MAJALAH SEDANE

Memuat halaman...

Sedane

Majalah Perburuhan

Perppu Cipta Kerja: Melucuti Hak atas Pekerjaan dan Berunding Kolektif

Tulisan ini adalah bagian ketiga dari Alert! Perppu Cipta Kerja Bikin Hidup Sengsara. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan isi Perppu Cipta Kerja Bab Ketenagakerjaan saja. Karena isu lain mah gelap. Segelap masa depan generasi milenial.

Kita akan mempelajari bagian-bagian berbahaya dari Perppu Cipta Kerja di Bab Ketenagakerjaan. Tentu tidak akan semua pasal diperlihatkan. Jangan bahas apakah ditulis ‘Perppu’ dengan ‘p’ dua atau Perpu dengan ‘p’ satu atau PerPPU. Yang penting tidak ditulis Ferpu.

Bab Ketenagakerjaan diletakan di Bab IV dan dimulai dengan Pasal 80, bunyinya, “ … [P]erlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja dalam rangka mendukung ekosistem investasi”. Istilah yang dipake ‘ekosistem’, seperti istilah dalam ilmu biologi. Penggunaan istilah ekosistem berarti masalah-masalah ketenagakerjaan, bagian tidak terpisahkan dari upaya menggaet investasi.

Masih di Pasal 80 masih dinyatakan, Perppu Cipta Kerja ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru dari Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) Nomor 13/2003, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang BPJS No 24/2011, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20l7 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Cara mengubah, menghapus dan menetapkan empat undang-undang itu balik ke kalimat awal, ‘dalam rangka mendukung ekosistem investasi’. Jadi, hal-hal yang dianggap menghambat investasi dihapus dan diubah. Pasal-pasal yang mendukung iklim investasi dipertahankan dan ditetapkan.

Kenapa tidak ada Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)? Rujukan K3 adalah Pasal 86 UUK 13/2003. Di Perppu tidak dihapus dan tidak diubah. Berarti tetap berlaku. Tapi pasal secuil itu sebenarnya merujuk ke undang-undang lama, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Dua UU K3 di atas mengatur kewajiban-kewajiban pemilik perusahaan melaksanakan keselamatan kerja, termasuk di dalamnya pemeriksaan kesehatan fisik dan mental termasuk standar-standar alat perlindungan diri bagi buruh.