Bentuk dan Modus Pemerasan Buruh Migran Keharusan membayar biaya penempatan untuk kasus Hong Kong diatur melalui Kepmen 98/2012. Aturan tersebut merupakan hasil revisi dari Keputusan Dirjen Binapenta 2008. Besarnya biaya penempatan yang ditanggung oleh buruh migran adalah sebesar Rp 14.780.400 (Lihat Tabel 1). Tabel 1 Komponen dan Besaran Biaya Penempatan Tanggungan Buruh Migran NO KOMPONEN JUMLAH (RP) Kurs Tukar JUMLAH (HKD) 1 Asuransi perlindungan TKI 400.000 1 HKD : 1.100 IDR 363 2 Pemeriksaan psikologi 250.000 227 3 Pemeriksaan kesehatan 700.000 636 4 Paspor 255.000 231 5 Biaya pelatihan (600 jampel) – Akomodasi dan konsumsi selama di penampungan (110 hari) – Peralatan dan bahan praktekRead More →

Ficky Alfira Wiratman Aku bekerja di PT Grahawita Cendikia, perusahaan yang mengelola bisnis perhotelan, yaitu Hotel Santika Bogor. Aku bekerja sebagai steward di Departement Food and Beverage Product. Pada 22 Juli 2016 aku menandatangani kontrak kerja dengan status daily worker dengan gaji Rp 125.000 per hari. Dalam surat perjanjian tercantum hanya 8 jam kerja. Nyatanya, aku bekerja 12 jam per hari. Selama bekerja aku membeli sendiri atribut sebagai pekerja, seperti sepatu safety. Posisiku bekerja yaitu di dapur selalu berurusan dengan alat-alat dapur, pengoperasian mesin, chemical dan air. Alat dan bahan-bahan yang aku kerjakan turut merusak sepatu kerja. Lapisan kulit luar sepatu akan terlihat rusak danRead More →

Pada 2004 pemerintah mengeluarkan kebijakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004. Kebijakan tersebut untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh warga negara yang sebelumnya hanya diakses oleh beberapa golongan seperti PNS, POLRI, TNI dan pekerja formal. Serikat buruh dan masyarakat sipil yang tergabung dalam KAJS (Komite Aksi Jaminan Sosial) berhasil memaksa pemerintah menjalankan amanat undang-undang tentang SJSN. Per 2011, UU Nomor 24 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) disahkan. Undang-undang tersebut mengatur bagaimana SJSN diselenggarakan oleh BPJS dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mendapat pelayanan jaminan sosial kesehatan. Per 1 januari 2014 BPJS Kesehatan beroperasi sebagai hasil transformasi dariRead More →

Laporan ini memberikan gambaran empiris mengenai spektrum kekerasan berbasis jender di pabrik-pabrik pemasok H&M, GAP dan Walmart di Asia. Lokasi penelitian dilakukan di Dhaka, Bangladesh; Phnom Penh, Kamboja; Jawa Tengah dan Jakarta Utara Indonesia; Bangalore, Gurgaon, dan Tiruppur, India; dan di Gapaha dan Vavnuniya, Srilangka. Metode penggalian data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada 898 buruh perempuan di 142 pabrik, serangkaian diskusi terfokus, studi kasus dan pengamatan terlibat. Riset dilakukan selama Januari hingga Mei 2018. Pemahaman mengenai kekerasan berbasis gender di tempat kerja merujuk pada pengertian yang telah disepakati secara umum, yaitu pada Rekomendasi Umum 19 yang diadopsi oleh Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Faktor-faktorRead More →

Hari ini, Selasa 05 Juni 2018, buruh PT. Arnott’s Indonesia melakukan demonstrasi di depan kantor pusat perusahaan di Plaza Oleos di Jalan T.B. Simatupang, Jakarta. Aksi ini mereka lakukan untuk menolak PHK sepihak yang dilancarkan oleh perusahaan terhadap ratusan buruh semenjak 8 Mei lalu.XSebelum aksi ke Jakarta, buruh Arnott’s yang bergabung dalam Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) telah melakukan berkali-kali aksi di depan pabrik PT Arnott’s di Kota Bekasi. Berikut adalah wawancara yang dilakukan Majalah Sedane bersama Muhardi dalam sebuah kesempatan. Muhardi adalah Ketua FPBI tingkat pabrik PT Arnott’s dan merupakan salah satu korban PHK. Sudah berapa lama kerja di PT. Arnott’s, Bung? Sudah hampirRead More →