Tuesday Jan 25, 2022

Blog

Pandemi ‘No Work No Pay’: Dua Tahun Covid-19 dan Setahun Cipta Kerja

Di masa Covid-19, kehidupan buruh dan keluarganya makin tidak menentu. Dengan alasan terdampak Covid-19, buruh terancam dipecat atau dikenai pemotongan upah; atau bekerja dengan terpapar virus karena tidak disediakan alat pelindung diri memadai.

Seperti tidak ada pilihan lain: bekerja dengan kondisi tidak aman atau tidak mendapat upah. Mengadukan persoalan di tempat kerja ke dinas ketenagakerjaan pun sia-sia karena petugasnya menjawab: ‘sedang WFH’. Sementara protes jalanan dapat dibubarkan karena berpotensi menimbulkan kerumunan.

Tidak bekerja tidak mendapat upah alias ‘no work no pay’ mewabah selama Covid-19 dan menggantikan paradigma ‘hak buruh timbul saat terjadi ikatan hubungan kerja’. ‘No work no pay’ muncul 1980-an dan menjadi dalih baru di masa Covid-19 untuk melucuti hak buruh dan keluarganya. Di era Covid-19 situasi perburuhan hanya menggambarkan satu hal: tingkat eksploitasi lebih kejam.

Meski serba sulit, sejumlah kampanye dan tindakan dilakukan. Dengan slogan ‘rakyat bantu rakyat’ gerakan sosial saling mendukung. Ketika para buruh kantoran bergantung pada pesanan di aplikasi, para buruh-pengemudi Ojol semakin dibutuhkan. Isu kekerasan dan pelecehan seksual serta pekerja rumah tangga merangsek di media sosial. Sektor garmen, tekstil dan sepatu menuntut tanggung jawab pemilik merek yang telah berkontribusi langsung terhadap pemburukan kondisi buruh.

Pengantar

Kehidupan mulai seperti dua tahun lalu. Angkutan umum, pasar tradisional, sekolah dan tempat wisata kembali ramai. Para pedagang kaki lima menghiasai trotoar jalan umum. Kemacetan melanda kota-kota besar. Pemerintah tidak bosen mengajak masyarakat melaksanakan vaksin, bahkan dibujuk dengan Sembako. Kampanye hidup bersih, mencuci tangan, mengindari kerumunan dan menjaga jarak terus dilakukan. Pemandangan yang relatif baru; orang-orang menggunakan masker, para penjual masker dan sanitasi tangan; klinik-klinik menjajakan harga beragam dari jenis-jenis tes reaksi Covid-19; media massa lebih mewanti-wanti varian baru virus korona ketimbang mewartakan jumlah orang yang terinfeksi dan meninggal dunia akibat Covid-19. April 2022, genap dua tahun wabah Covid-19, sejak diumumkan sebagai bencana nasional bukan alam.

Pemerintah Indonesia terhitung lambat dan setengah hati merespons wabah Covid-19 dibanding negara-negara lain. Jika negara-negara lain menempuh lockdown di Desember 2021 dan awal Januari 2020, Pemerintah Indonesia mengambil langkah pembatasan sosial di wilayah dan sektor terpilih.

Per 13 April 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional. Penetapan dikukuhkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemerintah melihat wabah virus korona merupakan ancaman terhadap perekonomian nasional. Berbagai upaya dilakukan melalui realokasi anggaran dalam bentuk pemberian paket stimulus ekonomi dunia usaha dan jaring pengaman sosial berupa program bantuan sosial, program kartu prakerja dan subsidi upah.

Sialnya, penetapan pembatasan sosial menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Di grup-grup media sosial, masalah ‘pembatasan sosial’ dengan mudah dimaknai pelarangan kegiatan ibadah bagi umat Islam. Sementara orang berkampanye tentang salat berjamaah di mesjid, di pemukiman miskin orang-orang kehilangan sebagian pendapatan, kehilangan pekerjaan, dan terancam mati karena terpapar virus korona di tempat kerja dan tidak dapat mengakses fasilitas kesehatan.

Keppres 12 menyebutkan, penanggulan bencana Covid-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Poin selanjutnya menegaskan bahwa kebijakan penangangan Covid-19 di daerah harus merujuk pada kebijakan pemerintah pusat. Setelah itu, muncul istilah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan berbagai peraturan setingkat menteri dan pemerintah daerah.

Setelah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) muncul idiom lain, seperti PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), New Normal dan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Sekali lagi, penanganan Covid-19 dilihat sebagai ancaman bagi perekonomian bukan tentang layanan kesehatan. PSBB maupun PPKM mengatur hal yang sama: menutup semua kegiatan perkantoran dan industri tidak esensial, termasuk pusat perbelanjaan; pengetatan kapasitas kendaraan dan larangan makan di tempat bagi restoran dan rumah makan; pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, bekerja dan ibadah di rumah; larangan berkerumun dalam kegiatan sosial, kebudayaan dan keagamaan; dan pengaturan jarak serta pengurangan mobilitas barang dan orang.

Pemerintah menyadari bahwa pandemi Covid-19 merusak kinerja pasar konsumsi. Pemerintah merealokasi anggaran negara dengan memperbanyak Bantuan Sosial (Bansos), pada September 2020. Pertama, Bansos untuk 12 juta usaha mikro dan ultramikro. Kedua, Bansos Sembako untuk 10 juta program keluarga harapan (PKH). Ketiga, Bansos korban PHK, berupa sumbangan uang tunai Rp 600.000 per bulan bagi 13,8 juta buruh swasta bergaji di bawah Rp 5 juta. Keempat, pemerintah pun mempercepat pelaksanaan kartu prakerja. Program ini menyasar 5,6 juta orang buruh korban PHK dan warga negara usia di atas 18 tahun. Kelima, pemerintah mengeluarkan kebijakan Bantuan Subsidi Upah bagi buruh peserta BPJS dengan upah di atas Rp 3,5 juta per bulan.

Seperti biasa, penyaluran Bansos diwarnai dengan kritik: bantuan tidak tepat sasaran, kolusi penerima Bansos dan sekadar karitatif. Akhirnya, Menteri Sosial Juliari Batubara terjerat kasus korupsi Bansos.

Dapat dibandingkan, ketimbang menyelamatkan hak atas pendapatan dan pekerjaan yang layak dan memerhatikan layanan kesehatan, pemerintah justru memberikan keleluasaan bagi para pemilik usaha besar. Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah memberikan berbagai insentif kepada pengusaha berupa subsidi bunga (Rp34,15 triliun), insentif pajak korporasi (Rp34,95 triliun), insentif pajak UMKM (Rp28,06 triliun), penjaminan kredit modal kerja (Rp6 triliun), dana restrukturisasi debitur (Rp35 triliun), penyertaan modal negara, talangan modal kerja untuk usaha BUMN. Dana stimulus ditambah kembali sebesar Rp 121,90 trilun. Termasuk dalam program PEN adalah pembelian vaksin Rp35,1 triluan dari APBN 2020 dan Rp13,9 triliun dari APBN 2021. Tentu saja, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 pada November 2020.

Sementara rakyat miskin harus menanggung beban pengeluaran baru berupa penyediaan air bersih, pembelian masker, makanan bergizi dan sanitasi tangan, Kementerian Ketenagakerjaan membolehkan THR dicicil atau ditunda dan upah minimum tidak mengalami kenaikan. Menurut LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta, tahun pertama pandemi korona sebanyak 7188 buruh di Jabodetabek dirampas haknya. Dengan dalih terimbas Covid-19 secara sewenang-wenang pengusaha memotong upah, memecat tanpa pesangon dan dirumahkan tanpa diupah. Menurut BPS, selama wabah Covid-19 kebutuhan rumah tangga melonjak 51 persen dan pendapatan terjun 70 persen.

Tulisan ini akan memotret kembali kejadian-kejadian perburuhan semasa dua tahun Covid-19 dan setahun pengesahan UU Cipta Kerja, sebagaimana akan diuraikan di bawah.1

Secara resmi, tidak semua pabrik diizinkan beroperasi. Untuk dapat beroperasi normal pabrikan mesti mendapat Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI). Ketentuan tersebut tercantum dalam SE Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019, yang diterbitkan Kementerian Perindustrian. Regulasi lainnya, SE Menperin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kementerian Kesehatan pun mengeluarkan Keputusan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Aturan terakhir berisi mengenai panduan ketika berangkat, saat dan pulang kerja. Dari aturan tersebut, muncullah idiom ‘meningkatkan imun tubuh.’

Kemenperin mencatat, hingga 20 September 2020, sebanyak 18.101 IOMKI telah diterbitkan dari pengajuan 33.000 industri skala menengah dan besar yang ada di tanah air. Dari 18.101 perusahaan tersebut, tenaga kerja yang bekerja sebanyak 5,14 juta orang. Artinya, jutaan buruh sedang bekerja dalam situasi yang sewaktu-waktu dapat terpapar virus korona.

Tak ketinggalan, Kementerian Ketenagakerjaan pun mengeluarkan SE M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena Covid-19. Termasuk SE Nomor M3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. SE tersebut membahas tentang Karantina dan Isolasi. Pelaksanaan SE tersebut terhambat. Kejadian kecelakaan mestinya dilaporkan kepada bagian personalia. Nyatanya, tidak ada laporan sama sekali sehingga menyebabkan adanya keterlambatan dalm proses pencairan Jaminan Kesehatan Kerja (JKK).

Serikat buruh melaporkan. Ketika virus korona mewabah, pabrik tetap beroperasi penuh. Sebagian besar buruh tidak mampu menawar kebijakan perusahaan. Manajemen perusahaan memiliki alasan kuat untuk memecat atau memotong upah jika buruh tidak bersedia bekerja. Para buruh bekerja tanpa ada rekayasa ruang kerja. Tidak jarang buruh terpapar virus. Jika diketahui terpapar, manajemen meminta agar buruh melakukan isolasi mandiri tanpa upah dan fasilitas apapun. Karena itu, buruh berusaha menutupi atau tidak memeriksakan diri. Lagi pula memeriksakan diri berarti harus menambah pengeluaran.

Seperti diungkapkan FSBPI (Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia). Di masa PPKM Darurat pabrik tekstil dan produk tekstil hanya beroperasi 50 persen untuk produksi dan 10 persen untuk perkantoran. Nyatanya, pabrik-pabrik yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Subang, Sukabumi dan Solo beroperasi 100 persen, bahkan lembur. Parahnya, manajemen tidak menyediakan peralatan protokol kesehatan. Untuk sanitasi tangan dan cuci tangan pun tidak disediakan, apalagi fasilitas tes berkala reaksi COVID-19 berkala dan vitamin. Pimpinan serikat buruh di Tangerang Banten mengatakan, di beberapa pabrik memang ada pengaturan jam masuk. Ketika masuk pun diatur jaraknya sedemikian rupa. Satu per satu buruh melewati pengukur suhu tubuh. Ketika bekerja terjadi tidak ada lagi pengaturan jarak dan penggunaan masker. Semuanya bekerja seperti situasi normal.

Ketika mengomentari, terdapat temuan pabrik tekstil dan produk tekstil yang mempekerjakan buruh secara normal dan tanpa APD, Jubir Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito berkelit. Katanya, Instruksi Menteri Dalam Negeri jelas, seluruh pekerja diminta WFO (work from office) 50 persen dan WFH (work from home) 50 persen. Jam operasional buruh juga sudah diatur di aturan itu. Wiku berkilah bahwa Satgas daerah rutin melakukan pengecekan agar tidak terjadi hal serupa.

Lumrah diketahui. Dalam situasi normal sekalipun Kementerian Ketenagakerjaan dari tingkat daerah hingga pusat selalu lamban menindaklanjuti laporan kasus-kasus ketenagakerjaan. Jika disituasi normal pemerintah berkilah belum menerima laporan atau kekurangan tenaga lapangan, di masa pandemi korona ditambah dengan alasan sedang melaksanakan WFH.

Alfian Al-Ayubby memberikan gambaran tentang buruknya mekanisme kesehatan dan keselamatan kerja di pabrik-pabrik yang masih beroperasi normal. Situasi tersebut terjadi sebelum ramai Covid-19. Dengan menerapkan sistem bekerja normal, manajemen pabrik tidak melaksanakan pelaksanaan protokol kesehatan dengan ketat, alih-alih menyalahkan buruh ketika terpapar virus. Alfian menegaskan buruh hidup di pemukiman yang berdesakan, kesulitan air bersih dengan pendapatan sekadar cukup buat makan. Kampanye hidup bersih, menjaga jarak, menjaga imun tubuh dan mencuci tangan tak lebih dari penghinaan terhadap buruh dan keluarganya. Nyatanya, pemerintah sekadar memerintahkan menjaga kesehatan kemudian menghukumnya, tanpa menyediakan saranan kesehatan yang mudah dijangkau. Pemerintah memerintahkan menggunakan masker. Jika tidak, akan dipermalukan untuk push-up. Tapi tidak menyediakan peralatan tersebut.

Laporan LBH Jakarta menyebutkan kebanyakan pabrik beroperasi normal tanpa ada upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Para pengusaha berdalih tidak memiliki dana tambahan untuk menyediakan peralatan kesehatan dalam keselamatan kerja.

Keadaan memburuk dialami pula oleh para buruh kantoran ketika harus menjalani WFH. Istilah yang diderivasikan dari konsep telecommuting ini muncul sejak 1970-an. Menjadi tren di era Covid-19. WFH mengandaikan kecanggihan dan ketersediaan teknologi untuk mendukung pertemuan kerja-kerja daring.

Mulanya, WFH dikira akan membebaskan dari kewajiban kerja sehingga dapat menikmati waktu bersama keluarga dan rebahan. Nyatanya, dengan WFH setiap orang tetap mengabdikan pikiran dan tenaganya di mana pun berada.

Konsep WFH berarti mengandaikan koneksi internet, jaringan listrik, tempat dan alat kerja milik keluarga dipersembahkan untuk keuntungan perusahaan. Sumber daya tersebut bukan bagian dari biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Tempat istirahat berubah menjadi tempat kerja, sekaligus kehilangan waktu dengan keluarga, dan tidak ada lagi batas antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Dampak lain dari WFH adalah timbulnya masalah tekanan kerja, karena buruh dapat diminta bekerja di luar jam kerja.

Di awal Mei 2020, terdapat 4.057 perusahaan menerapkan WFH. Survei memperlihatkan, 50 persen dari buruh kantoran mengalami jam kerja lebih lama. Kelebihan jam kerja tidak dapat dihindari dan tidak diperhitungkan sebagai jam lembur.

Hanya berselang beberapa hari setelah pengumuman bencana Covid-19, PT Woneel Midas Leather Tangerang, mengumumkan rencana merumahkan seluruh buruhnya tanpa diupah. Perusahaan pun hanya akan membayar 50 persen tunjangan hari raya (THR). Perusahaan pembuat sarung tangan untuk merek Mizuno, Wilson, Easton dan Wallmart ini mengaku kekurangan order akibat Covid-19.

Serikat buruh menolak tawaran perusahaan. Bagi serikat buruh, sebelum ada keputusan pengadilan tentang pengakhiran kerja, pengusaha wajib membayar hak-hak buruh. Upah dirumahkan dan THR adalah hak normatif. Hak yang melekat dan tidak dapat dinegosiasikan dengan alasan apapun. Lagi pula, semua orang pun mengetahui, PT Woneel Midas meresmikan pabrik di Gunung Kidul Jawa Tengah, pada 2019. Jika mampu membuka pabrik baru, tidak mungkin tidak mampu membayar upah.

Manajemen enggan memenuhi tuntutan buruh. Kemudian, menutup operasi pabrik pada Juli 2020. Semua buruh dipecat dengan kompensasi 30 persen dari 1 kali ketentuan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Ketika PSBB dan PPKM diberlakukan kalangan pengusaha mengumumkan sejumlah buruh yang dipecat dan dirumahkan. Angkanya pun jutaan. Hampir seluruh pengusaha mengaku usaha lesu karena wabah virus korona. Seolah kejadian pemecatan merupakan peristiwa yang muncul ketika Covid-19 menerpa. Tapi bukankah karakternya demikian: jika situasi ekonomi terguncang akan tampil sebagai pihak yang paling menderita; jika situasi membaik tidak akan berhenti menasehati agar hidup hemat dan bersyukur sambil memecat buruh.

Oktober 2020, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyebutkan lebih dari 6,4 juta buruh mengalami mengalami pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan. Kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan Benny Soetrisno, keputusan mengurangi buruh karena perusahaan mengalami penurunan omzet selama pandemi virus Corona. Lanjut Benny, sektor yang paling banyak memecat buruh adalah tekstil sebanyak 2,1 juta orang, sektor transportasi darat 1,4 juta orang, sektor restoran 1 juta orang, sektor sepatu dan alas kaki 500.000 orang, sektor perhotelan 430.000 orang, sektor ritel 400.000 orang, serta sektor farmasi 200.000 orang.

Data Kemnaker menyebut angka pemecatan tahun 2020 lebih rendah dari klaim Kadin. Menurut Kemnaker pada 2020 jumlah orang yang dipecat mencapai 3,6 juta orang. Kemnaker pun memperhitungkan dari Januari- awal Agustus 2021, jumlah orang yang dipecat mencapai 538.305. Hingga akhir 2021 berjumlah 894.579 orang dipecat. Sementara jumlah buruh yang dirumahkan sebanyak 1.076.242 orang dan perusahaan yang berpotensi ditutup sebanyak 2.819 perusahaan.

Di gig ekonomi, pemecatan pun terjadi. Aplikator Gojek memecat 430 buruh, Grab memecat 360 buruh, Traveloka 100 buruh. Aplikator-aplikator tersebut memecat buruh karena melihat penurunan permintaan seperti fitur GoLife (GoMassage, GoClean, GoFood Festival). Selama wabah Covid-19, konsumen mengurangi kontak fisik.

Sebenarnya, sebelum Covid-19 diakui sebagai bencana nasional, industri pariwisata lebih dulu melihat gelagat penurunan permintaan. Kunjungan wisata, pemintaan hotel dan restoran dan perjalanan bisnis menurun sejak Januari 2020. Per Mei 2020, menurut Sekjen PHRI, sebanyak 8,1 juta orang yang bekerja di sektor pariwisata dirumahkan. Sekjen PHRI menyebutkan, buruh yang dirumahkan hanya menerima 25-50 persen upah.

Agustus 2021, perusahaan-perusahaan ritel pun mengaku terdampak. Sementara PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) memecat 421 buruh sejak Januari 2020 hingga Juni 2020. Ramayana pun memangkas jumlah upah buruh dengan alasan penyesuaian jam kerja.

Sulit meyakinkan apakah perusahaan yang memecat buruh benar-benar terpengaruh oleh bencana Covid-19 atau mengambil keuntungan dari situasi atau sedang meminta suntikan dana dari negara.

Di media massa, wakil-wakil asosiasi pengusaha dengan terus terang mengatakan butuh stimulus fiskal dan moneter yang berkelanjutan bagi pelaku usaha retail modern dan mall, restrukturisasi pinjaman dan penurunan bunga bank, hingga menuntut dihilangkannya sanksi hukum bagi pengusaha yang melanggar aturan. Jika pengusaha mengeluh dan meminta tambahan dana dianggap sebagai kewajaran, tapi jika buruh menuntut kenaikan upah atau menuntut subsidi sosial gratis dengan cepat disebut: manja, banyak maunya, tidak bersyukur dan tukang foya-foya.

Selain ada maksud meminta suntikan dana, sebenarnya, usaha manufaktur sedang membuka pabrik baru di wilayah lain. Sementara industri ritel sedang mengganti strategi bisnis ke lapak daring. Rencana-rencana tersebut telah berjalan sejak 2015.

Sebelum Covid-19 perusahaan-perusahaan ritel ancang-ancang memecat ribuan buruh. Waktu itu, alasan yang dikemukakan karena terdepak bisnis daring. Juga melihat perubahan pola belanja konsumen.

Bermula dari penutupan gerai bermula dari 7-Eleven, menyusul Ramayana, Hypermart, Hero, dan Tip Top. Per 2017 PT Hero Supermarket menutup lini usaha Giant Supermarket. Per 2018, 26 gerai jaringan ritel Giant ditutup dan 532 buruh dipecat. Sudah direncanakan, penutupan tersebut akan rampung Juli 2021. Total yang dipecat dari 2017 hingga Maret 2021 sebanyak 6.667 orang.

Jika mengamati tren investasi manufaktur maupun ekspor impor, keluhan kesulitan usaha semakin sulit dipercaya. Menurut Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi industri manufaktur tumbuh 17,28 persen dari Januari hingga September 2021. Dengan nilai sebesar Rp236,8 triliun. Aliran investasi tersebut naik dari periode yang sama 2020 sebanyak Rp201,9 triliun.

Sepanjang Januari hingga September 2021, industri manufaktur menempati posisi teratas dalam perolehan investasi asing langsung (FDI). Nilainya mencapai 11,9 miliar dolar AS (Rp16,89 triliun) atau tumbuh 52,4 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Perolehan tersebut melanjutkan tren manufaktur pada 2020 sebesar 13,2 miliar dolar AS (Rp18,71 triliun), yang diikuti sektor jasa di posisi kedua sebesar 12,2 miliar dolar AS (Rp17,29 triliun).

Dari sisi ekspor. Menurut BPS, nilai ekspor Indonesia mencapai 21,42 miliar dolar AS pada Agustus 2021. Angka ini naik 64,1 persen dari Agustus 2020 dengan besaran 13,1 miliar dolar AS. Peningkatan nilai ekspor Indonesia secara bulanan didorong oleh meningkatnya ekspor nonmigas sebesar 21,75 persen. Ekspor migas juga meningkat 7,48 persen. Sementara, nilai impor tercatat sebesar 16,68 miliar dolar AS pada Agustus 2021. Nilainya meningkat 55,26 persen dari Agustus 2020 yang sebesar 10,74 miliar.

Lukman Ainul Hakim mengamati sembilan perusahaan yang menutup operasi pabrik selama pandemi Covid-19. Pabik-pabrik tersebut tersebar di Jakarta, Tangerang, Semarang dan Yogyakarta. Rupanya, tidak semua pabrik benar-benar terimbas. Ada perusahaan yang mengambil untung dari situasi untuk mengubah hubungan kerja dari tetap ke kontrak. Ada pula perusahaan yang memanfaatkan situasi untuk mempercepat pemindahan pabrik ke wilayah lain. Krisis pasar akibat korona sekadar memperkuat alasan untuk menyebutkan bahwa perusahaan dalam kondisi force majeur. Sehingga tidak terlalu repot membayar pesangon buruh. Misalnya, pada November 2020 Panarub Dwikarya Cikupa menutup operasional pabrik dan memecat 1800 buruhnya. Alasannya, tidak dapat mengirimkan barang. Sementara Februari 2020 meresmikan pabrik baru, PT Rubber Van Java di Brebes Jawa Tengah.

Begitu pula, PT Freetrend menutup operasionalnya pada Juli 2020 dengan alasan merugi selama dua tahun dan terdampak Covid-19. Kemudian membayar pesangon sebesar 1 kali Ketentuan. Padahal, pada Oktober 2018, pabrik baru dengan nama PT Long Rich Indonesia dibangun di Cirebon. Pada September 2021 Long Rich berhasil mengekspor 1.574 pasang sepatu merek Under Armour.

Jumlah buruh yang dipecat selama 2020-2021 diperkirakan lebih besar ketimbang laporan resmi pemerintah. Mengingat sumber datanya berasal dari klaim JHT, sementara wajib lapor ketenagakerjaan pun tidak dipatuhi. Seperti sering diutarakan Kemnaker maupun BPJS, tidak semua perusahaan mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS. Sebanyak 3.645 perusahaan swasta tidak mendaftarkan buruhnya ke layanan BPJS Ketenagakerjaan. Dari total 49,5 juta pengusaha yang terdaftar sebagai peserta hanya 29,5 juta unit usaha yang aktif membayar iuran. Sisanya menunggak iuran. Perusahaan pun tidak mengikutsertakan seluruh buruhnya sebagai peserta BPJS. Perusahaan pun tidak mengikuti seluruh program JHT, JKK, JP dan JKm dalam BPJS.

Jumlah buruh yang dipecat belum terhitung jumlah buruh yang dipecat dengan alasan putus kontrak. Sebagai ilustrasi, jika per tiga bulan terjadi putus kontrak di sebuah perusahaan. Jumlah industri manufaktur skala menengah dan besar mencapai sekitar 29 ribu perusahaan (BPS, 2021). Berarti di luar buruh yang dipecat resmi terdapat 348.000 buruh dipecat dengan alasan putus kontrak dalam setahun. Total buruh yang dipecat dengan alasan putusan kontrak selama dua tahun mencapai 696.000 buruh. Jika ditambah data dari Kemnaker (3,6 juta per 2020 dan 894.579 per 2021) maka sebanyak 5.190.579 orang yang dirampas hak atas pekerjaannya demi memulihkan perekonomian nasional.

Selasa 16 November 2021 Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengumumkan kenaikan rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) 1,09 persen. Angka tersebut dihitung berdasarkan PP 36, sebagai pengganti dari PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. PP 36 disahkan pada Februari 2021, sebagai aturan pelaksana UU Cipta Kerja.

Melalui PP 36 Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta naik Rp 37 ribu, Provinsi Riau naik Rp 50 ribu, Kalimantan Timur naik Rp 33 ribu, dan Jawa Tengah naik seribu rupiah. Di kemudian hari, kenaikan upah minumum di DKI Jakarta direvisi menjadi 5 persen. Sementara Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan tidak mengalami kenaikan. Sementara Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) naik di kisaran 5 persen, tapi sebelas Kabupaten di Jawa Barat tidak mengalami kenaikan upah. Padahal, selama pandemi Covid-19 kebutuhan rumah tangga meningkat 51 persen dan pendapatan menurun 70 persen.

Berdasar data BPS, rata-rata nasional upah minimum 2021 Rp 2.736.463. Angka upah minimum tersebut turun dibanding rata-rata nasional upah minimum 2020 Rp 2.756.345. Dengan kenaikan rata-rata upah minimum satu koma persen pada 2022, dapat dipastikan angka rata-rata nominal nasional upah buruh turun dan upah riilnya terjun bebas.

Dengan kenaikan rata-rata 10 persen pada 2002-2015, dan kenaikan rata-rata 8,51 persen pada 2015-2020, upah minimum hanya menopang 62,4 persen pengeluaran riil atau menutup dua minggu kebutuhan hidup layak. Semua itu bukan soal gaya hidup. Karena upahnya memang tidak cukup. Tak heran jika kasus malnutrisi dan pinjaman online membayangi keluarga buruh. Karena dengan mengurangi konsumsi gizi atau menambah jam kerja atau ‘ngutang’-lah keluarga buruh dapat bertahan hidup.

Selama 2019-2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima pengaduan Pinjaman Online (Pinjol) legal maupun nonlegal sebanyak 19.711 kasus. Sementara LBH Jakarta menerima 7.200 aduan masyarakat yang terlibat masalah pinjaman online. Bahkan, dalam 3 tahun, LBH Jakarta mendapat laporan 6 sampai 7 orang bunuh diri gara-gara terjerat Pinjol. Orang-orang yang terjerat Pinjol rata-rata adalah pekerja.

Tahun 2021 dengan dalih menjaga kelangsungan pekerjaan dan pemulihan ekonomi, pemerintah memerintahkan agar kepala daerah tidak menaikan upah minimum. Keputusan tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Baru Tahun 2021 di Masa Pandemi Covid-19. Dalam situasi yang mengerikan karena serangan virus korona, ancaman pemecatan dengan dalih PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), pengurangan upah akibat rekayasa jam kerja; rumah tangga buruh pontang-panting dan tersungkur.

Perampasan upah merupakan karakter utama dari hubungan kerja buruh dan pengusaha. Perampasan upah dilakukan dengan menekan biaya produksi, meningkatkan target produksi dalam satuan waktu dari setiap unit barang. Perampasan upah diperparah dengan berbagai kebijakan negara yang mengalihkan biaya kesehatan buruh dalam bentuk asuransi sosial dan perampokan pajak penghasilan. Termasuk upah buruh dipotong upah secara rutin oleh agen penyalur tenaga kerja, bahkan pembayaran cicilan ‘uang jasa’ kepada agen penyalur tenaga kerja.

Praktik perampasan upah melonjak di masa pandemi korona. Model perampasan upah di masa korona merentang dari pemotongan upah langsung sebanyak 10 sampai 15 persen, perpanjangan jam kerja yang tidak dibayar lembur, pembayaran lembur tidak sesuai perhitungan, perubahan status kerja, menghilangkan bonus, tidak membayar THR, merumahkan buruh tanpa dibayar, mengurangi upah dengan alasan pengurangan jam kerja dan membayar sebagian dari pesangon buruh. Upah buruh dirampas pula oleh industri kesehatan: membayar tes reaksi Covid-19, sanitasi tangan, membeli vitamin dan membeli masker. Negara melegitimasi perampasan upah dengan membolehkan menunda pembayaran atau mencicil THR dan tidak menaikan upah minimum. Dengan menetapkan standar ‘masker kesehatan’ dan menghukum warga yang tidak menggunakan masker, upah keluarga buruh diperas industri kesehatan dengan brutal.

Menurut AFWA (Asia Floor Wage Alliance) Indonesia, dalam rantai pasokan global, karakter khusus perampasan upah terjadi secara berantai: dari pemilik merek ke pemasok dan ke buruh. Pemilik merek mengeluarkan secuil biaya produksi dari total harga barang. Kemudian memaksa pemasok menurunkan biaya produksi melalui berbagai bentuk pencurian upah.

