MAJALAH SEDANE

Memuat halaman...

Sedane

Majalah Perburuhan

JamkesWatch: Isu Kesehatan sebagai Media Berbaur dengan Masyarakat Luas


Pada 2004 pemerintah mengeluarkan kebijakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004. Kebijakan tersebut untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh warga negara yang sebelumnya hanya diakses oleh beberapa golongan seperti PNS, POLRI, TNI dan pekerja formal.

Serikat buruh dan masyarakat sipil yang tergabung dalam KAJS (Komite Aksi Jaminan Sosial) berhasil memaksa pemerintah menjalankan amanat undang-undang tentang SJSN. Per 2011, UU Nomor 24 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) disahkan. Undang-undang tersebut mengatur bagaimana SJSN diselenggarakan oleh BPJS dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mendapat pelayanan jaminan sosial kesehatan. Per 1 januari 2014 BPJS Kesehatan beroperasi sebagai hasil transformasi dari PT Askes (Asuransi Kesehatan) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dari PT Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Per 2015, BPSJ Ketenagakerjaan dengan mentransformasikan program Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan menambah program Jaminan Pensiun. Rencananya, asuransi sosial PT Asabri dan PT Taspen akan ditransformasikan ke BPJS Ketenagakerjaan pada 2029.

Bagaimana pelaksanaan BPJS? Apa saja kendala dan persoalan yang kerap muncul?

Berikut ini adalah kutipan wawancara Majalah Sedane dengan Amir Mahfuz dan Supriadi dari JamkesWatch. JamkesWatch merupakan salah satu sayap organisasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yang dibentuk untuk memantau penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Amir Mahfuz adalah Deputi Sekjen Dewan Pengurus Nasional JamkesWatch sekaligus Sekretaris Umum PC FSPMI SPAI Bekasi. Sementara Supriadi adalah Koordinator Bidang Pendidikan DPD JamkesWatch Bekasi sekaligus sebagai Pengurus Bidang IV Jaminan Sosial di KC FSPMI Bekasi.

Apa yang melatari pembentukan JamkesWatch?

JamkesWatch dideklarasikan pada 23 September 2014. Awalnya, 2010 ada KAJS (Komite Aksi Jaminan Sosial). Ada banyak serikat buruh yang tergabung, di dalamnya ada FSPMI. Kebetulan Presiden FSPMI di KAJS sebagai Sekjen KAJS. Waktu itu KAJS mendorong pelaksanaan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pada 2011, perjuangan tersebut berhasil dengan keluarnya BPJS (Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Per 1 Januari 2014 UU BPJS diimplementasikan. Sebelumnya kita sudah memprediksi implementasi UU BPJS akan banyak kendala. Kita melihat proses pelaksanaan BPJS tidak terlihat dan belum jelas. Misalnya belum adanya peraturan turunan dari undang-undang tersebut. Waktu itu KAJS berinisiatif membentuk pemantau yang disebut dengan BPJS Watch.

Waktu itu ada dua kota yang pertama kali kita melakukan pemantauan, yaitu di Kota/Kabupaten Bekasi dan Kota Surabaya. Di Surabaya ada Jamal, yang waktu itu dari FSPMI AI (Aneka Industri). Di Bekasi saya terlibat pengadvokasian pertama di Rumah Sakit Amanda. Waktu itu salah seorang pasien kena biaya Rp 10 juta dari rumah sakit, kemudian kita advokasi dan berhasil: tidak perlu membayar. Advokasi ini awalnya cuma beberapa orang saja, lama kelamaan berkembang. Banyak orang yang terlibat.

Pemilu Presiden 2014 berpengaruh terhadap elemen-elemen yang tergabung dalam KAJS. Jamal yang waktu itu merupakan Staf Ahlinya Rieke (Komisi IX Jaminan Sosial) dan serikat lain seperti OPSI, SPSI, KSBSI dan lain sebagainya pilihan politiknya ke Jokowi. FSPMI ke Prabowo. Saat terjadi perpecahan itu saya sebagai FSPMI tetap menjalankan proses pemantauan BPJS. Karena perpecahan itu kami membuat nama baru, JamkesWatch.

Ide awal JamkesWatch dari FSPMI kemudian menjadi bagian dari KSPI. Serikat-serikat di KSPI juga terlibat, seperti ASPEK Indonesia dan SPN juga terlibat.

Di kota mana saja relawan JamkesWatch dibentuk?

Sebetulnya kita akan mengembangkan ke seluruh Indonesia. Sementara ini masih pada wilayah kota dan kabupaten yang ada FSPMI, rata-rata sudah ada JamkesWatch. Selain Bekasi ada di Batam, Surabaya, Kabupaten Bogor, dan beberapa kota lainnya.