MAJALAH SEDANE

Memuat halaman...

Sedane

Majalah Perburuhan

Menjinakkan Pemogok: Catatan Mogok Nasional 2015


Mogok nasional yang dilakukan serentak di berbagai kota dari 24 hingga 27 November 2015 tidak berhasil mengubah kebijakan pengupahan. Pemerintah dan Apindo melawan-balik mogok nasional dengan berbagai cara. Konsolidasi diperkuat. Rezim berkuasa memenangkan pertarungan harian.
Tulisan ini menelusuri mekanisme Pemerintah dan Apindo mengantisipasi mogok nasional dengan lokasi pemogokan di Kabupaten Bekasi.


ALVIN HAMZAH dan belasan kawannya duduk di pelataran pojok pabrik. Belasan kawan lainnya, berkumpul di kantin dan ruang tunggu. Tidak terdengar apapun dari dalam pabrik. Dua orang satuan pengamanan berdiri tegak dan membusungkan dada di gerbang pabrik. Sudah tiga hari kawan-kawan Alvin mematikan mesin pabrik. Inilah hari ketiga mogok nasional di Kabupaten Bekasi Kamis, 26 November 2015.

“Jovan juga mogok. Hari ini hanya sepuluh persen mesin berproduksi. Ada yang bekerja seperti biasa karena beda serikat,” terang Alvin. Jovan adalah kawan Alvin dari serikat yang berbeda.

Alvin dan Jovan adalah buruh pembuat outsole sepatu Adidas, PT Framas Plastic Technology. Di pabrik asal Jerman ini ada tiga serikat buruh, yaitu PUK FSPMI AI (Pimpinan Unit Kerja Federasi Metal Indonesia Aneka Industri), di mana Alvin menjadi bagian darinya. Kemudian, PTP SBGTS GSBI (Pimpinan Tingkat Pabrik Serikat Buruh Garmen dan Tekstil Gabungan Serikat Buruh Indonesia), dengan Jovan sebagai pengurus. Ada PUK KEP KSPSI AGN (Pimpinan Unit Kerja Kimia Energi Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nuwa Wea), yang bekerja seperti biasa. Meski sama-sama mogok, Alvin dan Jovan tidak membentuk aliansi pemogokan tingkat pabrik. Alvin pun tidak berhasil mengajak serikat buruh lainnya terlibat mogok.

Sebenarnya, pimpinan nasional tiga serikat buruh tersebut dalam satu aliansi, yaitu KAU GBI (Komite Aksi Upah Gerakan Buruh Indonesia). Pada 20 November, sambil menyambut peserta longmarch Bandung-Jakarta, para pemimpin serikat buruh dalam KAU GBI bersepakat dan mengumumkan melakukan mogok nasional dari 24 hingga 27 November 2015. Mogok nasional menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan disahkan pada 23 Oktober. Rancangan PP Pengupahan beredar pada 16 September, setelah pertemuan Dewan Pengupahan se-Indonesia pada 11-13 September di Hotel Mercure Ancol. Melalui media massa dan media sosial pemerintah meyakinkan seluruh lapisan bahwa masyarakat memerlukan bahwa PP 78.

Iklan layanan dari pemerintah yang dikirimkan secara random kepada masyarakat dalam bentuk pesan singkat melalui telepon genggam. Foto: Dokumentasi LIPS.

Setelah disahkan, Kementerian Ketenagakerjaan menginstruksikan seluruh kepala daerah melakukan sosialisasi PP 78. Di Kabupaten Bekasi acara sosialisasi diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja di Hotel Sahid Lippo Cikarang, pada 4 November 2015. Acara yang bertema Harmonisasi Hubungan Industrial tersebut dihadiri Bupati dan wakilnya, Apindo, Dandim, Kapolres, dan perwakilan serikat buruh.

Pemerintah berdalih bahwa PP 78 telah melalui pembahasan dan sosialisasi yang cukup. Isinya pun dianggap akan menguntungkan semua pihak: kepastian kenaikan upah minimum, kelancaran berusaha, memperluas kesempatan kerja dan menghindari politisasi upah minimum oleh kepala daerah. Janji-janji tersebut dirangkum dalam klausul seperti formula upah minimum dan dialog bipartit struktur skala upah. Dengan maksud mencibir penolak upah minimum yang bekerja lebih dari satu tahun, berulang dikatakan bahwa upah minimum hanya untuk buruh lajang dengan masa kerja di bawah satu tahun.