Penelitian AFWA (2020) terhadap buruh pemasok pakaian dan sepatu di Indonesia menemukan, selama pandemi Covid-19 perampasan upah secara konsisten terjadi sepanjang 2020-2021. Puncak perampasan upah terjadi pada Mei hingga Juli 2020. Pada 2020 nilai upah yang dirampas dari 17 persen hingga 21 persen dari total upah yang diterima, termasuk perampasan 45 persen bonus pada 2020.

Per 6 Mei 2020, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah meneken SE M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). SE tersebut, memberikan peluang kepada perusahaan menunda atau mencicil pembayaran THR. Hasilnya, di beberapa tempat buruh tidak menerima THR pada waktu yang ditentukan, menerima THR dengan dicicil, jumlah THR yang diterima tidak sesuai, bahkan sama sekali tidak mendapat THR.

Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, per 4 Juni terdapat 410 perusahaan yang dilaporkan bermasalah dengan pembayaran THR. Setelah ditegur oleh Kemnaker, 307 perusahaan membayar THR dengan terlambat. Namun terdapat 103 perusahaan yang belum membayar THR.

Pada 2021, Menaker Ida Fauziyah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Relatif berbeda dengan SE tahun sebelumnya, di tahun 2021 Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa THR harus dibayar penuh sesuai peraturan perundangan. Hal tersebut dikecualikan bagi perusahaan yang terdampak Covid-19. Hal yang relatif baru, salah satu rujukan SE tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Posko Pengaduan THR Kemnaker menerima 2.278 laporan. Jumlah tersebut terdiri dari 692 konsultasi THR dan 1586 pengaduan THR. Ada pembayaran THR yang dicicil, THR dibayarkan 50 persen, THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji dan THR tidak dibayar karena Covid-19.

Situasi buruh-pengemudi Ojol[1] lebih mengerikan. Buruh-pengemudi Ojol merupakan model teranyar dari no work no pay dengan sistem upah satuan unit, yang disebut dengan sistem borongan. Para pemilik aplikator dapat saja mengiming-imingi buruh-pengemudi dapat memiliki penghasilan lebih dari upah minimum, seperti dikatakan riset Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI).

Tapi sebenarnya pendapat buruh-pengemudi Ojol rentan tersungkur di bawah upah minimum. Pasalnya, buruh-pengemudi Ojol tidak memiliki hubungan yang tetap dan tidak memiliki upah minimum. Lagi pula riset itu tidak melihat siasat buruh-pengemudi Ojol untuk menambah penghasilan, seperti memperpanjang waktu kerja, membuka dua akun dari aplikator yang berbeda dan sebagainya. Dengan cara demikian, buruh-pengemudi Ojol memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapat pesanan.

Covid-19 menerpa buruh-pengemudi Ojol. Muncul larangan mengangkut penumpang, terjadi larangan mobilitas masyarakat dan pembatasan gerak di kota-kota besar, penghasilan buruh-pengemudi Ojol jumpalitan.

Survei Annindya Dessi Wulandari, Arif Novianto dan Yeremias T Keban mengemukakan situasi mengerikan buruh-pengemudi Ojol di masa Covid-19. Pendapatan buruh-pengemudi Ojol roda dua dan roda empat semasa Covid-19 jungkir-balik. Survei di DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Bali menemukan bahwa di awal pemberlakuan PSBB, pendapatan buruh-pengemudi Ojol Rp 89.267 per hari atau turun 67 persen dibanding pada bulan Februari 2020 yaitu sebesar Rp 266.225 per hari. Di masa Covid-19, Ojol hanya mendapatkan pendapatan kotor Rp 95.039 per hari di bulan Juni dan sedikit meningkat menjadi Rp 99.610 per hari pada Juli 2020.

Sebagai tambahan, pendapatan-pendapatan tersebut merupakan hasil total, sekaligus kotor. Seperti diketahui, untuk meningkatkan pendapatan buruh-pengemudi Ojol bersiasat dengan memiliki dua sampai tiga akun sekaligus dari aplikator yang berbeda. Dengan cara demikian, buruh-pengemudi Ojol memiliki banyak kesempatan mendapat pesanan lebih banyak. Namun pendapatan tersebut tidak memperhitungkan sejumlah biaya harian dan bulanan yang harus ditanggung, seperti asupan makanan, bensin, perbaikan kendaraaan dan sebagainya. Sementara aplikator semakin ketat mengawasi buruh-pengemudi Ojol dalam rupa kemudahan menerapkan sanksi dari akun gagu/anyep hingga putus mitra.

Sementara itu, pendapatan Gojek dan Grab melonjak karena semakin banyak orang menggunakan layanan pengiriman barang. Sederhananya, ketika semakin banyak orang berada di rumah, kebutuhan sehari-hari diperantarai oleh aplikasi. Gojek menyebutkan pendapatan dari GoFood meningkat 20 kali lipat, sementara pendapatan dari Grab Express dan GrabFood melesat hingga 49 persen. Tentu saja harus disebutkan bahwa sumber penghasilan Gojek, Grab dan aplikator sejenisnya berasal dari potongan pendapatan buruh-pengemudi dari pelanggan, dari konsumen dan dari para pedagang kecil yang menayangkan iklan dan potongan dari setiap barang yang terjual di toko online.

Sebenarnya, tren penurunan pendapatan buruh-pengemudi Ojol berlangsung sebelum Covid-19. Gojek dan Grab telah mengakhiri model promosi ‘bakar uang’, yang ditandai dengan pengakhiran pemberian bonus untuk buruh-pengemudi dan diskon untuk penumpang. Akhir dari ‘bakar uang’ berarti penarikan kembali uang yang telah dibagikan berupa potongan 20 persen untuk buruh-pengemudi, penaikan target untuk mendapat bonus, ditetapkannya tarif jarak minimum, penambahan biaya tertentu yang didapat perusahaan (misalkan biaya pemesanan), dan juga perekrutan besar-besaran buruh-pengemudi Ojol.

Di tengah situasi yang sulit, buruh-pengemudi Ojol menambah waktu kerja sebagai cara untuk meningkatkan peluang mendapatkan penawaran pesanan masuk di akun mereka. Bahkan ada yang mengaktifkan akunnya di aplikasi hingga 24 jam. Survei pun memperlihat sebanyak 68,62 persen buruh-pengemudi Ojol pernah mengalami sakit akibat pekerjaannya, bahkan terdapat beberapa buruh-pengemudi meninggal dunia akibat kelelahan bekerja dan tekanan yang berlebihan.

Sudah tidak asing lagi pengusaha atau Apindo menggugat buruh. Biasanya yang dipersoalkan adalah tindakan buruh, argumen buruh, atau menolak mengakui kemenangan buruh. Tujuannya, menolak tuntutan buruh, merampas hak buruh, melempar buruh dari tempat kerjanya, sekaligus mengontrol buruh lainnya agar tunduk dan patuh pada target produksi.

Umumnya, gugatan disampaikan melalui media massa dalam bentuk ancaman, seperti dalam kasus pemogokan massa 2015 dan 2021. Ada pula gugatan dilayangkan melalui pengadilan.

Riefqi Zulfikar (2021) mengamati jenis-jenis gugatan di PHI Jawa Barat. Riefqi menemukan gugatan pengusaha terhadap buruh maupun serikat buruh makin meningkat. Sepanjang 2021, PHI telah memutus 328 kasus. Sebanyak 33 kasus merupakan gugatan yang dilayangkan oleh perusahaan. Kasus-kasus yang dimaksud adalah perselisihan PHK sepihak (20 kasus), perselisihan PHK massal (6 kasus), perselisihan hak upah tidak dibayar (6 kasus) dan perselisihan hak pekerja yang diperjanjikan (1 kasus). Hal ini menandai makin meluasnya kekuasaan pengusaha berhadapan dengan buruh.

Di arena lain adalah contoh-contoh gugatan pengusaha ke jalur lain. Beberapa kasus dapat disebutkan: Apindo Jakarta menggugat SK UMK DKI Jakarta 2001 ke PTUN. Pada 2012, Apindo Bekasi menggugat SK UMK Bekasi 2012. Di dua kejadian tersebut Apindo memenangkan gugatan. Namun kemenangan Apindo dianulir dengan pemogokan massal. Ada pula kasus pemogokan 1300 buruh Panarub Dwi Karya Benoa Tangerang, 2012.  Pengusaha menyatakan pemogokan tidak sah. Sehingga buruh yang terlibat pemogokan dikualifikasikan mengundurkan diri dari pekerjaan.

Pada 2012, di Kabupaten Bekasi, serikat buruh berhasil mendesak para pengusaha membuat PB. Isi PB tersebut di antaranya berkenaan dengan kewajiban pengusaha mengangkat buruh tidak tetap yang dipekerjakan di bagian inti produksi menjadi buruh tetap. Pada 2013, satu per satu perusahaan menggugat Perjanjian Bersama (PB) ke PTUN. Alasannnya, PB ditandatangani di bawah tekanan. Dalam kasus ‘gugatan PB’ kebanyakan buruh kalah. Dikabulkannya gugatan para pengusaha terhadap PB tersebut, berimbas terhadap perluasan praktik hubungan kerja kontrak dan outsourcing di setiap perusahaan. Masih di Kabupaten Bekasi, Apindo Bekasi menggugat Perda Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Nomor 14 Tahun 2016, ke Mahkamah Agung pada Oktober 2018. Apindo menilai Perda tersebut terlalu kaku dalam mengatur tentang pemagangan dan hubungan kerja. Uji materi ditolak MA.

Dalam kasus-kasus dengan skala lebih kecil buruh dikenai pasal pencemaran nama baik dengan ancama pidana. Kejadian teranyar di Banten. Setelah melakukan demonstrasi menuntut kenaikan upah minimum dan menduduki kantor gubernur, enam buruh ditangkap, dikenai pasal penghinaan terhadap kekuasaan dengan ancaman pidana. Karena ada gerakan massa yang mendesak pembebasan buruh, tersangka dibebaskan pada 4 Januari 2022.

Saat ini terdapat dimensi lain dari jenis gugatan pengusaha atau Apindo ke buruh. Pengusaha menuntut ganti rugi kepada buruh dengan nilai miliaran. Tuntutannya memang tidak masuk akal. Padahal, jika dicermati buruh lebih berhak menuntut pengusaha. Pasalnya, buruh dipaksa bekerja dalam kondisi kerja yang mengancam nyawa, seperti terpapar virus korona atau terpapar racun berbahaya.

Tentu saja para pengusaha mengetahui bahwa para buruh tidak mungkin membayar kerugian dengan nilai miliaran. Tujuannya memang bukan ganti rugi dalam arti sebenarnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memperlihatkan kekuasaan perusahaan dan mempermalukan buruh, mematahkan tuntutan buruh dan membalas tindakan buruh. Lebih jauh gugatan pengusaha terhadap buruh berarti mengesahkan tindakan buruk perusahaan, mengaburkan tujuan awal serikat dan menyibukan serikat buruh dengan perkara pengadilan.

Seperti diketahui, hukum dan pengadilan merupakan kemewahan bagian sebagai besar buruh. Gedung yang menjulang, pakaian rapih dan susunan kalimat yang teratur dan menganggap hakim sebagai sumber keadilan. Selain itu, mengajukan kasus ke pengadilan berarti menempatkan nilai-nilai keadilan dari ruang netral yaitu hukum dan pengadilan. Padahal hukum dan pengadilan berpihak dan keadilan harus direbut.

PT Sulindafin mengaku rugi. Konon, perusahaan mengalami kerugian sejak 2015. Direksi PT Sulindafin memutuskan menutup pabrik pada 28 November 2019. Sebanyak 1085 buruh dipecat dengan tawaran pesangon sebesar 70 persen dari satu kali ketentuan dari Pasal 156 UUK Nomor 13 Tahun 2003. Pembayaran pesangon dicicil tiga kali.

Sebelumnya, pada Mei 2019, PT Sulindamills Bekasi tutup. Sulindamills dan Sulindafin, ditambah Shintatex adalah usaha di sektor tekstil milik Shinta Indah Group. Ada juga anak usaha di bidang asuransi, keuangan dan trading, yaitu PT Shinta Inserve, PT Shinta Forex, PT Shinta Korintama dan PT Shinta Indahjaya.

Sebanyak 245 menolak dipecat. Pasalnya, pengabdian buruh telah mencapai belasan tahun, bahkan ada yang bekerja lebih dari 25 tahun. Statusnya pun sebagai buruh tetap. Usia mereka tidak mungkin dibutuhkan oleh pabrik lain.

Dengan mempelajari modus ‘tutup operasi; kemudian buka kembali dengan merekrut buruh harian lepas di Sulindamills Bekasi dan tempat-tempat lain, para buruh menduga akan mengalami hal yang sama. Artinya, perusahaan pura-pura tutup untuk mengubah pola hubungan kerja dari tetap menjadi kontrak dan harian lepas, sekaligus mengurangi sejumlah hak yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Lagi pula, perusahaan pun membuka pabrik baru di Indramayu, pada Januari 2019.

Proses penolakan berlangsung. Situasi ini menjelang dan berlangsung di masa Covid-19. Selain demonstrasi di halaman perusahaan dan kantor pemerintahan, buruh membuat tenda depan perusahaan. Meski belum ada pengakhiran hubungan kerja secara resmi dari pengadilan, manajemen telah menghentikan pembayaran upah, tidak membayar THR, menonaktifkan kepesertaaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan melarang buruh memasuki area perusahaan. Imbasnya, buruh dan keluarga buruh terlunta-lunta, bahkan tiga orang keluarga buruh meninggal dunia karena tidak memiliki biaya pengobatan.

Dugaan serikat buruh terbukti. Pada Januari 2020 perusahaan beroperasi dengan merekrut buruh baru dengan hubungan kerja harian lepas. Manajemen berkilah, pemekerjaan buruh menghabiskan stok barang di gudang.

Akhirnya kasus diajukan ke PHI Serang Banten. Kepada majelis hakim PHI buruh menuntut agar alasan PHK dinyatakan tidak sah, perusahaan pun mesti membayar kekurangan upah sejak perusahaan menyatakan pemecatan pada Desember 2019 dan membayar THR 2020.

PHI mengeluarkan putusan 4 November 2020. Kurang dari sebulan setelah pengesahan UU Cipta Kerja, pada 14 Oktober. Majelis Hakim memutuskan bahwa kasus Sulindafin versus buruh dengan kategori efisiensi. Buruh pun dinyatakan putus hubungan kerja. Perusahaan wajib membayar sisa upah proses dari Desember 2019-Mei 2020, pembayaran THR, membayar kompensasi PHK 1 kali dari ketentuan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan.

Merasa tidak diperlakukan adil oleh PHI Serang, buruh melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan MA keluar pada 20 April 2021 dengan hasil yang lebih menyakitkan. MA menyatakan: putus hubungan kerja buruh dan Sulindafin, buruh tidak berhak THR dan upah proses.

Setelah memerhatikan halaman-halaman Putusan kasus, ternyata MA memutuskan kasus Sulindafin dengan merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Padahal kasus buruh Sulindafin terjadi sebelum UU Cipta Kerja disahkan. Pasal 81 poin 53 UU Ciptaker menghapus pasal 164 UU Ketenagakerjaan yang mengatur pemberian uang pesangon apabila terjadi PHK akibat perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa (force majeur).

***

Sejak dirancang kemudian diajukan ke badan legislasi, RUU Cipta Kerja mendapat penolakan besar-besar dari berbagai kalangan. Kalangan akademisi hukum mengkritik proses pembuatan maupun model Omnibus Law tidak dikenal dalam peraturan perundangan di tanah air. Gerakan tani, lingkungan, pelajar, dan perempuan menilai substansi RUU Cipta Kerja akan merampas ruang hidup rakyat dan memberikan banyak kelonggaran kepada investor.

Serikat buruh menganalisis, Bab Ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Cipta Kerja merampas hak atas pekerjaan, pendapat layak dan mencopot kepastian kerja. Seperti dapat dilihat dalam pasal-pasalnya, UU Cipta Kerja memperpanjang jam lembur per minggu, tidak mengakui waktu istirahat secara penuh, hubungan kerja fleksibel semakin longgar dan jumlah kompensasi diturunkan. Seperti diketahui, jumlah kompensasi dalam peraturan perundangan diperbesar dengan tujuan agar pengusaha tidak sembarangan melakukan pemecatan. Tapi dalam UU Cipta Kerja alasan PHK dipermudah dan nilai pesangon dikurangi. Artinya, UU Cipta Kerja membuat buruh semakin mudah dipecat.

Di tengah berbagai kritik dan penetapan PSBB, ternyata DPR RI membahas dan mengesahkan RUU Cipta Kerja, pada 14 Oktober 2020.

Setelah disahkan, UU Cipta Kerja telah memiliki 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). Peraturan pelaksana akan terus bertambah sesuai amanat UU Cipta Kerja. Dengan demikian, seluruh kebijakan negara di tangan eksekutif dan tidak lagi memerlukan konsultasi dengan DPR.

Empat di antara aturan PP tersebut merupakan aturan pelaksana Bab Ketenagakerjaan. Yaitu, PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing (PP TKA), PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP PKWT-PHK), PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (PP JKP).

PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang TKA (Tenaga Kerja Asing). Pengawasan terhadap TKA semakin longgar. Sebelumnya TKA harus mendapat izin diganti dengan pengesahan dalam bentuk rencana penggunaan TKA (RPTKA).

PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT-PHK. Dalam aturan ini batas kontrak menjadi lima tahun tapi periode perjanjiannya tidak ditetapkan. Artinya, status buruh secara legal menjadi kontrak seumur hidup. Padahal diaturan sebelumnya, buruh kontrak dibatasi dua kali kontrak. Aturan ini pun, sebenarnya, banyak dilanggar.

Dalam peraturan tersebut pun tidak mengatur tentang pembatasan jenis kegiatan yang bisa dialihdayakan. Sehingga semua pekerjaan dapat dialihdayakan. Padahal di aturan sebelumnya telah diatur tentang sifat dan jenis pekerjaan.

PP Nomor 35 Tahun 2021 tidak lagi menyebut tentang jangka waktu istirahat panjang. Artinya, peraturan perundangan tidak lagi mengakui tentang istirahat panjang yang dapat memberikan kelonggaran kepada buruh mengistirahatkan badannya.

Dalam perkara alasan PHK dan jumlah kompensasi PP 35 makin tidak manusiawi. Alasan-alasan untuk memecat buruh semakin mudah, seperti mencegah kerugian, force majeur, perusahaan memiliki tanggungan hutang.

Setali dengan PP 35 adalah PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dua aturan pelaksana tersebut memberikan keleluasaan kepada pengusaha memecat buruh sekehendaknya. Jika filosofi pembatasan alasan PHK dengan nilai kompensasi tertentu untuk mencegah pemecatan sewenang-wenang maka PP 35 dan PP 47 mempermudah memecat buruh.

Peraturan yang menghebohkan gerakan buruh adalah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Semangat utama pasal-pasal pengupahan adalah tidak bekerja tidak dibayar alias no work no pay dan fleksibilisasi upah. Fleksibilisasi upah dalam UU Cipta Kerja maupun PP 36 diwujudkan dengan menghilangkan upah sektoral, pengenalan upah kesepakatan, upah satuan waktu, upah usaha mikro, dan kelonggaran-kelonggaran pengupahan lainnya yang diberikan kepada pengusaha.

Perbandingan UU 13/2003 dan UU Cipta Kerja Bab Ketenagakerjaan

Informasi yang beredar dari serikat buruh tingkat pabrik. Setelah UU Cipta Kerja disahkan, manajemen pabrik dengan agresif akan mengubah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) agar sesuai dengan UU Cipta Kerja. Di tempat lain, direksi perusahaan mengeluarkan internal memo kepada manajemen agar segera mengubah peraturan perusahaan atau PKB untuk disesuaikan dengan semangat UU Cipta Kerja. Di Kabupaten Tangerang, sebuah pabrik memecat buruhnya dan diminta mendaftar ke agen outsourcing sebagai buruh kontrak.

Per November 2021, MK mengabulkan uji materi terhadap UU Cipta Kerja. MK menegaskan bahwa UU Cipta Kerja cacat secara formil dan inkonstitusionalitas bersyarat. MK pun memerintahkan agar pemerintah melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Seperti diterangkan di laman MKRI, pengabulan uji materi tersebut merupakan satu dari dua belas pengajuan uji materi terhadap UU Cipta Kerja, yang diajukan oleh Migrant Care, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau dan Muchtar Said.

Di hari yang sama, MK menolak sebelas nomor perkara lainnya dengan alasan UU Cipta Kerja telah diputus inskonsitusional bersyarat sehingga kehilangan obyek permohonan. Dengan nomor perkara berbeda-beda, serikat buruh dan organisasi lainnya mempermasalah beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja. Begitu banyak organisasi menguji formil dan materi UU Cipta Kerja, sebagai bentuk ketidaksetujuan. Artinya, UU Cipta Kerja entah dibuat untuk siapa.

Per 2021, angka pengangguran melonjak dari 4,9 persen menjadi 7 persen dan pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 4 persen, pejabat negara dan para ekonom khawatir Indonesia mengalami krisis seperti 2008, bahkan mendekati krisis Asia 1997-1998.

Tentu saja krisis karena Covid-19 memiliki karakter berbeda dengan krisis sebelumnya. Meski diselesaikan dengan cara yang sama: perluasan program neoliberalisme.

Krisis sebelumnya memukul sisi penawaran akibat penumpukan berlebih dari kapital. Krisis tersebut diselesikan dengan cara membuka ruang akumulasi baru melalui program penyesuaian struktural (SAP/Structural Adjusment Programme) berupa deregulasi perbankan, liberalisasi dan privatisasi. Dari konteks tersebut, virus korona yang mewabah di berbagai negara menggoncang perekonomian, di mana sirkulasi dan distribusi barang seolah berhenti. Sistem kesehatan yang telah diprivatisasi terlambat mengambil keputusan penanganan virus.

Pemilik kapital kehilangan kesempatan menggandakan keuntungan, karena orang-orang berhenti berbelanja dan tidak bekerja. Lebih tidak menguntungkan karena jumlah ‘calon konsumen’ meninggal dunia merangkak naik. Pemilik kapital menempuh jalan cepat memindahkan kapital ke sistem digital dan sistem kesehatan. Negara dipaksa untuk segera menangani virus korona dengan membiarkan sistem kesehatan dikuasai para pemilik kapital. Setelah itu negara merasa perlu mengampanyekan hidup sehat, mengalokasikan anggaran triliunan untuk mengimpor vaksin dan mewajibkan vaksin kepada setiap warga negara.

Awal Januari, pemerintah mengimpor dosis vaksin Covid-19. Vaksin terbesar diimpor dari China (Sinovac), dari Amerika Serikat dan Kanada (Novavax), dari multilateral WHO dan Aliansi Vaksin Dunia (Covax-GAVI), dan dari Inggris (AstraZeneca), Jerman dan Amerika Serikat (Pfizer BioNTech). Pemerintah merealokasi anggaran vaksinasi Covid-19 sebesar Rp 54,44 triliun dari APBN.

Tanpa mengoreksi sistem kesehatan, negara menyerahkan problem dasar kesehatan ke mekanisme pasar. Rakyat sedang diseret di industri kesehatan. Sulit memahami kebaikhatian negara menyediakan vaksin untuk mencegah serangan virus korona, sementara membiarkan jutaan buruh bekerja dalam kondisi terancama nyawa dan hidup di pemukiman padat dengan sanitasi yang buruk. Lagi pula, tingkat kematian akibat kecelakaan kerja, kematian ibu hamil dan melahirkan merupakan persoalan yang menahun. Sementara anggaran kesehatan dan pendidikan selalu di urutan terendah ketimbang pertahanan keamanan.

Pada akhirnya kesulitan mendapatkan konsumen segera diakhir. Para pemilik kapital besar beralih ke jualan online sambil tidak berhenti mempromosikan dan menawarkan diskon penjualan barang. Para penjual barang beralih ke toko-toko daring yang digerakan oleh para buruh-pengemudi Ojek Online (Ojol). Tak heran jika di masa Covid-19, aplikator semacam Amazon, Grab, Gojek, Shopee, meraup untung berlipat.

***

Sepanjang 2020-2021 dengan alasan terdampak Covid-19, jutaan buruh dipecat atau diliburkan tanpa upah; atau dengan sedikit upah. Buruh yang bekerja upahnya dipangkas dengan alasan jam kerja dikurangi. Argumen serikat buruh agar buruh yang dirumahkan atau mengalami gilir-kerja mendapat upah penuh, dipatahkan pengusaha. Pengusaha berkilah Covid-19 merupakan Bencana Nasional yang tidak dapat dihindari, sebagaimana Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dengan alasan itu pula para pengusaha berdalih: no work no pay alias tidak bekerja tidak mendapat upah.

No work no pay merupakan doktrin kuno yang tumbuh subur di zaman pemilikan budak, di masa revolusi industri dan berakhir dengan diakuinya prinsip dan hak mendasar di tempat kerja oleh Organisasi Perburuhan Internasional, pada 1919. Di Indonesia, doktrin tersebut dilanggengkan di zaman penjajahan. Kemudian berakhir dengan diakuinya usia minimum kerja, hak cuti haid, hak menolak bekerja di tempat berbahaya bagi perempuan, hak berunding dan hak berserikat serta larangan kerja paksa melalui Undang-Undang Kerdja Nomor 12 Tahun 1948.

Paradigma UU Kerdja adalah pengakuan: relasi buruh dan pengusaha tidak seimbang. Buruh lemah, pengusaha memiliki segalanya. Prinsip hak dasar buruh mengakui hak-hak melekat pada buruh saat terjadi relasi pekerjaan antara buruh dan pengusaha. Dari relasi timpang tersebut, negara menjamin, melindungi dan memajukan hak dasar buruh.

Dengan segala pembatasannya, doktrin no work no pay muncul dengan klausul ‘Upah tidak dibayar bila buruh tidak melakukan pekerjaan’ dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Peraturan yang dikeluarkan zaman Soeharto untuk menarik investasi asing. Prinsip tersebut diangkat derajatnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Dalam UU Cipta Kerja Bab Ketenagakerjaan prinsip no work no pay diperluas dengan mengatur hubungan kerja, jenis-jenis upah dan kelonggaran-kelonggaran bagi pengusaha. Gejala-gejalanya dapat ditelusuri dengan diperkenalkannya upah kesepakatan, upah perdesaan, upah padat karya, upah per jam, dan penghapusan upah sektoral. Pada 2015 diperkenalkan pembatasan kenaikan upah minimum tidak lebih dari 8 persen. Teranyar, pembatasan kenaikan upah minimum tidak lebih dari 1 persen.

Doktrin no work no pay hanya mengakui pekerjaan selesai dengan sempurna. Jika pekerjaan selesai tapi terdapat kesalahan maka tidak di anggap sebagai tindakan ‘bekerja’. Kemudian proses perbaikan yang memakan waktu dan mengeluarkan tenaga digolongan sebagai satu pekerjaan yang sama. Doktrin no work no pay tidak mengenal konsep ‘kelebihan jam kerja’ sebagai jam lembur. Di pabrik garmen maupun tekstil, cara kerja no work no pay biasanya ditemukan dalam bentuk ‘jam skorsing’, ‘menyelesaikan target kerja’, ‘jam toleransi’, dan istilah-istilah teknis lain; dapat pula ditemukan dalam sistem kerja borongan, kerja rumahan, komisi, ritase, dan sistem poin untuk Ojek Online.

Doktrin no work no pay pun tidak memberikan toleransi terhadap hambatan-hambatan dalam pekerjaan, seperti ‘menolak bekerja di area berbahaya’, ‘tidak bekerja karena tidak ada pekerjaan’, ‘tidak bekerja karena tidak diizinkan oleh manajemen’, ‘tidak bekerja karena sakit atau perlu istirahat’. Jadi prinsip no work no pay menganulir prinsip hak dasar buruh ‘timbul ketika terjadi ikatan hubungan kerja’.

***

Di tengah berbagai kesulitan, tentu saja terdapat hal-hal baru yang membutuhkan pengamatan lebih dalam.

Pertama, aksi massa pelajar yang terdiri dari mahasiswa dan siswa sekolah menengah di berbagai kota pada minggu ketiga September 2019. Mereka membawa tujuh tuntutan, di antaranya pencabutan revisi UU KPK dan penundaan RKUHP. Pejabat negara dan pengusaha menyebutnya sebagai angkatan kerja baru dan bonus demografi. Generasi milenial ini sedang berhadapan dengan rezim no work no pay, sebagai generasi buruh kontrak.

Generasi baru dalam pasar kerja tersebut memiliki cara berbeda dalam belajar dan merespons masalah termasuk memandang berorganisasi. Lagi pula, di berbagai wilayah, buruh muda tidak terlalu lebih akrab dengan serikat buruh, yang mengaku diri sebagai organisasi profesional dan memajukan hubungan industrial yang harmonis. 

Kedua, mengemukanya isu-isu kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan. Isu ini semakin mendesak dipikirkan dalam gerakan sosial, terutama gerakan buruh. Dalam lima tahun terakhir, riset-riset tentang kekerasan dan pelecehan seksual di pabrik begitu melimpah. Namun, isu perempuan kerap dianggap sebagai ‘hanya persoalan perempuan’. Tentu saja tidak cukup sekadar menempatkan perempuan dalam departemen khusus, jika karakter dan program serikat buruh tidak ramah perempuan.

Ketiga, dari seluruh perbincangan tentang wabah Covid-19 dan krisis kesehatan, terdapat satu ‘pasukan’ yang luput dari perbincangan: hak para petugas kesehatan.

