Memuat halaman...
Saran Pencarian
Selain Aliansi Gebrak, seruan aksi penolakan terhadap disahkannya Revisi Undang-Undang TNI juga datang dari sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) berikut pernyataan persnya: Gerakan Perempuan Menolak dan Mengecam PengesahanRevisi Undang-undang TNI Hari ini, 20 Maret 2025, DPR RI dan Pemerintah telah mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang dilakukan […]
Menyikapi keculasan dan ambisi pemerintah dan DPR RI dalam memaksakan revisi Undang-undang TNI, Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menyerukan aksi massa untuk menolak disahkannya RUU TNI pada Rapat Paripurna ke-15 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 20 Maret 2025. Beberapa argumen dan tututan penolakan GEBRAK terhadap RUU TNI […]
“Kenaikan Upah Minimum 6,5 Persen, Tidak Akan Meningkatkan Daya Beli Keluarga Buruh” Per 29 November 2024 bertempat di Istana Negara Presiden Prabowo mengumumkan, rata-rata kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen. Keputusan tersebut dibuat setelah, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan dengan pimpinan-pimpinan serikat buruh di Istana Negara. Prabowo hanya menambah kenaikan 0,5 persen dari usulan Menaker […]
Jakarta, 30 November 2024, Merespon Pidato Presiden Prabowo Subianto terkait kenaikan upah buruh tahun 2025 sebesar 6,5 %, Ketua Umum Konfederasi KASBI Sunarno menyatakan Keberatan, pasalnya biaya kebutuhan hidup riil kaum buruh dengan status lajang saat ini mencapai sekitar 7 juta/bulan, sedangkan untuk buruh yang sudah berkeluarga dengan kategori K1, K2 dan K3 adalah mencapai […]
Merajut Asa Dalam Kemitraan Inti-Plasma Tanggal 9 Juli 2024 mendatang merupakan hari yang dinanti oleh para petani pemilik lahan peserta kemitraan plasma sawit di Kabupaten Buol, setidaknya kurang lebih 1.200 orang yang tergabung dalam Koperasi Tani Plasma (koptan) Amanah sebagai mitra dalam pembangunan kebun sawit dengan PT. Hardaya Inti Plantations (HIP) milik keluarga Hartati Murdaya, […]
DKI Jakarta – Puluhan buruh lintas sektor industri dan wilayah yang tergabung dalam Komite Hidup Layak (KHL) menolak pemerintah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023, Senin 27 November 2023. Formulasi penghitungan upah minimum dalam beleid anyar tersebut, tidak mempertimbangkan pengeluaran riil buruh, di […]
