MAJALAH SEDANE

Memuat halaman...

Sedane

Majalah Perburuhan

Omnibus Law dan Politik Hukum Perburuhan

Ilustrasi: Konferensi pers Gebrak menolak RUU Cilaka. Sumber: buruh.co


Seberapa penting kita bicara terlalu banyak tentang Omnibus Law bagi buruh?

Menarik menyimak berbagai perdebatan dan diskusi terkait aturan yang sedang ramai hari ini: Omnibus Law. Sebuah aturan yang dinilai akan menjadi aturan besar, yang memayungi berbagai pasal dan norma yang dibuat dan dibentuk untuk menghapus dan mencabut norma lain yang dianggap bertabrakan dengan kepentingan investasi. Sekali lagi, investasi diletakan di atas segala-galanya.

Catatan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membuat perdebatan dan diskursus tentang aturan yang cukup ramai dibahas ini menjadi sesuatu yang tidak penting. Pun catatan ini sama sekali tidak berpretensi untuk mengacaukan semangat buruh dan serikat buruh yang hari ini begitu massif bicara tentang Omnibus Law dari forum ke forum, dari pinggir warung sampai ruang rehat di pabrik. Catatan ini hanya dimaksudkan untuk melihat lebih detail tentang apa yang pemerintah hari ini maksud dan ingin disampaikannya melalui sejumlah regulasi yang acapkali tidak perlu pertimbangan siapa-siapa, apalagi buruh.

Menariknya, dalam berbagai macam pemberitaan, diskursus tentang Omnibus Law selalu dikaitkan dengan perdebatan teks hukum yang satu ke teks hukum yang lain. Apakah yang dimaksud dengan Omnibus Law? Apakah Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja tidak bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan? Bagaimana nasibnya UUK? Bagaimana pengaturannya kemudian? Dan pertanyaan terakhir, Apakah Omnibus Law akan melindungi hak-hak buruh?

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seperti itu bukannya tidak boleh diajukan, tapi kalau boleh penulis katakan, pertanyaan model tersebut seringkali menjebak buruh dan pengurus serikatnya terjerambab pada logika yang dibangun oleh pemerintah.

Omnibus Law, sebagaimana regulasi yang lain yang dibentuk oleh Pemerintah Jokowi, memang diinisiasi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, kepentingan korporasi, dan ruang bagi penyediaan ekspansi kapital. Tanpa memahami politik hukum perburuhan tentang apa dan mengapa sebuah aturan perlu diatur kembali, direvisi, atau dicabut, penting bagi kita untuk melihat bagaimana aturan-aturan itu kemudian berdampak pada kepentingan buruh yang semakin lama semakin tergerus. Sialnya lagi, praktik tersebut dilegitimasi oleh norma hukum yang dibuat hanya dalam kerangka formal.