Petugas kesehatan medis maupun nonmedis di fasilitas kesehatan maupun rumah sakit: dari sopir ambulans, cleaning servis, perawat hingga dokter berisiko terinfeksi lebih tinggi dibanding masyakat umum. Ketika kasus infeksi virus korona meledak di periode Juni hingga Agustus 2021, beban pekerjaan dan tingkat risiko terinfeksi meningkat berlipat. Per 2 September, tercatat sebanyak 1.977 tenaga kesehatan yang meregang nyawa akibat serangan korona. Angka kematian yang tidak dapat dianggap remeh.

Studi Adrianna Bella, Dian Kusuma dan Gita Kusnadi tentang dampak wabah Covid-19 terhadap tenaga kesehatan yang dilakukan 9 April-1 Juli 2020 di delapan rumah sakit rujukan pelayanan Covid-19 di Jabodetabek menemukan bahwa rumah sakit-sakit tidak menyediakan tes PCR bagi pekerjanya. Penelitian tersebut juga mengindikasikan bahwa rumah sakit-rumah sakit tidak memberikan pengetahuan yang cukup, peralatan dan kesejahteraan yang memadai bagi para pekerja kesehatan. Alhasil, para pekerja kesehatan menjadi tumpuan masyarakat namun tidak mendapat perlindungan.

Keempat, penting memikirkan kembali diskusi lama mengenai buruh sebagai kelas, bukan semata ‘orang yang bekerja di perusahaan’. Nyatanya persoalan buruh merentang dari tempat kerja hingga berhadapan dengan harga air dan fasilitas kesehatan yang buruk. Selain itu, saat ini jangka waktu bekerja semakin pendek dan buruh semakin mudah pindah tempat kerja. Ungkapan, “Gak apa-apa harga naik asal upah naik”, “Yang penting buruh mendapat perlindungan jaminan kecelakaan”, semakin terdengar kuno dan bukan jalan menyelesaikan problem perburuhan. Barangkali berguna memikirkan kembali bentuk organisasi dan pengorganisasian yang dapat melampaui nama perusahaan.

Kelima, sementara pemerintah bersusah payah merealokasi anggaran negara untuk membantu dunia usaha, Kemnaker menyebut terdapat 29,4 juta orang terdampak pandemi Covid-19. Jumlah itu termasuk buruh yang dipecat, dipecat dengan pesangon lebih kecil dari ketentuan, dirumahkan tanpa upah, pengurangan jam kerja dengan pemotongan upah. Angka korban massal tersebut dimungkinkan karena terjadi pembiaran oleh negara. Alasan-alasan pengusaha telah cukup luas dibeberkan di media massa umum dan tidak perlu diperdalam lagi.

Di berbagai tempat kebijakan-kebijakan yang mengorbankan jutaan buruh tersebut ditempuh tanpa kesepakatan dengan serikat buruh. Di tempat lain serikat buruh turut menyepakati tindakan pengusaha. Namun, tidak diketahui dengan pasti, sejauhmana kesepakatan dengan pengusaha menempuh pendiskusian mendalam dengan anggota-anggota serikat buruh. Sementara ini, para buruh mengatakan bahwa mereka hanya menerima sosialisasi hasil keputusan, bahkan terdapat buruh yang sama sekali tidak mengetahui keputusan yang menyangkut dirinya tersebut.


1 Sumber utama tulisan ini adalah pengamatan dan serangkaian wawancara tidak terstruktur dengan para aktivis perburuhan, hasil-hasil penelitian lembaga lain yang berkenaan dengan wabah Covid-19 terhadap isu perburuhan, kliping berita media massa. Argumen dalam tulisan ini diperkuat dengan diskusi akhir tahun dengan tajuk: Refleksi Akhir Tahun: Adaptasi Penindasan Baru vs Adaptasi Perlawanan Baru, yang diselenggarakan pada 27, 28, 29 Desember 2021. Penulis berhutang budi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan partisipan yang mengungkapkan berbagai persoalan dunia perburuhan.

[2] Sebagai bagian dari peneguhan hubungan kerja pengemudi Ojol dan aplikator merupakan hubungan perburuhan dan menolak menyosialisasikan istilah ‘mitra’, saya menambahkan istilah ‘buruh’ di depan kata pengemudi. Istilah Ojol berlaku pula untuk para pengirim barang di semua layanan aplikasi. Untuk argumen lebih lanjut mengenai keharusan menggunakan istilah buruh bagi pengemudi Ojol dapat dilihat di sini.

Mogok, Pura-pura Mogok, Kontra Mogok


Buruh Banten dari berbagai serikat sedang istirahat di sela-sela aksi 5 Jan 2022

Kau akan mogok kerja? Kau akan membuat tulisan-tulisan pemogokan? Dan kau akan membuat pidato protes? Dan kau menuntut hormat dariku?

Tuan Crab dalam film Spongebob Squarepants

Mogok nasional diumumkan dengan niat menyetop produksi selama tiga hari dari 6-8 Desember dengan melibatkan 2 juta buruh dari lima konfederasi dan 60 federasi serikat buruh. Dua video pendek dari aliansi serikat buruh di Bekasi dan Tangerang tersebar di grup media sosial Whatsapp, menyambut rencana tersebut dengan judul ‘mogok daerah’. Dengan tuntutan utama kenaikan upah minimum 7 sampai 10 persen dan MK mencabut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rencana mogok tidak berubah meski Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inskonstitusional bersyarat. Tuntutan sedikit berubah: agar pemerintah mematuhi putusan MK!1

Pemogokan tidak sukses. Tidak ada pemogakan. Tidak ada satu pun tuntutan yang terpenuhi. Pemerintah daerah bergeming, bahkan Gubernur Banten Wahidin Halim menantang dengan mempersilakan pengusaha mengganti buruh yang tidak bersedia diupah rendah.

Di beberapa wilayah industri seperti Tangerang Banten, Bekasi dan Majalengka Jawa Barat, terjadi pawai jalanan dengan ribuan massa. Namun, pabrik berproduksi seperti biasa. Ketika iring-iringan massa, beberapa buruh tampak duduk di depan pabrik atau berdiri berbaris rapih. Tentu saja dengan mengenakan seragam serikat. Ketika pawai massa mendekat, mereka meneriakan ‘hidup buruh’. Menurut informasi, buruh yang duduk atau berbaris di depan pabrik tersebut mendapat dispensasi tidak bekerja pada hari tersebut. Hari itu mereka bertugas untuk ‘menjaga’ pabrik dari aksi massa sweeping. Jika demikian, berarti mereka tetap bekerja namun jenis pekerjaannya berubah, bahkan dengan tanggung jawab lebih besar, yaitu: ‘menjaga pabrik’.

Di tempat lain, ada pula buruh yang duduk-duduk setengah lingkaran di depan pabrik menghadap ke jalan. Kemudian membentangkan spanduk atau poster. Tulisan poster dan spanduk berisi tentang kenaikan upah minimum dan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Mereka merupakan perwakilan dari beberapa lini produksi dan mendapat izin tidak bekerja pada hari tersebut. Di dalam pabrik buruh bekerja seperti hari-hari biasa.

Dari mana ribuan massa dalam pawai jalanan dan memenuhi kantor-kantor pemerintahan? Mereka adalah buruh yang terpanggil mogok dan sengaja tidak bekerja pada hari itu. Ada pula buruh yang kebagian gilir-kerja malam hari dan sore hari. Sambil menunggu waktu masuk kerja, para buruh terlibat dalam pawai jalanan. Ada pula buruh ‘hasil sweeping’. Ada pula buruh yang berasal dari pabrik yang diliburkan oleh manajemen. Ketimbang terimbas mogok atau sweeping, manajemen meliburkan buruh pada hari tersebut dan mengganti kerja di hari lain.

***

Istilah mogok nasional semakin lumrah terdengar, terutama sejak deklarasi mogok nasional oleh tiga serikat buruh tingkat nasional, pada 2012. Media massa nasional pun tidak ragu menuliskan judul mogok nasional dalam pemberitaan protes buruh. Di mesin pencari Google, sekali klik kata ‘mogok nasional’ keluar sebanyak 2.830.000.

Di zaman Soeharto pemogokan dilarang dengan ancaman senjata, pemecatan, dan upah tidak dibayar. Pelarangan tersebut tidak dapat membendung sejumlah pemogokan di berbagai wilayah. Di tingkat lain, Soeharto menghaluskan berbagai istilah. Soal politik bahasa rezim Soeharto memang jagoan. Soehato mengganti protes buruh dengan ‘unjuk rasa’. ‘Unjuk rasa’ berarti menyampaikan ketidakpuasan, bukan urusan ketidakadilan; istilah buruh diganti dengan karyawan atau pekerja sebagai mitra pengusaha; dan istilah-istilah lain yang membius pikiran sehingga menjauhkan dari makna sebenarnya.

Istilah mogok nasional, pertama kali muncul dalam selebaran Komite Aksi Satu Mei (KASM) 2002. Dengan menggunakan jenis font tebal ukuran jumbo dan bersifat mengajak, tertulis: 1 Mei 2002 Ayo Mogok Nasional Ayo Datangi Istana Negara.

Aksi Satu Mei 2002 Foto: Dokumentasi LIPS

Kini peraturan perundangan memberikan kesempatan kepada buruh untuk melaksanakan pemogokan. Karena pemogokan dibatasi dengan ‘perundingan’ dan ‘pemberitahuan’, tak pelak muncul istilah mogok sebagai senjata terakhir kaum buruh.

Hak mogok dan ‘menyampaikan pendapat di muka umum’, dengan segala keterbatasannya merupakan sebuah kemewahan di zaman Reformasi. Di kalangan ojek online dikenal istilah Offbid massal, sepadan dengan mogok kerja. Offibid massa merupakan media protes terhadap perusahaan aplikasi. Bahkan, organisasi-organisasi preman pun menggunakan metode demonstrasi dan pawai jalanan untuk menyampaikan aspirasi politiknya.

Seperti dicatat oleh beberapa peneliti-aktivis, pemogokan 2012 merupakan akumulasi dari beragam protes dalam bentuk grebek pabrik dan lompatan kesadaran yang mengagumkan dari kondisi kerja yang buruk, aktivitas aksi massa dan forum-forum diskusi yang dilaksanakan secara regular oleh serikat buruh. Setelah ledakan-ledakan perlawanan di pabrik, disambut di tingkat daerah, barulah mogok nasional diselenggarakan.

***

Rencana mogok nasional yang diumumkan pertengahan November, sempat menimbulkan kekhawatiran. Sudah tidak asing jika di jagat media sosial ada yang merendahkan mogok nasional: dari ungkapan tidak bersyukur, nasehat bijak hingga teori motivasi. Dalam keadaan normal pun, golongan ini biasanya tidak terlalu peduli dengan keadaan buruh. Jika sekali waktu tertimpa kasus, akan berlagak seperti orang yang paling tertindas di dunia. Kata Squidward, “Tidak ada yang peduli nasib buruh selama mereka mendapat kepuasan secara instan.”

Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengancam bahwa mogok nasional tidak dikenal dalam peraturan perundangan; dan jika terjadi maka buruh dapat pemecatan atau dikenai pemotongan upah, serta jangan sampai terjadi sweeping. Sementara Tim Kesehatan Relawan Jokowi-Ma’ruf menyebut bahwa mogok nasional dan sweeping sebagai tindakan melanggar hukum yang dapat dituntut secara pidana. Di lokasi-lokasi utama kawasan-kawasan industri di Bekasi, spanduk-spanduk berukuran besar dengan jenis huruf dan warna alakadarnya terpampang dengan pesan utama: menolak pemogokan.

Bagi rezim yang berkuasa, pemogokan merupakan sesuatu yang menakutkan. Padahal bukan mereka yang bekerja. Mereka berupaya sekuat tenaga menjinakan mogok nasional. Mereka berhasil mendalami dan mempelajari kelemahan-kelemahan pemogokan. Serangkaian mogok nasional yang dilakukan oleh aliansi serikat buruh: dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI, 2012), Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB, 2013) dan Komite Aksi Upah Gerakan Buruh Indonesia (KAU GBI, 2015), berhasil dipelajari dan dikendalikan.

Lumrah diketahui, setelah melalui rapat internal, mogok nasional diinstruksikan dari pimpinan serikat buruh tingkat nasional. Kemudian diumumkan melalui media massa nasional dan media internal serikat buruh. Lalu, serikat buruh di tingkat daerah membuat surat pemberitahuan kepada kepolisian. Serikat buruh tingkat pabrik mengajukan izin mogok ke manajemen. Setelah itu, serikat buruh membuat dan menyebarkan poster-poster atau video tuntutan dan ajakan mogok nasional dan mogok daerah.

Aparatus pemerintah dan Apindo tidak kalah gertak. Selain membuat narasi tandingan melalui media massa nasional dan media sosial, serikat buruh akan kesulitan mendapat surat tanda terima pemberitahuan (STTP). Cara ini terbilang efektif, dengan alasan tidak ada STTP aparat kepolisian memiliki peluang membubarkan kumpulan massa. Biasanya, massa aksi dibubarkan di titik kumpul pertama, sebelum jumlah massa membludak. Kepolisian tentu saja mengetahui titik kumpul pemogokan atau demonstrasi, karena dalam surat pemberitahuan tertulis lokasi titik kumpul, koordinator lapangan serta nomor kontaknya.

Langkah yang relatif baru adalah mengumpulkan para pemimpin serikat buruh. Biasanya, ketika sibuk mempersiapkan pemogokan akan datang ajakan makan siang dari dari Kasat Intel atau Kapolda atau Kapolres. Tidak sulit menghubungi para pemimpin serikat buruh. Jika tidak ditemui langsung ke kantor serikatnya, dapat juga dihubungi melalui nomor kontak yang tercantum dalam STTP.

Dalam rangka mengumpulkan serikat buruh tersebut, aparat kepolisian akan memberikan ‘arahan dan nasehat’ terkait mogok daerah. Tentu saja mereka tidak melarang protes, tapi mengganti metode mogok dengan ‘cara damai’, tidak mengganggu produksi dan distribusi: cukup membentangkan spanduk depan pabrik atau membentuk rantai manusia di pinggir jalan oleh perwakilan buruh.

***

Mengiringi ‘mogok nasional’ muncul istilah yang dipertukarkan: sweeping, gruduk, kuras, grebek pabrik, tutup tol dan blokade kawasan industri.

Tidak semua serikat buruh atau buruh menyetujui metode sweeping. Namun bersepakat pemogokan merupakan tindakan yang perlu diambil untuk melawan struktur yang tidak adil dan menindas. Diskusi ini mengenyampingkan penolakan sweeping dengan alasan membela perusahaan atau membela rezim berkuasa.

Dalam obrolan harian, sweeping dilakukan karena ada permintaan dari serikat buruh atau buruh di pabrik tersebut. Biasanya, karena manajemen tidak memberi izin buruh terlibat demonstrasi; atau di pabrik tersebut belum berdiri serikat buruh; atau pabrik yang umum dikenal terlalu banyak melakukan pelanggaran hak normatif; atau sebagai aksi balas dendam karena pernah menjadi sasaran sweeping. Dalam praktiknya sweeping menggetarkan hati dan mengagumkan. Seperti diamati seorang pimpinan serikat buruh, “Sebenarnya, bukan aksi massa sweeping-nya yang jadi masalah bagi manajemen. Tapi, ketika suara knalpot sepeda motor dan teriakan buruh berhamburan; secara mendadak buruh berhenti bekerja, mereka mengatur diri sendiri; dan menjadi lebih berani terhadap atasannya.”

Pihak yang menolak menyebut hasil sweeping sebagai ‘massa cabutan’. Kadang sweeping pun dilakukan secara terpilih kepada pabrik-pabrik yang tergolong kecil dan membiarkan perusahaan yang tergolong besar; dan sweeping hanya dilakukan terhadap pabrik, di mana bukan merupakan anggota federasinya. Pihak yang menolak sweeping membayangkan bahwa pemogokan merupakan hasil dari sejumlah upaya yang dilakukan dengan penuh kesabaran dan teratur. Seperti diceritakan seorang pemimpin serikat buruh, “Massa ‘cabutan’ sekadar ikut pawai. Kalau pawainya terlalu lama mereka akan balik lagi ke tempat kerja. Kalau massa aksi berhadapan dengan represi, ‘massa cabutan’ kabur duluan dan mengacaukan massa lain yang telah dipersiapkan.”

Secara teknis, agak sulit menemukan istilah mogok nasional dalam teks-teks resmi. Istilah yang umum digunakan adalah pemogokan umum sebagai terjemahan dari general strike atau pemogokan massa sebagai terjemahan dari mass strike. Dalam modul serikat buruh, pemogokan merupakan salah satu bentuk dari kampanye massa atau protes massal. Tentu saja tidak perlu mengganti istilah tersebut agar lebih sesuai dengan teks. Salah satu teks klasik yang membicarakan pemogokan dikarang oleh Rosa Luxemburg dalam The Mass Strike, Party and Trade Unions (1906). Berdasar paparan Rosa, pemogokan merupakan tindakan yang berulang-ulang mematikan produksi dan distribusi atas dasar kesadaran dan solidaritas untuk menghentikan berbagai kekejaman negara dan pemilik modal terhadap kelas pekerja.


1 Sehari setelah dinyatakan berlaku, serikat buruh yang terdiri dari KSPI dan KSPSI AGN mengajukan uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi pada 3 November 2020.


Menjinakkan Pemogok: Catatan Mogok Nasional 2015


Mogok nasional yang dilakukan serentak di berbagai kota dari 24 hingga 27 November 2015 tidak berhasil mengubah kebijakan pengupahan. Pemerintah dan Apindo melawan-balik mogok nasional dengan berbagai cara. Konsolidasi diperkuat. Rezim berkuasa memenangkan pertarungan harian.
Tulisan ini menelusuri mekanisme Pemerintah dan Apindo mengantisipasi mogok nasional dengan lokasi pemogokan di Kabupaten Bekasi.


ALVIN HAMZAH dan belasan kawannya duduk di pelataran pojok pabrik. Belasan kawan lainnya, berkumpul di kantin dan ruang tunggu. Tidak terdengar apapun dari dalam pabrik. Dua orang satuan pengamanan berdiri tegak dan membusungkan dada di gerbang pabrik. Sudah tiga hari kawan-kawan Alvin mematikan mesin pabrik. Inilah hari ketiga mogok nasional di Kabupaten Bekasi Kamis, 26 November 2015.

“Jovan juga mogok. Hari ini hanya sepuluh persen mesin berproduksi. Ada yang bekerja seperti biasa karena beda serikat,” terang Alvin. Jovan adalah kawan Alvin dari serikat yang berbeda.

Alvin dan Jovan adalah buruh pembuat outsole sepatu Adidas, PT Framas Plastic Technology. Di pabrik asal Jerman ini ada tiga serikat buruh, yaitu PUK FSPMI AI (Pimpinan Unit Kerja Federasi Metal Indonesia Aneka Industri), di mana Alvin menjadi bagian darinya. Kemudian, PTP SBGTS GSBI (Pimpinan Tingkat Pabrik Serikat Buruh Garmen dan Tekstil Gabungan Serikat Buruh Indonesia), dengan Jovan sebagai pengurus. Ada PUK KEP KSPSI AGN (Pimpinan Unit Kerja Kimia Energi Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nuwa Wea), yang bekerja seperti biasa. Meski sama-sama mogok, Alvin dan Jovan tidak membentuk aliansi pemogokan tingkat pabrik. Alvin pun tidak berhasil mengajak serikat buruh lainnya terlibat mogok.

Sebenarnya, pimpinan nasional tiga serikat buruh tersebut dalam satu aliansi, yaitu KAU GBI (Komite Aksi Upah Gerakan Buruh Indonesia). Pada 20 November, sambil menyambut peserta longmarch Bandung-Jakarta, para pemimpin serikat buruh dalam KAU GBI bersepakat dan mengumumkan melakukan mogok nasional dari 24 hingga 27 November 2015. Mogok nasional menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan disahkan pada 23 Oktober. Rancangan PP Pengupahan beredar pada 16 September, setelah pertemuan Dewan Pengupahan se-Indonesia pada 11-13 September di Hotel Mercure Ancol. Melalui media massa dan media sosial pemerintah meyakinkan seluruh lapisan bahwa masyarakat memerlukan bahwa PP 78.

Iklan layanan dari pemerintah yang dikirimkan secara random kepada masyarakat dalam bentuk pesan singkat melalui telepon genggam. Foto: Dokumentasi LIPS.

Setelah disahkan, Kementerian Ketenagakerjaan menginstruksikan seluruh kepala daerah melakukan sosialisasi PP 78. Di Kabupaten Bekasi acara sosialisasi diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja di Hotel Sahid Lippo Cikarang, pada 4 November 2015. Acara yang bertema Harmonisasi Hubungan Industrial tersebut dihadiri Bupati dan wakilnya, Apindo, Dandim, Kapolres, dan perwakilan serikat buruh.

Pemerintah berdalih bahwa PP 78 telah melalui pembahasan dan sosialisasi yang cukup. Isinya pun dianggap akan menguntungkan semua pihak: kepastian kenaikan upah minimum, kelancaran berusaha, memperluas kesempatan kerja dan menghindari politisasi upah minimum oleh kepala daerah. Janji-janji tersebut dirangkum dalam klausul seperti formula upah minimum dan dialog bipartit struktur skala upah. Dengan maksud mencibir penolak upah minimum yang bekerja lebih dari satu tahun, berulang dikatakan bahwa upah minimum hanya untuk buruh lajang dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Serikat buruh membaca hal lain yang tidak diungkapkan pemerintah. Serikat buruh melihat bahwa PP 78 membatasi kenaikan upah minimum dan mengerdilkan peran dewan pengupahan melakukan negosiasi kenaikan upah minimum. Lebih dari itu serikat buruh sedang mengatakan bahwa selama ini pendapatan buruh bertumpu pada upah minimum karena manajemen pabrik tidak pernah menghitung masa kerja, kontrak kerja buruh berulang-ulang sehingga masa kerjanya selalu di bawah satu tahun. Tentu saja serikat buruh sedang mempertahankan hak para pencari kerja agar tidak diupah sewenang-wenang.

Bagi serikat buruh, proses terbitnya PP 78 pun melanggar prosedur dan tidak demokratis. Bahkan, protes buruh terhadap PP 78 pada 30 Oktober mengalami represi kejam dari aparat negara. Serikat buruh menolak PP 78 dengan berbagai cara: dari kampanye media sosial, menggalang dukungan internasional, rapat akbar, demonstrasi yang terus-menerus hingga mogok nasional.

***

Mogok nasional resmi diumumkan di depan ratusan buruh dari berbagai organisasi pada 20 November 2015 di Tugu Proklamasi Jakarta. Para buruh datang dari Lampung, Banten, Bandung, Karawang, Bekasi, dan Jakarta.nt family and size in wordpress

Di Tugu Proklamasi, para pemimpin serikat buruh tingkat nasional menyatakan kesanggupannya melaksanakan mogok nasional. Terlihat perwakilan KSPI, KASBI, Aspek Indonesia, KP KPBI, SPN, SBSI 92 Yosafati, SBSI 92 Sunarti, FSPASI, GSBI, SP JICT, KSPSI Andi Gani, FSBI, FSUI, FBLP dan FPBI. Mereka bergantian berorasi, saling menyemangati dan saling meyakinkan. Rencananya, mogok nasional akan diikuti oleh 5 juta buruh yang tersebar di 22 provinsi.
Tahun ini, mogok nasional diorganisasikan oleh federasi dan konfederasi serikat buruh yang tergabung dalam KAU GBI (Komite Aksi Upah Gerakan Buruh Indonesia). Di antara slogan yang didengungkan; stop produksi, keluar pabrik, tutup jalan tol, pelabuhan dan kawasan industri!

Rencana mogok nasional mendapatkan dukungan dari jaringan internasional, seperti ATNC (Asia Transnational Corporation Monitoring Network), KCTU (Korean Confederation Trade Union) dan AFWA (Alliance Floor Wage Alliance). Bahkan, KCTU dan AFWA mengirimkan surat resmi kepada Presiden Jokowi agar mencabut PP 78 dan menghentikan represi terhadap aktivis buruh.

***

ALVIN KHAWATIR jika keterlibatannya dalam pemogokan berdampak pada upah dan pekerjaannya. Ia berkali-kali meyakinkan, mestinya satu kesalahan satu hukuman, bukan dua. Jika terlibat mogok, cukup potong upah dan tidak perlu diberikan surat peringatan, apalagi dianggap mengundurkan diri.

Kekhawatiran Alvin beralasan. Alvin mendengar desas-desus bahwa mogok nasional tidak memiliki dasar hukum. Peraturan perundangan menyebutkan mogok dikatakan sah jika mempersoalkan hak normatif akibat gagalnya perundingan. Jika pemogokan tidak sah maka para pemogok dapat dikualifikasikan mangkir dari pekerjaan.
Dengan berpijak pada peraturan tersebut, aparatus negara dan pengusaha melawan balik mogok nasional. Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengancam jika mogok nasional benar-benar dilaksanakan akan menuntut serikat buruh secara perdata dan pidana pelaku mogok nasional. Katanya, mogok nasional merugikan pengusaha dan tidak ada dalam peraturan. Apindo pun telah mengkoordinasikan para pengusaha agar tidak memberi izin buruh terlibat mogok nasional. Apindo menghimbau agar setiap perusahaan mengumpulkan bukti pelanggaran hukum dalam bentuk video, dokumentasi tertulis berupa ajakan atau instruksi mogok nasional.

Polda Metro Jaya pun menyiapkan 6.000 ribu personil untuk disebar di kawasan Jababeka, Bekasi, Jakarta Timur dan Jakarta Utara, Pulo Gadung, Cakung, dan Tangerang. Polda Metrojaya akan menghadang aksi sweeping dan aksi penutupan jalan tol dalam mogok nasional.

Timeline Perlawanan Terhadap PP 78/2015

Menghadapi mogok nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi pun mengerahkan kekuatannya. Pihak-pihak yang selama ini selalu lempar tanggung jawab urusan perburuhan, tetiba fasih membicarakan landasan hukum mogok. Pada 19 November, Kapolsek Cikarang Selatan mengeluarkan surat himbauan kepada perusahaan, buruh dan masyarakat umum dalam menghadapi rencana mogok kerja. Surat himbauan mengajak seluruh lapisan masyarakat menjaga keamanan dan tidak melanggar hukum. Surat Himbauan pun dikeluarkan oleh Polisi Sektor Tambun. Surat Himbauan Polsek Tambun lebih tegas: Tidak perlu mengikuti ajakan mogok nasional, terlibat mogok nasional berarti tidak mendapatkan upah, dan mogok nasional tidak ada dalam UUK Nomor 13 Tahun 2003.

Apindo Kabupaten Bekasi mengeluarkan pernyataan sikap. Isinya kembali mengulang pernyataan Apindo pusat, yaitu mogok nasional merupakan tindakan ilegal. Perusahaan boleh memotong upah dan memberikan sanksi kepada buruh yang terlibat mogok.

Pada 20 November, Bupati Bekasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 560 Tahun 2015 tentang Unjuk Rasa. Surat Edaran tersebut isinya tujuh poin. Isinya tidak jauh beda dengan pernyataan kepolisian dan Apindo. Surat tersebut kemudian diedarkan ke setiap perusahaan yang beroperasi di kawasan indusri MM2100. Pada pada 23 November, Pengelola MM2100 sekaligus Wakil Ketua Apindo Darwoto mengonsolidasikan para manager HRD dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan industri MM2100. Pertemuan di laksanakan di Conference Room MM2100 dari pukul 2 siang-4 sore. Rapat Koordinasi bertema menjaga situasi dan antisipasi gangguan keamanan menjelang rencana mogok nasional. Kepada media massa Darwoto mengatakan,
“Dalam Surat Edaran Bupati itu menyerukan kepada pihak perusahaan untuk melakukan kegiatannya seperti biasa dan menolak aksi mogok nasional bagi karyawannya. Perusahaan bisa memberikan sanksi untuk buruh jika tetap mengikuti kegitan itu (mogok nasional).”
Sementara di Kawasan Industri EJIP, di EJIP Center, terjadi rapat koordinasi para manajer HRD dengan Mapolresta Bekasi. Acara dihadiri pula oleh Waka Polresta Bekasi AKBP Sonny Mulvianto Utomo, Kabagpos Kompol Muryono, Kasat Intel Kompol Ardiansyah, dan Kapolsek Cikarang Selatan Kompol Ardi Rahananto. Dalam pertemuan tersebut aparat kepolisian menyebutkan, mogok nasional dan mogok daerah tidak ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Di hari yang sama, ratusan orang yang terdiri dari pengusaha limbah, karang taruna dan kepala desa yang tergabung dalam Masyarakat Bekasi Bersatu (MBB) berdemonstrasi di Pemda Kabupaten Bekasi. Mereka melakukan audiensi dengan Disnaker Kabupaten Bekasi. Setelah itu MBB menuju Polres Bekasi Kabupaten dan menggelar pertemuan dengan Kapolres Kabupaten Bekasi. Aspirasi yang disampaikan sama, yaitu:

  1. Masyarakat Bekasi Bersatu meminta kepada buruh dalam melakukan aksi mogok nasional untuk tidak mengganggu ketertiban umum.
  2. Tidak mau investor yang ada di Kab. Bekasi hengkang dikarenakan buruh terus menerus melakukan demo/unjuk rasa.
  3. Meminta Pemkab Bekasi dalam hal ini Disnaker Kab. Bekasi menindak tegas terhadap buruh yang melakukan aksi unjuk rasa yang tidak sesuai undang-undang.
  4. Meminta Kapolresta Bekasi menindak tegas provokator dan buruh yang melakukan aksi mogok nasional yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
  5. Apabila Pemkab Bekasi dan institusi Polri tidak melakukan tindakan tegas terhadap para buruh yang melakukan mogok nasional dan merusak aset investor, Masyarakat Bekasi Bersatu siap menjadi garda terdepan untuk melakukan tindakan tegas terhadap  buruh.
  6. Menghimbau kepada institusi Polri dan Pemkab Bekasi apabila tidak melakukan tindakan nyata, Masyarakat Bekasi Bersatu tidak menjamin peristiwa tahun 2013 tidak terulang kembali.

