MAJALAH SEDANE

Memuat halaman...

Sedane

Majalah Perburuhan

Menduduki Stasiun, Menguasai Perkebunan, dan Menjalankan Pabrik: “Dewan Pimpinan Buruh” Pada Masa Revolusi 1945-1946

Di tahun 1950, Adam Malik menuliskan pengalamannya tentang proklamasi kemerdekaan dan masa-masa revolusi 1945. Sebagai seorang pemuda pejuang yang turut dalam arus sejarah bangsa, Adam Malik mengetahui seluk-beluk gejolak masyarakat masa itu.[1] Di dalam tulisan rangkaian pengalamannya itu, Adam Malik melukiskan peran penting pemuda sebagai motor dalam gerakan kemerdekaan – apa yang disebutnya sebagai “Kekuasaan Pemuda”. Menariknya, dalam lukisannya itu Adam Malik menyebutkan “kekuasaan pemuda” tersebut didukung “tindakan revolusioner-tangkas” yang sudah kuat mengakar.  Yaitu, seperti yang dilukiskannya:

Kaum Buruh telah bertindak, Kereta-Api ditangan Republik. Alat-penghubung jang terutama didaratan Djawa dikuasai. Dengan demikian bertambah lantjarlah perhubungan dan penjebaran orang dan berita keseluruh peloksok Djawa. Tindakan revolusioner-tangkas ini diikuti oleh Buruh-Trem, Buruh-Kolff, Buruh Peredaran Pilem dan ratusan-ribu tindakan perebutan-perusahaan diseluruh Indonesia. “Hak milik Republik, Hak milik-Buruh” Sang Merah Putih dikibarkan lambang kuasa.

(Adam Malik 1950, hal.71)

Apa yang dilukiskan Adam Malik di atas menjadi rekaman ingatan akan peran gerakan buruh di masa awal revolusi 1945. Meski diabaikan dalam sejarah resmi Orde Baru, “tindakan revolusioner-tangkas” kaum buruh nyatanya punya andil penting bagi gerakan kemerdekaan. Jika pemuda diibaratkan sebagai motor gerakan kemerdekaan, maka kaum buruh adalah otot yang menyokong motor tersebut.

Tulisan ini bermaksud melukis-ulang apa yang sesungguhnya dilakukan kaum buruh pada masa awal revolusi itu. Akan dijabarkan bahwa  “tindakan revolusioner-tangkas” kaum buruh adalah episode penting dalam sejarah berbangsa, dan terlebih lagi, dalam sejarah perburuhan. Sejarah perburuhan di Indonesia masih diselimuti kabut tebal tudingan “radikalisme” dan “komunisme” yang ditebar rejim Orde Baru dalam sejarah resmi. Tudingan label sosial ini bukan hanya menodai peran kaum buruh tapi juga, mengaburkan esensi perjuangan kaum buruh dalam perjalanan bangsa. Dengan demikian, tulisan ini menjadi tapak awal dalam menawarkan sudut-pandang yang membebaskan sejarah perburuhan dari tudingan label sosial, dan lebih berbasis pada rincian fakta sejarah. Tujuannya, agar kaum buruh dapat menepis kabut tebal sejarah perburuhan Orde Baru dengan menyelami sejarah perjuangannya sendiri.

Tulisan ini terdiri dari tiga bagian. Bagian Pertama akan membahas singkat hubungan antara gerakan buruh dengan gerakan kemerdekaan. Sejarah gerakan buruh sejak zaman penjajahan Belanda memang sudah dipenuhi (dan juga, melahirkan) ide-ide akan kemerdekaan bangsa (lihat: Ingleson 1981; Shiraishi 1990). Namun, sejak kemerdekaan bukan lagi sekedar ide, tapi sudah menjadi sebuah kenyataan, maka terbentuklah pola hubungan antara gerakan buruh dan negara. Di masa awal revolusi 1945, gerakan buruh dianggap bagian dari lengan negara. Bagian Kedua menggambarkan “tindakan revolusioner-tangkas” kaum buruh di daerah berupa perebutan, penguasaan dan pengelolaan stasiun, pabrik dan perkebunan di tanah Jawa. Tindakan kaum buruh ini, sebagaimana akan dibahas dalam bagian Ketiga, menimbulkan persoalan dan kecurigaan ekonomi-politis di kalangan para elit nasional (dan juga aktivis buruh di tingkat nasional). Kaum buruh dipaksa untuk tunduk pada kewenangan negara dalam hal penguasaan dan pengelolaan sarana-sarana publik tersebut. Di bagian akhir tulisan, akan disimpulkan makna sejarah atas “tindakan revolusioner-tangkas” yang dilakukan kaum buruh di masa awal revolusi 1945 ini.

