koreksi besar bagi negara karena telah menjauhkan keberpihakannya kepada nasib kaum perempuan indonesia untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan.

Pokok Pernyataan Sikap Aliansi GEBRAK ;

1. Aliansi GEBRAK menyatakan bahwa kami tidak bergabung dalam agenda mayday yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo di Monas pada 1 mei 2025. Menurut kami Tidak ada cukup alasan untuk rakyat yang merasakan kebijakan buruk dan perlakuan represif dari negara selama ini untuk kemudian berdekatan dan bersatu padu dengan kekuasaan yang menindas, justru rakyat harus membangun persatuan nasional antara rakyat tertindas lainnya demi tercapainya kesejahteraan untuknya;
2. Aliansi Gebrak menyampaikan bahwa Gerakan Buruh Indonesia tidak bisa diklaim oleh seseorang ataupun kelompok yang pada ujungnya adalah untuk mendapatkan kue kekuasaan semata. Gerakan Buruh Indonesia berdasarkan sejarahnya lahir dari sebuah gerakan independen yang bukan bagian satu kesatuan dari elit partai borjuasi di Indonesia dan memiliki prinsip-prinsip perjuangan yang progresif;
3. Menuju mayday 2025 pada tanggal 1 mei mendatang, aliansi gerakan buruh bersama rakyat akan melakukan aksi terpusat di Jakarta mulai pukul 09.00 wib – selesai di dukuh atas bersama dengan Konfederasi Serikat Buruh, Serikat Pekerja Kampus/Universitas, Organisasi Mahasiswa, Serikat Petani, Serikat/Komunitas Ojek/Transportasi online, Organisasi Perempuan Indoneisa, Organisasi Lingkungan, Organisasi Masyarakat Adat, Organsiasi Bantuan Hukum & HAM, dan Jaringan Masyarakat Sipil lainnya.
4. Aliansi GEBRAK menyampaikan kepada Rezim Prabowo-Gibran serta institusi TNI-POLRI untuk tidak melakukan dan menghentikan segala bentuk upaya diskriminasi-intimdasi kepada masyarakat sipil yang memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat diruang publik pada hari kamis tanggal 1 mei 2025 (mayday 2025). Secara tegas kami sampaikan hentikan intimidasi dan pelarangan aksi unjuk rasa pada May Day di Jakarta TIDAK BOLEH ADA PERLAKUAN YANG BERBEDA pada aksi momentum mayday 2025 nanti antara yang di dalam monas maupun ditempat berbeda;
5. Aliansi GEBRAK mengajak seluruh organisasi rakyat, gerakan sosial, masyarakat luas bersama-sama menyuarakan pendapat dalam mayday 2025;
   

Aliansi GEBRAK mengusung beberapa tuntutan diantaranya adalah sebagai berikut ;

1. Cabut UU Cipta Kerja beserta PP turunannya, Lawan badai PHK, sahkan RUU Ketenagakerjaan Pro Buruh, dan berikan kepastian dan jaminan kerja yang layak bagi kaum buruh;
2. Sahkan RUU PRT sekarang juga, Berikan Jaminan hukum bagi pekerja rumah tangga, Hapuskan hubungan kemitraan, pengakuan status pekerja bagi pengemudi ojol, taksi online dan kurir, jamin dan lindungi pekerja medis dan kesehatan, pekerja perikanan, dan kelautan, pekerja perkebunan dan pertanian, pertambangan dan buruh migrant.
3. Hentikan penggusuran pemukiman dan tanah-tanah rakyat, Jalankan reforma agraria sejati: berikan tanah dan teknologi pertanian bagi petani kecil;
4. Hentikan Proyek-Proyek PSN yang melakukan pengrusakan terhadap lingkungan, Sahkan RUU Masyarakat demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan Masyarakat Adat di seluruh penjuru negeri;
5. Cabut UU TNI, Tolak Militer Masuk Kampus, Pabrik dan Desa, Tolak Militer Campur Tangan Urusan Sipil, Kembalikan Militer Ke Barak.
   

Narahubung;

Sunarno (Konfederasi KASBI) +62 812 8064 6029

Ilhamsyah (KPBI) +62 812-1923-5552

Martin (KPR) +62 857 6175 4198

Isnur (YLBHI) +62 815 1001 4395

Hermawan (KSN) +62 822 2152 8192

Kamil (Sempro) +62 856 9710 0396

Jelow (SMI) +62 823 3918 3098.