***

Jelang mogok nasional Pemda Bekasi, aparat kepolisian dan pengusaha berkonsolidasi. Kepolisian membangun pos-pos dadakan dan memasang spanduk dengan logo kepolisian di tempat-tempat strategis. Ada pula spanduk-spanduk yang dipasang oleh organisasi preman, seperti MBB dan Ikapud.

Pos dengan tulisan ‘POS PELAYANAN AKSI BURUH’ dipasang di pintu tol Cikarang Barat, Lampu Merah Lippo Cikarang, pintu satu EJIP, tol Cikarang Barat, dan tol Cibatu. Di Jababeka Pintu 1 dan Lampu Merah Lippo, pos dadakan bergandengan dengan dua buah tenda peleton.

Sementara spanduk terpasang di gerbang dan pagar pabrik, di pabrik-pabrik sekitar jalan Tambun, di pintu kawasan-kawasan industri, dan gerbang-gerbang tol. Isi spanduk adalah larangan memasuki pekarangan orang lain, larangan anarkis, dan larangan sweeping. Kata-kata yang dipindahkan dari Pasal 167 dan Pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sebenarnya, spanduk-spanduk tersebut telah terpasang sejak 2012, setelah penandatangan Deklarasi Harmoni. Tampaknya spanduk-spanduk tersebut selalu diperbarui agar tidak luntur dan rusak dimakan usia dan cuaca.
Deklarasi Harmoni adalah kesepakatan antara pemimpin serikat buruh, forum investor Bekasi, Bupati Bekasi, perwakilan Apindo, aparat keamanan, dan Gubernur Jawa Barat. Enam poin Deklarasi Harmoni menyatakan bahwa semua pihak bersepakat menjaga kawasan industri dan perusahaan serta mengedepankan dialog dalam perselisihan industrial.

Sebelum Deklarasi Harmoni ada kesepakatan lain. Kesepakatan yang mengakhiri blokade jalan tol 27 Januari 2011. Ditandatangani oleh empat pimpinan serikat buruh, Dewan Pimpinan Nasional Apindo, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bekasi. Isinya empat butir. Di poin ketiga isinya hampir sama dengan Deklarasi Harmoni.

“… [M]aka serikat pekerja bersepakat bahwa kejadian ini (blokade jalan tol dan sweeping) yang pertama dan terakhir. Seberat apapun permasalah yang ada haruslah tetap mengacu kepada dialog…”

Berbeda dengan tahun sebelumnya: satu pabrik satu spanduk. Selama mogok nasional, spanduk terlibat lebih banyak. Di satu pabrik terpasang tiga spanduk. Seperti umumnya teori iklan, spanduk-spanduk tersebut dipasang di tempat strategis dengan tulisan hitam dan latar kuning; atau, latar putih dengan tulisan hitam. Sedikit pun tidak ada unsur artistiknya.

***

ALVIN MENJELASKAN persiapan mogok nasional. Setelah mendapat Surat Instruksi Aksi Unjuk Rasa Secara Nasional dari afiliasi serikat buruhnya, Alvin mengajukan surat pemberitahuan mogok kerja selama empat hari kepada manajemen. HRD PT Framas memberikan jawaban. Isinya tujuh poin: Tidak ada mogok kerja nasional dalam peraturan perundangan, serikat buruh salah sasaran, perusahaan akan melaksanakan PP Pengupahan 78 Tahun 2015 karena patuh pada peraturan, seluruh buruh wajib bekerja seperti biasa, perusahaan hanya dapat memberikan dispensasi hanya kepada pengurus untuk demonstrasi bukan mogok kerja, dan sesiapa yang memaksa mogok kerja akan dikenai sanksi.

Dalam surat tersebut pun disebutkan tentang peraturan perundangan mengenai mogok kerja, yaitu Pasal 137 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan Keputusan Menteri Nomor 223 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Tidak Sah. Tentu tidak lupa pula mencantumkan Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor 560 Tahun 2015 tentang Unjuk Rasa. Meski tidak diberikan izin mogok nasional. Alvin menaati instruksi mogok nasional. Terjadilah pemogokan.

Hari pertama pelaksanaan mogok kerja nasional, jajaran manajemen Framas meminta bagian administrasi mencatat nama-nama buruh yang terlibat mogok. Melalui pesan Whatsapp, Alvin memperlihat surat panggilan kerja pertama kepada buruh,”Berarti kami akan kena potong upah dan surat peringatan,” jelas Alvin.

Alvin merasa heran, mengapa perusahaan tempatnya bekerja menjadi patuh hukum. Pasalnya, ia dan kawan-kawannya pernah melakukan perlawanan hebat ketika perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran. Perusahaan alas kaki asal Jerman ini mulai beroperasi pada 1994. Mulanya Framas mempekerjakan 1500 orang. Mulai 2006 manajemen mengurangi jumlah buruh. Per 2009, perusahaan yang memiliki cabang di China, Korea, Hongkong, Vietnam, dan Amerika Serikat ini, mengurangi lagi jumlah buruhnya. Kini orang yang bekerja di Framas tidak lebih dari 300 orang.

Selain dijual ke luar negeri, alas sepatu buatan buruh Framas dipasok pula ke Panarub Industry Tangerang Banten. Di antara alas sepatu buatan Alvin dan kawan-kawan menempel kuat dan trendy di sepatu Adidas Predator. Sepatu yang dipersembahkan di Piala Dunia 2010.

Framas merupakan satu di antara 170-an perusahaan di kawasan industri MM2100. Kawasan industri ini berdiri pada 1990 di lahan 1200 hektare. Lahannya telah sewa oleh berbagai perusahaan makanan, minuman, suku cadang kendaraan bermotor hingga alas kaki, tersohor. Di antaranya: Astra Honda Motor, Mayora dan Lotte.

MM2100 merupakan satu di antara kawasan-kawasan industri di Kabupaten Bekasi. Keberadaanya tidak jauh dari sungai Kalimalang dan terhubung ke tol Cibitung dan tol Bekasi Timur. Kawasan industri lainnya pun sama. Berada di sekitar aliran sungai dan terhubung dengan jalan tol.

Bukan hanya Framas yang mengurangi jumlah buruh. Perusahaan lain pun sama. Pada 2013 jumlah orang yang bekerja di kawasan ini mencapai 120 ribu orang. Per September 2015 hanya sekitar 100 ribu orang. Sebenarnya tidak mudah mendata jumlah total buruh di kawasan MM 2100, karena sulit mematuhi wajib lapor ketenagakerjaan. Menurut Pengelola Kawasan Industri MM2100 sekaligus Wakil Ketua I Apindo Kabupaten Bekasi Darwoto, total orang yang bekerja di kawasan industri MM2100 terus menurun karena berbagai faktor, seperti pemecatan, penghentian kontrak kerja atau penggantian buruh oleh mesin.

“Ada buruh yang tidak tetap atau tenaga kontrak namun tidak diperpanjang masa kerjanya. Atau mengurangi jumlah kuota yang tadinya menerima sebanyak 50 buruh kini hanya menerima 15 buruh saja,” tutur Darwoto (Beritasatu.com, 6/10/2015).

***

LANGIT GELAP. Waktu menunjukan pukul 5.30 sore. Di luar PT Framas terlihat, gedung-gedung pabrik membisu. Sesekali terdengar suara knalpot sepeda motor. Saya dan Alvin duduk setengah berhadapan di atas kursi kayu di dekat kaca jendela. Mendekati datangnya angin. Hawa panas kawasan industri membuat tidak nyaman.
“Tadi Jovan dan kawan-kawannya coba keluar gerbang. Baru pegang megaphone, langsung dibubarin polisi. Paling sepuluh menit (mimbar bebas). Padahal mereka bareng DPP-nya dan wartawan bule,” cerita Alvin.

“Kemaren saya juga coba keluar (pabrik). Tapi dilarang Satpam. Gerbang ditutup,” terang Alvin menceritakan pengalamannya ketika terlibat pemogokan hari pertama dan kedua.

Bukan hanya Alvin dan Jovan yang dihadang keluar pabrik. Tiga buruh pabrik lain di samping pabrik tersebut bernasib serupa: mematikan produksi dan hanya berada di area pabrik. Dilarang keluar pabrik apalagi pawai di kawasan.

“Dari 400 perusahaan anggota FSPMI Bekasi 70 persen mematikan produksi,” terang Konsulat Cabang FSPMI Bekasi Amir Mahfouz.

“Dari 10 perusahaan dengan 20 ribu anggota SPN, 30 persen mematikan produksi,” jelas Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional (DPP SPN) Iwan Kusmawan.

Pengurus Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Michael Oncom menyebutkan bahwa seluruh anggotanya mematikan produksi. “Dari 36 perusahaan anggota kami all out. Tapi tidak keluar (pabrik) karena dihadang polisi dan preman,” jelas Oncom.

Anggota Forum Buruh Perempuan Federasi Serikat Pekerja Percetakan Penerbitan Media dan Informasi (FBP PPMI) Siti menerangkan, pada 24 November ia berkeliling kawasan bersama kawan-kawannya. Sekitar 500 buruh terlibat. Di bundaran kawasan industri Hyundai mereka membuka mimbar dan mengeluarkan megaphone.

“Massa terus bertambah. Tapi langsung dibubarin polisi. Paling setengah jam (mimbar bebas),” terang Siti.

***

HARI PERTAMA sampai ketiga buruh berhasil mematikan mesin produksi tapi tidak menghambat jalur distribusi.
Hari kedua ribuah buruh di kawasan industri EJIP (East Jakarta Industrial Park) mencoba keluar pabrik. Seketika, ratusan pasukan anti huru hara berbaris rapih. Beberapa lelaki berkaos biru dengan tulisan TURN BACK CRIME di lengan kanan bagian depan berkeliaran di sekitar buruh. Pasukan Sabhara bertindak cepat. Sementara aparat polisi mendorong mobil komando, polisi lainnya mengobrak-abrik massa. Massa buruh tunggang langgang. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Nurdin Muhidin beserta empat orang pimpinan buruh ditarik paksa aparat polisi ketika berorasi di depan PT Indonesia Epson Industry di kawasan industri EJIP. “Pada saat kami melaksanakan negosiasi dengan polisi, preman-preman menendang dan memukul peserta mogok. Alasan yang dipergunakan, Surat Edaran Bupati dan obyek vital nasional,” terang Oncom menerangkan peristiwa brutal 25 November 2015.
Karena gagal melakukan keluar pabrik dan pawai di kawasan, akhirnya taktik diubah. Para buruh melakukan demonstrasi di Kantor Pemda Kabupaten Bekasi. Tapi untuk menuju Pemda Kabupaten Bekasi tidak mudah. Setiap orang yang keluar pabrik dengan menggunakan seragam serikat buruh pasti dihadang polisi atau preman. Jika ketahuan demikian, mereka akan dipaksa membuka seragamnya atau disuruh pulang. Ribuan buruh berhasil menuju Pemda Kabupaten Bekasi, tapi Alvin dan kawan-kawannya tidak mampu keluar pabrik, apalagi bergabung dengan tumpahan massa di Pemda Bekasi.

Kawasan industri EJIP dan Jababeka ditetapkan sebagai Obyek Vital Nasional Sektor Industri pada 2012, melalui Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

“Kini gangguan keamanan di masyarakat semakin kompleks dan dinamis seperti unjuk rasa, pemblokiran jalan, sweeping buruh, premanisme, dan lain-lain,” ungkap Jenderal Timur Pradopo dalam acara diskusi Pengamanan Obyek Vital Nasional dan Stabilitas Tenaga Kerja Berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2013. Acara tersebut diorganisasikan oleh President Executive Club, Kota Jababeka, Cikarang Bekasi.

Kekerasan terhadap pemogok dialami pula oleh buruh di tempat lain. di Tangerang dengan alasan tidak memiliki izin dan melanggar undang-undang (Kabarburuh.com, 24/11/2015).  Sementara 1.175 personel dari Polres Metro Jaya, Polda Metro Jaya dan Brimob ditempatkan di pintu tol Cakung Barat, Bundaran Pajak, serta pintu satu, pintu dua dan pintu tiga kawasan industri Pulogadung (Bisnis.com, 24/11/2015).

***

LAMPU-LAMPU menyala. Pepohonan, tembok pabrik, dan jalan tidak terlihat. Gelap. Alvin masih bersemangat ngobrol. “Ngobrol dulu dengan kawan-kawan saya. Sebentar saja,” bujuk Alvin sembari menuju ke sebuah tempat istirahat kerja buruh, yang terbuat dari bambu. Dari jarak 3 meter terlibat beberapa orang merebahkan badan sembari memainkan telepon gengggam. Di bawah temaram lampu wajah mereka lusuh. Badannya lunglai. Tak terbayangkan jika mereka harus berhadapan dengan aparat keamanan yang tiap hari berlatih fisik dan mendapat asupan makanan bergizi.

Kawan Alvin yang lain berdiri, melangkah kaki keluar dan hilang ditelan gelap. Tak lama kemudian ia datang membawa gelas plastik dan kopi sachet-an. Bagi Alvin dan kawan-kawan pemogokan bukan hal yang baru. Mereka terlibat di pemogokan 2012 dan 2013. Kali ini mereka terkepung dan tak berkutik. Ia merasa disudutkan oleh situasi: merasa dihakimi oleh tulisan-tulisan spanduk dan aparat negara.


Saya jadi teringat tulisan lama Louis Althusser (1970) tentang aparatus ideologis dan represi negara dalam menjaga akumulasi keuntungan. Aparatus represif negara bersifat memaksa dengan kekerasan seperti tentara, polisi, preman jalanan, pengadilan dan penjara. Sementara aparatus ideologis beroperasi dengan membius pikiran. Aparatus ideologis bekerja harian melalui televisi, ceramah, sekolah, dan pemasangan spanduk yang terus menerus.

Diskon Akhir Tahun, Banyak Cuan untuk Tuan dan Nyonya


Foto: Pawai jalanan buruh Jepara menuntut kenaikan upah minimum, 27 November 2021. Dokumentasi LIPS, 2021

Tulisan ini disusun ketika serikat-serikat buruh sedang melancarkan protes dengan berbagai cara di berbagai tempat. Tentu saja, protes yang paling mengemuka adalah pawai jalanan dan mimbar umum di kantor-kantor pemerintahan. Para buruh menolak kenaikan 1,09 persen upah minimum, menuntut kelayakan upah minimum, menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sekaligus menuntut pencabutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Tuntutan serikat buruh beralasan. Selama Pandemi Covid-19 kebutuhan melonjok apalagi terdapat jenis kebutuhan baru, seperti masker, penyediaan air bersih dan hand sanitizer, multivitamin dan tes reaksi Covid-19. Bagi keluarga buruh yang memiliki anak sekolah, kebutuhan bertambah dengan penyediaan kuota data. Di wilayah industri, mendapatkan air bersih berarti harus mengeluarkan uang lebih banyak. Menurut Indonesia Water Institute, penggunaan air bersih untuk sanitasi individu meningkat 4 sampai 5 kali lipat dari 4 sampai 5 liter per orang per hari menjadi 20 sampai 25 liter per orang per hari. Konsumsi air rumah tangga pun melonjak menjadi 16 meter kubik per bulan pada 13,3 juta pelanggan dari 15,41 meter kubik per bulan pada sekitar 11,9 juta, pada 2019. Dalam amatan Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (2021), untuk mendapat air layak konsumsi buruh harus mengeluarkan Rp 600 ribu per bulan.

Sebenarnya, bertahun-tahun jumlah upah yang diterima buruh hanya dapat menopang sebagian kebutuhan hidup layak. Dengan kenaikan rata-rata 10 persen pada 2002-2015, dan kenaikan rata-rata 8,51 persen pada 2015-2020, upah minimum hanya menopang 62,4 persen pengeluaran riil buruh atau menutup dua minggu kebutuhan hidup layak. Semua itu bukan soal gaya hidup. Karena upahnya memang tidak cukup. Tak heran jika kasus malnutrisi dan pinjaman online membayangi keluarga buruh. Karena dengan mengurangi konsumsi gizi atau menambah jam kerja atau ‘ngutang’-lah keluarga buruh dapat bertahan hidup.

Tahun lalu dengan dalih menjaga kelangsungan pekerjaan dan pemulihan ekonomi, pemerintah memerintahkan agar kepala daerah tidak menaikkan upah minimum. Keputusan tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Baru Tahun 2021 di Masa Pandemi Covid-19. Dalam situasi yang mengerikan karena serangan virus korona, ancaman pemecatan dengan dalih PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), pengurangan upah akibat rekayasa jam kerja; rumah tangga buruh pontang-panting dan tersungkur.

Di saat bersamaan, rata-rata harta kekayaan para pejabat naik 70,3 persen dan rata-rata harta para konglomerat melejit 50 persen. Selain itu, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah memberikan berbagai insentif kepada pengusaha berupa subsidi bunga (Rp34,15 triliun), insentif pajak korporasi (Rp34,95 triliun), insentif pajak UMKM (Rp28,06 triliun), penjaminan kredit modal kerja (Rp6 triliun), dana restrukturisasi debitur (Rp35 triliun), penyertaan modal negara, talangan modal kerja untuk usaha BUMN. Dana stimulus ditambah kembali sebesar Rp 121,90 trilun. Tentu saja, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 pada November 2020 dan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketidaknaikan Upah Minimum dan PP 36, termasuk sebagai bagian dari insentif bagi korporasi. Memang ada bantuan sementara subsidi upah, dengan persyaratan yang ketat tidak semua buruh dapat mengakses bantuan tersebut.

Kenaikan Upah Seharga Dua Kali Makan Sehari

Selasa 16 November 2021 Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengumumkan kenaikan rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) 1,09 persen. Angka tersebut dihitung berdasarkan PP 36, sebagai pengganti dari PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. PP 36 disahkan pada Februari 2021, sebagai aturan pelaksana UU Cipta Kerja.

Melalui PP 36 Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta naik Rp 37 ribu, Provinsi Riau naik Rp 50 ribu, Kalimantan Timur naik Rp 33 ribu, dan Jawa Tengah naik seribu rupiah. Sementara Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan tidak mengalami kenaikan. Sementara Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) naik di kisaran 5 persen, tapi sebelas Kabupaten di Jawa Barat tidak mengalami kenaikan upah. Padahal, selama pandemi Covid-19 kebutuhan rumah tangga meningkat 51 persen dan pendapatan menurun 70 persen.

Dua hari setelah pengumuman kenaikan rata-rata UMP, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan pernyataannya. Katanya, selama ini upah minimum Indonesia tertinggi di dunia, menyulitkan pengusaha, menghambat investasi dan mempersempit kesempatan kerja. Alasan klasik yang terlalu sering diungkapkan ketika menolak kenaikan upah minimum. Tentu saja alasan tersebut dibumbui dengan kalimat: upah minimum berlaku bagi buruh lajang dengan masa kerja di bawah satu tahun, kemudian diiming-imingi struktur skala upah.

Berita beredar cepat. Selama dua hari jagat media sosial ramai menyangkal pernyataan Menaker Ida Fauziyah. Pasalnya, menurut Global Wage Report 2020-2021 (ILO, 2020), berada di urutan terbawah di antara negara ASEAN, setelah Myanmar.

Akhirnya, Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari menjelaskan maksud pernyataan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. Dita menyebutkan bahwa upah minimum buruh Indonesia terlalu tinggi karena produktivitas buruh rendah. Produktivitas buruh Indonesia berada di urutan ke-13 di Asia Tenggara. Karena buruh Indonesia terlalu banyak libur dan jam kerjanya terlalu sedikit. Dita membandingkan produktivitas, upah minimum, dan jam kerja buruh Indonesia dengan Thailand.

Ternyata, Dita menggunakan data yang tidak tepat. Dita menyebut Provinsi Phuket di Thailand dengan upah Rp 4,1 juta, sebuah perbandingan yang tidak setara. Provinsi Phuket setara dengan Provinsi Bali. Upah Bali 2021 Rp 2,4 juta. Dita pun menyebut jam kerja di Thailand 42-44 jam per minggu. Padahal, rata-rata nasional jam kerja Indonesia mencapai 41 jam per minggu. Meski Indonesia mengakui 40 jam per minggu, dalam praktik, buruh-buruh di sektor padat karya, dapat bekerja lebih dari 10 jam per hari atau sekitar 50 jam per minggu.

Tentu saja, kemunduran berpikir Dita Indah Sari telah ‘membokongi’ agenda gerakan buruh Indonesia. Seperti diketahui, pengurangan jam kerja merupakan salah satu agenda gerakan buruh Indonesia sejak negeri ini mengenal hubungan kerja upahan. Jika di zaman Belanda dan Jepang, buruh bekerja 20 jam per hari tanpa libur maka gerakan buruh menuntut pengurangan jam kerja, istirahat kerja, dan cuti. Kesempatan itu diraih ketika Indonesia merdeka, dengan merumuskan Undang-Undang Kerdja Nomor 12 tahun 1948. Selain itu, pengaturan 40 jam per minggu dan waktu istirahat kerja telah menjadi standar buruh internasional dan hukum nasional.

Dialog yang Sial

PP 78 tentang Pengupahan terbit dengan narasi menghindari politisasi upah minimum oleh pemerintah daerah, memberikan kepastian terhadap rencana keuangan perusahaan dan kepastian berinvestasi. Keluarlah formula upah minimum yang dapat memprediksi kenaikan upah setiap tahun, yaitu sebesar 8 persen. Di periode ini, keberadaan dewan pengupahan nyaris tidak memiliki peran.

PP 36 memiliki dimensi yang sama dengan PP 78. Namun pembangunan narasi dan formulanya berbeda. Narasi yang dibangun bahwa upah minimum harus mampu mengatasi kesenjangan upah, mencegah relokasi, dan normalisasi upah minimum. Alasan-alasan yang dikemukakan tidak jauh berbeda: jika upah terlalu besar akan terjadi pemecatan, jika upah terlalu besar kesempatan kerja menyempit. Dengan kata lain, tanggung jawab negara untuk menyediakan lapangan kerja layak dipindahkan menjadi tanggung jawab buruh dengan menyediakan diri sebagai tenaga kerja murah.

Selain formula upah yang baru, pasal-pasal baru yang cukup menonjol dalam PP 36 adalah: dihapusnya upah minimum sektoral, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bukan sebagai salah satu pertimbangan perumusan upah minimum, perhitungan upah per jam, uang servis yang dikelola oleh perusahaan, dan pelibatan lembaga statistik negara sebagai penyedia data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Lebih dari itu, filosofi pengupahan dimaknai sebagai program strategis nasional dan pelaksanaannya di daerah wajib merujuk pada kebijakan tingkat pusat (PP 36 Pasal 4). Dengan demikian, kebijakan pengupahan diambil alih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pada titik inilah upaya-upaya serikat buruh di tingkat daerah memengaruhi upah minimum mengalami jalan buntu.

Memang benar saat ini tidak ada lagi penangguhan upah, sebagaimana telah dicabut melalui UU Cipta Kerja. Namun, UU Cipta Kerja maupun PP 36 memberikan istilah lain, yaitu upah kesepakatan. “… (P)engusaha wajib membayar upah sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja” (UU Cipta Kerja Pasal 88E dan PP 36 Pasal 55). Tidak ada ketentuan yang menyebutkan kewajiban membayar upah sesuai, bahkan lebih tinggi dari upah minimum tahun berjalan. Sebaliknya terdapat celah membayar upah sesuai kesepakatan pengusaha dan pekerja, yang berarti dapat merujuk pada upah minimum tahun sebelumnya atau sedikit lebih besar dari upah tahun sebelumnya.1

Jika PP 78 sekadar memprediksi kenaikan upah minimum, PP 36 dapat memprediksi sekaligus membatasi kenaikan upah minimum. Peraturan baru memperkenalkan formula baru yang diturunkan dari konsep kondisi ekonomi dan ketenagakerjan menjadi paritas daya beli, penyerapan tenaga kerja dan median upah. Dari konsep tersebut Kemnaker pun mengeluarkan Wagepedia, yang dapat memprediksi jumlah upah minimum.

Dengan formula baru tersebut, Menaker Ida Fauziyah menyebutkan besaran upah minimum telah melebihi angka ideal Median Upah dan Indeks Kaitz. Katanya, Indeks Kaitz upah minimum di Indonesia lebih dari 1, di mana idealnya di kisaran 0,4 sampai 0,6 persen. Tak heran jika dalam rumus bakunya diperkenalkan istilah Batas Atas dan Batas Bawah. Tujuan rumus tersebut adalah meningkatkan upah minimum terendah dan menjaga upah minimum tertinggi agar tidak melambung. Karena itu pula berulang kali disebutkan agar upah minimum tidak menjadi upah efektif. Bagi para buruh dengan masa kerja di atas satu tahun akan berlaku upah berdasar produktivitas, yang disebut dengan struktur dan skala upah.

Metode yang didaku internasional tersebut, sebenarnya bermasalah, bahkan lebih tepat mengukur kesenjangan upah ketimbang sebagai dasar penyusunan formula upah minimum. Masalah utama terletak pada upah minimumnya, bukan hanya kesenjangan upah. Pasalnya, upah minimum bukan kebutuhan hidup layak. Selain itu, metode Indeks Kaitz mengandaikan seluruh buruh bekerja melalui ikatan kerja formal dengan tingkat kepatuhan pengusaha terhadap standar inti perburuhan.

Nyatanya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan 2,64 juta orang pekerja informal dari 77,68 juta orang pada Agustus 2020 menjadi 78,14 juta orang pada Februari 2021. Jumlah tersebut belum terhitung buruh-buruh informal yang bekerja di perusahaan formal. Jumlah buruh informal di sektor formal dalam bentuk buruh harian, borongan, outsourcing dan sebagainya, dipastikan terus bertambah. Sebagai ilustrasi, komposisi buruh tidak tetap dengan buruh tetap di sebuah perusahaan diperkirakan mencapai 70 persen dari total. Di beberapa wilayah industri terdapat buruh yang menandatangani kontrak per bulan dengan biaya materai sendiri ditambah dengan biaya dengan biaya ‘sogok’ masuk kerja. Tentu saja tidak tersedia data resmi tentang ​jumlah buruh tidak tetap. Karena aturan tentang wajib lapor ketenagakerjaan pun tidak dipatuhi. Dari 26 juta perusahaan secara nasional, baik perusahaan besar, menengah, maupun kecil, hanya 359.703 perusahaan yang mendaftarkan di WLKP (Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan).

Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap norma lainnya pun sangat rendah. ILO menyebutkan, lebih dari sepertiga dari total buruh garmen Indonesia dibayar di bawah upah minimum. Pelanggaran norma ketenagakerjaan memperlihatkan buruknya pengawas ketenagakerjaan. Pada 2020, terdapat 11.000 perusahaan yang melanggar norma ketenagkerjaan, dengan 21.000 kasus dan 26 di antaranya merupakan pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan.

Kelemahan lain dari perhitungan Batas Atas dan Batas Bawah adalah memasukan pendapatan per kapita dan jumlah anggota rumah tangga yang bekerja sebagai pembagi. Para ekonom mengkritik pendekatan pendapat per kapita untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Pendapatan per kapita hanya memperlihatkan besaran konsumsi dengan mengenyampingkan sumber pendapatan, yakni bagaimana konsumsi dipenuhi: apakah berhutang, bekerja normal atau serabutan.

Pendapatan per kapita dan jumlah anggota rumah tangga, kemudian dibagi dengan anggota rumah tangga yang bekerja. Dalam konsep teknis BPS, orang yang bekerja dimaknai sebagai setiap orang yang bekerja dalam satu jam secara terus menerus dalam seminggu. Jadi orang yang bekerja dengan upah bulanan disetarakan dengan orang yang bekerja serabutan untuk dijumlahkan, sebagai total orang yang menghasilkan konsumsi. Dengan rumus demikian, tak heran jika angka Batas Atas akan mendekati atau sedikit melebihi upah minimum tahun sebelumnya.

Sebagai ilustrasi, biaya hidup di Jakarta untuk lajang Rp4,86 juta per bulan, untuk keluarga Rp7,5 juta per bulan. Sementara UMP DKI Rp4,4 juta belum dikurangi dengan membayar BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Pensiun. Berarti pendapatan buruh tidak mungkin menutup kebutuhan bulanan. Untuk menutup sisa kebutuhan tersebut maka buruh atau keluarga buruh akan ‘jungkir balik’ mempertahankan hidup.

Pengeluaran buruh lajang dalam sebulan (2021) di Jakarta

Lagi-lagi kebutuhan hidup layak bukan sebagai pertimbangan perumusan upah minimum. Sementara, pasokan data disediakan oleh lembaga statistik negara yang disebut dengan ‘pendapatan per kapita’. Artinya, tidak diperlukan lagi negosiasi dalam dewan pengupahan, kecuali sebagai pihak yang menyetujui dan menghabiskan anggaran belanja negara.

Pemerintah, kemudian diamini oleh sebagian akademisi dan peneliti perburuhan, menyakini bahwa peraturan yang terbaru memberikan kesempatan kepada buruh mendapat upah lebih besar karena tersedia ‘upah produktivitas’. ‘Upah produktivitas’ tersebut dirumuskan dalam struktur dan skala upah, di mana pendidikan, masa kerja dan jabatan sebagai salah satu faktor kenaikan upah. Dengan mempertimbangkan bahwa rata-rata buruh Indonesia adalah lulusan SMA ke bawah dan meluasnya kebijakan hubungan kerja fleksibel dan jenis kontrak kerja pendek berulang, sangat tidak mungkin buruh memiliki jabatan atau masa kerja yang lama. Lagi pula, kebijakan struktur dan skala upah dirumuskan dan ditetapkan sepihak oleh perusahaan bukan hasil perundingan (PP 36 Pasal 21). Dengan demikian struktur dan skala upah hanya menguntungkan golongan manajemen ke atas. Justru struktur dan skala upah akan memperparah tingkat kesenjangan upah di dalam pabrik.