Kaum buruh dan negara yang baru merdeka

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dilaksanakan dengan persiapan yang seadanya, karena bermaksud untuk segera mengisi kekosongan kekuasaan di tengah situasi dunia saat itu, khususnya setelah Jepang mengaku kalah atas Sekutu. Meskipun waktu persiapannya pendek, seperti yang dicatat oleh Kahin (1952, hal. 38), “pemerintahan negara yang baru merdeka ini dibentuk dengan segera,” dan Undang-undang Dasar yang menjadi pedomannya disusun pada minggu pertama. Negara republik yang baru merdeka ini menyadari bahwa dirinya mesti berhadapan dengan Belanda yang ingin menjajah kembali melalui pasukan tentara di bawah NICA. Oleh karenanya, untuk membuktikan diri sebagai negara yang berdaulat, lembaga-lembaga kenegaraan didirikan dan fungsi-fungsi kenegaraan diperluas. Sedari awal, republik muda ini ingin tampil dan bekerja sebagaimana layaknya sebuah negara yang normal dalam zamannya. 

Di dalam Undang-undang Dasar, disebutkan bahwa negara muda ini memiliki sejumlah prinsip dasar formal yang melingkupi struktur politik, kerangka kerja pemerintahan, serta mekanisme pembuatan aturan dari pemerintah pusat yang berkedudukan di Jakarta (kemudian dipindahkan ke Yogyakarta). Semuanya itu telah tersusun dengan cukup baik dan unsur-unsurnya diperlukan sebagai cerminan negara yang berdaulat – setidaknya di atas kertas.

Dalam kenyataannya, ruang lingkup dan kerja pemerintah masih sangat terbatas dan sempit. Ini dikarenakan berbagai faktor. Utamanya, karena tidak ada anggaran – sehingga menteri/anggota kabinet sekalipun kerap tidak menerima gaji bulanan secara teratur. Pada masa-masa awal revolusi ini, banyak lembaga negara baru mulai mencoba bekerja mengatur masyarakat dengan menerbitkan ketetapan dan aturan. Lingkup tugas, kelembagaan dan perangkatnya masih dalam tahap awal – dan karenanya, banyak mewarisi praktek-praktek dari masa kolonial. Selain itu juga, dalam rentang 1945-1950, yaitu selama 5 tahun, kabinet pemerintahan kerap berganti. Kebijakan pemerintahan pun sering berubah. Di dalam struktur pemerintahan, kaum elit politisi saling bersaing dengan membawa pesan-pesan ideologis. Inilah kondisi empirik negara Indonesia yang masih bayi. Fungsi negara yang normal hampir tidak tampak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, periode revolusi 1945-1950 dapat disebut sebagai tahap awal pembentukan negara Indonesia.

Sementara negara sedang sibuk menata susunan pemerintahan, sejumlah aktivis pemuda di tingkat nasional merencanakan pertemuan besar di Jakarta. Sebagai hasil dari pertemuan tersebut, pada tanggal 15 September 1945, didirikanlah Barisan Buruh Indonesia (BBI) dengan tujuan untuk “mengikat mereka bahwa buruh sebagai warga negara wadjib ikut mendjalankan tugasnja, turut melaksanakan revolusi nasional” (Sandra 1961, hal. 65). Demikianlah, dengan mengatas-namakan “buruh”, aktivis pemuda membentuk BBI untuk menyatukan dan mengordinasikan buruh dari berbagai industri, demi kepentingan perjuangan kemerdekaan. Oleh karena itu, tidaklah heran pertemuan ini didukung Iwa Kusumasumantri, Menteri Sosial saat itu (Anderson 1972, hal. 213). Ia memberikan dukungan tidak resmi dengan menyampaikan resolusi BBI kepada pemerintah. Keterlibatannya dalam pertemuan ini jelas memperlihatkan peran aktif negara dalam membentuk pola hubungan buruh-negara di masa-masa awal revolusi ini.

