MAJALAH SEDANE

Memuat halaman...

Sedane

Majalah Perburuhan

Diskon Akhir Tahun, Banyak Cuan untuk Tuan dan Nyonya

Foto: Pawai jalanan buruh Jepara menuntut kenaikan upah minimum, 27 November 2021. Dokumentasi LIPS, 2021


Foto: Pawai jalanan buruh Jepara menuntut kenaikan upah minimum, 27 November 2021. Dokumentasi LIPS, 2021

Tulisan ini disusun ketika serikat-serikat buruh sedang melancarkan protes dengan berbagai cara di berbagai tempat. Tentu saja, protes yang paling mengemuka adalah pawai jalanan dan mimbar umum di kantor-kantor pemerintahan. Para buruh menolak kenaikan 1,09 persen upah minimum, menuntut kelayakan upah minimum, menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sekaligus menuntut pencabutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Tuntutan serikat buruh beralasan. Selama Pandemi Covid-19 kebutuhan melonjok apalagi terdapat jenis kebutuhan baru, seperti masker, penyediaan air bersih dan hand sanitizer, multivitamin dan tes reaksi Covid-19. Bagi keluarga buruh yang memiliki anak sekolah, kebutuhan bertambah dengan penyediaan kuota data. Di wilayah industri, mendapatkan air bersih berarti harus mengeluarkan uang lebih banyak. Menurut Indonesia Water Institute, penggunaan air bersih untuk sanitasi individu meningkat 4 sampai 5 kali lipat dari 4 sampai 5 liter per orang per hari menjadi 20 sampai 25 liter per orang per hari. Konsumsi air rumah tangga pun melonjak menjadi 16 meter kubik per bulan pada 13,3 juta pelanggan dari 15,41 meter kubik per bulan pada sekitar 11,9 juta, pada 2019. Dalam amatan Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (2021), untuk mendapat air layak konsumsi buruh harus mengeluarkan Rp 600 ribu per bulan.

Sebenarnya, bertahun-tahun jumlah upah yang diterima buruh hanya dapat menopang sebagian kebutuhan hidup layak. Dengan kenaikan rata-rata 10 persen pada 2002-2015, dan kenaikan rata-rata 8,51 persen pada 2015-2020, upah minimum hanya menopang 62,4 persen pengeluaran riil buruh atau menutup dua minggu kebutuhan hidup layak. Semua itu bukan soal gaya hidup. Karena upahnya memang tidak cukup. Tak heran jika kasus malnutrisi dan pinjaman online membayangi keluarga buruh. Karena dengan mengurangi konsumsi gizi atau menambah jam kerja atau ‘ngutang’-lah keluarga buruh dapat bertahan hidup.

Tahun lalu dengan dalih menjaga kelangsungan pekerjaan dan pemulihan ekonomi, pemerintah memerintahkan agar kepala daerah tidak menaikkan upah minimum. Keputusan tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Baru Tahun 2021 di Masa Pandemi Covid-19. Dalam situasi yang mengerikan karena serangan virus korona, ancaman pemecatan dengan dalih PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), pengurangan upah akibat rekayasa jam kerja; rumah tangga buruh pontang-panting dan tersungkur.

Di saat bersamaan, rata-rata harta kekayaan para pejabat naik 70,3 persen dan rata-rata harta para konglomerat melejit 50 persen. Selain itu, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah memberikan berbagai insentif kepada pengusaha berupa subsidi bunga (Rp34,15 triliun), insentif pajak korporasi (Rp34,95 triliun), insentif pajak UMKM (Rp28,06 triliun), penjaminan kredit modal kerja (Rp6 triliun), dana restrukturisasi debitur (Rp35 triliun), penyertaan modal negara, talangan modal kerja untuk usaha BUMN. Dana stimulus ditambah kembali sebesar Rp 121,90 trilun. Tentu saja, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 pada November 2020 dan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketidaknaikan Upah Minimum dan PP 36, termasuk sebagai bagian dari insentif bagi korporasi. Memang ada bantuan sementara subsidi upah, dengan persyaratan yang ketat tidak semua buruh dapat mengakses bantuan tersebut.

# PP 36 # UMK # UMP