Memuat halaman...
Saran Pencarian
Video aksi buruh dari berbagai organisasi yang tergabung dalam aliansi Persatuan Perjuangan Rakyat Indonesia (P2RI) tampak memperlihatkan sebuah mobil komando (mokom) yang dikelilingi oleh kibaran bendera serikat. Dari pengeras suara mokom, lagu berjudul ‘Jangan Kembali Pulang’ diputar sebagai penyemangat massa aksi. Video tersebut merupakan dokumentasi pribadi saya saat mengikuti aksi upah tahun 2021. Video ini sempat menjadi status whatsapp saya pada awal November 2023 dengan caption, “Sepertinya tahun ini Satria Baja Hitam nganggur nih, semoga aja nggak menuju pensiun”.
Status Whatsapp di atas, mewakili keresahan dan kekepoanku atas ‘heningnya’ aksi-aksi massa dalam perjuangan upah menjelang kenaikan upah minimum 2024. Padahal telah memasuki November tetapi belum terdengar agenda-agenda rapat atau konsolidasi. Ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya, dari Juli atau Agustus sudah mulai terjadi rapat, konsolidasi dan diskusi-diskusi persiapan perjuangan kenaikan upah minimum.
Satria Baja Hitam yang kumaksud dalam caption video tersebut adalah julukan yang biasa kami gunakan untuk mobil komando milik FSBKU (Federasi Serikat Buruh Karya Utama). Hampir empat tahun, Mokom tersebut menemani setiap aksi massa yang dilaksanakan oleh P2RI. Yah, walaupun saat itu aku sudah tidak lagi aktif lagi pengurus serikat buruh, tapi aku pikir semua orang berhak untuk terlibat dan memikirkan gerakan buruh.
Mobil komando adalah merupakan kendaraan roda empat jenis losbak atau pick-up. Bagian belakangnya biasanya dimodifikasi sedemikian rupa untuk melengkapi pengeras suara dan panggung kecil. Dalam agenda aksi massa, Mokom merupakan salah satu perangkat aksi yang harus disediakan, yang terletak di depan barisan aksi massa. Dari Mokom itulah aktivis serikat buruh menyampaikan orasinya. Selain itu, di kesempatan tertentu, Mokom pun berfungsi untuk memutar musik.
P2RI (Persatuan Perjuangan Rakyat Indonesia) merupakan aliansi yang dibentuk pada Agustus 2019. Kala itu, P2RI digagas oleh beberapa serikat buruh dan organisasi massa lain di Tangerang Raya, seperti GSBI, FSBKU, SGBN dan Sebumi. Ada pula organisasi mahasiswa, organisasi tani dan organisasi perempuan.
***
Beberapa orang yang berada di kontak telepon genggamku mengomentari status Whatsapp yang aku bagikan tersebut. Di antaranya mengatakan: “Pada sibuk nyaleg, Teh, pimpinan-pimpinan serikatnya, jadi lupa kalau ada perjuangan upah”, “Ngableeh mbak, serikat-serikatnya”, “Kok adem yah teh, biasanya kita dah beberapa kali ngaspal”, “Susah mbak, serikat nggak punya data, tuntutannya pake jurus pokoknya 15%”, “Ayo teh gerakin lagi, mosok kita mau pasrah gitu aja”, “Ah aksinya cuma gugurin kewajiban aja” dan komentar lainnya. Ada yang mengungkapkan dengan nada biasa, sinis, frustasi, dan menyemangati.
Memang, dari beberapa kali diskusi dengan beberapa pimpinan-pimpinan serikat buruh di Tangerang Raya, aku menangkap kesan rasa frustasi para pimpinan serikat buruh dengan keadaan yang ada. Di satu sisi, mereka ingin untuk melakukan perjuangan dengan taktik yang berbeda dari perjuangan yang biasa dilakukan, tapi di sisi lain, muncul ketidakpercayaan diri untuk mengonsolidasikan serikat-serikat buruh yang memiliki anggota yang lebih banyak.
Maret 2020, kami, P2RI pernah melakukan evaluasi terhadap perjuangan upah. Meskipun di judul pertemuan tersebut, ‘evaluasi’ nyatanya pertemuan berlangsung seperti ‘sesi curhat’. Beberapa kalimat yang terungkap dalam pertemuan tersebut adalah, “Kas kami kosong nih abis buat aksi upah”, “Anggota memble, diajak berjuang susah, tahunya hasil doang”, “Gontok-gontokan sama manajemen karena ada anggota yang ikut aksi, ternyata tidak mendapat dispen alias dialpakan”.
