Memuat halaman...
Saran Pencarian
Beberapa hari lalu Majalah Sedane menerbitkan dua tulisan yang penting untuk kita diskusikan bersama. Tulisan pertama ditulis oleh Syarif Arifin, berjudul “Pemilu Sementara, Rasisme Abadi: Politik Rasisme di Serikat Buruh”. Tulisan ini menyajikan detail yang penting tentang bagaimana perawatan narasi kebencian rasial berlangsung dan keberterimaan serikat buruh terhadap isu tersebut. Tulisan kedua yang berjudul “Politik […]
Kementerian Ketenagakerjaan membuka Pos Komando (Posko) Pengaduan THR. Posko akan beroperasi 8 Juni sampai 5 Juli 2018. Posko bertempat di Pusat Pelayanan Terpadu Satu Atap Kemnaker, Gedung B Kemnaker Jalan Gatot Subroto Kavling 52, Jakarta. Pengaduan juga bisa dilakukan melalui hubungan telepon 021-5255859, layanan Whatsapp 081280879888, 081282407919. Bagaimana dengan permasalah THR di wilayah-wilayah yang sulit […]
FBTPI, Jakarta, 8 Agustus 2016 Jakarta – Malang benar nasib pekerja PT Tubagus Jaya Mandiri (PT TJM). Alih-alih memperoleh penyelesaian atas kasus PHK 8 orang pekerja dari perusahaan, Serikat Buruh PT TJM malah diadu domba dengan ormas dan masyarakat sekitar. PT TJM melalui orang suruhannya mengerahkan kelompok organisasi masyarakat Badan Pembina Potensi Keluarga […]
Oleh, Abu Mufakhir Seminggu lagi kita akan memperingati hari buruh internasional. Tahun ini, untuk ketiga kalinya May Day menjadi hari libur nasional. Di banyak negara, May Day menjadi satu-satunya hari libur nasional yang tidak ada sangkut pautnya dengan peringatan hari besar keagamaan atau kenegaraan. May Day diperingati oleh kelas pekerja dengan agama dan kewarganegaraan apapun. […]
Oleh, Abu Mufakhir Benarkah Terjadi Gelombang Naik PHK Massal? LBH Jakarta melansir data pada tahun 2015 terdapat 50 ribu buruh di Jabodetabek yang di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Kemudian Kementrian Tenaga Kerja menganggap hanya ada 48 ribu buruh di-PHK. Penanda tambahan lainnya adalah berita tentang PHK di perusahaan elektronik asal Jepang. Sebagian pihak menyimpulkan sedang terjadi ‘PHK […]
Abu Mufakhir SEPANJANG tahun 2012-2013 terjadi gelombang kebijakan persetujuan penangguhan upah minimum di berbagai wilayah padat industri di Indonesia. Tiga diantaranya terjadi pada propinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Pada ketiga propinsi tersebut, kebijakan penangguhan upah yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Gubernur masing-masing propinsi mengalami berbagai bentuk perlawanan dari serikat buruh. Melalui berbagai […]