Di tengah gencarnya kampanye ‘dialog sosial’ dan ‘peningkatan kapasitas’ agar buruh dapat berdialog dengan damai dan harmonis, rupanya ruang kemungkinan untuk berdialog sedang dikunci rapat. Dengan berbagai cara, secara perlahan serikat buruh disingkirkan dari kesempatan untuk menegosiasikan kepentingannya. Satu-satunya kemungkinan adalah kembali ke pepatah lama, ‘Tidak akan pernah ada kebaikan dari negara maupun pengusaha kecuali dengan kekuatan massa’.

Strike Bukan Stroke

Minggu pertama Desember, serikat-serikat buruh mengumumkan pemogokan daerah. Sebagaimana diamati, yang terjadi adalah sweeping, pawai jalanan dan mimbar umum. Ada pula anggota serikat buruh yang sekadar duduk-duduk depan pabrik menikmati dispensasi kerja. Pawai jalanan, mimbar umum dan pemogokan adalah tiga konsep yang berbeda, bukan sekadar dispensasi kerja kemudian menjaga pabrik dari ancaman sweeping.

Di Tangerang Banten, di Bekasi Jawa Barat, dan daerah lain aksi massa meramaikan jalanan, kawasan industri dan kantor pemerintahan. Hampir semua kepada daerah bergeming menghadapi tuntutan buruh. Menghadapi tuntutan buruh, Gubernur Banten mempersilakan pengusaha mencari buruh yang bersedia dibayar lebih murah.

Ketika aksi massa berlangsung, muncul berita bahwa dua pimpinan serikat buruh bertemu dengan Kadin (Kamar Dagang dan Industri). Mereka bersepakat membentuk Pokja (Kelompok Kerja) untuk memperkuat dialog bipartit dan pengawasan ketenagakerjaan. Sebagian serikat buruh merasa heran dengan berita tersebut. Padahal, sedari awal, serikat buruh menuntut kenaikan upah minimum, mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Tahun ini, tampak sekali kemampuan mobilisasi serikat buruh semakin menurun. Menurunnya jumlah buruh terorganisasi dan meningkatnya jumlah buruh fleksibel sangat berpengaruh terhadap kemampuan mobilisasi. Selain itu, sebagaimana terlihat di Bekasi dan Tangerang, tingkat represi menghadapi aksi massa serikat buruh di pabrik, di kawasan dan di tingkat daerah semakin kejam. Ancaman pemecatan karena ‘mogok nasional’ tidak memenuhi unsur ‘kegagalan perundingan’, ancaman pidana karena sweeping merupakan pemaksaan, hingga tidak diberikannya surat tanda terima pemberitahuan demonstrasi. Jika tidak menemukan cara-cara baru dalam perlawanan dan aspirasi pengusaha terus menerus dimenangkan, bukan tidak mungkin kenaikan upah minimum akan menjadi dua tahun sekali, sebagaimana direncanakan pada 2006 dan terapkan di zaman Soeharto.

___________________________________________

1 Saya mengemukakan cara membaca hukum secara tekstualis. Karena, tradisi membaca seperti itulah yang kerap terjadi di lapangan perburuhan. Contoh yang lumrah terjadi, ketika serikat buruh tingkat pabrik menuntut upah di atas upah minimum, manajamen akan berkilah: tidak ada teks yang menyatakan bahwa upah dapat dibayar di atas upah minimum, hanya tidak boleh membayar di bawah upah minimum. Cara membaca tekstualis menandai krisis filsafat hukum yang menyulitkan subyek hukum mempertahankan hak-haknya. 

Habis Pandemi, Pabriknya Pergi: Kisah Sembilan Pabrik yang Mengaku Rugi Saat Pandemi


Sejak pandemi Covid 19 melanda Indonesia, Maret 2020, berbagai laman media online besar maupun kecil memuat berita tentang pabrik-pabrik yang menghentikan kegiatan produksinya. Di provinsi Banten, 74 pabrik diberitakan tutup karena terimbas pandemi (Detik online, 11/10/2020). Di Jawa Tengah 40 perusahaan stop produksi sementara (Tempo Online, 04/04.2020). Sementara di Jawa Timur 80 perusahaan tutup karena alasan yang sama (VOI Online, 13/08/2021).

Ada perusahaan yang menghentikan operasi pabrik untuk sementara, ada yang tutup permanen. Sementara pabriknya tutup di tengah goncangan keuangan semasa pandemi, perusahaan menempuh berbagai cara untuk memangkas biaya operasional. Caranya antara lain dengan meliburkan buruh, melakukan pemotongan upah atau malah mangkir bayar upah. Tidak sedikit pula yang melakukan pengurangan jumlah buruh melalui PHK massal.

Pabrik yang tutup sementara kemudian beroperasi kembali di masa pandemi, dengan memberlakukan beberapa ketentuan baru. Antara lain dengan mengubah dan mengurangi waktu kerja. Buruh misalnya diminta bekerja bergilir, satu minggu bekerja di minggu ini dan libur di minggu berikutnya. Sambil menerapkan ketentuan baru ini, perusahaan tak lupa menekankan konsep no work no pay (tidak kerja tidak terima upah). Maksudnya, karena buruh tidak bekerja satu bulan penuh, maka juga tidak menerima penuh upahnya. Upaya penghematan juga dilakukan dengan menurunkan standar kerja, mencopot beberapa fasilitas, yang sebelumnya sudah disepakati dan tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama. Seperti Uang THR (tunjangan hari raya) yang tidak dibayarkan atau dicicil oleh perusahaan.

Tulisan ini tidak hendak mengungkap akrobat yang dijalani buruh untuk bertahan hidup. Pada studi kasus ini, penulis lebih tertarik untuk menelusuri sembilan perusahaan yang di masa pandemi menutup operasi pabriknya, baik untuk sementara maupun secara permanen. Kesembilan perusahaan tersebut masuk kategori industri padat karya, mempekerjakan banyak buruh, dan memproduksi garmen dan alas kaki untuk brand ternama seperti Asics, New Balance, Adidas dll; dengan pabrik yang tersebar di wilayah Jakarta, Tangerang, Semarang dan Yogyakarta.

Tutup sementara, tutup seterusnya, dan tidak benar-benar tutup

Alasan penurunan order juga dipakai oleh PT Good Steward Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, untuk menutup operasi pabrik. Perusahaan sarung tangan golf ini mengaku ordernya turun dua tahun berturut-turut, dan situasinya kemudian diperparah oleh pandemi (Harian7, 16/04/2021).

Tidak mau kalah dengan PT Good Steward Indonesia, PT Eka Sandang Duta Prima di Semarang ikut-ikut tutup pabrik. Alasannya, ketidakseimbangan arus keluar-masuk keuangan selama pandemi. Disebutkan pula, order untuk PT Eka Sandang Duta Prima diputus oleh buyer (Radar Semarang, 15/04/2021).

Selain tidak adanya order dari buyer, alasan yang disebutkan untuk menutup pabrik adalah terhambatnya ekspor karena pembatasan gerak (lockdown) di berbagai negara. PT Bees Footwear Inc di Serang menyatakan bahwa perusahaan akan dikenai pinalti oleh buyer bila gagal melakukan ekspor pada tanggal yang ditentukan. Perusahaan mengaku terlambat mengirim barang sehingga terlambat pula menerima pembayaran dari buyer. Selanjutnya, PT Bees Footwear Inc melakukan menempuh beberapa hal yang mereka sebut sebagai efisiensi, yaitu memotong upah dan mengurangi jumlah buruh. Caranya, buruh ditawari untuk mengambil pensiun dini dan membiarkan kontrak kerja berakhir tanpa diperpanjang.  [SPN.or.id  4/15/2020]. Pada akhirnya, sesudah serangakain efisiensi, akhir pabrik tutup juga.

Jika empat perusahaan yang diceritakan di atas seluruhnya tutup secara permanen, lain lagi ceritanya dengan PT Sport Glove Indonesia (PT SGI). Perusahaan ini mula-mula mengumumkan berhenti berproduksi, meliburkan buruh tanpa diupah, sampai waktu yang tidak ditentukan. Alasannya tentu saja pandemi. Lalu datanglah kejadian ganjil. Pemilik bangunan pabrik, melalui UD Mutiara Gunung Kidul, memanggil sebagian buruh untuk menggarap order PT SGI. Buruhnya bekerja di bangunan pabrik yang sama dan dengan menggunakan semua alat produksi PT SGI. Dari sini buruh-buruh beranggapan bahwa, tanpa pemberitahuan pada buruhnya, PT SGI susah berganti nama menjadi UD Mutiara Gunung Kidul. Dalih PT SGI, mereka telah melimpahkan pekerjaan ke UD Mutiara Gunung Kidul untuk menyelesaian pekerjaannya. Hal yang menggundahkan, mereka yang dipanggil ternyata dipekerjakan sebagai buruh borongan, dengan skema upah buruh borongan yang jelas berbeda dengan kondisi sebelumnya (Inews Jogja Online, 11/09/2020).

Setelah mengganti nama perusahaan (atau melimpahkan pekerjaan ke perusahaan lain), dan mengganti sistem kerja menjadi borongan, uang THR tahun 2020 pun dibayar dengan cara dicicil. Runyamnya lagi, para buruh kemudian mendapati uang BPJS mereka tidak dapat dicairkan, gara-gara PT SGI berbulan-bulan menunggak pembayaran iuran BPJS. Ketika para buruh menuntut hak-haknya, PT SGI berkilah bahwa mereka tidak mem-PHK buruhnya. Melainkan, hanya merumahkan.

Di masa pandemi, nasib buruh PT Harapan Busana Apparel di KBN Cakung, Jakarta Utara, sama terkatung-katungnya. Semasa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Mei hingga Agustus 2020, perusahaan meliburkan buruhnya, tanpa upah. Hanya ada pembayaran THR tahun 2020. Selepas Iedul Fitri, buruh kontrak dipanggil untuk kembali bekerja. Untuk diterima bekerja, para buruh-tetap diminta untuk mengundurkan diri dengan iming-iming uang sebesar RpDalam rangka menghentikan produksi di Tangerang, sejak 4 Mei 2020 PT Panarub Dwikarya mengumumkan penawaran pengakhiran kerja secara sukarela kepada seluruh buruh, dengan menawarkan uang pesangon “satu kali PMTK.”[1] PT Freetrend juga menawarkan uang pesangon satu kali PMTK (Peraturan Menteri Tenaga Kerja) kepada buruh yang akan dipecat.. 12 Juta. Kemudian, mereka diminta melamar kembali untuk diterima sebagai buruh kontrak. Singkat cerita, di tengah krisis, perusahaan mengganti seluruh buruhnya dengan buruh kontrak. Cara ini jelas lebih murah, dan tanpa kewajiban membayar pesangon.

Lain hal pada PT Freetrend Balaraja, Kabupaten Tangerang. Pada 13 Juli 2020  produsen sepatu merek New Balance tersebut menutup pabriknya secara sepihak, tanpa mengabari buruh-buruhnya. Akibatnya, 15 ribu buruh bagian produksi, sebagian sudah menempuh masa kerja tujuh tahun, kehilangan pekerjaan. Hanya empat bulan sesudah pandemi merebak, perusahaan mengaku merugi lalu tiba-tiba saja tutup.  Tidak diceritakan, kemana perginya keuntungan yang bertahun-tahun diraup perusahaan dari keringat buruh.

Sebelum pabrik tutup, pemilik PT Freetrend diketahui sudah menyiapkan perusahaan baru bernama PT Longrich Indonesia di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam Surat keterangan Domisili Usaha (SKDU), dikeluarkan oleh Kepala Desa Sentul dan Camat Balaraja, nama dan alamat pemilik PT Long Rich Indonesia ternyata sama dengan PT Freetrend (Kabar6.com, 03/06/2021).

Meskipun sudah menyatakan diri tutup, PT Freetrend diketahui masih menjalankan urusan ekspor impor. Ada gelagat, kegiatan produksi dipindahkan ke Cirebon. Sebagaimana terpampang di laman facebooknya, PT Longrich Indonesia sudah membuka lamaran kerja. Diduga kuat, pandemi menjadi momentum bagi PT Freetrend untuk memindahkan kegiatan produksi dari Tangerang ke Cirebon; dengan terlebih dahulu bersalin rupa menjadi PT Longrich Indonesia. Perusahaan lama semata-mata semacam kantor pemasaran dan untuk menangani pekerjaan ekspor-impor yang sebenarnya dijalankan oleh PT Longrich Indonesia.

Cerita berikutnya adalah tentang kelakuan Panarub Group. Dua anak perusahaan Panarub Group, yaitu PT Panarub Industri dan PT Panarub Dwikarya sudah lama beroperasi di Tangerang. PT Panarub Dwikarya Cikupa, Tangerang, pemasok sepatu untuk Adidas dan Mizuno, secara bertahap mengakhiri kegiatan produksinya di Tangerang. Sejalan dengan pemecatan buruh yang terus terjadi di PT Panarub Dwikarya Cikupa, Tangerang, kegiatan produksi rupanya semakin banyak dipindahkan ke PT Bintang Indokarya Gemilang (PT BIG), yang beroperasi sejak 2015 di Brebes, Jawa Tengah. Pada tahun 2020 misalnya, PT BIG memproduksi 15 juta pasang sepatu per bulan (Detik Finance, 09/10/2020). Setelah kegiatan produksi di Brebes berlangsung dengan baik, produksi di PT Panarub Dwikarya di Tangerang dihentikan. Tampaknya, pandemi mempercepat keputusan untuk sepenuh melakukan relokasi produksi ke Brebes. Pada 2019 Panarub group membuka satu perusahaan lagi bernama PT Rubber Pan Java di Kabupaten Brebes (Media Indonesia Online, 28/09/2021). Brebes tampaknya akan menjadi lokasi produksi sepatu yang penting Panarub Group di masa yang akan datang. Agar lebih jelas, untuk tahun 2021 upah minimum di Tangerang adalah Rp. 4.200.000, sementara di Brebes adalah Rp.1.866.722,90.

Dalam rangka menghentikan produksi di Tangerang, sejak 4 Mei 2020 PT Panarub Dwikarya mengumumkan penawaran pengakhiran kerja secara sukarela kepada seluruh buruh, dengan menawarkan uang pesangon “satu kali PMTK.”[1] PT Freetrend juga menawarkan uang pesangon satu kali PMTK (Peraturan Menteri Tenaga Kerja) kepada buruh yang akan dipecat.  

NamaTindakan PerusahaanAlasanDampak Bagi Buruh
PT Eka Sandang Duta Prima, Semarang, Jawa Tengah.Menutup pabrik selama pandemi.Buyer mencabut order karena pasar Global sepi.Buruh dipecat.
PT Bees Footwear Inc, Serang.Efisiensi, pemecatan terhadap buruh.Gagal ekspor karena kondisi Pandemi Covid-19.Buruh dipecat.
PT Good Steward Indonesia, Semarang.
 
Pemecatan terhadap buruh, menutup pabrik.Sepi orderburuh dipecat.
PT Freetrend, Tangerang.
 
Menghentikan produksi, menutup pabrik sepenuhnya.Mengalami kerugian dua tahun berturut-turut.
Imbas dari Covid-19
buruh dipecat.
PT. Master Wovenindo Label, Jakarta.
 
 
merumahkan buruh, memotong upah 70%,
stop produksi
Penurunan order akibat pandemi. Perusahaan tidak mampu lagi membayar upah buruhBuruh dipecat, pesangon belum dibayar. Pembayaran pesangon bergantung pada penjulan asset milik perusahaan. Buruh sudah menunggu pesangon selama dua tahun.
PT Harapan Busana Apparel, Jakarta
 
Merumahkan buruh tanpa upah.
 
Dampak Covid-19Buruh dipecat, buruh dirumahkan.
PT Indah Sumber Sejati, Jakarta
 
Merumahkan buruh dengan upah hanya di bayar 50%.
melakukan Pemecatan  terhadap buruh.
Dampak Covid-19Buruh dirumahkan sampai waktu yang tidak ditentukan, upah hanya dibayar 50%.
PT Sport Glove Indonesia, Gunung Kidul, DIYMenutup pabrik selama pandemi dan mengganti nama menjadi UD Mutiara Gunung Kidul, merekrut dan mempekerjakan buruh borongan.PailitBuruh dirumahkan tanpa upah, buruh di pecat.
 
PT Panarub Dwikarya, TangerangMenawarkan PHK terhadap semua buruh, dengan satu kali PMTK. Pemecatan massalakibat dampak dari Pandemik Covid-19.
perusahaan mengalami kerugian
Buruh dipecat.
Tabel 1, Daftar sembilan perusahaan yang melakukan restrukturisasi perusahaan ketika pandemi (Diolah dari berbagai sumber.)

Akhir: Pandemi Mempercepat Relokasi Pabrik

Sudah diketahui, lockdown di berbagai negara mengganggu rantai pasok global, termasuk industri tekstil dan garmen. Pelambatan ekonomi memaksa perusahaan garmen menempuh berbagai cara untuk menyelamatkan arus-kas dan mempertahankan tingkat keuntungan. Beberapa cara yang banyak ditempuh, untuk memangkas berbagai biaya tetap untuk operasional dan biaya produksi, adalah dengan mengurangi produksi. Salah satu belanja yang dipangkas, bahkan habis-habisan, adalah upah dan hak-hak buruh lainnya.

Penelusuran ini menemukan, tekanan keuangan semasa pandemi menjadi dalih bagi perusahaan untuk menunda atau mengelak dari tanggung-jawabnya memenuhi berbagai hak perburuhan (upah, tunjangan, THR, pesangon). Pandemi menyediakan pula kesempatan bagi perusahaan untuk menekan buruh, guna mengurangi jumlah buruh-tetap dan memperbesar jumlah buruh tidak tetap (kontrak, borongan). Langkah ini sangat menguntungkan karena dapat menekan biaya yang timbul dari status buruh tetap.

Ketika langkah pengurangan jam kerja dan upah (serta berbagai tunjangan, bila ada) dianggap tidak memadai, perusahaan mulai memecat buruh dan menutup pabrik, sementara atau permanen. Tutup sementara maupun permanen keduanya ditandai dengan PHK besar-besaran, yang tentu saja berdampak pada kehidupan buruh.

Temuan yang perlu digarisbawahi dari studi kecil ini adalah  kaitan antara penutupan dan dengan relokasi pabrik. Tidak semua perusahaan yang menyatakan diri pailit atau tutup benar-benar berhenti menjalankan usaha.  Melalui operasinya yang seluruhnya legal, mereka berganti nama perusahaan, lalu membuka pabrik di tempat yang baru, mempekerjakan buruh-buruh baru. Singkatnya, perusahaan melakukan langkah restrukturisasi: menata kembali struktur produksi maupun sistem produksinya guna mempertahankan keuntungan di tengah situasi krisis global yang disebabkan oleh pandemi.

Relokasi pabrik, dari Jawa bagian barat ke wilayah Jawa Tengah, tidak seluruhnya kebetulan. Setidaknya sejak sepuluh tahun terakhir Jawa Tengah getol mengundang investor untuk membuka kawasan-kawasan industri baru. Beserta perkembangan itu, berbagai kota/kabupaten di Jawa Tengah berlomba-lomba memikat investor dengan upah minimum yang rendah dan kemudahan lainnya. Memang benar, gara-gara pandemi sejumlah perusahaan garmen benar-benar tutup usia untuk selama-lamannya. Tapi, selebihnya mampu terlahir kembali dan bergerak-gerik di wilayah industri baru, sebagai perusahaan baru tanpa masa lalu.

 
Catatan:
[1] “Satu kali PMTK” atau “dua kali PMTK”, istilah yang umum digunakan sehari-hari di kalangan buruh, merujuk pada peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang hak-hak buruh buruh dalam proses pemutusan hubungan kerja. Peraturan yang dimaksud adalah Kepmenaker No: KEP-150/MEN/2000 yang kemudian direvisi melalui Kepmenaker No: KEP-78/MEN/2001. Hal yang sama kemudian diatur dalam pasal 151-155 Undang-undang No:13 tahun 2003. Untuk melihat perkembangan yang terakhir, lihat pula pasal-pasal tentang PHK dalam Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disyahkan pada 2020.

Perubahan Iklim dan Proletarisasi Rakyat Agraris


Ba’da magrib, secara rutin Mang Ato nyebor (menyiram) kebun jagung yang letaknya di belakang rumah saya. Akibat langkanya air, lahan sehektar itu baru terlihat basah menjelang subuh. Sekitar pukul 7 pagi, dia baru bisa istirahat, ngobrol dan ngopi di warung saya. Dia tampak lelah karena sepanjang malam dalam waktu dua bulan matanya tak pernah terpejam.

Tetangga saya, Wa Uslih, petani padi paling handal, musim ini tak sanggup bersawah akibat curah hujan tak bisa dia prediksi. Dia memilih menyewakan lahannya yang seluas 0,5 ha kepada bandar untuk di tanami ubi. Cuaca yang tak menentu ditudingnya akibat ulah pawang hujan yang seiring marak ketika orang “hajatan”. Musim ini ia memilih kerja serabutan.

Cerita petani masa kini tak mampu lagi memperkirakan musim tanam, masyarakat adat tak mampu lagi menentukan waktu berladang, serta nelayan merasa bingung menghitung waktu menjala ikan, bukanlah cerita baru. Sejak bertahun lampau, para ahli menyebut hal itu sebagai fenomena krisis iklim, yang disebabkan “memanasnya” suhu bumi oleh polusi industri.

Presiden Bolivia, Evo Morales, pernah mengatakan bahwa di berbagai forum iklim semua pihak bicara kesepakatan soal jumlah penurunan emisi, tetapi hal yang tak pernah dibahas adalah bahwa temperatur bumi selalu naik karena sistem kapitalisme.

Dapat dibayangkan eksisteni petani gurem seperti Wa Uslih, selain akan berhadapan dengan kebijakan perampasan lahan, pupuk mahal, gabah murah, juga terus menerus menghadapi cuaca yang di luar kuasanya. Lalu bagaimana anak dan cucunya berminat jadi petani? Wa Uslih pun kini ia beralih menjadi buruh tani di Bandar ubi.

Ironisnya, kebijakan penanganan dampak perubahan iklim dalam skema adaptasi dan mitigasi yang di sepakati pemerintah, tidak menyasar kelompok paling rentan seperti petani, nelayan, masyarakat adat yang hidupnya bergantung kepada sumber agraria. Mereka adalah kelompok masyarakat yang paling terpukul oleh tak menentunya cuaca.

Pemerintah, dalam berbagai forum iklim dunia cenderung menyepakati mekanisme perdagangan karbon (pasar karbon). Mekanisme ini sangat menguntungkan korporat dan negara-negara kapital (utara) yang adalah penyumbang terbesar emisi karbon (polusi Industri).
Pada prakteknya, skema pasar karbon itu identik dengan pengkaplingan ribuan hektar lahan (konservasi) di sejumlah wilayah yang memiliki tutupan hutan, dan yang dikuasai korporasi. Jumlah karbon (carbon stock) dihitung untuk diperdagangkan.

Akses masyarakat pada tanah-tanah yang sembarang dikapling ini, di batasi sehingga kerap menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar. Seperti yang terjadi antara PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT REKI) versus Suku Anak Dalam, Jambi. Juga masyarakat Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah versus Kalimantan Forest Climate Partnership (KFCP).  Skema ini tidak jauh beda dengan pola HGU perkebunan dan HTI kehutanan yang seringkali menindas petani dan masyarakat adat.

Dalam menanggapi isu perubahan iklim, berbagai serikat buruh (seperti KSBSI) pada momentum hari lingkungan hidup bulan Juni tahun ini telah menyatakan sikap tentang krisis iklim. [1] Itu kabar baik, dimana serikat buruh mulai menyadari krisis iklim akan berdampak kepada nasib anggotanya sehingga, menganggap perlunya sebuah transisi berkeadilan. Ini akan berpengaruh besar terhadap daya tawar serikat buruh terhadap perusahaan.

Namun masyarakat agraria saat ini mengalami ancaman proletarisasi yang besar sekali. Jumlah petani berkurang sebanyak 15 ribu orang / tahun[2], bukan hanya di akibatkan oleh perampasan lahan,  cuaca ektsrim dan bencana merupakan faktor penyebab yang mesti diperbincangkan.
Sebagaimana diketahui, tekanan ganda terhadap masyarakat agraris membuat mereka terlempar secara paksa ke dalam pasar tenaga kerja. Ini membuat korporat kian bersikap besar kepala, sesuka hati menjalankan politik upah murah.

Setelah hutannya di kapling proyek ikilm, ladang dirampas sawit, dan kebun karetnya terbakar, suku Dayak ngaju Kapuas sebagian menjadi buruh di kebun sawit. Kalau tenaganya masih kuat mereka menambang emas di hulu-hulu sungai. Sulit menemukan menemukan muda-mudi mereka menetap di kampung.

Suku Anak Dalam di Jambi kehilangan identitas, bahkan sekedar mendapat KTP.  Nelayan di Cilegon Banten kebanyakan beralih profesi menjadi Satpam.
Sementara Wa Uslih, sesuai keyakinannya, kembali menggarap sawah jika musim hajat kawinan telah usai.

Selamat hari agraria!



Catatan:
[1] https://www.ksbsi.org/home/read/1514/Pernyataan-Sikap-Serikat-Buruh-Pekerja-Indonesia-Tentang-Climate-Change-dan-Transisi-Berkeadilan
[2] Raisa Adila. 2015. “Jumlah Petani Berkurang 15 Ribu Orang Tiap Tahun.” Tersedia, https://economy.okezone.com/read/2015/09/22/320/1219099/jumlah-petani-berkurang-15-ribu-orang-tiap-tahun, (diakses pada 9 Maret 2018)


Cerita Tiga Buruh Perempuan di Serang

Mulyani: Pabrik dan Rumah Tangga

Namanya Mulyani, usia 28 tahun. Ia berasal dari Rumpin, Kabupaten Bogor. Di usianya tersebut berbagai pekerjaan telah dilakoni. 

Mulyani mulai mengenal kerja berupah ketika usia 13 tahun, setelah lulus sekolah dasar.  Ia pernah kerja di usaha konveksi, di warung makan dan restoran. Ia juga pernah bekerja di Muara Karang, Jakarta, sebagai tukang dekorasi di acara pernikahan, pesta keagamaan, dan perayaan lainnya. Pekerjaan yang terakhir ini biasa disebut event organizer. Istilahnya diinggriskan ketimbang disebut serabutan, mungkin biar tampak mentereng atau untuk menutupi jenis pekerjaan yang tanpa kepastian pendapatan dan perlindungan itu.

“Kerja di pabrik itu persis kuda. Kalau kita nggak jalan pasti dicambuk, dipaksa jalan” 

Aber, pemilik kamar sewa sekitar PT. Nikomas

Pergulatan dengan dunia dekorasi mengantarkan Mulyani bertemu seorang laki-laki yang berasal dari Cikande, Serang. Singkat cerita, keduanya menikah pada 2012. Mulyani pun memutuskan pindah dan tinggal di Serang, ikut suaminya.

Setahun setelah menikah, Mulyani memutuskan bekerja di PT Eagle Nice, pabrik garmen yang terletak di Serang. Umumnya, orang yang baru masuk di Eagle Nice akan menempuh masa training dengan upah harian. Rupanya Mulyani beruntung. Saat itu, ia diberikan pekerjaan di bagian penjahitan. Dengan pengalamannya bekerja di konveksi di Jakarta, Mulyani mudah mengoperasikan mesin jahit. Mulyani pun langsung diangkat sebagai buruh tetap setelah melalui dua hari training.

Kebijakan menjadikan buruh tetap bagi mereka yang sudah berpengalaman menjahit tidak hanya berlaku untuk Mulyani, tapi juga pada buruh-buruh lain. Harga pengalaman dan keterampilan itulah yang dikonversikan menjadi nilai buruh tetap. Jika setiap perusahaan hanya bersedia merekrut buruh berpengalaman dan berketerampilan, berarti narasi bahwa investasi akan secara otomatis mengurangi jumlah pengangguran, tidak akan pernah terwujudkan.  

Di Eagle Nice, biasanya, buruh harian lepas dibayar Rp 60 ribu per hari dan bekerja selama 8-10 jam. Upah hariannya sebenarnya adalah Rp 80 ribu tapi calo memotong Rp 20 ribu. Informasi yang saya temukan, hampir semua orang yang akan masuk ke Eagle Nice harus melalui calo tenaga kerja. Setidaknya kejadian ini berlaku sejak 2010 sampai 2016. 

Buruh harian lepas merupakan istilah yang merujuk pada cara perhitungan upah berdasarkan kehadiran di tempat kerja. Artinya, selama buruh bekerja dalam hari tertentu, itulah yang diperhitungkan sebagai basis pengupahan. Cara membayarkan upahnya bisa perminggu atau perbulan disesuaikan dengan kesanggupan kasir keuangan perusahaan. Dalam peraturan perundangan tersirat bahwa total upah buruh harian dalam sebulan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum. Tapi siapa yang bisa memastikan bahwa buruh-buruh harian tersebut total upahnya setara sesuai upah minimum, apalagi mendapat perlindungan jaminan kesehatan?

Agak berbeda dengan harian lepas adalah buruh borongan. Istilah borongan merujuk pada cara perhitungan upah berdasarkan hasil yang diperoleh. Berdasarkan ‘permainan manajemen’, harga buruh harian ditentukan dengan harga per hari kerja, sementara harga buruh borongan ditentukan dengan harga satuan hasil, yang ditentukan sepihak oleh manajemen. 