***
Ungkapan, “Anggota memble, diajak berjuangnya susah, tahunya hasil doang,” menurut saya, menarik untuk kita didiskusikan.
Sepengamatan saya, dua tahun ini serikat buruh tampak kesulitan mengonsolidasikan anggota. Demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh pada 10 Agustus misalnya, meskipun intensitas aksinya meningkat tapi jumlah massa yang terlibat semakin menurun. Jumlah massa yang terlibat, saya perkirakan, tidak lebih dari 500 orang.
Begitu pula, ketika saya mengamati aksi-aksi massa yang dikoordinasikan oleh Partai Buruh. Partai Buruh yang merencanakan aksi massa 25 hari berturut-turut di 38 provinsi, hanya terjadi di beberapa kota dengan jumlah massa ratusan orang. Pun dengan aksi-aksi massa aliansi Gebrak (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) hanya diikuti di bawah seribu orang.
Penurunan jumlah massa aksi terlihat jelas ketika aksi massa pada 2 Oktober 2023. Tanggal tersebut merupakan momentum pembacaan putusan gugatan Undang-Undang Cipta Kerja di MK. Karena momentum tersebut penting, beberapa kawan saya mengira demonstrasi tersebut akan diikuti oleh jutaan buruh. Nyatanya, kata media massa, demonstrasi tersebut diikuti massa tidak lebih dari 200 orang.
***
Akhir Agustus lalu. Saya berkesempatan ngobrol dengan beberapa buruh perempuan berusia 25 tahun di salah satu warung, depan pabrik di kawasan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Saya masih penasaran bagaimana buruh-buruh berusia muda tampak tidak berminat terlibat dalam aktivitas serikat buruh, terutama aksi-aksi massa menuntut kenaikan upah minimum. Ternyata jawab mereka cukup membuat saya tersenyum pahit, “Ikut demo gak ikut demo juga sama ajalah, naiknya segitu-gitu juga mbak,” ujar G buruh bagian cutting. Tidak hanya itu, ternyata G pun tidak berminat menjadi anggota serikat buruh.
“Males mbak, kalau udah ikut kegiatan organisasi nanti pas kerja dipindah-pindah, di-manyunin mandor juga,” jelas M yang pernah menjadi anggota aktif di salah satu serikat buruh. Kini, M memutuskan tidak terlibat di serikat buruh.
“Saya selalu mendukung demo kawan-kawan. Tapi kalau saya untuk ikut aksi kayaknya enggak, udah tua sayanya. Anak saya dua, masih kecil-kecil mbak. Saya yang ngurus,” papar H ketika menjelaskan dirinya tidak berniat terlibat aksi-aksi massa serikat buruh. Perempuan berusia di atas 40 tahun tersebut, merupakan single parent yang menanggung keempat anaknya, anak ketiga dan terakhir dititipkan di kampung bersama ibu dan adiknya, ia harus berpayah-payah mengurus dua anak di tempat tinggalnya sekarang.
Berbeda dengan pandangan buruh di tingkat pabrik, beberapa pimpinan serikat buruh tingkat pabrik yang saya temui seperti mengungkapkan keputusasaannya mengikuti aksi massa. Menurut mereka aksi-aksi massa serikat buruh yang dikoordinasikan oleh serikat buruh tingkat nasional mirip karnaval Agustusan, yang tidak memiliki tuntutan apapun. “Longmarch, pawai bendera, setelah itu duduk-duduk dengerin pimpinan-pimpinan orasi terus pulang deh”.
“Anggota saya kalau terlibat aksi massa, siap-siap membuat semacam kocokan arisan; buat menebak siapa yang orasi, ‘setelah ini siapa lagi yang akan orasi?’” celoteh salah satu pimpinan serikat buruh tingkat pabrik menerangkan bahwa yang orasi dalam aksi massa pasti didominasi pimpinan serikat buruh tingkat nasional. Menurutnya, anggota serikat buruh nyaris paham betul siapa saja yang akan melakukan orasi, urutan orang yang akan melakukan orasi, bahkan kalimat yang akan disampaikan dalam orasi.
