Memuat halaman...
Saran Pencarian
1 MEI 2022 atau hari buruh internasional jatuh di hari Minggu bertepatan 30 Ramadan 1443 Hijriah; atau malam takbiran Idul Fitri, yang dirayakan sebagai Hari Kemenangan. Sementara 1 Mei sering disebut sebagai Hari Solidaritas Internasional, mengenang mujahid perburuhan yang memperjuangkan pengurangan jam kerja, perbaikan kondisi kerja dan hubungan kerja yang lebih adil.
Tulisan ini mendeskripsikan tentang hubungan fast fashion, infrastruktur digital, logistik serta integrasi pasar keuangan global. Negara menyediakan fasiltas tersebut melalui kesepatan internasional seperti G20. Sementara pengelenggara negara sibuk menyediakan pelayanan prima bagi investor dan keuntungan pemilik merek fast fashion menggelembung, keadaan perburuhan seperti Abad 18. Tanda pemburukan situasi perburuhan adalah kontrak individual, jam kerja panjang […]
Pengantar Empur Purnama Sari, buruh perempuan di Sukabumi Jawa Barat ditagih Rp 6,4 juta setelah rawat inap sehari di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Syamsudin Sukabumi. Kata pihak rumah sakit, Empur cukup bayar Rp 5.147.671 karena sisanya ditanggung BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Empur melunasinya. Karena terdaftar sebagai peserta asuransi swasta, Empur mengajukan klaim […]
Per 15 Februari 2020 pukul 9.01 pagi, petisi #BatalkanPermenakerNomor2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua mencapai 381.139 penandatangan dalam tempo empat hari sejak dibuat. Petisi daring dengan target 500 ribu penandatangan tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Kementerian Ketenagakerjaan dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.
Imam Nawawi, salah satu mujtahid tarjih di mazhab syafi’i, menjelaskan dalam al-Minhaj: Fi Syarh Shahih Muslim. Hadis tentang larangan mengambil tanah di atas menegaskan keharaman mencuri, merampas dan ancaman hukuman berat bagi pelakunya. Penetapan ancaman di ‘hari akhir’ menandai bahwa tindakan tersebut merupakan dosa besar dan terkutuk.
Pengesahan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 disambut optimisme pemerintah dan pengusaha. Pemerintah dengan segera mengeluarkan peraturan pemerintah. Sebanyak 45 PP (Peraturan Pemerintah) dan 4 Perpres (Peraturan Presiden) diteken. Peraturan pelaksana akan terus bertambah sesuai amanat UU Cipta Kerja. Melalui UU Cipta Kerja, eksekutif memiliki kekuasaan lebih besar untuk membuat peraturan pelaksana.
