Gerakan agraria bukan hanya perjuangan kaum tani yang mempertahankan dan merebut kembali lahan yang dirampas negara dan korporasi. Tapi menuntut perumahan layak dan taman bermain layak bagi keluarga buruh.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 mengisyaratkan tiga hal. Pertama, bumi, air, kekayaan alam, dan ruang angkasa merupakan bagian dari agraria, yang harus menjamin kesejahteraan rakyat dan menciptakan keadilan sosial.

Kedua, bumi dan air memiliki fungsi sosial. Fungsi sosial dari tanah dan air misalnya, sebagai tempat pemakaman umum, sarana air bersih, sarana air wudu, taman bermain anak, dan fasilitas-fasilitas umum lainnnya.

Selama ini, fasilitas umum telah menjadi komoditas. Seperti Grup Bakrie melalui PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk menguasai lahan seluas 35 hektare untuk berbisnis taman bermain anak Jungle Land dan Grup Chairul Tanjung menguasai 17 hekatare lahan untuk mengoperasikan Trans Studio Bandung. Di bisnis pekuburan, Lestari Memorial Park milik PT Alam Hijau Lestari menguasai 55 hektare, Grup Lippo menyediakan 8 hektare untuk San Diego Hills Memorial Park, Al-Azhar Memorial Garden milik Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar melalui PT Berkah Gemilang menguasai 25 hektare, dan Taman Memorial Graha Sentosa milik Artha Graha seluas 50 hektare.

Ketiga, UUPA mengatur mengenai batas maksimum kepemilikan tanah. Karena itu, harus ada penataan agar bidang-bidang agraria tidak boleh dikuasai segelintir orang, yang mendatangkan ketimpangan dan pemiskinan bagi pihak lain. Di satu sisi kita menyaksikan segelintir orang yang menguasai lahan. Dari lahan tersebut mereka menguasai berbagai jenis bisnis: dari bisnis pekuburan, perkebunan, pertambangan, tempat wisata, toko fesyen hingga media massa. Kekayaan cadangan lahan tersebut, bahkan, dapat menjamin hidup keluarga konglomerat hingga tujuh generasi. Sementara keluarga buruh hidup nomaden: dari kontrakan ke kontrakan.

Daftar 12 Penguasa Land Bank di Indonesia

Dengan pemahaman tiga poin di atas maka warga Dago Elos dan Taman Sari di Bandung, warga Padarincang di Banten dan rakyat Rempang di Batam merupakan bagian dari perjuangan agraria. Gerakan buruh pun dapat menyuarakan menuntut penghentian perluasan kawasan industri atau pabrik, menuntut perumahan layak, ruang bermain aman dan layak untuk keluarga buruh.

Selama ini, pemahaman kita mengenai perjuangan agraria adalah perjuangan kaum tani mempertahankan tanahnya yang dirampas oleh korporasi atau negara. Selain persoalan HGU (Hak Guna Usaha) atau HPH (Hak Penguasaan Hutan), sejak 2007 model perampasan lahan di perkebunan dilakukan melalui mekanisme plasma. Melalui skema plasma, kaum tani atau masyarakat adat menyerahkan lahannya kepada perkebunan tanpa pembagian hasil keuntungan, malah terlilit utang miliaran (BBC News Indonesia, 24 Mei 2022).

Perampasan lahan di atas telah menyebabkan konflik agraria. Dalam catatan KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), sepanjang 2015 hingga 2022 terjadi 2.710 kejadian konflik agraria yang berdampak pada 5,8 juta hektar tanah dengan melibatkan 1,7 juta keluarga kaum tani. Konflik agraria terjadi di perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil (CNN Indonesia, 24 September 2023).

Potensi perampasan dan konflik tanah semakin meluas setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, pada 2023. UU Cipta Kerja, melalui skema pengadaan tanah, bank tanah dan perizinan yang terpusat, memberikan kemudahan kepada para pemodal merampas tanah (LBH Jakarta, 2022).

