Kebijakan Pengupahan: Masalah dan Beberapa Pilihan
Meski ditentang oleh serikat buruh, pemerintah tetap saja mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78, di Oktober 2015. Pemerintah berkeyakinan bahwa PP 78 diperlukan demi kepastian berusaha, kepastian hukum, dan menjauhkan politisasi upah minimum dalam pemilihan kepala daerah. Lebih jauh dikatakan bahwa peraturan tersebut dibahas selama dua belas tahun dengan melibatkan berbagai pihak. Peraturan yang mengatur sebelas […]