Ungkapan-ungkapan para anggota serikat buruh di tingkat basis, meskipun disampaikan dengan nada bercanda mungkin perlu diperhatikan dan didengarkan. Dengan begitu, pimpinan serikat buruh dapat memahami kesulitan-kesulitan mengonsolidasikan dan menggerakkan anggota dalam kegiatan aksi massa.
***
Kembali ke evaluasi aksi massa. Dari hasil obrolan dengan beberapa pimpinan serikat buruh, saya menggarisbawahi ungkapan berikut ini, “Setiap perjuangan upah tidak dilengkapi dengan data”, “Konsolidasi untuk membangun aliansi-aliansi dilakukan menjelang aksi-aksi pengawalan rapat pleno”, “Aksi-aksi perjuangan upah lebih banyak menjadi milik level pimpinan atau Korlap”.
Evaluasi itu pun merekomendasikan bahwa perjuangan upah di tahun depan akan dipersiapkan secara maksimal dengan melakukan studi, diskusi, pendidikan dan konsolidasi. Melakukan survei pengeluaran buruh dan membuat draf tentang perjuangan upah alternatif.
Rencana kerja yang baik tersebut ternyata hanya menjadi rencana. Setiap serikat buruh memiliki kesibukan internal dan tidak tersedia tenaga yang dapat menjalankan rencana kerja yang telah disepakati.
Namun seperti sebelum-sebelumnya, perjuangan upah di tahun 2022 dan di tahun 2023, model perjuangan menuntut kenaikan upah minimum masih menggunakan cara-cara lama. Kami menyebut cara lama tersebut dengan perkataan guyonan, ‘lagu lama kaset baru’. Begitulah cara kami menertawakan cara berjuang kami sendiri.
Seperti diketahui, perjuangan upah minimum sebatas pengawalan pelaksanaan rapat-rapat pleno dewan pengupahan. Sementara, rapat-rapat anggota dewan pengupahan tersebut, dibumbui dengan main ‘petak umpet’ anggota dewan pengupahan perwakilan unsur serikat buruh. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan puncak aksi massa di kantor Gubernur hingga dini hari. Setelah itu, akan dikeluarkan SK (Surat Ketetapan) dan perjuangan dianggap selesai. Di tahun depan, siklus aksi massa tersebut akan menempuh cara yang tidak jauh berbeda. Apakah ada cara lain selain siklus demikian?
“Kebiasaan kita, setelah Gubernur mengeluarkan SK, selesai juga perjuangan upah. Tahun depan kita gedebak-gedebuk lagi aksi. Padahal kenaikan upah jauh dari tuntutan kita. Anggota kita tiap tahun terus diilusikan dengan kenaikan angka 15 persen,” tambah saya.
“Iya, Teh. Itu yang bikin anggota males ikut aksi-aksi lagi. Di tahun 2022 kita gak naik, udah gitu aja, gak ada aksi lanjutan. Padahal kita aksi sampai tengah malam. Sakitnya tuh di sini,” ujar salah satu peserta sambil tangannya menujuk kedadanya.
***
Juni 2023 akhirnya saya merampungkan draf perjuangan alternatif, draf ini mestinya saya selesaikan di tahun 2022 untuk perjuangan upah tahun 2023. Lagi-lagi karena kita kalah langkah dengan pengusaha. Sementara, pengusaha terus meng-upgrade cara-cara penindasannya, buruh masih santai dengan pengalaman penindasan yang semakin hari semakin kencang.
“Perjuangan Upah Alternatif Buruh Banten 2024,” demikian saya tulis judul di power point yang dipresentasikan. Draf presentasi tersebut saya kirim ke seorang kawan untuk diberikan komentar. Tidak berapa lama, kawan tersebut berkomentar singkat, “out of the box”, kata dia. Saya sendiri menyebutnya, ‘perjuangan upah khayalan’.
Konsep upah tersebut saya sampaikan dalam sebuah diskusi dengan salah satu serikat buruh di Kabupaten Tangerang. Mengawali diskusi, saya mengatakan, “Selagi biang kerok rendahnya kenaikan upah yaitu UU Cipta kerja masih belum dicabut, besarnya kenaikan upah sudah bisa kita tebak, yaitu diangka 6 persen hingga 12 persen, setinggi-tingginya 15 persen yang entah kapan bisa kita capai.”
