Beberapa hari lalu Majalah Sedane menerbitkan dua tulisan yang penting untuk kita diskusikan bersama. Tulisan pertama ditulis oleh Syarif Arifin, berjudul “Pemilu Sementara, Rasisme Abadi: Politik Rasisme di Serikat Buruh”. Tulisan ini menyajikan detail yang penting tentang bagaimana perawatan narasi kebencian rasial berlangsung dan keberterimaan serikat buruh terhadap isu tersebut....
Posko Pengaduan THR Kemnaker: Menampung Air Mata untuk Hidangan Berbuka?
Facebook Twitter WhatsApp Demonstrasi buruh PT Klambir Jaya Medan menuntut dipekerjakan kembali, pembayaran upah dan THR, 8 Juni 2018 Kementerian Ketenagakerjaan membuka Pos Komando (Posko) Pengaduan THR. Posko akan beroperasi 8 Juni sampai 5 Juli 2018. Posko bertempat di Pusat Pelayanan Terpadu Satu Atap Kemnaker, Gedung B Kemnaker Jalan...
Tak Mau Diadu Perusahaan, Serikat Buruh PT TJM-FBTPI Unjuk Rasa di Sudin Naker Jakarta Utara
FBTPI, Jakarta, 8 Agustus 2016 Jakarta – Malang benar nasib pekerja PT Tubagus Jaya Mandiri (PT TJM). Alih-alih memperoleh penyelesaian atas kasus PHK 8 orang pekerja dari perusahaan, Serikat Buruh PT TJM malah diadu domba dengan ormas dan masyarakat sekitar. PT TJM melalui orang suruhannya mengerahkan kelompok organisasi...
Bertarung Memaknai May Day
Oleh, Abu Mufakhir Seminggu lagi kita akan memperingati hari buruh internasional. Tahun ini, untuk ketiga kalinya May Day menjadi hari libur nasional. Di banyak negara, May Day menjadi satu-satunya hari libur nasional yang tidak ada sangkut pautnya dengan peringatan hari besar keagamaan atau kenegaraan. May Day diperingati oleh kelas pekerja...
PHK Massal dan Akumulasi Kapital
Oleh, Abu Mufakhir Benarkah Terjadi Gelombang Naik PHK Massal? LBH Jakarta melansir data pada tahun 2015 terdapat 50 ribu buruh di Jabodetabek yang di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Kemudian Kementrian Tenaga Kerja menganggap hanya ada 48 ribu buruh di-PHK. Penanda tambahan lainnya adalah berita tentang PHK di perusahaan elektronik asal Jepang. Sebagian...
Kebijakan Penangguhan Upah Minimum dan Hak atas Upah Layak
Abu Mufakhir SEPANJANG tahun 2012-2013 terjadi gelombang kebijakan persetujuan penangguhan upah minimum di berbagai wilayah padat industri di Indonesia. Tiga diantaranya terjadi pada propinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Pada ketiga propinsi tersebut, kebijakan penangguhan upah yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Gubernur masing-masing propinsi mengalami berbagai bentuk perlawanan...