***

Di Eagle Nice, pabrik yang menjadi supplier untuk brand Nike ini, manajemen pabrik menetapkan bahwa setiap buruh yang baru masuk dibayar sebesar Rp 80 ribu rupiah per hari. Katanya, buruh yang baru masuk dan tidak memiliki keahlian adalah masih dalam ‘tahap belajar’. Mereka diharuskan menjalani training selama tiga bulan. Setelah itu, akan ada penilaian yang menentukan lolos tidaknya buruh tersebut. Jika lolos berarti akan menjadi buruh tetap. Jika tidak, berarti berakhir masa kerjanya. Buruh yang dianggap lulus masa training akan diberikan KPK (kartu pengenal kerja) dan menerima upah sesuai upah minimum Kabupaten Serang. 

Tahap belajar sekadar istilah manajemen. Meski dalam ‘tahap belajar’, barang yang dihasilkan oleh buruh raining merupakan bagian dari seluruh barang yang diperjualbelikan Dengan lembur wajib, setiap hari Mulyani bekerja selama 11 jam. Ia harus tiba di tempat kerja jam 06.30 pagi dan baru pulang dari pabrik jam 17.30. Kemacetan di jalan kerap membuat Mulyani terlambat sampai di pabrik ataupun di rumah. Selama bulan puasa, ia seringkali terpaksa berbuka di jalan. Jikalau berhasil pulang ke rumah sebelum magrib, ia mesti langsung memasak atau menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Setelah beres makan ia sering sekali tertidur karena kecapekan.dan merupakan sejumlah barang yang dicapai dalam target produksi harian. 

Mulyani melamar di Eagle Nice menggunakan ijazah sekolah dasar. Begitu juga teman-temannya yang masuk di sekitar 2013. Menurut Mulyani, sepertinya pendidikan formal tidak menjadi pertimbangan utama dalam perekrutan buruh. Kemampuan kerja, ‘kuat mental’ dan siap kerja dalam tekanan, dan punya pengalaman menjahit, cukup untuk diterima bekerja. Selain itu, seseorang harus bisa baca tulis dan siap diajari cara kerja. 

Selama masa training, buruh yang belum bisa apa-apa akan diajari sampai bisa. Selama masa ini juga mereka akan mengalami cacian dan makian. Tidak jarang umpatan bahkan lemparan diterima. Mulyani mengatakan, “Makanya harus kuat mental.” 

Kini, meskipun sudah lebih dari 7 tahun bekerja dan mendapat jabatan yang berbeda, upah Mulyani masih tetap UMK. Upah pokoknya, Rp 4.251.000. Selain untuk kebutuhan keluarga, Mulyani juga mengirim uang kepada orang tuanya di kampung. Bapak dan ibunya sudah tua, tidak lagi bisa bekerja. Setiap bulan, Mulyani mengirim sebanyak Rp 300 ribu kepada orang tuanya. Di luar itu, ibunya sering meminta tambahan untuk membeli obat atau membeli alat dapur atau pakaian.

Penghasilan suami Mulyani yang bekerja sebagai tukang las tidaklah menentu. Seringkali, seluruh upah Mulyani habis untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Suaminya mengantar menjemputnya setiap hari dengan sepeda motor. Seminggu sekali Mulyani memberi suaminya uang rokok dan bensin. Mulyani juga menyiapkan uang jajan anaknya yang berumur 4 bulan. 

Suami Mulyani memiliki bengkel las sendiri. Bengkelnya memproduksi pagar besi, kanopi, dan lain-lain. Sebenarnya, modal membuka bengkel las tersebut dari Mulyani. Setiap bulan, selama empat tahun, Mulyani menyisihkan uang dari upahnya yang tidak seberapa itu untuk modal. Mulyani berharap suaminya akan bisa membantu meringankan bebannya dengan memiliki usaha sendiri. “Bengkel Las aja habis Rp 30 juta. Itu modalnya dari saya dari hasil menabung selama bertahun-tahun,” ungkapnya dengan bangga suatu hari.

Namun, meskipun sudah ada bengkel las, order sering sepi. Untuk bisa menabung, Mulyani kerja lembur. Menurutnya, ia lebih senang upahnya dibayarkan dua minggu sekali. “Tidak akan keteteran waktu uang habis,” katanya. Ditambah lembur, Mulyani bisa menerima upah sekitar Rp 6 juta rupiah per bulan.

Belakangan ini Mulyani sering mengeluh. “Bekerja Eagle Nice semakin lama semakin banyak aturan. Kalau saya bisa memilih, lebih baik jadi operator dari pada jadi IT (industrial technology) atau IE (industrial engineering) karena sama aja gajinya”.  

Sebenarnya, Mulyani tidak begitu mengetahui pengertian IT/IE. Ia hanya menjalankan tugasnya sebagai orang yang menghitung dan menentukan target. Sebagai IT/IE Mulyani harus mendorong operator agar setiap hari mencapai target produksi. Mulyani merasa tugas sebagai IT/IE sangat berat. 

Pada April 2021, masih di tengah pandemi Covid-19, Eagle Nice mengalami kebanjiran order. Perusahaan mewajibkan buruh kerja lembur selama tiga jam sehari. Biasanya, paling lama lembur dua jam sehari. Lembur wajib diterapkan khusus untuk line atau bagian yang memproduksi Nike. 

Dengan lembur wajib, setiap hari Mulyani bekerja selama 11 jam. Ia harus tiba di tempat kerja jam 06.30 pagi dan baru pulang dari pabrik jam 17.30. Kemacetan di jalan kerap membuat Mulyani terlambat sampai di pabrik ataupun di rumah. Selama bulan puasa, ia seringkali terpaksa berbuka di jalan. Jikalau berhasil pulang ke rumah sebelum magrib, ia mesti langsung memasak atau menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Setelah beres makan ia sering sekali tertidur karena kecapekan. 

Di malam hari, ketika ia tidur, tidak jarang ia terbangun dan seringkali susah kembali tidur. Ia memikirkan target di pabrik yang belum tercapai di hari sebelumnya atau target yang harus dicapai esok hari. Ia merasa sangat terbebani jika ada target yang belum tercapai, karena  itu akan jadi hutang kerjaan yang wajib di bayar di hari berikutnya. 

Mulyani memutuskan untuk berhenti bekerja ketika ia hamil 4 bulan anak kedua.. Ia sangat khawatir dengan kondisi kandungannya. Pabrik memang memberikan cuti melahirkan ketika kandungan berumur 7 bulan. Namun, ia tidak mau menunggu. Menurutnya, itu terlalu berisiko. 

Anak pertamanya meninggal di Rumah Sakit ketika berumur satu bulan. Waktu itu, Mulyani terus bekerja seperti biasa sepanjang kehamilannya. Tidak ada perhatian khusus dari pabrik bagi ibu hamil. Misalnya, rutin mendapatkan susu untuk ibu hamil, kompensasi waktu kerja,  dikurangi beban kerja, atau dipindahkan ke bagian kerja yang setidaknya lebih aman. Ia menduga kematian anak pertamanya karena terlalu capek bekerja di pabrik.

Jam kerja panjang dan beban kerja yang berat membuatnya tidak punya banyak waktu memperhatikan kesehatannya. Pengalaman menyakitkan kehilangan anak pertamanya ini membuatnya mengambil keputusan untuk berhenti bekerja sementara, sampai anaknya lahir. Ia tidak mau malapetaka berulang menimpanya. 

Namun, Mulyani tidak mendapatkan pesangon. Kata pabrik, tidak ada pesangon baginya karena itu keputusannya berhenti bekerja. Pabrik tidak mau tahu alasan seorang buruh berhenti bekerja. Padahal, Mulyani berhenti bekerja karena berkaitan dengan kehamilannya.

Mulyani bercerita bahwa dia sering bertengkar dengan suaminya. Suaminya tidak suka Mulyani berteman dengan laki-laki sesama buruh di pabrik, baik berteman langsung maupun di media sosial. Karena hal-hal ini, terkadang suaminya memarahinya. Padahal, menurut Mulyani, itulah caranya menghibur diri. Sebaliknya, suaminya sering keluar malam nongkrong bersama teman-temannya atau main game online. Tidak jarang, suaminya pulang larut; pukul 2 malam bahkan Subuh baru nongol di rumah. Ketika suaminya keluar rumah, tak jarang Mulyani dikunci dari luar. 

Suatu malam ketika mereka sedang makan bersama di rumah, tiba-tiba sebuah panggilan video masuk ke handphone Mulyani. Suaminya seketika marah dan menyita telepon genggam Mulyani. Seluruh aplikasi telepon genggam Mulyani dihapus. 

Rina: Pabrik Merenggut Harapan Kuliah

Rina  berasal dari Muara Enim, Sumatera Selatan. Ia lahir pada 1995. Rina memutuskan ikut kakak perempuannya ke Serang, pada akhir 2015, tepatnya tanggal 20 Desember. Waktu itu, kakaknya bekerja di PT Eagle Nice. 

Rina berangkat dengan dibekali uang Rp 300 ribu oleh orangtuanya. Menurutnya, itu tidak cukup. Untung saja, dia punya sedikit tabungan. Total uang yang dipegangnya waktu itu Rp 800 ribu. Ia terpaksa irit menggunakannya uang untuk kebutuhan sehari-hari sebelum mendapatkan pekerjaan. Seminggu pertama, Rina tinggal di rumah paman dan tantenya di Cikupa, Tangerang dan seminggu berikutnya di Cikande Permai, Serang, di rumah pamannya yang lain. 

Selang waktu dua bulan sejak kedatangannya, tepatnya awal 2016 awal, Rina diterima bekerja Eagle Nice. Setelah bekerja Rina pindah ke mess yang disediakan pabrik karena tidak terlalu betah tinggal di rumah saudara mereka. Lagi pula, Rina kadang harus bekerja shift 2, sehingga pulang jam 11 malam. Kamar messnya ukuran 3 x 3 meter yang dihuni tiga sampai lima orang. 

“Masuk kerja di situ cukup mudah, tidak perlu bayar atau sogok, bahkan ijazah SD diterima. Yang penting kuat fisik dan mental,” kenang Rina. “Dulu nggak pakai calo, ‘orang dalam’ bisa masukin kerja, tapi kerjanya masih HL (harian lepas).  Kalau sekarang nggak bisa, mesti lewat calo dan bayar mahal,” tambah Rina. 

Rina juga menjadi buruh harian lepas dengan menerima upah Rp 80 ribu per hari, bekerja selama 8 – 10 jam. Waktu itu, hanya ada dua shift: shift 1 masuk 06:30 pagi, pulang jam 02:30 sore; dan shift 2 masuk 02:30 sore, pulang jam 11:00 malam. Untuk mendapatkan kartu pengenal kerja harus melewati masa training selama 3 bulan.  

Awal bekerja di Eagle Nice, Rina merasa tidak yakin dengan kemampuannya. Tapi keluarganya selalu menyemangati, terutama kakak perempuannya. Bekerja di pabrik adalah pengalaman. Salah satu penyesuaiannya adalah tidur larut malam. Sebelum bekerja di pabrik, ia biasa pergi tidur jam 9 malam. Setelah kerja di pabrik, apalagi jika ia bekerja shift 2, ia terpaksa tidur larut malam. Ia masuk kerja jam 3 sore, dan pulang jam 11 malam. Baru bisa pergi tidur lewat tengah malam. 

Sejak menjadi buruh, ia mulai sering sakit-sakitan. Ia kena maag, asam lambung, sering demam dan masuk angin. Padahal, sebelumnya, ia tidak punya masalah dengan kesehatannya. “Aku selama hidup di kampung nggak pernah masuk angin, apalagi sampe dikerok. Di sini (Serang) doang aku pertama kalinya dikerok.” Sejak bekerja di pabrik, Rina terbiasa makan apapun yang ada di Warteg, atau mie instan.  

Suatu hari Rina dan kakanya jatuh sakit. Mereka pergi ke klinik tempat biasa kakaknya berobat. Kata dokter, jangan makan pedas dan mie instan. Rina heran. Ketika di kampung, Rina juga sering makan mie instan, bahkan sejak kecil. Tapi, ia tidak pernah sakit seperti sekarang. 

Kini, setelah lebih dari empat tahun bekerja di PT Eagle Nice, Rina telah mengetahui kebiasaan orang-orang di pabrik. Dia bersumpah pada dirinya sendiri tidak akan pernah pacaran dengan teman kerja satu pabrik. Laki-laki dan perempuan di pabrik punya hobi selingkuh. 

Selain perselingkuhan, terjadi pelecehan yang dilakukan buruh laki-laki kepada buruh perempuan. Misalnya, merayu, mengajak makan malam Minggu padahal sudah beristri, minta nomor Whatsapp, colek-colek, dan ngomong jorok. Rina tidak bebas dari pelecehan. Ketika ada seseorang yang menggoda, ia hanya tersenyum dan berusaha merespons dengan baik. “Untuk keamanan, jaga-jaga”, ungkapnya. 

Suatu hari, seorang bapak-bapak menggodanya. Ia tidak ingin memberi kesan marah kepada si penggoda. Sebab ia akan dibilang cuek, ngambek dan menjadi bahan bully-an teman-temannya, pelaku, dan bahkan teman-teman pelaku.

Ia pernah merespon sebuah godaan dengan marah dan ia dibully “Ih, apaan sih Rina, anaknya sombong, jutek, nggak asik!” dan berbagai omongan lain. Omongan yang demikian membuatnya terkesan bukan orang yang menyenangkan dan ia bisa dikucilkan dari pergaulan di dalam pabrik. 

Sebelum memutuskan ke Serang, Rina pernah kuliah di Universitas Terbuka, tapi hanya beberapa bulan. Ia jarang mengikuti jadwal kuliah, lalu memutuskan berhenti. Rina sempat berpikir untuk meneruskan kuliahnya. Namun, jangankan waktu untuk kuliah, untuk dapat libur satu hari dalam seminggu saja sulit. Untuk sekadar pergi refreshing atau jalan-jalan ke tempat rekreasi pun sulit. Setiap pulang kerja dari pabrik, ia masih harus bekerja, membuat laporan catatan harian target kerja.

Rina sejak kecil bercita-cita menjadi guru, bahkan, sekarang pun masih menyimpan harapan itu. Ia sering membayangkan betapa senangnya membagikan raport sekolah dan murid-muridnya memberinya amplop tanda terima kasih kepadanya. Keinginannya yang sebenarnya bukanlah bekerja di pabrik. Tapi, ia tidak punya banyak pilihan. “Lagian mana ada orang yang punya cita-cita kerja di pabrik,” kata Rina sambil tertawa. 

Melihat foto teman-temannya di kampung bersama keluarga masing-masing ketika lulus kuliah, Rina merasa sedih. Ia menghibur dirinya dengan berkata, “Mungkin nggak jodoh jadi guru dan ini sudah diatur sama Allah. Kalau dibilang nyesel, nyesel-nya karena nggak bisa kuliah. Tapi mau gimana lagi mungkin ini sudah jalannya.” 

Rina berusaha menerima kondisinya sekarang, paling tidak dengan kerja di pabrik ia sudah bisa menabung, mencukupi kebutuhannya sendiri dan membantu keluarga. Jika pun jadi guru belum tentu sekarang bisa menabung dan membantu orangtua. Kita tahu berapa honor jadi guru di kampung. Kecuali jadi PNS, itu pun bukan perkara mudah.  

Kini Rina tinggal sendiri di kontrakan di Gorda Asem, tidak jauh dari Eagle Nice. Kakaknya sudah menikah, dan tinggal di kampung bersama suaminya. Kamar kontrakan Rina penuh dengan perabotan seperti kulkas, TV LED, dan lain sebagainya. Menurutnya, itu cara dia memanjakan diri. 

Di pabrik banyak buruh yang mengeluh dengan perlakuan perusahaan. Mereka terkadang merasa aneh dengan tindakan perusahaan yang memindah-mindahkan (mutasi) bagian kerja para buruh, sampai pada akhirnya banyak yang mengundurkan diri. Perusahaan justru merekrut buruh baru yang baru lulus sekolah dan belum bisa apa-apa. Pabrik tidak mau membayar tunjangan buruh yang sudah lama bekerja. “Itulah taktik pabrik,” kata Rina. 

“Perusahaan itu lebih cerdik daripada kita,” lanjut Rina. Biasanya buruh yang masa kerjanya sudah lama akan patuh terhadap peraturan pabrik. Namun pabrik akan mencari-cari kesalahan buruh sebagai alasan bagi buruh itu untuk tidak dimutasi. Awalnya dimutasi beberapa kali, lalu lama-lama buruh tidak betah dan akhirnya mengundurkan diri.  Dengan begitu, perusahaan terhindar membayarkan pesangon. Pabrik enggan membayar pesangon karena jumlahnya besar. Mereka sering menggunakan berbagai cara untuk menghindari kewajibannya itu.

Rina sudah mempersiapkan diri jika ia di-PHK. Jika itu terjadi, ia akan mendapatkan uang pesangon sesuai dengan peraturan. Dengan uang itu, ia ingin membuat usaha sendiri atau jika gagal, ia bisa masuk pabrik lagi dengan membayar uang calo. 

Seorang teman Rina dipermainkan oleh pengawas. Kerjaannya bagus, hanya jarang masuk kerja. Pengawas tidak menyukai buruh yang demikian. Mestinya, buruh bekerja rajin dan hasil kerjanya bagus. Pengawas lalu memindahkan temannya ini berulang kali sampai temannya tidak betah bekerja. Manajemen memberi dua pilihan: mutasi atau PHK. Temannya memilih di-PHK.

Mirna: Mantan buruh migran dan bekas suaminya yang kasar

Mirna bekerja di PT Nikomas Gemilang sejak 2010. Ibu dua anak ini lahir pada 1986. Ia berasal dari Ciruas, Desa Luncang Serang, Banten, sekitar 20 km dari Nikomas.

Sebelum di Nikomas, Mirna pernah bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di Arab Saudi selama lebih dari tiga tahun.  Bekerja sebagai PRT di Arab Saudi tidak mudah. Ia harus meninggalkan seluruh ruang hidupnya di kampung, terutama meninggalkan anak laki-lakinya yang berumur 3 tahun.

Mirna menguatkan diri dengan mencari berbagai alasan. Di antaranya, jika bekerja di luar negeri ia akan memiliki penghasilan lebih baik, bisa membangun rumah dan kehidupan keluarganya. Apalagi, Mirna yang hanya lulus SD akan teramat sulit mendapatkan pekerjaan di Serang. Ia tidak punya kenalan atau saudara yang bisa “membawanya” bekerja. Ia juga tidak punya uang untuk bayar masuk kerja di pabrik.

Selain itu, suaminya waktu itu tidak punya penghasilan yang jelas. Suami Mirna bekerja sebagai kuli serabutan, kadang membuat batu bata, kuli bangunan, buruh tani di kebun atau sawah orang, seringkali juga menganggur. Jangankan untuk membangun rumah, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari saja sulit bagi mereka berdua.  

Pada 2006, Mirna memutuskan bekerja di Arab Saudi. Selama di sana, ia rutin mengirim uang ke suami dan keluarganya setiap bulan. Ia juga menyisihkan uang untuk ditabung, untuk membangun rumah.  

Setelah lebih dari tiga tahun di Arab Saudi, Mirna pulang kampung. Rumahnya belum selesai dibangun. Suatu hari ada tetangganya yang sudah 25 tahun bekerja di Nikomas, menawarinya bekerja pabrik itu. Si tetangga mendapat jatah dari pabrik untuk memasukkan seorang pekerja. Dengan membayarkan uang sebesar Rp 1,5 juta kepada tetangganya, Mirna langsung bekerja di Nikomas.

Kini, uang sejumlah itu tidak mungkin bisa membuat seseorang bisa bekerja di Nikomas. Harga ‘lamaran kerja’ sudah hampir sepuluh kali lipat. Untuk perempuan, harga lamaran kerja bisa mencapai Rp 12 sampai 14 juta rupiah. Sedangkan untuk laki-laki bisa mencapai Rp 25 juta rupiah. Tentu saja itu bukan kebijakan resmi perusahaan, namun orang-orang penting di perusahaan maupun pejabat dinas tenaga kerja setempat sulit menyangkal keadaan tersebut. 

Setelah hampir 10 tahun menjadi buruh di Nikomas, akhirnya Mirna berhasil membangun rumahnya. Rumahnya betul-betul selesai pada 2019. Anak-anaknya sudah tumbuh besar. Mirna bahagia, rumah impiannya terwujud. Namun, bukan kehangatan keluarga yang ia dapatkan. Mirna justru kehilangan semuanya. 

Mirna tidak tahan dengan perlakuan suaminya. Bukan karena penghasilan suaminya yang kecil, tapi karena suaminya kasar dan pemarah. Semua keputusan dibuat oleh suaminya. Mirna tidak memiliki hak untuk membuat keputusan. Ia merasa dipaksa ‘manut’ kepada suaminya. Mirna ingin sekali mengubah situasi itu. Ia ingin didengar oleh suaminya. 

Pada 2020 ia memutuskan bercerai. Sekarang ia terpaksa pulang ke rumah kedua orangtuanya dan meninggalkan rumah yang ia bangun dengan susah payah. Kedua anaknya menolak ikut Mirna. Mereka memilih ikut bapaknya. Bahkan, kedua anaknya enggan untuk sekedar menginap di rumah ibunya. Yang dilakukan kedua anak Mirna hanya meminta uang lalu pergi lagi. 

***

Ketiga cerita di atas memang tidak sepenuhnya unik. Ada jutaan buruh perempuan yang mengalami hal yang kurang lebih sama. Ketiganya mewakili kehidupan sehari-hari buruh perempuan yang harus memikul beban ganda di tempat kerja dan di rumah. Setelah diperas keringat dan tenaganya di pabrik, perempuan masih harus melakukan berbagai pekerjaan di rumah. Masuk ke asar kerja tidak dengan sendirinya mengurangi beban pekerjaan reproduksi di rumah.

Perempuan buruh  tidak serta merta lepas dari “kewajiban” memasak dan bersih-bersih, bahkan sekedar membuat teh atau kopi untuk suami. Di sisi lain, laki-laki yang tidak bekerja atau bekerja di rumah tidak membuat mereka merasa “wajib” mengerjakan pekerjaan rumah, atau bahkan mampu membuat kopi sendiri.

Perempuan berupah juga tidak serta merta menaikan posisi tawar di hadapan laki-laki. Cerita Mulyani Rina dan menunjukan bagaimana kemandirian secara ekonomi (tidak bergantung kepada laki-laki) tidak membuat perempuan bisa ikut serta dalam mengambil keputusan di dalam rumah mereka. Suami mereka masih tetap menjadi pengambil keputusan. Suami adalah kepala keluarga yang mencukupi kebutuhan keluarga, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga yang jika berpenghasilan dianggap sebagai ‘membantu’ perekonomian rumah tangga. Mulyani dan Mirna (juga Rani), tiga dari ratusan ribu perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, pencari nafkah utama atau bahkan satu-satunya. 

Bagi laki-laki, rumah adalah tempat beristirahat dan memulihkan tenaga sepulang bekerja atau bermain. Kebanyakan dari mereka tidak akan menyentuh gelas, piring, pakaian, dan atau rumah yang kotor untuk dibersihkan. Bagi perempuan, rumah adalah tempat berganti pekerjaan. Waktu istirahat sangat pendek, bahkan hari libur yang semestinya digunakan untuk beristirahat, dipakai untuk bekerja lagi: mencuci, memasak, mengepel, mengasuh anak.


Derita Buruh ASICS di Balik Olimpiade Tokyo


Olimpiade Tokyo yang sedianya dihelat pada 2020, kita tahu, harus mengalami penundaan karena pandemi Covid 19. Pesta olahraga empat tahunan akhirnya dilaksanakan tahun ini, antara tanggal 23 Juli – 8 Agustus. Olimpiade merupakan ajang olahraga bergengsi dunia. Tahun ini Olimpiade Tokyo diikuti 11.090 atlet dari oleh 200 negara peserta, yang akan bertarung di 33 cabang dengan 339 nomor tanding.

“ASICS mendapatkan keuntungan lebih dengan menjadi salah satu sponsor utama Olimpiade Tokyo. Tetapi buruh ASICS tidak mendapatkan apa-apa dan bekerja dalam kondisi kerja yang buruk”.

Penulis

Ada puluhan bahkan ratusan perusahaan yang menjadi sponsor Olimpiade Tokyo ini. Salah satunya ASICS Corporation, produsen barang-barang olahraga (yang membuat apparel, sepatu) terkemuka asal Jepang. ASICS bahkan dianggap menjadi mitra terpenting, dengan didaulatnya mereka menjadi Mitra Emas Olimpiade Tokyo 2020, sebagaimana di rilis pada laman resmi Olimpiade Jepang.

ASICS tidak hanya akan memasok seragam untuk tim Olimpiade dan Paralimpiade asal Jepang dan beberapa negara lain, tetapi juga menyediakan seragam untuk para sukarelawan pesta olahraga ini. Mereka dikabarkan menggelontorkan ratusan juta yen untuk menyukseskan kegiatan ini.

ASICS Corporation didirikan pada tahun 1949 oleh Kihachiro Onitsuka. Nama ASICS sendiri diperas dari pepatah Latin, ‘Anima Sana In Corpore Sano‘, yang artinya pikiran yang sehat dalam tubuh yang kuat. Dari sini, pendirinya merancang visi sebagai brand yang mempromosikan kesehatan kaum muda melalui olahraga, sebuah True Sport Performance Brand.

Melalui pengembangan teknologi baru yang berkelanjutan, ASICS dikatakan memproduksi alas kaki (sepatu), pakaian, dan aksesori berkinerja tinggi yang mendukung dan meningkatkan performa atletik. Grup ASICS berkantor pusat di Kobe, Jepang dan memiliki 50 kantor di seluruh dunia, yang mendistribusikan produk ke lebih dari 150 negara.

Rantai bisnis ASICS

Tren yang berkembang di rantai pasok global industri garmen adalah perusahaan brand/buyer tidak lagi memiliki pabrik. Produksi barang-barang mereka justru digantungkan pada perusahaan-perusahaan pemasok atau supplier/subkon. ASICS, serta brand-brand terkenal seperti Adidas, Nike, Puma, juga melakukan hal yang sama.

Perusahaan-perusahaan pemasok biasanya terdiri dari sebuah grup usaha atau hanya sebuah pabrik, yang kebanyakan beroperasi di negara-negara berupah murah seperti Indonesia, Bangladesh, India, Vietnam, Kamboja.

ASICS memiliki banyak pabrik pemasok di kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia, ASICS memberikan orderan untuk dikerjakan beberapa pabrik: PT. Pou Chen Indonesia, pabrik milik Beesco Grup, PT Holi Karya Sakti Ii, PT. Unicorn Utama, PT. Sani Indo Busana, PT. Tupai Adyamas Indonesia, PT Perdana Firsta Garment, PT Opelon Garment Indonesia. ASICS terus memperlebar sayap bisnisnya dengan mendorong supplier-nya memindahkan (relokasi) pabrik dari Cina ke Indonesia, seperti rencana membangun pabrik di Cirebon, Tegal dan Pemalang.

Terkait Beesco Grup, perusahaan asal Korea Selatan ini setidaknya memiliki lima pabrik di Indonesia, yaitu PT. Beesco Indonesia (Karawang), PT Bees Footwear INC (Banten), PT. PA Rubber Indonesia Jaya (Banten), PT. Unicorn Utama (Kabupaten Bandung), PT. Hwa Seung Indonesia (Jepara). Beesco Group terus berekspansi dan dikabarkan akan membangun satu pabrik di Tegal. Selain di Indonesia, pabrik milik Beesco Grup juga ada di Vietnam.

Beesco Indonesia dibangun pada tahun 2006 dan memulai produksi setahun kemudian. Sebelumnya perusahaan ini bernama PT. Bukyung Indonesia, dan sejak tahun 2011 berganti nama seperti sekarang. Saat ini Beesco Indonesia mempekerjakan sekitar 2.700-an buruh. Jumlah buruh ini menurun. Pada 2011 buruh di Beesco Indonesia ada sekira 10.000 orang. Pada 2015 turun menjadi 7000 buruh.
Jumlah buruh yang menurun itu terjadi karena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sebagian produksi dikerjakan di luar Beesco Indonesia, baik di perusahaan supplier lain atau di perusahaan yang masih di dalam Beesco Grup. Pada 2014, karena kelebihan order dari ASICS, Beesco Indonesia dan Bees Footwear mengoper (melakukan subkontrak) order pembuatan rubber/outsole sepatu ke Rubber Indonesia. Kemudian Rubber Indonesia mengoper lagi order tersebut ke beberapa pabrik lain di luar Beesco Grup, diantaranya PT ASK, PT Myung Sung, PT Kung Kang, dan PT Adi Mitra.
Pelanggaran hak-hak buruh

Kemegahan bisnis ASICS, akses ke pasar yang luas, keuntungan yang berlimpah serta dukungan besar untuk kesuksesan Olimpiade 2020, tidak sebanding dengan kenyataan hidup, kondisi dan syarat kerja buruh-buruh di perusahaan atau pabrik pemasok barang-barang merek ASICS. Barang-barang ASICS dihasilkan dari praktek penghisapan dan dengan pelanggaran hak-hak buruh serta hukum ketenagakerjaan Indonesia. Hal ini misalnya bisa kita saksikan di Beesco Indonesia, yang sejak 2013 hingga sekarang terus melanggar hak-hak buruh.