***
Per September-Oktober, saya bersama kawan-kawan melakukan riset dengan metode survei dan diskusi terfokus mengenai pengeluaran rumah tangga buruh bulanan di empat sektor di tiga provinsi yaitu perkebunan sawit, manufaktur, gig economy dan pertambangan. Lokasi penelitian dilakukan di Tangerang Raya Banten, Sukabumi Jawa Barat, Klaten dan Semarang Jawa Tengah, serta Morowali Utara dan Buol Sulawesi Tengah.
Saya dan beberapa kawan mengambil tugas untuk melakukan survei sektor manufaktur di Tangerang Raya Banten. Kami menetapkan sebanyak 30 responden. Untuk diketahui, kami tidak menggunakan 60 jenis dan item KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena kebutuhan manusia selalu dinamis. Lagi pula, kebutuhan manusia tidak dapat dibatasi oleh jenis dan item KHL. Kami mengumpulkan informasi mengenai jumlah pengeluaran harian hingga tahunan buruh dan keluarganya, yang diakumulasikan selama sebulan. Item yang kami pergunakan adalah jenis pengeluaran buruh dari aspek makanan dan nonmakanan.
Salah satu temuan dalam survei tersebut adalah setiap buruh meskipun berstatus lajang memiliki tanggungan, baik orang tua, adik, keponakan, atau saudara. Temuan ini mengatakan bahwa buruh lajang tanpa memiliki tanggungan jelas-jelas mengingkari kenyataaan sosiologis masyarakat Indonesia, jika tidak dikatakan terpengaruh oleh pendekatan masyarakat Barat. Dalam penelitian tersebut, terungkap bahwa keluarga buruh di Tangerang Raya rata-rata memiliki tanggungan tiga orang.
Survei di Tangerang Raya memperlihatkan, total pengeluaran keluarga buruh setiap bulan lebih dari Rp13 juta dengan rincian Rp 3.033.406 untuk pengeluaran makanan dan Rp 10.483.200 untuk pengeluaran nonmakanan.
Bagaimana cara buruh bertahan hidup agar upah yang nilai rillnya hanya mencukupi seperempat dari total pengeluaranya selama sebulan? Sebenarnya, total pengeluaran keluarga buruh di atas merupakan hasil dari upaya menekan pengeluaran harian. Namun, tidak semua jenis kebutuhan dapat ditekan. Ironisnya, jenis pengeluaran yang ditekan adalah konsumsi, nilai gizi, kebutuhan reproduksi keluarga buruh hingga menambah jenis pekerjaan lain.
“Saya jarang beli daging. Paling sebulan sekali, kalau gajian itu juga jarang. Tiap minggu saya beli telur setengah kilogram untuk makan berdua dengan anak saya,” ungkap Ani (bukan nama sebenarnya), single parent yang bekerja di salah satu pabrik di Kota Tangerang, yang berupaya menekan nilai gizi bagi keluarganya.
“Aduh, buah-buahan mahal. Paling kalau mau buah, saya beli buah potong dari abang-abang yang jual keliling. Saya juga tidak pakai skincare atau hand body. Kadang saya beli perawatan kulit wajah di warung yang harganya Rp 2000-an,” terang Mila (bukan nama sebenarnya) menjelaskan cara menekan pengeluaran dengan mengurangi nilai konsumsi dan perawatan tubuh.
“Untuk nutupin kebutuhan hidup, selain kerja, saya juga kerja sampingan. Selain mengajar di tempat kursus komputer setiap hari Minggu, saya juga menjadi tenaga homecare di salah satu aplikasi,” terang Anin (bukan nama sebenarnya), menjelaskan upayanya bertahan hidup dengan cara memperpanjang jam kerja dan beban pekerjaan di jenis pekerjaan lain. Anin adalah buruh muda dengan status single parent yang mengurus anak serta ibu dan adiknya yang masih sekolah.
Cerita yang berbeda disampaikan Aisah (bukan nama sebenarnya), single parent yang mengurus satu anak, “Saya terjerat dua Pinjol. Upah saya tidak cukup untuk membayar cicilan. Jadi sepulang kerja saya kerja sampingan jadi driver Ojol, biasanya hingga pukul 23.00-an. Tetapi sudah sebulan ini saya berhenti karena sakit,” jelas Aisah yang menggambarkan bahwa kerja sampingan tidak selalu berhasil dapat menambah pendapatan.
