MAJALAH SEDANE

Memuat halaman...

Sedane

Majalah Perburuhan

Fakta di Balik Relokasi dan Ekspansi Pabrik Garmen

Ilustrasi: Rencana investasi pemerintah sampai 2020.

Ilustrasi: Rencana investasi pemerintah sampai 2020.

Relokasi dan ekspansi pabrik dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik merek atau pemberi order maupun perusahaan pemasok alias pembuat order. Para pemilik merek dapat memindahkan pesanan produksinya dari satu pemasok ke pemasok lain. Perusahaan-perusahaan pemegang merek, sebetulnya tidak memiliki basis produksi, dalam arti memiliki pabrik. Mereka hanya terlibat pada usaha riset dan desain, sementara proses manufakturnya dipecah-pecah kepada perusahaan-perusahaan pemasok. Dalam pengertian ini, perusahaan pemegang merek memberi order pekerjaan atas jenis barang tertentu dalam waktu tertentu kepada perusahaan pemasok.

Begitu pun untuk perusahaan pemasok, mereka dapat melakukan relokasi pabriknya ke wilayah-wilayah industri di dalam satu negara atau secara lintas negara. Perusahaan-perusahaan pemasok umumnya berbentuk grup usaha. Biasanya, grup usaha tersebut menerima pesanan dari dari merek-merek lain pula. Misalnya, Hojeon Group, berkedudukan di Korea Selatan, menerima pesanan Nike, Under Armour, Adidas, The North Face, Athleta, Majestic, Vf, Oakley, Swix, Fanatic, Berghaus, Bauer, Salomon, Ulvine, Kjus. Pesanan barang dikerjakan di pabrik-pabrik yang dimiliki Hojeon yang tersebar di Indonesia dan Vietnam. Contoh lainnya, PT Dada, berkedudukan di Korea Selatan. Pabriknya tersebar di Indonesia, Bangladesh dan Vietnam. Pemesannya terdiri dari Puma, Tommy Hilfiger, CCM, Nike, Adidas, Under Armour, Forty Seven, American Needle, Billabong, Columbia, Costa, GAP, Hurley, Kenzo, Mitcell&Ness, Skechers.

Berikut merupakan kondisi-kondisi yang memungkinkan relokasi dan ekspansi pabrik padat karya. Pertama, adalah upah murah. Relokasi dengan pertimbangan perbedaan upah ini dapat menekan ongkos produksi dalam jumlah besar, dan bahkan disebut mendongkrak nilai ekspor. Terdapat selisih upah yang cukup besar di daerah-daerah basis industri lama dengan daerah-daerah yang menjadi basis industri baru.

Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, kenaikan upah minimum dari tahun ke tahun dapat diprediksi. Dalam PP 78, survei harga barang dagangan dalam komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang mesti dilakukan dewan pengupahan sebagai salah satu acuan dalam penentuan kenaikan upah minimum, dihapus. Formula penentuan upah cukup didasarkan pada upah berjalan, asumsi inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Padahal, dengan melakukan survei pasar, harga barang dan jasa yang termasuk dalam item KHL dapat diketahui pasti kenaikan riilnya. Secara politik, PP 78 juga menutup peran serikat buruh dalam pertarungan pembahasan kenaikan upah di dewan pengupahan, serta pertarungan serikat buruh di jalanan—dengan melakukan demonstrasi di kawasan-kawasan industri dan kantor pemerintahan—untuk menekan keputusan kenaikan upah minimum.

Di lokasi industri baru di mana gerakan buruh lemah dalam mendesakan kepentingannya, situasi tersebut makin menguntungkan negara dan kapital. Bahkan kini telah muncul bentuk-bentuk kebijakan baru pengupahan yang tidak lain merupakan akal-akalan hukum untuk membayarkan upah buruh lebih murah. Di Bojonegoro ada kebijakan upah perdesaan, di Sumedang ada kebijakan upah kecamatan. Juga belum lama berselang Pemerintah Jawa Barat secara semena-mena menetapkan upah padat karya yang kemudian digugat oleh perwakilan serikat buruh di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Atas nama menarik investasi, pemerintah di daerah industri baru berlomba menekan upah agar semakin murah (race to the bottom).