MAJALAH SEDANE

Memuat halaman...

Sedane

Majalah Perburuhan

Pemilu Sementara, Rasisme Abadi: Politik Rasisme di Serikat Buruh


Arifin Ilham undangan dalam peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan industri MM2100 Bekasi Jawa Barat, pada 2013. Selain sebagai pengasuh pondok pesantern Az-Zikra, Arifin Ilham mengisi acara di salah satu stasiun televisi swasta secara rutin. Arifin Ilham merupakan salah satu tokoh penting dalam Aksi Bela Islam 2016 dan 2017, ikon ‘sukses’ poligami, penolak Syiah dan anti-LGBT. Foto: Dokumentasi LIPS, 29 April 2013.

Penolakan terhadap tenaga kerja asing menjadi salah satu tuntutan serikat buruh pada Hari Buruh Internasional 2018 di Jakarta dan kota lainnya. Di spanduk dan poster tertulis “Tolak Tenaga Kerja Asing”, “Tolak TKA Illegal & Unskilled”, “Usir TKA Cina ‘Buruh Kasar’”, dan “Tolak Aseng”. Mengemuka pula dalam orasi para pimpinan serikat buruh, ‘buruh kasar China merebut lapangan kerja pribumi’. Memang tidak semua serikat buruh mengangkat isu antitenagakerja asing.

Penolakan terhadap tenaga kerja asing menjadi salah satu tuntutan serikat buruh pada Hari Buruh Internasional 2018 di Jakarta dan kota lainnya. Di spanduk dan poster tertulis “Tolak Tenaga Kerja Asing”, “Tolak TKA Illegal & Unskilled”, “Usir TKA Cina ‘Buruh Kasar’”, dan “Tolak Aseng”. Mengemuka pula dalam orasi para pimpinan serikat buruh, ‘buruh kasar China merebut lapangan kerja pribumi’. Memang tidak semua serikat buruh mengangkat isu antitenagakerja asing.

 Sentimen anti-TKA China menguat setelah keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Tenaga Kerja Asing dan beroperasinya perusahaan-perusahaan asal Tiongkok. Pemerintah memaksudkan Perpres TKA tersebut untuk memudahkan prosedur perizinan dan kepastian investasi.1 Sementara serikat buruh memaknai bahwa Perpres TKA akan memudahkan masuknya tenaga kerja asing, terutama dari Tiongkok. Dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan asal China mempekerjakan buruh asal China sebagai buruh biasa, tidak berbahasa Indonesia dan tidak berdokumen. Padahal warga Indonesia kesulitan mendapatkan pekerjaan.2

Isu ‘TKA China’ dikuatkan pula oleh Ombudsman RI dan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Ombudsman RI mengatakan, ‘buruh kasar China’ bekerja di berbagai sektor industri di wilayah-wilayah Indonesia dan mendapat upah tiga kali lebih besar.3 LIPI mengatakan tenaga kerja asal China meningkat seiring dengan kemitraan Indonesia-China.4 Kemudian muncul spekulasi bahwa buruh China akan menyebarkan paham komunis.5 Isunya menjadi, ‘buruh-China-komunis’.

Peristiwa kontradiktif. Di saat para buruh Indonesia di luar negeri berupaya mengganti kata ‘illegal’ menjadi ‘undocumented/tidak berdokumen’ karena tidak ada manusia ilegal; dan para pekerja rumahan berjuang bahwa setiap pekerjaan memiliki makna karena tidak ada pekerjaan rendahan, di Indonesia berkembang istilah ‘ilegal’, ‘unskilled’ dan ‘buruh kasar’. Istilah-istilah superior itu diungkapkan oleh para pejabat, ilmuwan sosial, dan pengurus serikat buruh. Di samping itu, kelompok buruh, di hari buruh internasional, bahkan menyanyikan Internasionale atau Solidarity Forever, mempromosikan sikap antitenaga kerja asing, antiburuh dan antietnis lain.

Tidak hanya saat May Day, ‘tenaga kerja asing, buruh kasar asal China’ dan ‘Indonesia akan dikuasai Tiongkok’ menyusup dalam diskusi dan perbincangan hampir di seluruh serikat buruh tingkat cabang dan pabrik. Contoh yang seringkali dijadikan rujukan adalah konglomerat dengan etnis Tionghoa China di Indonesia serta investasi asal China di Banten dan Morowali yang mempekerjakan buruh China.