Kesimpulan dari cerita kawan-kawan buruh di atas adalah berbagai cara dilakukan agar dapat menutupi kebutuhan hidup seperti:
Dari 30 responden hanya satu orang yang mengikutsertakan anaknya agar mengikuti kursus. Sedangkan buruh yang lain mengatakan, “Anak saya belajar di rumah, biaya kursus mahal,” keluhan salah satu responden. Biaya kursus pendidikan terlalu mahal merupakan alasan utama yang diungkapkan kebanyakan responden.
Efek lain dari penambahan jam kerja adalah semakin renggangnya ikatan keluarga antara orang tua dan anak. Rerata orang tua buruh tidak memiliki waktu yang cukup untuk menemani anak mereka belajar. Orang tua bertemu dengan anak di malam hari dalam keadaan badan yang sudah letih dan anak pun sudah kehilangan semangat untuk belajar.
Undang-undang Cipta Kerja dan aturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang ditandatangani Pratikno, pada 10 November 2023, menetapkan bahwa kenaikan upah minimum 2024 mengacu pada formula: Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x indeks tertentu). Nilai indeks tertentu disimbolkan dengan α yang besarnya 0,1 sampai 0,3. Menurut pemerintah, indeks tertentu diyakini akan membatasi jumlah kenaikan upah (CNBCIndonesia.com, 14/11/2023). Jadi, sebenarnya, fungsi utama formula upah minimum tersebut untuk mencegah kenaikan upah. Dengan PP 51 dapat dikatakan kenaikan upah 2024 tidak akan jauh beda dengan tiga tahun lalu.
Peraturan perundangan yang semakin memburuk, yang diperparah dengan semakin melemahnya keadaan gerakan buruh, tidak memungkinkan memenangkan tuntutan. Selama tiga tahun terakhir, gerakan menuntut kenaikan upah minimum kerap mendesak kepala daerah agar menggunakan hak diskresi. Upaya tersebut sepertinya sia-sia karena kecil kemungkinan terdapat kepala daerah yang bersedia berbeda pendapat dengan pemerintah pusat. Tentu saja, kepala daerah beralasan khawatir dikenai sanksi oleh pemerintah pusat.
Bagi gerakan buruh, lebih penting memaknai ketidakberanian pemerintah daerah dengan satu kalimat: pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama-sama bermaksud memiskinkan buruh. Lebih jauh dapat pula diartikan, pemerintah daerah dan pemerintah terkonsolidasi untuk melayani investasi.
Pemerintah telah membatasi kenaikan upah minimum dengan rumus di atas, meskipun UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 mengatakan, “Setiap warga negara berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak”. Maka selain tuntutan kenaikan upah minimum perjuangannya perlu diluaskan dengan menuntut tanggung jawab negara.
Negara harus dipaksa untuk memenuhi hak warga negara seperti pendidikan bekualitas yang terjangkau bagi keluarga buruh, air gratis, transportasi gratis, tempat penitipan anak dan lain sebagainya. Menurut saya, tuntutan-tuntutan tersebut merupakan beberapa isu perjuangan alternatif yang dapat dilakukan di saat perjuangan upah minimum dibatasi Omnibuslaw.
***
“Haduh pusing kepala, Teh, kalau mikirin anak sekolah mah. Anak saya gak masuk sekolah negeri. Karena gak ada SMA yang deket dengan rumah makanya masuk ke STM “X” di Kota Tangerang. SPP-nya Rp450 ribu per bulan. Tiap hari jajan sama bensin saya kasih Rp25 ribu. Sebulan hampir sejuta, belum ditambah kebutuhan lain-lain,” terang M, buruh di salah satu pabrik di Kabupaten Tangerang.
M menyekolahkan anaknya ke salah satu lembaga pendidikan swasta. Anak M gagal masuk sekolah negeri melalui sistem zonasi.
Menurut abang saya, yang sehari-hari berkecimpung di dunia pendidikan, sistem zonasi penerimaan siswa baru tidak menguntungkan bagi daerah yang jumlah sekolahnya masih sedikit. “Sistem zonasi bisa diterapkan jika di dua kecamatan ada satu sekolah,” terang abang saya yang menekankan pentingnya pemerataan sekolah negeri di setiap kecamatan.
