MAJALAH SEDANE

Memuat halaman...

Sedane

Majalah Perburuhan

Hilirisasi Industri: PT Freeport dan Pemecatan Buruh

Gambar: Demonstrasi buruh PT Freeport Indonesia di Kemnaker, Februari 2019.


Ketegangan Pemerintah Indonesia dan Freeport McMoran Inc (FCX) mereda, setelah pokok-pokok perjanjian (Head of Agreement/HoA) mengenai divestasi saham PT Freeport Indonesia (PT FI) ditandatangani, pada 12 juli 2018. Isi perjanjiannya, pemerintah melalui PT Inalum akan memiliki saham 51 persen dengan menyetor uang USD 3,85 miliar untuk membeli partisipasi Rio Tinto di PT FI dan menguasai 100% saham PT Indocopper Investama yang dimiliki Freeport McMoran. Dengan ditandatanganinya HoA, operasi PT FI diperpanjang hingga 2041.

Pada awal 2017 Pemerintah Indonesia dengan FCX bersitegang. Pemerintah Indonesia melarang PT FI mengekspor konsentrat. Izin ekspor konsentrat akan dikeluarkan jika PT FI mengubah status operasionalnya dari KK (Kontrak Karya) menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Bos FCX, Richard Adkerson menganggap kebijakan tersebut bentuk tindakan wanprestasi dan pelanggaran terhadap kesepatan dalam KK (Katadata, 20/02/2017). Adkerson mengancam akan membawa persoalan tersebut ke arbitrase internasional (Kompas Online, 27/02/2017). Sementara di wilayah PT FI muncul kejadian lain. Per 26 Februari 2017 manajemen PT FI mengeluarkan kebijakan efisiensi. Wujudnya pengurangan 10 persen pekerja dari total 12 ribu pekerja tetap dan 20 ribu pekerja kontrak melalui furlough atau merumahkan pekerja.1 Serikat pekerja protes dengan melakukan pemogokan. Pemogokan dibalas dengan pemecatan. Total pekerja yang dipecat dari Februari hingga Mei 2017 sebanyak 8300 orang.

Muncul dugaan, PT FI menjadikan para buruh sebagai tameng untuk negosiasi dengan Pemerintah Indonesia. Bahkan, momentum perundingan divestasi saham dimanfaatkan untuk menyerang serikat pekerja. Pasalnya, serikat pekerja berkali-kali melakukan pemogokan menuntut kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja. Sampai tulisan ini dibuat, para pekerja PT FI di Jakarta dan di Papua masih melangsungkan protes dan menagih perlindungan negara.

***

Di balik cerita divestasi dan pemecatan membabi-buta terhadap para pekerja, terdapat hal lain, yaitu hilirisasi industri pertambangan, mineral dan batu bara. Tulisan ini akan mendiskusikan dinamika di balik cerita hilirisasi industri pertambangan. Hilirisasi industri muncul sejak pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Minerba (Mineral dan Batu Bara).

Tulisan ini akan memperlihatkan bagaimana PT Freeport Indonesia menggunakan kekuatannya untuk menekan pemerintah ketika UU Pertambangan dan Minerba itu diterapkan? Apa saja bentuk-bentuk tekanan yang dilakukan serta apa implikasi bagi buruh dan serikat buruh? Bagaimana momentum negosiasi mengenai divestasi saham digunakan PTFI untuk melakukan pelemahan terhadap gerakan buruh?

Hilirisasi dan Pengamanan Bahan Baku Industri

Bermula dari Perpres Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN). Melalui Kementerian Perindustrian, KIN diterjemahkan sebagai bangunan industri nasional yang tangguh secara global yang akan dicapai pada 2025. Industri nasional yang bertumpu pada tiga industri andalan yaitu industri agro, logistik dan telematika. Ketiga industri tersebut memerlukan bahan baku logam. Sejak itulah industri logam mulai menjadi perhatian serius pemerintah.

Semangat KIN kemudian diserap dalam UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Minerba. UU tersebut mewajibkan perusahaan pertambangan melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri. UU tersebut mengatakan bahwa per 1 Januari 2014, jika perusahaan tambang ingin melanjutkan ekspor harus mengubah status KK menjadi IUPK. Tujuannya, mengoptimalkan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, tersedianya bahan baku industri, serta meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dan nonpajak.