MAJALAH SEDANE

Memuat halaman...

Sedane

Majalah Perburuhan

Mendesak Negara Mengakhiri Kekerasan di Tempat Kerja

Masalah Kekerasan dan Pelecehan Berbasis Gender

Pada 1998, International Labour Organization (ILO) untuk pertama kalinya merilis laporan survei mengenai kekerasan dan pelecehan di tempat kerja[1]. Laporan tersebut menunjukkan beberapa negara seperti Prancis, Argentina, Rumania, Kanada dan Inggris, sebagai negara dengan tingkat kekerasan dan pelecehan seksual tertinggi di tempat kerja. Survei yang dilakukan di 32 negara tersebut menandakan kasus kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja menjadi persoalan serius yang terjadi di banyak negara.

Studi lain tentang kekerasan dan pelecehan perempuan di tempat kerja, juga pernah dirilis oleh Equal Employment Opportunity Commission (EEOC)[2] pada 2016. Dalam laporannya, EEOC menemukan satu dari empat pekerja perempuan di Amerika Serikat (AS) pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Pada 2015, EEOC juga melaporkan hampir sepertiga dari 90.000 keluhan yang diterima adalah keluhan pelecehan seksual di tempat kerja. Menurut lembaga tersebut, jumlah itu terlalu rendah untuk mencerminkan kenyataan. Mereka memperkirakan bahwa 75 persen dari semua kasus pelecehan di tempat kerja tidak dilaporkan[3].

Kasus pelecehan seksual tidak hanya menimpa pekerja perempuan. Pekerja laki-laki pun mengalami hal yang sama. Survei yang dilakukan Washington Post pada 2011 menunjukkan, satu dari sepuluh pekerja laki-laki di AS pernah dilecehan di tempat kerja[4].

Keterbatasan perlindungan sosial  dan kebijakan hukum mempersulit banyak negara untuk mencegah dan mengatasi kekerasan dan pelecehan berbasis gender di dunia kerja. Sementara kasus kekerasan berbasis gender di dunia kerja terus meningkat seiring dengan perkembangan rezim kerja fleksibel di berbagai negara.

Sejak 2015, berbagai kampanye anti kekerasan dan pelecehan berbasis gender di tempat kerja telah banyak disuarakan oleh berbagai serikat pekerja dan organisasi perempuan di tingkat internasional. Gerakan ini berhasil memberikan kredibilitas, visibilitas dan urgensi terhadap isu kekerasan berbasis gender di dunia kerja[5].

Dasar itulah yang menjadi langkah tegas Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui organisasi perburuhannya mengadopsi dua instrumen yang mengakui hak-hak pekerja agar bebas dari kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Adalah Konvensi ILO No 190 (KILO 190) dan Rekomendasi No 206 (R260) tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja yang dideklarasikan di Jenewa, Swiss, pada 21 Juni 2019. Konvensi ini merupakan Instrumen upaya untuk mengakhiri kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Sifatnya yang mengikat secara hukum memberi kepastian perlindungan semua pekerja dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Konvensi ini menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender tidak akan ditolelir di dunia kerja karena melanggar hak asasi manusia, mengancam kesetaraan gender dan tidak sesuai dengan pekerjaan yang layak.

Konvensi ILO 190 dan Rekomendasi 206

Sebelum Konvensi ILO 190 dideklarasikan, definisi mengenai kekerasan dan pelecehan di dunia kerja beragam. Dalam KILO 190 definisi tersebut menjadi tunggal dan lebih komprehensif. Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja adalah serangkaian perilaku dan praktik yang tidak ditolelir karena memiliki atau berpotensi menimbulkan bahaya secara fisik, psikologis, seksual, sosial dan ekonomi. Termasuk di dalamnya kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Sementara yang dimaksud dengan kekerasan dan pelecehan berbasis gender ditujukan kepada orang karena jenis kelamin atau gender, atau mempengaruhi orang-orang dari jenis kelamin tertentu atau gender tertentu secara tidak proporsional, dan termasuk pelecehan seksual[6].

Dalam banyak kasus, kekerasan dan pelecehan lebih banyak dialami oleh perempuan. Status kewarganegaraan, orientasi seksual, identitas gender, usia, ras, etnis, agama, serta disabilitas, membuat perempuan lebih rentan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja. Oleh karenanya, dalam rekomendasinya, konvensi ini menetapkan standar minimum yang setara untuk semua pekerja. Tanpa terkecuali.

Kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar dialami perempuan dijelaskan sangat berpengaruh pada kinerja, kesehatan dan keselamatan perempuan. Oleh karnanya ruang lingkup terjadinya kekerasan dan pelecehan dalam KILO 190, lebih luas. Bahwa kekerasan dan pelecehan dapat terjadi di dalam maupun di luar tempat kerja. Mulai dari rumah, selama perjalanan pergi dan pulang kerja, hingga di tempat kerja, serta ruang-ruang publik yang berkaitan dengan pekerjaan. Bahkan melampaui ruang fisik yang mencakup teknologi informasi dan komunikasi pada media daring[7].

Muncul pertanyaan, apakah KILO 190 hanya melindungi pekerja tetap? Tidak. KILO 190 berusaha melindungi seluruh pekerja tanpa memandang status hubungan kerjanya. Baik Pekerja magang, relawan, dalam pelatihan, pencari dan pelamar kerja, pekerja yang di PHK bahkan individu pemberi kerja. Lebih jauh, KILO 190 mencakup seluruh sektor pekerjaan. Baik sektor formal maupun informal, sektor publik maupun swasta dan di perkotaan maupun pedesaan[8].