Akibat dari perampasan lahan adalah kaum tani terlempar dari sumber mata pencahariannya. Keluarga kaum tani menjadi golongan pengangguran bersaing dengan calon-calon tenaga kerja lain. Pasokan tenaga kerja yang melebihi jumlah lowongan kerja mengakibatkan daya tawar buruh di pasar tenaga kerja menurun. Sehingga buruh rela dibayar murah. Sampai di sini kita diberikan analisis: perampasan tanah menyebabkan pengangguran, yang menyebabkan upah murah. Dalam kalimat sehari-hari biasanya dikatakan oleh seorang manajer perusahaan kepada buruh: kalau tidak mau menerima upah segini, di luar masih banyak yang bersedia di upah murah! Dalam konteks mencegah pengangguran sekaligus dan meningkatkan daya tawar buruh di pasar tenaga kerja, gerakan buruh perlu terlibat dalam gerakan reforma agraria. Tapi, lagi-lagi persoalan agraria sangat jauh dari persoalan sehari-hari buruh, bahkan bukan persoalan mereka.

Anehnya, dalam hiruk-pikuk menolak UU Cipta Kerja, sebagian serikat buruh hanya menuntut mengeluarkan klaster ketenagakerjaan. Mereka berpikir, persoalan ketenagakerjaan seputar hak normatif, hubungan kerja dan menuntut kenaikan upah minimum. Persoalan perburuhan seolah tidak memiliki relasi dengan persoalan air, tanah dan udara, selama upah buruh dinaikkan.

Tidak semudah mengatakan, ‘persatuan buruh-tani’, ‘persatuan rakyat tertindas’, atau ‘solidaritas kelas-kelas tertindas’ dalam konflik agraria tak jarang petani dan buruh mengalami bentrokan atau diadudombakan. Dengan mengenyampingkan kelas-kelas sosial dalam kaum tani, dalam peristiwa konflik agraria petani memiliki klaim terhadap lahan yang dirampas oleh perusahaan. Sedangkan buruh dapat dengan mudah menerima narasi: jika lahan diambil maka buruh dipecat.

Bentrok Kaum Tani dan Buruh Kebun

Perjuangan Agraria di Perkotaan

Ketidakmampuan keluarga buruh memperoleh perumahan layak seringkali dianalisis sebagai akibat upah murah. Begitu pula ketidakmampuan keluarga buruh menikmati liburan; mengunjungi kolam renang atau membiarkan anak-anak bermain di alam bebas, sebagai bagian dari komponen upah layak. Dengan cara baca ‘akibat upah murah’, tempat tinggal buruh digambarkan dengan ruangan ukuran 4 x 5 meter yang dihuni oleh dua atau tiga orang, dengan ventilasi dan sanitasi yang buruk serta dalam keadaan kumuh. Digambarkan keluarga buruh hanya dapat menikmati liburan dengan cara menonton pesawat terbang di bandara, melihat kereta api di pinggir rel atau berteriak-teriak di jembatan penyeberangan orang melihat lalu-lalang kendaraan bermotor di jalan tol.

KSPSI menyebutkan, dari 4,6 juta buruh sebanyak 87 persen buruh tidak memiliki rumah (Republika.co.id, 21/1/2017). Penelitian AJI Indonesia dan LIPS (2023) memperlihatkan dari 428 jurnalis lepas yang telah bekerja antara 2 hingga 7 tahun hanya 23 persen jurnalis yang memiliki rumah. Data-data terbaru memperlihatkan, generasi milenial yang bekerja serabutan kesulitan memiliki rumah karena harga rumah yang terus melejit (Bisnis.com, 5/6/2023).

Dalam persoalan penyediaan rumah buruh, diatasi dengan cara mendesak pemerintah menyediakan perumahan untuk buruh, seperti terjadi dalam Program 1 Juta Rumah, pada 2017 (Tirto.id, 20/1/2017) atau menuntut upah lebih besar. Lagi-lagi buruh dipaksa lebih keras agar dapat mengumpulkan uang untuk membeli rumah. Dengan berlakunya, UU Cipta Kerja, mengonversi ruang bermain aman dan perumahan layak bagi keluarga buruh dengan upah semakin tidak masuk akal. Memang benar, rerata buruh sulit memiliki rumah. Namun, bukan saja karena upahnya murah, tapi lahan-lahan yang telah tersedia di sekitar buruh kuasai oleh segelintir orang untuk menjadi apartemen, perhotelan, perluasan pertokoan, perluasan kawasan industri dan bisnis-bisnis lain. Saatnya gerakan buruh mempersoalkan bumi dan air agar memperoleh ruang hidup yang layak.[]