1. Penangguhan upah

Sisa penangguhan upah buruh tahun 2013 dan 2014 belum dibayarkan. Pada dua tahun tersebut, Beesco Indonesia melakukan penangguhan upah yang cacat secara hukum. Kasus ini digugat oleh buruh dan dimenangkan oleh pengadilan perburuhan. Telah ada putusan hukum yang tetap (inkracht) atas perkara ini, namun hingga kini putusan tersebut tidak dijalankan manajemen Beesco Indonesia.

2. Pemutusan hubungan kerja (PHK)

Beesco Indonesia melakukan PHK semena-semena setiap tahun. Buruh dipecat tanpa dibayar pesangon dan tunjangan lainnya. Dalam catatan serikat SBGTS-GSBI yang memiliki keanggotaan di Beesco Indonesia, PHK berlangsung sejak 2012 hingga sekarang, yang memakan korban ribuan buruh. Alasan PHK adalah habis kontrak, ijazah/dokumen palsu, buruh hamil, efisiensi, berkurangnya order.
Kasus-kasus PHK ini masih menggantung dan tidak semua buruh menerima begitu saja perlakuan semena-mena manajemen. Banyak buruh menolak PHK dan terus berjuang untuk dipekerjakan kembali. Yang cukup ganjil, dalam beberapa kasus PHK dengan alasan efisiensi dan order berkurang, manajemen malah merekrut buruh-buruh baru. Jika alasannya efisiensi, sangat tidak masuk akal melakukan penerimaan tenaga kerja setelah sebelumnya melakukan PHK.

3. Scoring

Beesco Indonesia masih mempraktek sistem scoring alias perpanjangan jam kerja tanpa dibayar. Sistem ini memberikan target kerja kepada buruh dan jika gagal tercapai, maka jam kerjanya akan diperpanjang untuk kembali mencapai target. Scoring diberlakukan antara 30 menit hingga sejam setiap dan buruh yang banyak mendapatkan hukuman scoring adakah terutama mereka dari bagian sewing (menjahit). Buruh dan serikat telah menuntut agar manajemen BeesKemegahan bisnis ASICS, akses ke pasar yang luas, keuntungan yang berlimpah serta dukungan besar untuk kesuksesan Olimpiade 2020, tidak sebanding dengan kenyataan hidup, kondisi dan syarat kerja buruh-buruh di perusahaan atau pabrik pemasok barang-barang merek ASICS. Barang-barang ASICS dihasilkan dari praktek penghisapan dan dengan pelanggaran hak-hak buruh serta hukum ketenagakerjaan Indonesia. Hal ini misalnya bisa kita saksikan di Beesco Indonesia, yang sejak 2013 hingga sekarang terus melanggar hak-hak buruh.co Indonesia membayarkan kekurangan upah kerja karena scoring tersebut, tapi tidak diindahkan.

4. Kekerasan

Terdapat praktik kekerasan baik verbal maupun non verbal di Beesco Indonesia. Kekerasan ini dilakukan oleh atasan (pimpinan kerja) kepada buruh. Buruh dimaki dengan kata-kata seperti ‘tolol’, ‘anjing’, ‘goblok’, ‘bodoh’. Terkait kekerasan fisik, buruh dilempar oleh benda-benda yang ada di area kerja. Ada buruh yang dihukum dengan disuruh berdiri, ada yang dipotong upahnya, padahal mereka tidak melakukan kesalahan yang berat. Pengurus serikat telah berkali-kali meminta manajemen perusahaan untuk segera memutus rantai kekerasan di dalam pabrik, dengan menyusun langkah-langkah pencegahan dan pelaporan, dan supaya mereka juga menghormati hak-hak buruh. Namun sejauh ini tidak ada kemajuan dari tindakan Beesco Indonesia.

5. Buruh kontrak

Beesco Indonesia masih menggunakan buruh kontrak. Saat ini mayoritas buruh bekerja dengan berstatus kontrak yang sifatnya jangka pendek, serta penggunaan buruh harian lepas. Sudah ada larangan bawah Beesco Indonesia tidak boleh menggunakan buruh kontrak. Larangan ini termaktub dalam beberapa poin di Surat Disnakertrans Kabupaten Karawang, Nomor: 566/3133/BPKK tanggal 25 Juni 2013. Surat Disnakertrans ini merupakan jawaban yang ditujukan pada serikat SBGTS GSBI. Surat ini juga dikuatkan oleh nota pemeriksaan khusus Disnakertrans Provinsi dan Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II, Jawa Barat, yang ditujukan kepada Beesco Indonesia, dengan Nomor: 560/3777/BP2K-WIL II tanggal 05 Desember 2017. Nota ini menegaskan agar perusahaan mengangkat buruh kontrak menjadi buruh tetap.

6. Hak buruh hamil

Buruh hampil bekerja di tempat yang berbahaya. Mereka ditempatkan di bagian press molding. Bagian ini pekat dengan substansi dan bahan-bahan kimia yang bisa membahayakan buruh dan jabang bayinya. Buruh hamil juga berdiri sepanjang waktu karena aturan kerja. Beesco Indonesia tidak bersedia membayar upah cuti keguguran bagi buruh perempuan. Contoh kasusnya adalah yang terjadi pada Ni’matul Lailiyah atau Ely, pengurus dan sekretaris serikat. Banyak kasus buruh perempuan hamil yang mengajukan cuti melahirkan malah di-PHK, atau perusahaan memberikan hak cuti tetapi upah mereka tidak dibayarkan. Selain itu, perusahaan tidak menyediakan ruang laktasi yang aman.

7. Alat pelindung diri

Pemenuhan alat pelindung diri (APD) masih menjadi masalah. Buruh menuntut manajemen menyediakan baku kerja yang safety dan APD (masker, sarung tangan clemek, kacamata, sepatu safety) secara cuma-cuma, tidak ditempatkan di bagian kerja yang berbahaya, serta diadakannya pelatihan tentang K3 secara rutin.

8. Makan dan minum

Pimpinan departemen atau bagian tidak memberikan waktu yang cukup kepada buruh untuk mengisi ulang air minum. Parahnya, buruh mengeluhkan air minum yang keruh dan tidak layak dikonsumsi. Buruh juga mengeluhkan fasilitas kantin dan menu makan yang kualitasnya dibedakan antara pimpinan dan operator.

9. Waktu ibadah

Pimpinan kerja tidak memberikan kebebasan kepada buruh untuk menjalankan sholat di waktu jam kerja.

10. Cuti

Buruh mengeluhkan masalah hak cuti mereka yang susah diambil, seperti cuti melahirkan, gugur kandung, cuti haid, cuti tahunan, cuti yang terkait dengan masalah keluarga (meninggal dunia). Beberapa buruh melaporkan bahwa kadang jika mereka cuti, upah mereka tidak dibayar dan jatah cuti tahunan mereka dipotong.

11. Kamar mandi dan toilet

Kamar mandi dan toilet selalu kotor. Airnya kadang menyala kadang tidak. Manajemen tidak menyediakan peralatan di dalam kamar mandi dan toilet, buruh harus menyediakannya sendiri. Jumlah toilet di setiap departemen sangat sedikit dibanding jumlah buruh yang ada.

12. Bus jemputan

Tidak ada bus antar jemput bagi buruh. Buruh yang bekerja shift 2 dan 3 yang waktu masuk dan pulangnya antara malam dan pagi, dan juga buruh non-shift, mengeluhkan kondisi ini.

14. Kebebasan berserikat

Meskipun ASICS sudah menandatangani Protokol Freedom of Association (FoA), namun pelanggaran kebebasan berserikat masih terus terjadi di sepanjang rantai pasok ASICS di Indonesia. Protokol FoA merupakan sebuah perjanjian multi-pihak yang dibuat oleh serikat pekerja di Indonesia, pemilik pabrik (‘pemasok’) dan perusahaan pemilik merek global (‘merek’), termasuk Nike, Adidas, Puma, Pentland dan New Balance. Protokol ini dikembangkan dalam konteks kampanye global yang bersifat jangka panjang untuk mendorong brand-brand menegakkan hak-hak buruh di sepanjang rantai pasokan mereka.
Sebagai supplier ASICS, Beesco Indonesia masih bertindak diskriminatif terhadap serikat. Manajemen mempersulit buruh untuk menjadi anggota serikat SBGTS-GSBI. Manajemen juga mempersulit pengajuan dan pelaksanaan pemotongan iuran wajib anggota serikat melalui check off system (COS). Tindakan anti serikat yang lain adalah membatasi hak dan kebebasan anggota serikat untuk berunding. Serikat tidak dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan norma ketenagakerjaan dan masalah buruh. ASICS sudah menandatangani Protokol FOA, Beesco Indonesia belum.

15. Kondisi kerja dan COVID-19

Di tahun 2020, ketika Covid-19 melanda Indonesia, buruh hanya diberikan satu buah masker yang terbuat dari kain. Buruh baru diberikan lagi masker pada Juli 2021, di mana setiap orang mendapatkan 20 buah. Pemberian ini dilakukan bukan karena manajemen baik, tapi karena ada protes dari buruh. Hanya pimpinan kerja dan mandor mendapatkan bonus pelindung wajah (face shield).
Pemutihan untuk menghindari pesangon
Masih banyak lagi pelanggaran hak-hak buruh yang dilakukan oleh Beesco Indonesia yang dicatat oleh serikat. Pelanggaran ini terus terjadi tanpa ada hukuman yang diberikan oleh negara. Pelanggaran hak-hak buruh juga terjadi di pabrik Beesco yang lain, PT PA Rubber Indonesia yang berlokasi di Banten, serta pabrik pemasok lain di luar Beesco Grup, yaitu PT Pou Chen Indonesia, yang berlokasi di kawasan industri Nikomas, juga di Banten. PA Rubber adalah perusahaan yang memproduksi rubber/outsole.
Pada tahun 2016 manajemen PA Rubber melakukan penangguhan upah selama satu tahun. Di 2017 manajemen melakukan pemutihan status dan masa kerja buruh secara sepihak. Dengan tindakan pemutihan status ini, buruh yang sudah lama bekerja di PA Rubber seharusnya diangkat jadi buruh. Namun pemutihan menutup peluang itu sama sekali. Setelah kontrak mereka habis, manajemen merekrut kembali mereka sebagai buruh kontrak.
Cara melakukan pemutihan dengan mengatur ulang (restart) nomor induk karyawan (NIK) menjadi tahun 2017, sehingga mereka yang sudah bekerja sejak lama, akan tercatat mulai bekerja di tahun 2017. Singkatnya, perusahaan memangkas riwayat (history) masa kerja buruh. Pabrik berhitung dengan matang ketika melakukan pemutihan. Kebijakan busuk itu memperkecil jumlah uang pesangon yang harus diberikan kepada buruh jika mereka akan melakukan PHK. Rata-rata buruh telah bekerja di PA Rubber sudah bekerja sejak 2009 dan 2011.
Dua bulan setelah kejadian itu, manajemen menginformasikan bahwa buruh akan menerima dua kali upah, dan langsung dikirim ke rekening mereka masing-masing. Hal ini tentu disambut baik buruh. Namun, baru diketahui jika dua kali upah tersebut merupakan uang pengganti pesangon, dan buruh dipaksa menandatangani nota kesepakatan dengan manajemen yang isinya siap menerima PHK. Manajemen perusahaan berakal bulus. Jika buruh menyetujui pengunduran diri atau bersedia di-PHK, itu artinya perusahaan tidak perlu membayarkan uang pesangon.
Sebagian buruh juga di-PHK pada September hingga Oktober 2017. Saat melakukan PHK ini, ada 18 buruh yang sedang hamil. Delapan diantaranya masih bekerja dan sepuluh lainnya sedang cuti melahirkan. Alasan manajemen melakukan PHK adalah efisiensi karena order yang terus berkurang. Modus PHK kali adalah manajemen mengirim surat PHK kepada buruh. Di dalam isi surat tersebut, manajemen menjanjikan akan memberikan pesangon sesuai dua kali Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PMTK). Pada kenyataannya, buruh hanya diberikan pesangon satu kali PMTK. Manajemen beralasan mereka merugi dan karena itu tidak bisa membayar lebih pesangon.
Supplier lain ASICS yang melanggar hak-hak buruh adalah Pou Chen. Produksi terbesar Pou Chen saat ini adalah sepatu ASICS. Mereka juga memberikan order pengerjaan bagian-bagian sepatu seperti rubber, outsole, outsole logo brand ke pabrik-pabrik lain, yaitu ke PT Xin Hong Tiyu Yong Pin You Xian Gongsi, PT Win Bright Technology, PT Xin Yichang Industrial, dan PT Hui Cai Indonesia.
Target kerja di Pou Chen sangat tinggi. Dalam bekerja memenuhi target yang tinggi ini, seringkali buruh dibenta.. Cerita-cerita kekerasan ditempat kerja bukan barang baru. Pengawas (pimpinan kerja) tak segan melempar buruh dengan box, menghukum mereka dengan berdiri berjam-jam. Suatu ketika, kepala seorang operator sewing disorongkan ke dinding karena tidak mencapai target dan jahitan produknya kurang bagus. Rantai kekerasan menjalar dari atas ke bawah. Pimpinan menekan mandor menekan operator menakan buruh. Beban target produksi yang tinggi di sektor garmen adalah bahaya bagi kesehatan buruh. Dan ini menjadi momok yang menakutkan.
Penutup
Dengan menjadi sponsor Olimpiade Tokyo, ASICS mendapatkan kesempatan untuk beriklan, produk-produknya dikenal luas, dan akan memicu tingkat penjualan mereka. Pada akhirnya, mereka akan menaikan angka keuntungan. Tapi cerita sukses ini justru ditopang oleh kenyataan getir di mana buruh-buruh bekerja dalam kondisi kerja yang buruk dan dilanggar hak-haknya. ASICS mendapatkan keuntungan sementara buruh-buruhnya buntung.
Atas masalah perburuhan yang terjadi di pabrik utama yang memproduksi ASICS dan seluruh rantai pasoknya, mereka harus bertanggungjawab. ASICS harus terlibat dan turun langsung menyelesaikan setiap kasus yang terjadi. Mereka harus memastikan seluruh pabrik utama dan seluruh rantai pasoknya memahami dan menjalankan kode perilaku kerja bisnis ASICS (Code of Conduct), memahami, menghormati dan menjalankan FOA, serta menghormati hak-hak buruh dan hukum ketenagakerjaan.

Move to Heaven: Kisah Seon-u dalam Perspektif Perburuhan


Judul Film: Move to heavean
Rilis: 14 Mei 2021
Bahasa: Korea
Subtitle: Indonesia
Negara: Korea Selatan
Jumlah Episode: 10
Kategori: TV Serial Orginal Netflix


Tidak ada alasan tertentu untuk menonton serial drama korea Move to Heavean selain saya mengalami insomnia setiap malam. Film menjadi kebutuhan saya sebagai sarana pengantar tidur. Biasanya saya memilih platform Youtube untuk menonton video dengan durasi panjang dengan alur cerita linier, mudah ditebak, ajek, dan tidak bermakna. Plot cerita tersebut akan membawa saya tertidur lelap. Tapi, karena iklan di Youtube semakin brutal, saya memilih Netflix untuk aktivitas streaming film tanpa iklan. Sederhana.

Sial, ketika menonton serial TV drama Korea berjudul Move to Heaven, saya justru semakin sulit tertidur. Lantaran, yang sebelumnya saya pikir film ini tidak menarik, karena judul TV serial ini membawa kata “Heaven” maka secara asosiatif pikiran saya menilai: TV Serial ini akan bercerita tentang perjalanan spiritual seseorang setelah kematian. Semacam film anime berjudul “Demon Slayer”; Ya, seorang pendekar pembasmi roh jahat yang bergentayangan.

Sudah jelas asumsi saya semua gugur, setelah menyelesaikan episode pertama. Mungkin memang perlu dilakukan uji asumsi statistik terlebih dahulu terhadap segala asumsi di kepala saya. Semacam uji asumsi klasik dalam analisis persamaan regresi. Syukurnya itu tidak terjadi. Kalau terjadi mungkin yang saya tuliskan bukan ulasan film, tapi disertasi.

Episode 1: kecelakaan kerja, belajar dari pengalaman Indonesia

Di episode pertama, scene dibuka dengan seorang buruh yang sedang mengoperasikan mesin pabrik pada waktu dini hari. Jika boleh saya taruh keterangan waktu, mungkin Kim Seon-u mendapatkan shift tiga dengan waktu kerja dimulai 23:00 sampai 07:00 jam operasional pabrik, seperti pada umumnya jam operasional shift di Indonesia.

Sosok buruh ini bernama Kim Seon-u. Di dalam film, ia tampak bekerja seorang diri. Kamera tidak memperlihatkan ada buruh lain di sekitar Kim Seon-u. Ketika memulai aktivitas kerja, hal yang pertama dilakukan memastikan semua mesin bekerja secara normal. Rupanya mesin mengalami gangguan, sontak Kim Seon-u menundukkan kepala untuk melihat bagian bawah mesin pabrik. Tiba-tiba mesin kembali bergerak. Dengan cekatan ia mengangkat kepala dan menggapai tombol mesin untuk segera dimatikan. Sayang, mesin bekerja diluar kehendak Kim Seon-u. Tombol yang semestinya bisa menghentikan laju mesin tidak berfungsi. Sementara, kaki Kim yang beralas sepatu tersangkut di dalam rel mesin. Mesin pun menggilas kaki Kim Seon-u. Akibatnya, kaki Kim Seon-u mengalami kerusakan dari lutut hingga pergelangan kaki.

Erangan Kim Seon-u yang disertai dengan black screen menjadi penanda dari pergantian scene menuju gambar pintu pabrik yang tertulis pada subtitle berbahasa Indonesia: “Membuat Lingkungan Kerja yang Aman”. Entah bagaimana cerita Kim Seon-u berhasil meloloskan diri dari gilasan mesin. Sutradara memberikan ruang interpretasi bagi penonton dengan bebas. Lepas meloloskan diri dari gilasan mesin, Kim Seon-u kembali ke kamar sewa dengan berjalan pincang. Tanpa melepaskan pakaian kerja, Kim bergegas menuju tempat tidur untuk segera berbaring. Wajah Kim Seon-u meringis kesakitan sementara tangan kirinya memegang lutut dengan wajah meringis kesakitan. Ia menelan semua kesakitan itu seorang diri.  

Gambar 2. Pintu Kerja Kim Seon-u; Sumber Netflix

Sejak Kim Seon-u membuka pintu kamar hingga merebahkan tubuh di atas kasur, mata kamera mengambil shoot high angle. Awak produksi Move to Heaven ingin menunjukkan keseluruhan isi ruangan kepada penonton. Mata kamera mengajak penonton untuk menaksir ukuran luas kamar hunian yang berdesakan dengan barang-barang milik Kim Seon-u. Bila ditaksir luas kamar sewa milik Kim Seon-u sekitar tiga kali empat meter persegi dengan bentuk persegi panjang. Ukuran luasan kamar Kim Seon-u merupakan gambaran khas kamar sewa kelas buruh. Kamar sewa berukuran kecil ini bukan pemanis semata di dalam serial drama korea Move to Heaven. Gambaran yang mirip dan mudah ditemukan di sekitar daerah-daerah kawasan industri, seperti di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Kawasan Berikat Nusantara Jakarta.

Tengok saja perkampungan area industri yang kenal dengan nama “Lorong Seribu Pintu” di daerah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dinamakan perkampungan seribu pintu, karena di sisi kiri dan kanan lorong merupakan deretan pintu kamar sewa yang dihuni oleh kelas buruh. Dalam satu kamar sewa ini biasanya dihuni satu keluarga. Sementara, bagi buruh lajang, kamar sewa dapat ditempati dengan jumlah orang kurang lebih satu orang. Fasilitas yang tersedia berupa satu ruangan yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tidur, kamar mandi dan dapur yang disekat oleh tembok atau triplek. Selain itu, fasilitas air pancuran sumur bawah tanah yang kerap kali berwarna kuning dan berbau tidak sedap. Harga sewanya dibanderol Rp 350 ribu sampai Rp 500 ribu pada tahun 2014 lalu. Setiap tahun harga sewa kamar selalu naik dan dipastikan menghabiskan seperempat upah bulanan buruh.

Kamar Hunian Buruh di perkampungan pintu seribu, Cikarang, Kabupaten Bekasi; Sumber Film Bekasi Bergerak LIPS & KoPI.

Melakukan perbandingan scene antara serial Move to Heaven dengan film dokumenter berjudul “Bekasi Bergerak” besutan LIPS (Lembaga Informasi Perburuhan Sedane) & KoPI (Komunitas Perfileman Intertekstual) memang tidak adil. Pada segi kualitas video dan audio sangat jauh berbeda. Kemudian, pada kategori film juga jelas berbeda. Move to Heaven merupakan serial drama, sementara Bekasi Bergerak merupakan reportase fakta aktual atas kondisi kelas buruh. Tapi, keduanya memiliki kesamaan dalam teknik montase visual mengenai latar dan setting rumah huni kelas buruh. Artinya, film drama serial Move to  Heaven menghitung cukup presisi latar dan setting dari penggambaran kehidupan kelas buruh.

Tidak hanya teknik montase visual yang kuat, serial drama Korea Move to Heaven juga memperhatikan substansi konflik pada isu kecelakaan kerja. Pada scene menghadiri hari duka Kim Seon-u, pihak manajemen tempat Kim bekerja berkilah kepada pihak keluarga, bahwa sebab kematian Kim Seon-u bukan karena kecelakaan kerja. Pihak perusahaan menekankan kalau kematian yang dialami oleh Kim Seon-u tidak terjadi di area tempat kerja, melainkan di kamar sewanya. Pihak manajemen juga mengatakan bahwa Kim bolos tidak masuk kerja. Namun, sebagai pemilik pabrik, pihak manajemen merasa punya kewajiban moral untuk memberikan uang kepada keluarga Kim Seon. Katanya, “sebagai bentuk rasa duka”.

Respons keluarga Kim pada waktu itu, hanya terdiam seraya kamera terus menyorot wajah Ibu Kim Seon-u dengan mata sembab. Usai percakapan dengan pihak manajemen, petugas Move to Heaven yang membersihkan kamar sewa jenazah Kim Seon-u menyerahkan kotak kuning berisi barang berharga peninggalan kepada keluarga. Tiba-tiba seorang perempuan datang menyela percakapan. Ia menerjemahkan ulang maksud dari kedatangan petugas Move to Heaven dengan menggunakan bahasa isyarat.  Mendadak, tangis kedua orang tua Kim Seon-u pun pecah di antara percakapan.

Ibu Kim segera membuka kotak kuning yang berisi barang-barang peninggalan si anak. Sambil menahan isak tangis di dalam dada, Ibu Kim mendekap tas berwarna hitam yang biasa digunakan oleh Kim Seon-u. Usai mendekap tas milik jenazah, kini giliran Ibu Kim membuka isi telefon seluler peninggalan si anak. Ia menemukan pesan elektronik di dalam grup percakapan antara pekerjaan dan pihak manajemen. Bermula dari pesan pihak manajemen yang meminta salah seseorang memperbaiki mesin nomor 13 di lokasi pabrik. Namun, nama Kim Seon-u justru yang ditunjuk untuk segera memperbaiki mesin seorang diri. Tidak bisa menolak perintah atasan. Pada malam itu pula kecelakaan kerja pun terjadi. 

Belum selesai memperbaiki mesin, Kim bergegas pulang karena kakinya tergilas oleh mesin pabrik. Sesampainya di kamar sewa, ia mengambil telefon untuk meminta izin kepada manajemen agar tidak masuk kerja pada esok harinya. Kim hendak berobat ke dokter keesokan harinya. Namun, pihak manajemen membalas dengan menyuruh Kim pada hari itu juga untuk segera berobat ke dokter. Kim juga diminta untuk tetap masuk keesokan harinya apa pun yang terjadi. Kim kemudian membalas pesan pihak manajemen dengan mengatakan, rumah sakit terdekat telah tutup, karena itulah ia meminta agar keesokan harinya bisa mendapatkan izin berobat. Bukan izin yang didapat malah mendapat ancaman pemecatan. Pihak manajemen mengatakan, “Kau bisa dipecat jika membahas kecelakaan kerja.” Karena takut dipecat, Kim akhirnya kalah dan mengatakan esok hari ia akan bekerja seperti biasanya. Rupanya pada malam itu pula Kim meregang nyawa.

Kasus kematian Kim Seon-u merupakan tragedi di dalam praktik buruk relasi perburuhan. Jelas kematian Kim disebabkan karena kecelakaan kerja.

Praktik buruk hubungan perburuhan yang mengakibatkan kecelakaan, bahkan kematian bukan hanya terjadi dalam film. Pada 24 Mei 2021 Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menerbitkan angka estimasi kematian akibat kerja. Setiap tahun setidaknya terdapat dua juta orang kehilangan nyawa karena kecelakaan kerja (work-related accident) dan penyakit akibat kerja (occupational diseases). Lebih dari 5.000 buruh dengan kasus kematian setiap hari. Sementara, kasus dengan kategori kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera fatal diperkirakan sebanyak 200-2.000 kasus setiap hari, tergantung jenis pekerjaannya. Sedangkan, 100 kasus lainnya dikategorisasi secara umum. Karena tidak teridentifikasi sebagai penyakit yang mengakibatkan seseorang tidak hadir kerja. Rilis pres ILO juga memaparkan, setiap tahun ditemukan kasus sebanyak 270 juta buruh mengalami kecelakaan kerja. Sementara, 160 juta buruh lainnya menderita Penyakit Akibat Kerja (PAK).[1]

Pada konteks Indonesia, kasus kecelakaan akibat kerja mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 114.000 kasus pada tahun 2019 menjadi 117.000 kasus pada tahun 2020.[2] Sementara di Indonesia, hampir sulit menemukan data mengenai kasus penyakit akibat kerja. Keterangan Sub-Direktorat Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran Kemenaker, yakni Sudi Astono pada 28 Juni 2019, menegaskan pemerintah memang dianggap kurang memberikan sosialisasi pada isu penyakit akibat kerja.[3] Padahal, penyakit akibat kerja dapat berujung pada kematian.

Pada 17 Mei 2021 World Health Organization dan International Labor Organization mempublikasikan laporan terbaru tentang “Jam Kerja Panjang yang Berujung Kematian”. Sampel yang digunakan terdiri dari 194 negara dengan data panel rentang waktu sepanjang 2000 – 2016. Hasil penelitian menyatakan sebanyak 488 juta orang bekerja dengan jam kerja panjang (overworked) lebih dari 55 jam per minggu. Diperkirakan sebanyak 745.184 (705.786 – 784.601) orang mengalami kematian karena jam kerja panjang dan 23,3 juta orang hidup dengan penyakit serangan jantung dan stroke akibat kerja.[4]

Melalui laporan ILO dan WHO kita dapat merefleksikan, sudah sepatutnya jam kerja panjang ditolak. Selain karena mengakibatkan timbulnya penyakit akibat kerja dalam jangka panjang, kematian adalah gambaran riil terdekat bagi kelas buruh. Sehingga, dibutuhkan tindakan kolektif di tingkat pabrik untuk menolak lembur atau jam kerja panjang. Begitu juga bila merujuk pada Undang-Undang tentang keselamatan kerja Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 12 pada huruf e berbunyi pekerja atau buruh dapat, “Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.” Artinya, kita dapat menolak instruksi pekerjaan, bila standar keselamatan dan keamanan pekerjaan dinilai rendah.

Kita dapat melihat gambaran kasus kecelakaan kerja yang alami Kim Seon-u di episode pertama. Meski sakit, Kim Seon-u ketakutan menolak perintah kerja, karena diancam pemecatan oleh pihak manajemen. Sementara, rumah sakit di area pabrik tidak tersedia. Artinya standar K3 perusahaan tersebut tidak layak diperdebatkan. 

Kita boleh menoleransi rasa takut yang dialami oleh semua orang, tidak terkecuali Kim Seon-u yang tak sanggup menolak perintah untuk bekerja karena diancam PHK. Rasa takut ini dialami semua orang. Tentu bagi kita yang menjadi tumpuan keluarga atau memiliki tanggungan hidup. Karena itu, perlu dipikirkan bahwa relasi hubungan kerja dalam perspektif hak, di mana mendapat pekerjaan yang aman, nyaman dan bebas dari ancaman merupakan hak buruh. Misalnya, dalam peraturan perundangan dapat ditemukan dalam Pasal 151 dan Pasal 153 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 atau Pasal 151 dan Pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Pasal-pasal tersebut akan memiliki daya guna sebagai instrumen untuk melindungi hak buruh dalam hubungan kerja. 

Begitu juga dengan kategori penyakit akibat kerja yang mengakibatkan gangguan mental atau psikis kelas buruh. Dengan melihat Peraturan Presiden (PP) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja, pada bagian lampiran gangguan mental merupakan bagian dari penyakit akibat kerja. Lantas adakah yang pernah melakukan perjuangan pada kasus PHK sepihak karena penyakit akibat kerja? Tentu ada! Perjuangan mengenai tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan, pernah dilakukan oleh mantan wartawan Pikiran Rakyat, Bandung, yakni Zaky Yamani pada 2017.