Untuk diketahui, di Kabupaten Tangerang, menurut data BPS 2021, terdapat 10 sekolah tingkat atas. Sepuluh sekolah tersebut tidak akan mampu menampung jumlah 220 ribu usia sekolah di Kabupaten Tangerang. Hal ini berbeda dengan Kota Tangerang. Kota Tangerang yang memiliki 15 sekolah negeri tingkat atas yang dapat menampung 143,398 orang usia sekolah.
Dari 30 responden survei kami, 11 orang mengeluarkan biaya untuk menyekolahkan anak. Rata-rata keluarga buruh sekolah di sekolah swasta. Rata-rata keluarga buruh harus mengeluarkan biaya pendidikan dari uang bangunan, SPP sampai uang jajan, dan lain-lain. Angka pengeluaran tersebut bukan angka yang kecil. Karena itu, masuk akal jika serikat buruh menjadikan masalah biaya pendidikan sebagai salah satu isu perjuangan serikat buruh. Isu tersebut merentang dari tuntutan sekolah gratis, jemputan atau transportasi gratis bagi anak sekolah. Semua itu mestinya menjadi isu yang tidak terpisahkan dengan isu kenaikan upah minimum.
Survei pun memperlihatkan bahwa rata-rata keluarga buruh mengeluarkan Rp 3.033,406 untuk jenis makanan. Rata-rata buruh membeli makanan jadi sebagai konsumsi harian. Dari temuan tersebut dapat dirumuskan untuk mendesak pemerintah atau Bulog mengadakan pasar murah di setiap kawasan atau pabrik. Mendesak pengadaan pasar murah merupakan tuntutan yang tidak terpisahkan dari menuntut pengendalian harga bahan-bahan pokok.
“Di Tangerang sering ada pasar murah. Tapi diadakan di hari kerja sehingga kami tidak bisa beli. Padahal lumayan murah; beras 5 kilogram, minyak seliter, gula pasir Rp50 ribu,” ujar S salah satu pimpinan serikat bekerja di salah satu pabrik di Kota Tangerang.
“Setengah gaji saya abis buat biaya anak. Susu sama popok saja bisa sampai Rp1,5 juta sebulan. Itu belum bayar yang ngasuh Rp850 ribu. Kalau ngandelin gaji suami doang gak bisa bayar cicilan rumah,” curhatan L di satu diskusi tentang hak-hak Ekosob buruh perempuan.
Temuan survei juga memperlihatkan bahwa total biaya pengasuhan anak dari 10 responden pengeluaran untuk biaya penitipan anak terhadap 10 respon berjumlah Rp. 8.733,500 dan Rp. 6.930.500 untuk pengeluaran Susu, Pampers, imuniasi dll.
Solusi dari persoalan ini adalah penitipan anak gratis menjadi tuntutan mutlak sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dan pengusaha kepada sekitar 52,74 juta atau 38,98 persen buruh perempuan di Indonesia (Data BPS 2022).
Di pasal 22 dan 23 RUU KIA disebutkan bahwa sarana umum dan tempat kerja wajib menyediakan day care, ruang laktasi dan ruang bermain anak. Juli 2023 Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong agar pembahasan RUU KIA dipercepat agar segera disahkan. Ini adalah kesempatan bagi serikat buruh mengampanyekan sekaligus mendesak pengusaha dan pemerintah agar bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga buruh.
Ketika waktu orang tua diambil paksa oleh pengusaha maka taktik lain adalah mendesak pengusaha untuk membagi sedikit keutungannya dengan menyediakan kursus bagi anak-anak buruh dan memberikan jatah pembalut bagi buruh perempuan setiap bulannya. Dua tuntutan tersebut mungkin bisa jadi terobosan dalam memperjuangkan upah di level pabrik.
Di samping itu, perlu juga mendesak pemerintah daerah agar menjamin tidak menaikkan tarif dasar air dan memberikan subsidi biaya listrik. Tuntutan-tuntutan halu di atas mungkin bisa menjadi solusi di tengah kebuntuan dan ‘mati gaya’ dalam memperjuangkan upah. Di tengah kondisi buruh yang ketakukan di-PHK, hubungan kerja kontrak/outsourcing yang semakin meluas, jebakan judi online.[]
