Wamenaker Datang ke Freeport Diam-Diam: Apa yang Disembunyikan?

Timika – Papua Tengah, 22 Juli 2025. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI dikabarkan melakukan kunjungan kerja ke PT Freeport Indonesia di Timika, Papua Tengah. Kunjungan atas Undangan PT Freeport Indonesia tersebut dilakukan secara tertutup dan tanpa pelibatan pihak-pihak korban mogok kerja 2017. Termasuk organisasi buruh dan elemen masyarakat sipil.

Di tengah perayaan momen ulang tahun Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, kenyataan getir justru mengemuka: ribuan buruh korban pemecatan sepihak Freeport masih terlunta-lunta tanpa keadilan. Ironisnya, kunjungan diam-diam Wamenaker ke PT Freeport Indonesia pada pekan ini memperkuat kesan bahwa negara memilih berpesta di atas penderitaan rakyatnya sendiri.

Kami memandang hal tersebut sebagai tindakan tidak etis dan mengkhianati semangat transparansi serta keadilan sosial dalam penyelesaian kasus ribuan buruh korban pemecatan sepihak yang hingga kini belum menemukan keadilan.

Kunjungan Tanpa Dialog, Pemerintah Menutup Mata?

Sudah lebih dari 8 tahun sejak peristiwa mogok kerja massal 2017, ribuan buruh dan keluarganya masih menderita akibat pemecatan sepihak dan sewenang-wenang oleh PT FI. Hingga hari ini buruh korban pemecatan sepihak PTFI masih terlunta-lunta nasibnya: Tanpa pengakuan hukum sebagai korban pelanggaran hak ketenagakerjaan, tanpa pemulihan hak atas jaminan sosial (BPJS), tanpa restitusi atau pertanggungjawaban dari PT Freeport Indonesia.

Alih-alih membawa harapan akan keadilan, kunjungan diam-diam Wamenaker ini justru memperkuat kesan adanya kompromi politik antara negara dan korporasi. Padahal, berbagai lembaga negara seperti Komnas HAM, Kemenkumham, dan Ombudsman telah mengeluarkan temuan dan rekomendasi kuat yang mendukung pemulihan hak para buruh korban pemecatan Freeport.

Diamnya Wamenaker terhadap tragedi kemanusiaan yang menimpa ribuan buruh Freeport, disertai dengan kunjungan tertutup, adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip negara hukum. Kami tidak akan diam. Kami akan terus menuntut keadilan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban penuh dari negara dan korporasi. Oleh karena itu, kami menuntut dan mendesak kepada pemerintah:

1. Transparansi penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait maksud, isi pertemuan, dan hasil kunjungan Wamenaker ke Freeport.
2. Pertemuan terbuka dengan perwakilan buruh korban PHK dan keluarganya untuk menjelaskan posisi pemerintah secara jujur.

Pembentukan tim independen lintas kementerian untuk menyelesaikan secara adil kasus PHK 2017 sesuai prinsip HAM dan konvensi ILO.

Koalisi Keadilan Buruh Freeport