Sebagai organisasi, BBI dianggap mewakili kaum buruh – walau sesungguhnya BBI tidak memiliki basis di daerah-daerah. Baru di kemudian hari, para aktivis BBI menyerukan pembentukan BBI di daerah-daerah republik (Van der Kroef 1953). Secara praktis, negara memandang BBI sebagai organisasi yang dapat memobilisasi massa buruh, melalui kampanye-kampanye. Massa buruh dianggap sebagai sumber tenaga pertahanan sipil di saat satuan tentara belum terbentuk. Oleh karena itu, BBI sebagai gerakan aktivis di tingkat nasional dianggap merupakan bagian dari lengan negara. Peran inilah yang sering dilekatkan atas kaum buruh di dalam perjuangan kemerdekaan.

Rebut, Duduki, Kuasai

Gerakan buruh sebagai bagian dari lengan negara sesungguhnya hanya terjadi di tingkat nasional. Di masa-masa awal revolusi 1945 peran BBI memang hanya sebatas di lingkup politik nasional belaka.  Di tingkat daerah, kondisi riil yang ada menyingkap fakta yang berbeda.

Sudah sejak awal bulan September 1945, kaum buruh sudah melakukan “tindakan revolusioner-tangkas”. Semenjak mendengar proklamasi kemerdekaan (yang beritanya mereka dengar lewat radio), kaum buruh langsung menjalin kontak satu sama lain dan menggabungkan diri dalam kelompok. Tanpa dukungan dari pihak lain manapun, kaum buruh membentuk persatuan di antara mereka dan bersiap untuk mempertahankan kemerdekaan. Berlandaskan niat “murni”demi bangsa, kaum buruh merebut pabrik, perkebunan, dan stasiun kereta dari tangan tentara pendudukan Jepang.

Adalah buruh kereta-api yang pertama kali melakukan aksi pendudukan dengan merebut stasiun-stasiun kereta api. Mereka melakukannya dengan penuh semangat dan gagah berani, berketetapan hati menunjukkan rasa kebangsaan menjadi tindakan nyata. Ini mendorong mereka untuk merebut kantor pusat kereta api, sebagaimana digambarkan dari catatan ini:

Semangat untuk merebut kekuasaan di Djakarta sementara itu telah demikian meluapnja, sehingga pada malam hari tanggal 3 September [1945] diadakan rapat dirumah Sdr. Bandero chusus untuk membitjarakan pelaksanaan pengambilan keputusan dari tangan Djepang. Esok harinja tanpa menunggu hasil utusan di Eksplotasi Barat Djakarta dilaksanakan perebutan kekuasaan. Sebagai Ketua Dewan Pimpinan merangkap pimpinan pekerdjaan dinas seharihari dipilih Sdr. Soegandi.

(Panitia Penjusun Buku 1970, hal.29)

Pada hari yang sama, sesama buruh di stasiun pusat Manggarai, melakukan tindakan serupa:

…at the Manggarai railway center in Djakarta, railway workers passed a resolution in the name of all railway employees in Indonesia, which declared the railway systems in Indonesia to be Milik Negara Republik Indonesia (state property) as of that day. Indonesian personnel were urged to consider themselves state employees, and a committee headed by Soegandi was set up to facilitate their take-over of the railways.

[…di stasiun pusat Manggarai, Jakarta, buruh kereta api mengeluarkan keputusan, atas-nama seluruh buruh kereta api di Indonesia, menyatakan bahwa seluruh kereta api di Indonesia menjadi milik Negara Republik Indonesia, terhitung sejak pada hari itu. Para personil Indonesia diserukan untuk menyatakan diri mereka sebagai pegawai negara dan sebuah panitia yang dipimpin oleh Soegandi dibentuk untuk mengatur pengambilalihan ini.]

(Sutter 1959, hal.293)

Rekaman ini membuktikan bahwa dua minggu sebelum terbentuknya BBI, buruh kereta-api sudah langsung melakukan tindakan nyata, tanpa basa-basi. Dapat terlihat bahwa, kaum buruh kereta-api membentuk kelompok berdasarkan wilayah kerja mereka. Ini tentunya, merupakan strategi praktis dalam mengambil-alih stasiun-stasiun dari tentara Jepang.