Zaky Yamani mengalami gangguan mental yang disebabkan oleh beban kerja dan risiko kerja tinggi selama ia menjadi jurnalis di kantor berita Pikiran Rakyat, Bandung, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan klinis pada 26 April 2016 yang dilakukan oleh BPIP Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung, menyatakan Zaky mengalami depresi yang disebabkan pekerjaan. Hasil konseling juga mengusulkan agar Zaky berhenti bekerja.[5] Karena alasan kondisi Kesehatan yang semakin memburuk dan pertimbangan agar tidak ingin mengganggu pekerjaan redaksi di Pikiran Rakyat, Zaky mengajukan pensiun dini. Namun, pasca pergantian pimpinan redaksi, surat pengajuan Zaky ditolak. Justru, Zaky memperoleh Surat Peringatan (SP) satu, dua, dan tiga hingga berakhir pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

PHK sepihak yang dilakukan oleh Pikiran Rakyat dinilai tidak sesuai dengan nilai kompensasi yang mesti diterima oleh Zaky. Alhasil, tanpa didampingi oleh serikat buruh tempat ia bekerja, Zaky justru menggugat Pikiran Rakyat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) bersama koalisi advokat bernama TAJI (Tim Advokad Jurnalis). Singkat cerita, sidang yang dimulai sejak 11 September 2017 berakhir dengan putusan mengabulkan setengah dari total nilai gugatan yang diajukan. Belajar dari kasus Zaky Yamani, semua tempat dapat menjadi medan petarungan, entah dilakukan atas inisiatif individu atau melalui tindakan secara kolektif.

Saya akan kembali pada cerita serial drama Korea Move to Heaven. Dengan menonton film serial Move to Heaven sampai dengan sepuluh episode kita akan menemukan kompleksitas isu sosial yang hendak dijahit oleh regu pembuat film Move to Heaven. Pertama, paksaan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam cerita keluarga Yoon Na Mu sebagai sebuah pekerjaan ideal bagi orang tua. Kedua, kisah percintaan sesama jenis yang mendapat pengekangan dari keluarga Jung Soo Hyun yang merupakan seorang dokter, dengan lelaki bernama Ian Park seorang pemain cello. Ketiga, kisah kematian Matthew Green di kamar kos yang disebabkan oleh serangan jantung. Selama hidup kembali ke Korea Selatan untuk  mencari sosok ibu, lantaran sejak kecil ia dikirim ke Amerika Serikat untuk diadopsi.

Keempat, kisah Cho Sang Gu yang sejak kecil terlempar di jalanan dan berusaha hidup sebagai street boxer. Kelima, kasus kematian guru perempuan Seon-Yeong yang dibunuh oleh pacarnya. Sebelum tragedi kematiannya, Seon telah beberapa kali mengalami kekerasan seksual oleh pacarnya. Karena rasa takut atas teror sang pacar, pada akhirnya ia  memilih untuk keluar dari pekerjaannya sebagai guru di taman bermain anak-anak.

Keenam, kisah kedua pasangan lansia, bernama Kim In-su yang memutuskan untuk mati bersama dengan sang istri Lee Mi-Seon di dalam kamar sewa. Keputusan untuk mati bersama setelah Kim In-su mendapatkan surat pemecatan. Dengan kondisi Kim In-su yang mengidap kanker pankreas stadium akhir dan istri juga mengalami sakit dan membutuhkan biaya perawatan rumah sakit, maka keputusan untuk mati bersama dengan bahagia adalah cara yang tepat.

Terakhir, tentu kisah Han Geu-Ru sebagai aktor utama di dalam film Move to Heaven yang tidak dapat kita tinggalkan. Sebagai anak berusia 20 tahun dengan memiliki kemampuan berbeda—asperger[6] penonton diminta untuk melazimkan kecerdasan bawaan yang melekat di dalam diri Han Geu-Ru. Betapa tidak, hampir semua benda peninggalan jenazah dapat menjadi utas cerita kehidupan seseorang sebelum menuju kematian. Karena kecerdasan inilah, Han Geu-Ru dapat membuka kebenaran peristiwa pembunuhan guru Seon. Han Geu-Ru menemukan kamera pemantau, yang sebelumnya ketika olah TKP oleh kepolisian tidak berhasil ditemukan.

Semua kisah serial drama Move to Heaven mengandung kompleksitas isu. Relasi institusi sosial seperti keluarga, tempat kerja, lembaga negara tidak bisa terpisahkan dalam setiap episodenya. Problem yang bermunculan sepatutnya tidak hanya dilihat sebagai catatan kasus semata. Melainkan, problem struktural yang membutuhkan pemulihan dari seluruh keterlibatan institusi sosial.        



=========================
[1] International Labor Organisasi, “Work-related fatalities reach 2 million annually”. Diakses pada 02 Juni 2021. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_007789/lang–en/index.htm
[2] Liputan 6. “Jumlah Kecelakaan Kerja Meningkat di 2020, Capai 177.000 Kasus”. Diakses pada 02 Juni 2021. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4454961/jumlah-kecelakaan-kerja-meningkat-di-2020-capai-177000-kasus#:~:text=Jumlah%20Kecelakaan%20Kerja%20Meningkat%20di%202020%2C%20Capai%20177.000%20Kasus,-Tira%20Santia&text=Liputan6.com%2C%20Jakarta%20%2D%20Menteri,2020%20menjadi%20177.000%20kasus%20kecelakaan.
[3] Republika. “Kemenaker: Penyakit Akibat Kerja Kurang Disoroti”. Diakses pada 02 Juni 2021. https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/ptrinb335/kemenaker-penyakit-akibat-kerja-kurang-disoroti
[4] WHO dan ILO. “Global, regional, and national burdens of ischemic heart disease and stroke attributable to exposure to long working hours for 194 countries, 2000–2016: A systematic analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury”. 17 Mei 2021. Journal Environment.
[5] Suakaonline.com. “TAJI Gugat PHK Sepihak oleh PIkiran Rakyat.” Diakses 02 Juni 2021. https://suakaonline.com/taji-gugat-phk-sepihak-oleh-pikiran-rakyat/
[6] Kompas.com. “7 Tanda Anak Memiliki Sindrom Asperger”. Diakses 03 Juni 2020. https://lifestyle.kompas.com/read/2017/05/08/071600020/7.tanda.anak.memiliki.sindrom.asperger
 

Sing Nunggoni Ora Terimo: Studi Kesurupan Massal di Pabrik Wilayah Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta Periode 2010-2020

Ilustrasi,

Kesurupan massal lagi-lagi terjadi. Kali ini kejadiannya merebak di Pabuaran, Subang. Menimpa buruh-buruh PT Pungkook Indonesia One. Pada Kamis malam Jumat itu (18 Maret 2021), bagian jahit sedang kerja lembur. Gara-gara ada kesurupan, mereka dipulangan lebih awal dari biasanya. Dengan demikian, seharusnya sudah tidak ada masalah. Ternyata, Jumat pagi keesokan harinya, kesurupan meledak lagi. Dimulainya tidak lama sesudah jam masuk kerja. Kali ini menimpa pada lebih dari 50 buruh bagian jahit, aksesoris, dan quality control.

Entah dari mana kesurupan bermula. Salah seorang buruh, Lia (22 tahun) menceritakan selagi bekerja tiba-tiba dia mendengar suara orang berteriak-teriak dan menangis. Dalam sekejap kesurupan menjalar. Ada yang tangannya memukul-mukul tak terkendali dan meronta-ronta. Lalu,  sekonyong-konyong tersungkur di lantai. Mereka yang kesurupan segera ditolong, dibopong ke lantai bawah. Sedangkan, mereka yang keadaannya baik-baik saja diminta tetap bekerja di lantai atas, sampai habis jam kerja seperti biasanya. “Tetap kerja, teh,” ungkap Lia. “Tapi disuruh kayak sadar gitu. Banyakin istighfar, jangan ngalamun. Jangan terlalu cemas, gitu,” tambahnya.  Beberapa buruh mengatakan bahwa kesurupan sudah terjadi berkali-kali di pabrik tas ini. Ada yang mengatakan, sudah terjadi sejak 2014 atau 2015, berulang hampir setiap tahun dan korbannya selalu banyak.

Dapat dipastikan kesurupan berulang pada 2016. Seseorang merekam kejadian kesurupan tahun itu dan memuatnya di kanal Youtube. Dalam rekaman video sepanjang enam menit lebih itu, pada detik-detik pertama jelas terdengar suara orang menangis sambil mengerang, bahkan sampai melolong-lolong. Beberapa buruh perempuan tampak terduduk di lantai sambil menangis di lantai teras sebuah bangunan (kemungkinan besar a

Di tengah kesemerawutan itu, yang tidak “tertular” kesurupan terlihat mondar-mandir. Tidak tahu apa yang harus diperbuat. Ada yang terlihat tetap tenang, malah sempat bersenda-gurau. Banyak pula yang berusaha menolong, menemani yang menangis sesengukan, mengamankan dompet korban, atau menenangkan korban yang berteriak mengumpat-ngumpat (“…anjing!”). Beberapa orang terlihat datang dan pergi membopong korban atau mengangkutnya dengan tandu.dalah klinik pabrik).

Di dalam ruangan, seorang perempuan direbahkan di tempat tidur. Sebentar-sebentar dia melolong. dikelilingi beberapa orang memegangi tubuhnya. Seorang perempuan setengah baya  berusaha membujuk mahluk halus yang merasuki buruh perempuan itu untuk berhenti mengganggu. “Boleh berkeliaran di pabrik, tapi tolong janganlah berulah,” katanya. Kemudian dimohonkan maaf yang sebesar-besarnya, seandainya mahluk halus itu tersinggung karena kadupak (tertendang atau tersenggol secara tidak sengaja; bahasa sunda). Untuk beberapa sesaat berlangsung semacam negosiasi, karena mahluk halus bersangkutan (diduga) minta disediakan dawegan (kelapa muda). Karena pabrik bukan restoran, permintaan itu sulit untuk dipenuhi. Sesudahnya, doa dipanjatkan dan korban diminta untuk ikut beristighfar.

Tahun-tahun sebelumnya, setiap kali ada kesurupan perusahaan menyembelih sapi untuk sesajen (sajian). Penyebabnya, dulu ada buruh yang kesurupan lalu minta disediakan darah sapi. Hal ini dikaitkan dengan cerita dari masyarakat setempat bahwa lahan yang ditempati pabrik memang tempat angker. Konon, bekas tempat pembuangan mayat. Pada kejadian yang terakhir, sebagaimana diberitakan oleh Jabarnews, untuk menghentikan kesurupan pihak pabrik memanggil orang pintar. Tidak ada pemberitaan lebih lanjut, sehingga tidak diketahui apakah cara ini ampuh mengatasi kesurupan.

***

Kesurupan massal di pabrik memang kejadian yang selalu membingungkan bagi banyak orang. Buruh yang dihinggapi kesurupan benar-benar tidak paham apa yang terjadi pada dirinya. Pemilik perusahaan, manager produksi dan supervisor di lantai produksi sebenarnya juga sama bingungnya. Persoalan ini tidak diajarkan pada mata kuliah apapun, di jurusan teknik industri maupun sekolah manajemen manapun. Karena dianggap tidak berkaitan dengan hak-hak perburuhan, tak pernah terpikir oleh pengurus serikat buruh untuk mendesakkan adanya tunjangan rawan kesurupan, atau kompensasi atas kesurupan, dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Meski kejadiannya berulang, Dinas tenaga kerja pun tidak merasa perlu untuk mengamati dan mencatat, apalagi menyelenggarakan lokakarya pengembangan statistik kesurupan tingkat kota/kabupaten, propinsi, hingga nasional. Paling tidak dalam waktu dekat, kecil kemungkinannya untuk mencantumkan kesurupan sebagai penyakit dan risiko kesehatan yang ditanggung melalui BPJS Kesehatan. Jika benar kesurupan adalah ulah makhluk gaib, persoalan ini tidak dapat dirundingkan di lembaga kerjasama tripartit. Sejauh ini tidak diketahui apakah para makhluk halus memiliki asosiasi atau tidak; sehingga sulit pula untuk mengundang perwakilan mereka dalam forum multistakeholder, atau untuk mengembangkan dialog sosial yang konstruktif dan harmonis.

Sementara itu, diam-diam sebenarnya ada semacam kesepahaman tidak tertulis bahwa penyebab kesurupan adalah makhluk halus yang, setidaknya berkeliaran, atau menghuni pabrik (secara illegal). Kapan saja ada kesurupan, makhluk halus selalu menjadi tertuduh. Di kawasan pabrik di Jawa Tengah, kesurupan massal sering dijelaskan karena sing nunggoni ora terimo (penunggunya tidak berkenan alias murka; bahasa Jawa).

Karena kesepakatan diam-diam di atas, ada kebiasaan untuk memanggil ‘orang pintar’ setiap kali ada kejadian kesurupan. Uraian tugas untuk orang pintar antara lain adalah membujuk makhluk halus agar berhenti berulah, menyuruh mereka pergi, dan kalau bisa jangan kembali. Mengikuti anjuran ‘orang pintar’ yang didatangkan, pihak pabrik kerap menyembelih beberapa ekor kerbau atau sapi, sebagai gratifikasi alias sogokan untuk makhluk halus bersangkutan.

Jika benar ini ulah makhluk halus, pelaku usaha hendaknya memperhitungkan secara seksama aspek ini, sebelum mendirikan pabrik, apalagi membangun kawasan industri besar. Ada baiknya menyiapkan tindakan antisipasi seperlunya. Sebagai contoh, tidak ada salahnya segera mempelajari fluktuasi harga kerbau dan sapi dari bulan ke bulan. Tindakan lebih mudah yang bisa dimulai segera adalah membangun kerjasama yang baik dengan jaringan ‘orang pintar’ serta peternak kerbau dan sapi setempat, untuk memastikan jasa dan keahlian mereka tersedia pada saat dibutuhkan. Pada tahap sekarang, kerjasama informal lebih disarankan daripada kontrak kerja formal-legal. Tidak perlu terburu-buru menyusun pemeringkatan peternak kerbau/sapi serta sertifikasi keahlian; karena kedua hal itu dapat dilakukan di kemudian hari. Manager produksi, manager keuangan, dan bagian pengadaan kiranya perlu pula untuk duduk bersama. Penting untuk menyepakati apakah pengadaan jasa orang pintar (plus belanja lain yang ditimbulkannya) merupakan biaya produksikah, atau biaya kesejahteraan buruh, atau biaya pemeliharaan gedung. Bisakah dibenarkan untuk mengongkosinya dari dana tanggung jawab sosial perusahaan?

Kiranya perlu disampaikan, beberapa hal di atas hanya sekadar saran. Saran terbatas yang hanya perlu dipertimbangkan bila benar bahwa kesurupan adalah perbuatan makhluk halus yang naik pitam tanpa sebab yang diketahui. Kiranya perlu dipertimbangkan, jangan-jangan pelakunya bukan mereka. Tidak patut pula kita menuduh secara serampangan tanpa dasar, apalagi tidak ada norma ketenagakerjaannya. 

***

Bersandar pada asas praduga tak bersalah tersebut, tulisan ini hendak menelusuri dan mempelajari dengan seksama dalang sebenarnya dari peristiwa kesurupan, sambil kalau bisa mengungkap berbagai serba-serbi tentang kesurupan. Agar terlihat meyakinkan, tulisan ini sengaja mengumpulkan berita kesurupan massal di tempat kerja dari berbagai media. Untuk alasan kemudahan, berita hanya dikumpulkan dari sumber online. Sebagai sapuan awal, pengamatan ini membatasi diri pada peristiwa kesurupan di tempat kerja di Jawa bagian barat (Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta) sepanjang 10 tahun (2010-2020). Catatan tambahannya, peristiwa kesurupan yang sama, meskipun dimuat di lebih dari satu media, akan dicatat sebagai satu peristiwa tunggal. Kemudian, kesurupan yang timbul tenggelam dalam satu hari, atau datang dan pergi dalam beberapa hari berturut-turut, dicatat sebagai satu peristiwa saja.

Berita kesurupan massal di tempat kerja dapat ditemukan di media online besar, seperti Tempo, Detik dan Kompas. Kadang dimuat juga di mikro-blog tidak ternama, yang baik penulis maupun pembacanya tidak diketahui jelas. Media yang lebih dapat diandalkan, dengan standar peliputannya yang baik, biasanya menulis urutan kejadian dengan cukup rinci. Beberapa berita ditulis dengan gaya yang lugas, seperti rubrik prakiraan cuaca. Ada pula media yang memampangkan judul berita yang tampaknya sengaja diseram-seramkan. Mungkin untuk menakut-takuti pembacanya, seperti judul berikut ini: Bikin Bulu Kuduk Berdiri, Cerita Dibalik Kesurupan Massal di Pabrik Garmen Sukabumi.

Berikut, beberapa hasil yang diperoleh dari penelaahan ini:

Sepanjang 2010-2020 tercatat ada 49 kejadian kesurupan massal di tempat kerja. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan besaran industri dan jumlah seluruh tempat kerja di Jawa bagian barat. Jumlah kejadian yang sebenarnya mungkin lebih besar. Kesurupan yang terjadi di tempat terpelosok sangat mungkin luput dari perhatian media. Kemudian, banyak berita tentang kesurupan yang menjelaskan bahwa kejadian di pabrik bersangkutan sudah berulang kali terjadi. Dari seluruh kejadian ini, 21 kesurupan massal (43 persen) terjadi di (kota/kabupaten) Sukabumi, Subang, dan Bogor. Makhluk halus terduga penyebab kesurupan justru enggan mendatangi wilayah-wilayah industri yang sarana transportasinya lebih baik (Jakarta, Tangerang, dan Depok).

Berikutnya adalah tentang pola kejadiannya. Tidak semua berita menyebut waktu kejadian secara jelas. Salah satu berita, secara tidak membantu, sekedar menyebutkan bahwa kesurupan massal pada buruh terjadi “pada jam kerja.” Tentu saja demikian. Kesurupan paling banyak terjadi pada pagi hari (22 kejadian). Rentang waktunya, sejak buruh baru mulai bekerja hingga antara jam 10.00. Empat kesurupan terjadi pada petang-malam hari, pada jam lembur. Salah satu kejadian kesurupan di Tangerang mula-mula merebak pada jam 08.00, beberapa saat mereda, tapi kembali dimulai pada jam 17.00.

Pola yang konsisten, kesurupan massal hampir selalu bermula dari ruang produksi. Satu orang buruh, -katakanlah, tenaga operator di satu lini produksi sekonyong-konyong dilanda perasaan tidak enak, tubuhnya lunglai, dan sesak nafas. Orang bersangkutan mulai berteriak-teriak dan menangis. Kesurupan kemudian merembet ke yang lain. Pada puncaknya, belasan hingga puluhan orang menjerit-jerit, berteriak-teriak, sambil menangis sejadi-jadinya.  Ada laporan menggambarkan buruh-buruh tersebut berteriak-teriak, melontarkan kata-kata tidak karuan, meronta-ronta dan berguling-guling hingga jatuh pingsan. Pada pabrik besar, jumlah yang kesurupan bisa mencapai ratusan orang. Jika sudah demikian, buruh dan perusahaan tergopoh-gopoh untuk menyelamatkan keadaaan.

Jenis tindakan yang diambil antara lain adalah segera menolong orang yang kesurupan, dengan membawanya ke  tempat terbuka, klinik perusahaan, ke puskesmas. Untuk mencegah penjalaran, yang kesurupan segera dipulangkan sesudah ditolong. Buruh yang selebihnya tetap bekerja. Ada kalanya pabrik menghentikan operasi dan memulangkan seluruh buruh.

Di tengah situasi yang membingungkan, lazim juga ada upaya mendatangkan bantuan dari luar. Dengan mendatangkan tenaga kesehatan, polisi, dan warga setempat. Berikutnya, didatangkanlah ‘orang pintar’, ulama, atau paranormal; atas inisiatif perusahaannya, atau atas saran dari buruh dan warga setempat. Bisa saja didatangkan satu ‘orang pintar’, bisa juga lebih. Pada satu kejadian di Karawang, paranormal yang didatangkan jumlahnya mencapai puluhan. Mungkin melebihi jumlah yang kesurupan. Penutup dari rangkaian peristiwa ini, pabrik menyelengggarakan pengajian, doa bersama atau selamatan dan potong hewan.

Kira-kira, demikianlah urutan kejadiannya. Di luar pola umum itu, tentu ada penyimpangan dan perkecualian. Ketidakpatuhan pada pola umum di atas terjadi di Karawang pada Januari 2018. Kesurupan ini menimpa 20 orang buruh. Salah seorang korban kesurupan diberitakan malah dimarahi bos dengan kata-kata kasar dan dipukuli menggunakan batang sapu hingga memar-memar. Buruh yang bersolidaritas menolong teman yang kesurupan juga kena marah lalu dipecat. Orang yang digambarkan sebagai bos dalam berita ini mungkin tidak percaya hantu. Setidaknya hantu dengan letak geografis  Karawang. Dapat dapat dipastikan dia tidak paham apa yang terjadi. Karena pemukulan dan pemecatan yang diceritakan di atas, orang Korea ini diperkarakan.

Wartawan yang meliput kejadian sering berusaha mencari tahu penyebab kesurupan dengan bertanya kesana-kemari. Manager pabrik, tidak ingin berita tersebar, sering tidak mau ditanyai. Dari sumber yang bersedia ditanyai (buruh, manager, Satpam, polisi, tokoh masyarakat) jawaban yang didapatkan lumayan beragam. Antara lain: kerasukan makhluk halus, penghuni pabrik merasa terganggu karena ada yang bekerja sampai malam, pembangunan pabrik menggusur kuburan warga, buruh kurang berdoa, cuaca buruk, udara panas, belum sarapan, dan kelelahan karena kerja lembur terus-menerus. Semua jawaban di atas perlu didengar dan dipertimbangkan. Jawaban “karena kelelahan” (atau yang serupa) banyak muncul dari buruh sendiri dan warga sekitar pabrik. Karena penyebab kesurupan adalah “kurang berdoa,” sebuah pabrik merencanakan untuk menyelenggarakan pengajian mingguan. “Belum sarapan,” mungkin ada benarnya. Dan, jawaban “udara panas” patut didengar oleh investor yang tengah gencar mendirikan pabrik sandang di negara-negara Afrika.

Tapi, yang tidak dapat dikesampingkan adalah jawaban yang mengaitkan kesurupan dengan makhluk halus. Alasannya pasti ada. Merujuk pada sumber paling terandalkan, yaitu berbagai film mistik di televisi, menjelang malam Jumat hantu lebih giat beraktivitas. Sesudah ditelusuri, kesurupan memang paling banyak terjadi pada Kamis. Hampir 60 persen kesurupan terjadi pada Kamis dan Jumat. Kesurupan pada Sabtu terjadi pada pabrik yang tega mempekerjakan buruh menjelang malam Minggu. Pada Selasa, hantu kemungkinan lebih suka bermalas-malasan. Ajaibnya, tidak ditemukan kesurupan pada Minggu, yang merupakan hari libur untuk buruh (dan hantu).

Tabel 1:

Sebaran peristiwa kesurupan menurut hari dalam seminggu.

HariMingguSeninSelasaRabuKamisJum’atSabtu
Jumlah kejadian 627161315

*) menurut penanggalan Masehi.

Berita tentang kesurupan sering juga menampilkan foto korban. Beberapa video rekaman kejadian juga terserak di Facebook. Foto berita biasanya menampilkan korban yang sedang mendapatkan pertolongan, terduduk atau berbaring sambil berurai air mata. Fakta pentingnya, semua korban adalah perempuan.  Kalau diperiksa lebih lanjut, kebanyakan korban bekerja di pabrik pakaian jadi dan kain (26 kejadian) serta sepatu (9). Disusul dengan pabrik rambut palsu, bulu mata palsu, tas dan tas tangan (7). Selebihnya, kesurupan terjadi di pabrik boneka, elektronik, kosmetik; dan di gerai ayam geprek milik seorang pesohor yang sering muncul dan berteriak-teriak di layar televisi.  Kira-kira 70 persen kesurupan terjadi di pabrik pakaian jadi dan sepatu. Sudah lama diketahui, keduanya merupakan industri yang lebih banyak mempekerjakan buruh perempuan. Maka, tidak mengherankan jika korban kesurupan hampir seluruhnya adalah perempuan.

Tabel 2

Jenis barang/jasa yang dihasilkan

Pakaian jadi (Garment); Kain26
Sepatu9
Bulu mata palsu, rambut palsu4
Tas, tas tangan3
Elektronik, kosmetik, gerai makanan, boneka6
Tidak diketahui1
 49

Membaca membaca nama-nama perusahaan tempat kerja buruh-buruh perempuan ini, segera terlihat kesurupan terjadi di banyak pabrik sandang dan sepatu perpanjangan perusahaan asing, terutama Korea. Pabrik-pabrik itu didirikan untuk memproduksi sandang/busana dan sepatu bagi banyak merek dan jaringan toko kelontong internasional. Daftar di bawah memperlihatkan merek barang-barang yang sehari-hari diproduksi oleh buruh, sambil mereka sesekali-sekali. Daftarnya memang panjang sekali. Karena satu pabrik tertentu, pada saat yang sama, mungkin memproduksi berbagai jenis pakaian jadi untuk berbagai merek. Mungkin lain waktu kesepakatan dengan para buyer akan mencantumkan: barang ini tidak dibuat oleh buruh yang kesurupan.

Daftar 1:

Daftar Merek Pakaian Jadi dan Sepatu yang Dihasilkan Pabrik.

*) disusun alfabetis supaya kelihatan rapi;

**) sengaja ditampilkan agar terkesan tidak asing dengan merek-merek ini.

Pakaian Jadi, Tas, Rambut Palsu: Adidas, American Eagle Outfitters, Ann Taylor,  Ascena Retail,  ATHLETA,  BERGHAUS, Chicos,   Children Place,  Converse, Dallas, Delta Galil,  DKNY,  EXpress, FACE NORTH,  FERRINO,  Forever 21, GAP,  Gymboree,  H&M,  Hot Chocolate (Women’s and Men’s Apparel Retail)  James Worldwide J-Crew,  KJUS, KMart,  Macy’s,  MAJEXTIC,  Maurices,  Michael Kors, OAKLEY,  Old Navy, Ralph Lauren, Royal Imex, Oradell, SWIX, The Children’s Place,  The Excecutive, TJ International, Tweens,  UNDER ARMOR,  Uniqlo, Urban Outfitters,  Ventella, Wacoal, Wrangler. / Sepatu: Adidas, Converse, Nike, Puma.

Dari uraian sebelumnya, sudah diketahui kesurupan massal di pabrik jarang terjadi pada Selasa dan (tentu saja) Minggu. Ternyata, dari 49 kejadian kesurupan tersebut, tidak satu pun terjadi pada bulan September. Setidaknya dari sini dapat disimpulkan, terutama bagi buruh pabrik sandang dan sepatu, hari baik bulan baik untuk bekerja adalah Selasa September. Namun demikian, jangan lengah terutama pada Februari, Mei dan Desember. Pada bulan-bulan tersebut, kewaspadaan perlu ditingkatkan. Kita semua tentu dianjurkan untuk banyak berdoa. Disarankan untuk banyak beristirahat. Jangan terlalu lelah, jangan lupa sarapan, jangan berpanas-panasan, apalagi naik motor sambil hujan-hujanan. Bulan-bulan penting tersebut perlu juga diketahui oleh pihak manajemen, khususnya bagian pengadaan/pembelian barang dan jasa di pabrik, untuk antisipasi seperlunya.

Selidik punya selidik, kejadian kesurupan melejit pada Desember-Februari (18 kejadian, 37 persen). Puncaknya adalah pada Mei (7 kejadian) dan Desember (8 kejadian). Mengapa pada Desember? Jika pertanyaan ini diajukan pada buruh pabrik sandang dan sepatu, jawabannya kurang lebih begini. Menjelang Natal dan Tahun Baru, target produksi naik, sehingga mereka sering kerja lembur. 

Selidik punya selidik lagi, sandang bermerek internasional yang diproduksi di Indonesia terutama ditujukan untuk pasar luar negeri, yakni negeri-negeri empat musim di Amerika Utara, Eropa, Asia Timur, dan Timur Tengah. Repotnya, semua merek besar yang tercantum di atas selalu menerbitkan produk khusus baru pada setiap pergantian musim Semi/Panas dan Gugur/Dingin. Toko baju dan rantai-toko barang kelontong (semisal JCPenney, Walmart) di Amerika barangkali menjual produk khusus untuk pasar yang khusus, pakaian dalam musim panas khusus kuliah untuk pemuda senja kutu buku. Pada gilirannya, lonjakan pesanan barang menjelang pergantian musim di Amerika sana akan merepotkan buruh pabrik di Cileungsi, Bogor. Ada kemungkinan, kesurupan pada Mei berkaitan dengan peningkatan target produksi dan kerja lembur menjelang musim Panas di kawasan bumi utara.

Tabel 3:

Kejadian Kesurupan menurut Bulan

MusimBulanKejadian
DinginDesember8
 Januari4
 Februari6
SemiMaret3
 April3
 Mei7
PanasJuni4
 Juli4
 Agustus3
GugurSeptember 
 Oktober4
 November3

*) menurut penanggalan Masehi.

***

Hingga di sini, perlu kiranya kita bersikap proporsional, adil, dan bijak. Kesurupan bukan sepenuhnya perbuatan hantu pabrik. Mungkin ada benarnya, penyebab kesurupan adalah kelelahan akibat lembur. Tampaknya, kesimpulan sederhana dari kajian percobaan ini perlu diperhalus dengan dua kajian tambahan, yaitu studi komparatif antar-negara tentang kesurupan serta tinjauan dari ilmu kesehatan mental. Dua kajian itu akan dilakukan lain kali.

Beberapa minggu sesudah kejadian kesurupan di PT Pungkook Indonesia One, seorang buruh perempuan bercerita, sejak Februari lalu dia dan teman-temannya kerja lembur terus menerus untuk mengejar target ekspor. Intinya, dalam satu minggu mereka harus lembur 20 jam. Menurutnya, kerja lembur ini akan terus berlanjut sampai menjelang hari Lebaran.

Kalau boleh ditegaskan kembali, terlalu banyak lembur tidak baik bagi kesehatan mental. Tampaknya soal ini masih perlu terus disuarakan dengan lantang peringatan hari buruh internasional 2021.

Back to Top