Memuat halaman...
Saran Pencarian
Sekitar pukul 18.00 WIB, Sabtu (15/3/2025), beredar video di media sosial dan di media perpesanan yang memperlihatkan tiga aktivis Koalisi Masyarakat Sipil tengah melakukan aksi langsung di Hotel Fairmont untuk menerobos masuk ke ruang rapat Ruby, tempat berlangsungnya pembahasan RUU TNI oleh DPR RI. Sambil berteriak dan membawa poster, mereka menuntut agar pembahasan tersebut dihentikan. […]
Belakangan ini mulai banyak membahas mengenai keberadaan NGO, khususnya tentang hak-hak dari aktivisnya atau pekerjanya. Persoalan ketimpangan gaji, sampai hak-hak yang tidak dipenuhi sebagaimana kasus Cakra Wikara Indonesia (CWI) menjadi topik yang sedang banyak diperbincangkan oleh para aktivis. Beberapa kasus pernah terjadi, semisal jika merujuk perselisihan kerja, dari LBH Yogyakarta sampai WALHI pernah dalam situasi […]
Kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang menjadi pusat pengolahan nikel di Sulawesi Tengah, telah melaksanakan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) terhadap 25 perusahaan tenannya hingga Februari 2025. Audit ini menghasilkan penilaian yang baik, bahkan dua tenan memperoleh skor yang layak diganjar bendera emas. Namun, di balik pelaksanaan audit dan pencapaian […]
Sekitar Pukul 21.00 malam saya sedang duduk di warung untuk sekedar makan nasi bungkus dan minum kopi. Tidak lama setelah saya menyeruput kopi satu tegukan, saya melihat seorang pria lengkap dengan baju dinas berwarna kuning dan ia duduk tepat di samping saya. Sambil mengangguk ke saya dan menunjuk kursi dengan jempolnya, saya langsung mengangguk dan […]
Pengesahan revisi RUU TNI Nomor 34 Tahun 2004 merupakan ancaman terhadap kebebasan berserikat dan berunding. Kebebasan berserikat dan berunding merupakan pilar utama kaum buruh untuk memperjuangkan kesejahteraan. Meskipun dalam aksi-aksi massa penolakan UU TNI hanya sedikit serikat buruh yang terlibat. Tentu saja, semua orang mengetahui buruh dan serikat buruh sedang disibukkan dengan kasus-kasus pemecatan, yang […]
PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengadopsi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD/Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas/KHPD), sebagai kovenan yang tidak dapat dipisahkan dari kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil dan politik, pada 13 Desember 2006. Dari 146 negara, Indonesia adalah satu penandatangan CRPD. Pada 2011, Pemerintah Indonesia meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang […]
