Kebijakan Pengupahan: Masalah dan Beberapa Pilihan

Meski ditentang oleh serikat buruh, pemerintah tetap saja mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78, di Oktober 2015. Pemerintah berkeyakinan bahwa PP 78  diperlukan demi kepastian berusaha, kepastian hukum, dan menjauhkan politisasi upah minimum dalam pemilihan kepala daerah. Lebih jauh dikatakan bahwa peraturan tersebut dibahas selama dua belas tahun dengan melibatkan berbagai pihak. Peraturan yang mengatur sebelas […]

Ketika Kepolisian Melanggar Undang-Undang: Kasus Represi terhadap Demonstrasi Damai Buruh

Abu Mufakhir dan Alfian Al’ayubby Pelu   Kami bukan dipukul, bung, tapi dipukulin.” Manulang (salah satu korban kekerasan Pasukan Turn Back Crime)   PADA 30 Oktober 2015, lebih dari 10.000 buruh dari berbagai serikat yang tergabung dalam aliansi Komite Aksi Upah Gerakan Buruh Indonesia (KAU-GBI), melakukan demonstrasi di depan Istana Negara. Mereka menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) […]