‘Anti-TKA Cina illegal dan unskilled’, ‘TKA ilegal’, atau ‘antiaseng’ dalam kajian-kajian sosial dinamakan dengan rasisme alias kebencian terhadap ras tertentu; dan xenophobia atau ketakutan tidak berdasar terhadap sesuatu yang asing. Isu tersebut menjadi perhatian kembali para pengamat, terutama sejak munculnya Aksi Bela Islam dalam Pilkadal (Pemilu Kepala Daerah Langsung) DKI Jakarta 2016. Para pengamat menyimpulkan bahwa sentimen rasial merupakan peristiwa sementara dari para politisi konservatif yang memanipulasi kesadaran rakyat untuk berkuasa alias Populisme Kanan.6 Populisme Kanan muncul sebagai konsekuensi logis dari krisis kapitalisme ditambah dengan krisis representasi dan ketidakhadiran gerakan progresif.7

Jauh sebelum Aksi Bela Islam babak sejarah Indonesia diwarnai dengan kebencian terhadap ras, suku dan orang asing. Mulanya Pemerintah Hindia Belanda dan para penguasa kapital menggolongkan masyarakat yang dikukuhkan dalam hukum berdasarkan latar belakangnya; Eropa, Indo, Timur Asing dan Bumiputera. Penggolongan tersebut disertai dengan berbagai prasangka negatif (stereotype) dan penghilangan hak-haknya disertai keistimewaan bagi ras lainnya.8 Dalam politik perkebunan Deli, penguasa modal membagi buruh dalam kategori ‘Cina-perusuh’, ‘India-keling licik’ dan ‘Jawa-rajin bekerja dan jorok’.9 Dalam berbagai kesempatan sentimen tersebut kerap dipergunakan menghancurkan perlawanan rakyat: ‘perusuh Cina’, ‘komunis-pembangkang, dan ‘dipengaruhi aliran sesat’.10

Sebenarnya, penggolongan masyarakat ala rezim Hindia Belanda tidak memiliki landasan, karena di saat bersamaan terjadi kerjasama antara Hindia Belanda dengan tokoh-tokoh pribumi, orang kaya Arab dan Tionghoa. Hal yang sama dilakukan oleh rezim Soeharto. Soeharto mengeliminasi etnis Tionghoa sembari mengistimewakan para pengusahanya. Sikap tersebut dirawat dan sosialisasikan melalui pelajaran-pelajaran sekolah, Al-Quran dan Terjemahnya terbitan Depag,11 dirawat melalui film dan televisi,12 dan disampaikan oleh para pemuka agama.

Sebagai organisasi modern yang dapat menyatukan berbagai latar belakang manusia berhadapan dengan pemilik modal, sepintas akan sulit mengorganisasikan buruh berdasarkan etnis atau agama. Di tempat kerja pun para buruh terbiasa berhadapan dengan rupa-rupa latar belakang manusia. Apalagi jika ditambah perkembangan teknologi dan informasi yang tidak mengenal batas negara dan kampanye penghormatan hak asasi manusia. Tulisan ini akan mendiskusikan bagaimana perawatan narasi kebencian rasial berlangsung dan keberterimaan serikat buruh terhadap isu tersebut.

Media Baru, Kebencian Lama

Di awal 2016, kosa kata ‘buruh-China-komunis’ beredar di media daring. Dibagikan melalui media sosial dan aplikasi pesan singkat cepat. Judulnya pun bombastis, “Eksodus TKA Cina”, “Banjir TKA Cina”, “Kampung komunis-Cina”, dan lain-lain. Dua tahun sebelumnya yang beredar hanya ‘komunisme dan PKI’ untuk menyerang Joko Widodo, sebagai Calon Presiden 2014. Sebelumnya, isu tersebut terkadang muncul samar atau dalam tindakan-tindakan kecil yang menjadi ‘informasi hiburan’ di media sosial.

Di antara media daring yang mengangkat isu tersebut adalah pkspiyungan.com, eramuslim.com, mediapribumi.com, konfrontasi.com dan hidayatullah.com.13 Di media-media tersebut, isu ‘buruh-China-komunis’, bergandengan dengan ‘kebangkitan PKI’, ‘aliran sesat’, ‘liberalisme’, ‘LGBT’, dan ‘aliran sesat’. Kemudian dihadapkan dengan ‘buruh lokal’, ‘pribumi’, ‘Islam’, ‘Pancasila’ dan ‘NKRI’. Narasumber yang kerap disebut adalah mantan jenderal TNI Kivlan Zen dan tokoh MUI Amidhan Saberah.

Karena tersebar di berbagai platform media daring dan diungkapkan oleh pihak yang memiliki otoritas, media massa umum pun mengangkat informasi tentang tenaga kerja asal Tiongkok yang tidak berdokumen dan dideportasi dalam acara liputan pendek atau talkshow.

Saat ini beberapa media daring ‘independen’ tersebut dikategorikan sebagai media penyebar hoaks dan kebencian. Pemerintah mengatasi penyebaran hoaks dengan memblokir situs, menangkap pembuatnya dan mewanti-wanti warga internet agar selektif menerima dan menyebarkan berita.14 Sebaliknya, situs-situs penyebar kebencian beranak-pinak.Saat ini beberapa media daring ‘independen’ tersebut dikategorikan sebagai media penyebar hoaks dan kebencian. Pemerintah mengatasi penyebaran hoaks dengan memblokir situs, menangkap pembuatnya dan mewanti-wanti warga internet agar selektif menerima dan menyebarkan berita.14 Sebaliknya, situs-situs penyebar kebencian beranak-pinak.